Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

INDEX BERITA

BPKP di Bawah Presiden, PDIP Yakin Jokowi Bisa Gerak Cepat

Wednesday, 31 Dec 2014 17:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menyatakan, mendukung keputusan Joko Widodo yang mengubah kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) langsung di bawah presiden. Dengan begitu, PDIP yakin pemerintah dapat...

Tim "Mafia Migas": Kami Hanya Ingin Tahu Pemilik 'Asli' Petral

Wednesday, 17 Dec 2014 18:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Akhirnya Petral menerima undangan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri. Dalam pertemuan ini, mereka membahas mengenai transparansi Petral dalam menjalankan bisnisnya. Anggota tim Agung...

Nota Kesepakatan 12 Kementerian Refleksikan Buramnya Hukum dan Kehutanan

Thursday, 13 Nov 2014 16:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian dan Lembaga (NKB 12 KL) dinilai sebagai potret buram penanganan kehutanan Indonesia.  “Yang pertama, potret buram proses pengukuhan kawasan hutan yang begitu lamban,” kata Ketua...

UKP4: Pemerintah Kurang Suka Kerja Sama dengan Swasta

Tuesday, 07 Oct 2014 17:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/ PPP) dalam proyek pembangunan infrastruktur di dalam negeri, masih dihadapkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ego sektoral di...

Kemenhut: Kebakaran di Sumsel dan Kalteng Paling Parah

Friday, 19 Sep 2014 22:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan dinilai paling parah. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menerjunkan delapan regu Manggala Agni di dua provinsi itu....

Kejelasan Batas Wilayah Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah

Tuesday, 16 Sep 2014 02:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Saat ini banyak konflik lahan terjadi di kawasan hutan karena tidak adanya kejelasan batas wilayah. Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, ketidakjelasan batas wilayah ini menyebabkan inefisiensi...

Disayangkan, Polri Lepas 18 Pemeras TKI

Wednesday, 30 Jul 2014 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, menyayangkan sikap Polri yang telah melepaskan 18 terduga pemeras yang ditangkap di Bandara Soekarno Hatta. Seharunya 18 terduga itu diproses...

UKP4 Nilai Masih Banyak Persoalan Terkait Pemasyarakatan

Wednesday, 12 Mar 2014 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Yunus Husein menilai masih banyak permasalahan terkait Pemasyarakatan. Sepanjang 2013, ia mengatakan, banyak pemberitaan negatif...

Gelar Pertemuan dengan UKP4, Ahok akan Bahas Penghapusan Subsidi BBM

Monday, 23 Dec 2013 09:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menghapus bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak sekedar wacana semata.Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melakukan pertemuan...

KPK Periksa Dirjen Pajak dan Ketua UKP4 Soal Kasus Pajak Master Steel

Wednesday, 03 Jul 2013 11:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap dalam tindak pidana pajak PT Master Steel pada hari ini. Mereka yang diperiksa di...

Kuntoro: Tata Kelola APBD di Daerah Perlu Diperbaiki

Friday, 31 Aug 2012 10:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) melaporkan, kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran belanja sangat rendah. Tak hanya itu, pemda juga memiliki sistem pelaporan anggaran...

Sistem Pelaporan Anggaran Pemda Dinilai Buruk

Friday, 31 Aug 2012 10:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) melaporkan, kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran belanja sangat rendah. Tak hanya itu, pemda juga memiliki sistem pelaporan anggaran...

UKP4: Perlu Segera Ada Kebijakan Terkait Kekayaan tak Wajar PNS

Thursday, 01 Mar 2012 15:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan ini terungkap pejabat publik dan pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki rekening dalam jumlah yang tak wajar. Hal itu terungkap dari hasil analisis Pusat Penelitian...

Fungsi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Dialihkan ke UKP4

Tuesday, 17 Jan 2012 18:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) secara struktural telah dibubarkan. Namun, menurut Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, menyatakan...

Tugas Kelar, Fungsi Satgas Mafia Hukum Diambil Alih UKP4

Tuesday, 17 Jan 2012 16:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Masa kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang selesai akhir 2011 dan tidak diperpanjang lagi. Namun fungsi lembaga tidak dihentikan begitu saja melainkan diserahkan kepada Unit...

