Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

INDEX BERITA

PDIP: Pencegahan Korupsi Perlu Sistemik

Friday, 18 Oct 2019 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan. Sebab itu, PDIP berpendapat kalau pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistemik.

"Revisi UU...

KPK akan Pelajari Isi UU KPK

Friday, 18 Oct 2019 11:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari lebih lanjut isi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Kami baru dapat informasinya pagi ini....

Sudah Resmi, UU KPK Bernomor 19 Tahun 2019

Friday, 18 Oct 2019 09:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara. Hasil revisi itu menjadi UU Nomor 19 tahun...

ICW Ingatkan Jokowi Soal Janji Pemberantasan Korupsi

Thursday, 17 Oct 2019 18:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW)  masih terus menanti itikad baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU...

Arsul Sebut Jokowi Belum Tanda Tangani UU KPK

Thursday, 17 Oct 2019 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi diberlakukan mulai hari ini, Kamis (17/10). Namun, mantan panitia khusus (Pansus) yang membahas UU tersebut, Arsul Sani mendengar bahwa Presiden...

KPK Tetap Diizinkan Menyadap dan OTT

Thursday, 17 Oct 2019 17:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berlaku sejak hari ini. Salah satu yang disoroti adalah poin soal penyadapan yang harus terlebih dahulu meminta izin kepada...

Belum Ada Dewan Pengawas, KPK Pakai Aturan Lama

Thursday, 17 Oct 2019 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap terus melanjutkan fungsi penindakan korupsi meski UU KPK hasil revisi sudah berlaku secara otomatis pada hari...

UU KPK Resmi Berlaku, Sandiaga: KPK Perlu Diperkuat

Thursday, 17 Oct 2019 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi soal undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang berlaku mulai hari ini. Ia menegaskan sikapnya bahwa KPK perlu...

UU KPK Berlaku Besok, Mardani Desak Jokowi Keluarkan Perppu

Wednesday, 16 Oct 2019 19:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- UU KPK hasil revisi yang telah disahkan 17 September 2019 lalu otomatis berlaku mulai Kamis (17/10) besok. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendesak kepada Presiden...

Tjahjo: UU KPK Berlaku Tanpa Aturan Turunan

Wednesday, 16 Oct 2019 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berlaku secara otomatis Kamis (16/10) besok atau tepat 30 hari sejak disahkan DPR pada 16 September 2019 lalu. Pelaksana Tugas (Plt)...

Bantah Agus, Masinton: KPK Bisa OTT Setelah UU Baru Berlaku

Wednesday, 16 Oct 2019 16:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, KPK masih bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) meskipun UU KPK yang baru mulai berlaku. Masinton mengutarakan hal itu untuk...

UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Besok

Wednesday, 16 Oct 2019 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Masinton Pasaribu memastikan UU KPK yang baru akan berlaku mulai besok, Kamis (17/6). UU KPK itu akan berlaku secara otomatis setelah disahkan DPR...

Ditanya Perppu KPK, Tjahjo: Jangan Tanya Saya

Wednesday, 16 Oct 2019 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM (Plt Menkumham) Tjahjo Kumolo enggan berkomentar terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku...

Ketua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK Baru

Tuesday, 15 Oct 2019 22:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan kemungkinan KPK tidak akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi setelah revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang...

Pertanyaan Ketua KPK: Perppu Jadi atau Tidak?

Tuesday, 15 Oct 2019 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mempertanyakan apakah pemerintah jadi atau tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah...

In Picture: Aktivis Perempuan Desak Pemerintah Keluarkan Perppu

Tuesday, 15 Oct 2019 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) membacakan tuntutan saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10).

Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk...

Jaringan Antikorupsi Yogyakarta Terus Dorong Perppu KPK

Tuesday, 15 Oct 2019 12:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Pengesahan revisi UU KPK jadi penyulut gelombang perlawanan mahasiswa dan masyarakat di Tanah Air. Apalagi, itu dibaca sebagai usaha melemahkan dan menundukkan KPK di bawah kontrol kekuasaan.

Ketua...

ICW Prediksi Pilkada 2020 Rawan Korupsi Karena KPK Mati Suri

Monday, 14 Oct 2019 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, mengatakan proses Pilkada 2020 akan dibayangi kerawanan potensi korupsi. Hal ini disebabkan kontestasi pencalonan kepala daerah yang rawan diwarnai politik transaksional dan...

KPK: Salah Ketik karena Revisi UU Dibuat Terburu-buru

Monday, 14 Oct 2019 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut salah ketik atau typo dalam revisi Undang-Undang KPK karena dibuat terburu-terburu dan sangat tertutup. "Ada kesalahan...

ICW: KPK Berpotensi 'Mati Suri' Hingga Desember

Monday, 14 Oct 2019 15:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan pandangan atas kondisi penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi untuk periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun mendatang. ICW...

