Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

INDEX BERITA

Holding BUMN Harus Jalankan Amanah Konstitusi

Tuesday, 06 Mar 2018 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembentukan holding BUMN diharapkan tidak melanggar UUD 1945 Pasal 33. BUMN sebagai perusahaan milik negara bertugas tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi bagi masyarakat.   Dia...

MK Mulai Persidangan Pengujian UU BUMN

Monday, 05 Mar 2018 15:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No 19 Tahun 2003 tentang Bahan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Sidang yang digelar pada Senin (5/3) siang...

Komisi VI: Saham Istimewa Holding Berpotensi Diintervensi

Monday, 08 Jan 2018 06:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Inas Nasrullah Zubir menilai adanya klausul tentang saham istimewa pemerintah terhadap anak usaha holding akan berpotensi menimbulkan intervensi....

DPR: Pembentukan Holding Butuh Waktu Lama

Thursday, 28 Dec 2017 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Martri Agoeng menilai pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu waktu yang cukup agar holding bisa...

DPR akan Panggil Menteri BUMN dan Menkeu Bahas Holding BUMN

Tuesday, 21 Nov 2017 16:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Martri Agoeng mengatakan DPR akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri Keuangan untuk...

Pengganti Petral Harus Tunduk kepada UU Migas, Bukan UU BUMN

Wednesday, 20 May 2015 07:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Energi, Marwan Batubara menilai pengganti Petral nantinya harus tunduk kepada Undang-undang Migas bukan kepada Undang-undang BUMN. Namun dengan catatan, UU tersebut harus mengatur pengganti Petral...

Hipmi: Revisi UU BUMN Dorong Percepatan Infrastruktur

Tuesday, 31 Mar 2015 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan, revisi Undang-Undang BUMN bakal dapat digunakan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang merupakan faktor penting guna membangun perekonomian bangsa."Revisi UU...