Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

INDEX BERITA

Menaker Soroti Peraturan Ketenagakerjaan yang Kaku

Thursday, 20 Feb 2020 18:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah membeberkan salah satu faktor digagasnya Omnibus Law Cipta Kerja adalah Peraturan Ketenagakerjaan yang sekarang berlaku dianggap kaku. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara Asia...

Pelemahan Posisi Buruh dengan Mendompleng Omnibus Law

Monday, 13 Jan 2020 07:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Indra, SH.MH*

Saat ini pemerintah sedang menggodok dan akan mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR...

Tesla Langgar Hukum Ketenagakerjaan di AS

Sunday, 29 Sep 2019 04:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KALIFORNIA -- Hakim pengadilan di Amerika Serikat (AS) pada Jumat (27/9) memutuskan bahwa perusahaan pembuat mobil listrik, Tesla Inc, melanggar hukum ketenagakerjaan. Tesla didakwa menghalang-halangi serikat pekerja yang...

Didemo Buruh, Ketua DPRD Karanganyar Kritik UU Tenaga Kerja

Thursday, 05 Sep 2019 09:31 WIB

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM- Ketua Sementara DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menegaskan tetap mendukung apa yang menjadi aspirasi para pekerja, termasuk rencana pemerintah yang akan melakukan revisi UU ketenagakerjaaan ini. Hal itu disampaikan...

Pemkab Bekasi Tolak Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan

Monday, 26 Aug 2019 00:07 WIB

BEKASI, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi sepakat menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Kami telah mengirim secara resmi surat penolakan itu ke Dewan...

Dinilai Merugikan, Buruh Jabar Tolak Revisi UU No 13

Monday, 15 Jul 2019 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Buruh di Jabar menolak rencana revisi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka menilai, banyak pasal yang merugikan kaum buruh.  "Dari hampir 37 pasal yang beredar kita...

Karyawan Koran Sindo yang Dipecat Tempuh Upaya Tripartit

Thursday, 13 Jul 2017 18:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Setelah dua kali melakukan upaya perundingan bipartit antara eks karyawan dan wartawan Koran Sindo Palembang dan manajemen PT Media Nusantara Informasi (PT MNI) – perusahaan penerbit...

Puluhan Pengacara Dampingi Karyawan Koran Sindo yang Dipecat

Friday, 07 Jul 2017 19:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap wartawan dan karyawan Koran Sindo Palembang siap memasuki ranah hukum. Wartawan dan karyawan Koran Sindo Palembang yang terkena...

Sistem Kerja Rumahan Rawan Melanggar UU Ketenagakerjaan

Friday, 25 Nov 2016 20:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Sistem kerja rumahan disebut rawan melanggar aturan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan. Kondisi ini tercermin salah satunya dari keterlibatan anak-anak yang ikut bekerja melebihi batas yang ditentukan. Koordinator...

Pelanggaran UU Ketenagakerjaan Rawan Terjadi di MEA

Wednesday, 06 Jan 2016 07:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuat arus tenaga kerja asing (TKA) lebih mudah masuk ke Indonesia. Dengan MEA ini berarti ada ketentuan-ketentuan tentang penggunaan TKA yang...

Bos Maspion Gugat UU Ketenagakerjaan ke MK

Thursday, 27 Feb 2014 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bos Maspion Alim Markus yang bertindak sebagai Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur menggugat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait penentuan...

UU Ketenagakerjaan Dinilai Multitafsir, Apindo Ajukan Uji Materi

Thursday, 28 Nov 2013 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan uji materi dilakukan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan karena beberapa pasal yang terkandung di dalamnya dinilai tidak jelas dan multitafsir."Kami mengajukan uji materi terhadap...

Apindo Gugat UU Ketenagakerjaan ke MK

Thursday, 28 Nov 2013 11:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Kamis (28/11). Apindo...

Terkait THR, UU Ketenagakerjaan Harus Direvisi

Friday, 02 Aug 2013 14:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Dita Indah Sari, mengatakan sebenarnya perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) perlu diberi sanksi. Banyak aturan...

78 Pekerja PLTU Asal Cina Terancam Deportasi

Wednesday, 20 Mar 2013 01:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Sebanyak 78 warga negara Cina yang bekerja di proyek PLTU 2 x 50 megawatt Parit Baru, Jungkat, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) terancam dideportasi menyusul dugaan...

Buruh Minta Penangguhan UMP tak Dipermudah

Thursday, 29 Nov 2012 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta tidak mempermudah perusahaan untuk menangguhkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Semua industri jenis apapun diharap mematuhi besarnya upah minimum yang ditetapkan."Pemerintah tidak boleh mempermudah permohonan...

Outsourcing Bakal Dijamin Masa Depannya dalam UU

Thursday, 12 Jul 2012 15:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem kerja outsourcing sangat mendesak untuk dibahas. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan outsourcing yang di luar aturan undang-undang...

Mendesak, Revisi UU Ketenagakerjaan

Tuesday, 01 May 2012 18:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Masalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh salah satu hal yang perlu terus diperhatikan dan diperjuangkan. Masalah KHL ini harus segera dibenahi melalui revisi UU Nomor 13...

DPR Desak Manajemen IFT Penuhi Hak Karyawan

Thursday, 12 Apr 2012 21:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil audiensi antara Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dengan Serikat Karyawan Indonesia Finance Today (IFT), Kamis (12/4), menyimpulkan bahwa Komisi IX DPR akan...

Serikat Pekerja Apresiasi Putusan MK

Tuesday, 17 Jan 2012 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Abdul Latief Algaff, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan pekerja kontrak di PT PLN. Abdul menjelaskan, sistem outsourcing...

Pemerintah: Kerja Kontrak Justru Berikan Pekerjaan Layak

Tuesday, 17 Jan 2012 13:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka sistem hubungan kerja kontrak atau sekarang banyak diambil dalam sistem outsourcing, salah satu maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara guna mendapatkan...

Karena Kerja Kontrak, 20 Tahun tak Dapat Hak Pekerja Tetap

Tuesday, 17 Jan 2012 13:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengabdi di suatu perusahaan selama 20 tahun rupanya tidak mengubah jabatan dan penghidupan Didik Suprijadi, pekerja pencatat meteran listrik di PT Perusahaan Listrik Negara. Ketua Umum...

MK: Outsourcing Inkonstitusional

Tuesday, 17 Jan 2012 13:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketidakpastian pekerja dengan sistem kontrak, termasuk dalam outsourcing untuk bekerja, mendapat imbalan, serta perlakuan layak di perusahaan tempatnya bekerja dinilai melanggar konstitusi atau inkonstitusional. Hal ini...

MK Kabulkan Gugatan UU Ketenagakerjaan

Monday, 19 Sep 2011 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan mengatakan, keberadaan pasal...

FSP Pertamina Ajukan Uji Materi UU Ketenagakerjaan

Wednesday, 01 Jun 2011 20:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi."Kami mendaftarkan uji materi Pasal 155 ayat...