Istana: Keputusan Perppu KPK Masih Perlu Waktu

Monday, 14 Oct 2019 15:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana kepresidenan memberi sinyal bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum terwujud dalam waktu dekat. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi,...

Ngabalin: Mahasiswa tak Bisa Main Deadline Soal Perppu KPK

Monday, 14 Oct 2019 15:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengingatkan mahasiswa untuk tidak memberi batas waktu kepada presiden terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti...

Pasal Soal Dewan Pengawas KPK Digugat ke MK

Monday, 14 Oct 2019 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah advokat yang juga mahasiswa dan mahasiswi program pascasarjana magister ilmu hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Bekasi mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...

MK Sebut Pemohon Uji Formil UU KPK tak Sabar

Monday, 14 Oct 2019 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti objek uji formil yakni Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang belum berlaku karena belum diundangkan dan...

MK Gelar Sidang Pendahuluan Uji Formal UU KPK

Monday, 14 Oct 2019 12:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK), menggelar sidang pendahuluan terhadap pengajuan uji formal Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, Senin (14/10). Uji formil ini diajukan...

Politikus: Tekan Presiden Terbitkan Perppu Inkonstitusional

Sunday, 13 Oct 2019 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo menilai inkonstitusional apabila ada pihak-pihak yang mencoba menekan Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)...

Dilema Perppu KPK: Menunggu Ketegasan Pemerintah

Wednesday, 09 Oct 2019 11:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Derasnya desakan masyarakat yang menuntut diterbitkannya Perppu KPK menunjukkan, masyarakat tidak menerima upaya pelemahan KPK. Terlebih, hasil kerja keras dan tangkapan KPK selama ini sering menjadi "kejutan" (surprise)...

PDIP: Jalankan Dulu Revisi UU KPK

Wednesday, 09 Oct 2019 10:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, revisi UU KPK dilakukan atas kesepakatan bulat seluruh fraksi di DPR RI dengan pemerintah. Dia mengajak seluruh pihak memberikan kesempatan...

Soal Aksi, Emerson: Koalisi Sipil Solid dengan Mahasiswa

Wednesday, 09 Oct 2019 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggiat antikorupsi, Emerson Yuntho menyatakan, Koalisi Masyarakat Sipil akan solid bersama mahasiswa di dalam pergerakan jika ada aksi lagi ke depan.

Hal itu ditegaskannya saat...

Hanura Ragukan Survei LSI Soal Perppu KPK

Wednesday, 09 Oct 2019 04:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Tri Dianto meragukan kualitas hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis 76,3 persen respondennya menginginkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti...

Masinton Sebut Perppu KPK Didasari Pertimbangan Yuridis

Tuesday, 08 Oct 2019 21:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Politikus PDIP Masinton Pasaribu, mengatakan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi harus berdasar pertimbangan yuridis. Masinton menegaskan perppu tidak...

Politikus PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Diktator Konstitusi

Tuesday, 08 Oct 2019 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, mengatakan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK bisa jadi bentuk diktator konstitusi. PDIP meminta semua pihak tidak mendesak Presiden Joko Widodo...

Golkar Nilai tak Ada Urgensi Perppu KPK

Monday, 07 Oct 2019 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Fraksi Golkar enggan bersikap tegas soal wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan UU KPK dan menyerahkan kajian tersebut ke Istana. Namun, Ketua Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin...

Fraksi PDIP: Pembatalan Revisi UU KPK Lewat MK, Bukan Perppu

Monday, 07 Oct 2019 15:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menilai, pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melalui peninjauan kembali atau judicial review. Pembatalan itu bukan melalui...

Politikus Gerindra Sarankan Jokowi Dialog dengan DPR

Monday, 07 Oct 2019 13:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menyarankan Presiden RI Joko Widodo untuk berdialog dengan DPR terkait wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk UU KPK.

Pernyataan...

Hamdan Zoelva: Keluarkan Perppu, Presiden tak Bisa Digugat

Monday, 07 Oct 2019 13:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK hasil...

UU KPK Banyak Salah Tik, Puan: Itu Teknis

Monday, 07 Oct 2019 13:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani enggan banyak menanggapi soal UU KPK yang dikembalikan ke DPR RI oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lantaran banyaknya salah tik...

Soal Perppu KPK, Bamsoet: Kita Percayakan ke Presiden

Monday, 07 Oct 2019 12:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPRBambang Soesatyo (Bamsoet) menili bahwa keputusan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Soal Perppu Penundaan Revisi UU KPK, DPR Belum Bisa Bersikap

Monday, 07 Oct 2019 12:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerahkan wacana penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) Penangguhan UU KPK kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, hal itu merupakan kewenangan yang dimiliki...

Koalisi Save KPK Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu

Monday, 07 Oct 2019 01:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu dikhawatirkan dapat membuat praktik korupsi di Indonesia semakin masif. Sejumlah unsur yang tergabung dalam Koalisi Save...