Rapor Merah Menteri Merata

Wednesday, 28 Sep 2011 14:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hasil Evaluasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengandalian Pembangunan (UKP4) masih menemukan rapor merah di jajaran kabinet Indonesia bersatu jilid II. Rapor merah itu merata...

UKP4: Beberapa Kementerian Masih Miliki Rapor Merah

Monday, 26 Sep 2011 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan masih ada beberapa menteri yang memiliki rapor merah pada laporan triwulan kedua 2011."Ada...

Kinerja 17 Kementrian tak Sesuai dengan Target

Thursday, 07 Jul 2011 20:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, hanya separuh kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang sanggup memenuhi target pekerjaannya.Usai rapat kabinet paripurna...

Ada yang Dapat Rapor Merah

Thursday, 13 Jan 2011 19:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Laporan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II telah diserahkan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) kepada Presiden. Sejauh ini, nyaris semua pihak menilai kinerja kabinet...

Golkar: Standar Penilaian Menteri Harus Dipertegas

Sunday, 09 Jan 2011 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden harus mempertegas sikap dan pilihannya tentang standar penilaian kinerja para menteri agar masyarakat tidak dibuat bingung....

Menko Polhukam Pasrah, Dapat Rapor Merah atau Biru ya?

Thursday, 06 Jan 2011 00:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, kinerja seluruh kementerian di jajarannya sudah diserahkan ke Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4)."Sudah, sudah...

Kuntoro: SBY Bisa Gunakan Laporan UKP4 untuk Mereshuffle

Wednesday, 05 Jan 2011 07:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, menegaskan, laporan UKP4 tentang pencapaian rencana aksi kementerian dan lembaga dalam Kabinet Indonesia Bersatu II...

Ketua UKP4: Masih ada Rapot Menteri yang Merah

Friday, 26 Nov 2010 04:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, menegaskan kembali bahwa saat ini masih ada kementerian yang hasil penilaian kinerjanya masih merah. Namun, Kuntoro enggan...

Muhaimin Yakin Dapat 'Rapor' Baik dari UKP4

Friday, 12 Nov 2010 04:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, meyakini rapornya kali ini bisa memenuhi hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Rapor biru itu diharapkannya...

Besok, UKP4 Serahkan Penilaian Rutin Kementerian

Tuesday, 02 Nov 2010 08:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan menyerahkan hasil penilaian kementerian dan lembaga kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa, 2 November 2010....

Kuntoro: UKP4 Hanya Mengevaluasi Menteri

Monday, 25 Oct 2010 01:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, menyatakan jika pihaknya hanya memiliki wewenang untuk mengevaluasi dari program kerja yang dilaksanakan oleh Kementrian di...

Hasil Evaluasi Kabinet Tuntas Oktober

Wednesday, 15 Sep 2010 02:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, evaluasi kabinet 2010 akan tuntas pada Oktober. Hasil evaluasi itu keluar bertepatan dengan satu tahun...

Kuntoro Sampaikan 'Rapor' Kabinet ke Presiden

Thursday, 09 Sep 2010 01:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, sudah menyampaikan evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk periode Juli-Agustus 2010."Saya sudah menyerahkan kepada Presiden...

Bukan Mengevaluasi Menteri, UKP4 Hanya Menilai Kinerja Program

Saturday, 28 Aug 2010 22:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan bahwa lembaganya hanya menilai kinerja program dan bukannya mengevaluasi menteri. "Kami hanya menilai kinerja program,"...

Kuntoro: UKP4 tak Pernah Nilai Menteri

Friday, 16 Jul 2010 05:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menegaskan, lembaganya tidak pernah melakukan penilaian kinerja terhadap menteri dan kementerian. UKP4 hanya mengevaluasi pelaksanaan subrencana aksi...

PAN akan Klarifikasi UKP4 Soal Rapor Merah

Tuesday, 13 Jul 2010 04:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, Taufik Kurniawan, menyatakan partainya akan meminta klarifikasi kepada Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto. Permintaan klarifikasi terkait...

Menkumham Klarifikasi Rapor Merah UKP4

Monday, 12 Jul 2010 02:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Patrialis Akbar, mengklarifikasi berbagai pemberitaan media yang menyatakan bahwa kementeriannya mendapatkan "rapor merah" oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan...