Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

INDEX BERITA

MUI Nusa Tenggara Timur Ajak Warga Jaga Perdamaian

Saturday, 28 Sep 2019 13:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG—  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak berbagai elemen warga di provinsi ini untuk tetap menjaga perdamaian di tengah kondisi politik di Tanah Air yang...

Denny Indrayana: RUU KUHP Bikin Korupsi Jadi Kejahatan Biasa

Monday, 11 Jun 2018 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana menuturkan, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang saat ini dibahas di DPR perlu dikawal...

Jaksa Agung Minta KPK tak Khawatir Soal RKUHP

Friday, 08 Jun 2018 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, terkait polemik masuknya korupsi ke Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Kejaksaan Agung akan mengikuti keputusan legislatif. "Bagaimana melihat RKUHP saya...

Wiranto: RUU KUHP Belum Final

Thursday, 07 Jun 2018 19:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kembali menyatakan pemerintah tak ada niatan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui RUU KUHP. Namun, ia mengakui...

Wiranto Bantah Ada Upaya Pelemahan KPK Melalui RKUHP

Wednesday, 06 Jun 2018 11:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah adanya upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui RKUHP. Menurutnya, instrumen KPK sudah bagus dalam memberantas...

DPR: Kami akan Pelajari Apa yang Diprotes KPK

Tuesday, 05 Jun 2018 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja RUU KUHP Teuku Taufiqulhadi mengatakan akan mempelajari apa yang diprotes oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut berkaitan dengan masuknya pasal korupsi ke...

Nasib KPK Jika RUU KUHP Disahkan

Monday, 04 Jun 2018 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menolak Pasal 1 angka 1 rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP). Penolakan tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah aktivis dan LSM antikorupsi.

Peneliti...

Pemerintah Ingin Pasal Teroris-Kelompok Radikal Ada di KUHP

Monday, 07 Sep 2015 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah saat ini sedang menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang tindak pidana terorisme dan kelompok radikal. Sebab, UU soal ini belum terakomodir dalam Rancangan Undang-Undang...

Komisi III Akui Revisi UU KUHP Masih Bermasalah

Wednesday, 29 Jan 2014 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) selesai pada periode masa jabatan akhir Oktober 2014. Tujuannya agar aparatur penegak hukum memiliki acuan yang...

Bibit: Penyidik Tak Bisa Dipidanakan

Monday, 13 May 2013 14:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya 10 orang penyidik ke Mabes Polri terkait penyitaan enam mobil di kantor DPP PKS. Mantan...

Menag: Perlu Kajian Akademis untuk Pasal Santet

Friday, 05 Apr 2013 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Santet diakui telah dikenal sebagai ilmu hitam dan menurut agama jelas-jelas dilarang. Hanya saja, menurut Menteri Agama Suryadharma Ali, jika santet dimasukan dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...