Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

INDEX BERITA

Perludem: Pimpinan Komisi II Harus Punya Visi Soal Demokrasi

Saturday, 12 Oct 2019 02:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Figur yang akan mengisi kursi pimpinan Komisi II DPR diharapkan mempunyai visi yang jelas dalam menata politik dalam negeri yang kuat. Hal ini menjadi harapan para...

Perludem Dorong Perbaikan Regulasi Caleg Perempuan

Thursday, 05 Sep 2019 08:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong adanya perbaikan regulasi untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu aturan yang bisa diterapkan berupa kewajiban bagi partai...

Perludem: Caleg Perempuan Masih Diwarnai Politik Kekerabatan

Friday, 30 Aug 2019 10:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan meski jumlah caleg perempuan yang terpilih meningkat dalam pemilu, tetapi tida bisa dari unsur politik kekerabatan....

Perludem Soroti Jabatan Kosong Imbas Pilkada Serentak 2024

Saturday, 24 Aug 2019 07:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kepala daerah akan habis masa jabatannya sekitar 2022-2023. Akan tetapi, pemilihan kepala daerah (pilkada) tak bisa langsung dilaksanakan karena akan dilakukan serentak pada pemilihan umum...

Perludem: Perlu Revisi UU Pilkada untuk Penerapan Rekap-El

Thursday, 25 Jul 2019 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan diperlukan revisi UU Pilkada sebelum menerapkan rekapitulasi secara elektronik (rekap-el). Sebab, dia menilai UU Pilkada...

Perludem: Inisiasi Rekap-El Harus Dimulai Sekarang

Monday, 15 Jul 2019 01:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai, penerapan rekapitulasi elektronik (rekap-el) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dilakukan secara bertahap. Namun, kata dia, inisiasi untuk melakukan rekap-el...

Perludem Usulkan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Tuesday, 23 Apr 2019 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan pemisahan pemilihan umum menjadi serentak secara nasional dan lokal. Pemisahan pemilu adalah solusi untuk mengatasi kerumitan Pemilu 2019, kata...

Peserta Pemilu Juga Bertanggung Jawab Copot APK

Sunday, 14 Apr 2019 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peserta pemilu seperti calon legislatif juga memiliki tanggung jawab mencopot alat peraga kampanye (APK) memasuki masa tenang 14-16 April 2019. Pencopotan APK bukan hanya pengawas pemilu dan...

Setiap Warga Negara Harus Dijamin Hak Pilihnya

Tuesday, 05 Mar 2019 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa pemilu yang konstitusional harus menjamin hak pilih setiap warga negara. Sayangnya UU Pemilu belum...

Bawaslu Ajak Perludem & Mafindo Didik Pemilih Tangkal Hoaks

Tuesday, 26 Feb 2019 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu RI menjalin kerja sama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo). Kerja sama ini untuk memberikan pendidikan pemilih,...

'Jangan Anggap Disabilitas Warga Negara Kelas Dua'

Thursday, 22 Nov 2018 21:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menuturkan penegakan hukum harus bekerja pada hak pilih masyarakat yang di mobilisir untuk memilih pasangan tertentu pada Pemilu 2019.

Titi mengatakan negara...

Perludem: Ada Saling Intai dan Cari Kesalahan Lawan Politik

Wednesday, 21 Nov 2018 18:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan potensi suhu politik nasional memanas selama masa kampanye Pemilu 2019. "Kampanye yang melahirkan polarisasi dapat memanaskan suhu politik," ujar...

Pengguna Medsos Diajak Jauhi Hoaks dan Ujaran Kebencian

Saturday, 22 Sep 2018 11:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengimbau pengguna media sosial (medsos) untuk menjauhi hoaks dan ujaran kebencian. Sebab, jika ujaran tersebut bertemu dengan...

Perludem: Kedaulatan Pemilih Terwujud Jika tak Ada Hoaks

Saturday, 22 Sep 2018 10:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan kedaulatan memilih bagi para pemilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 bisa terwujud jika tidak ada hoaks....

Waspadai Hoaks dan Politik Transaksional Jalan Pintas Pemilu

Thursday, 20 Sep 2018 15:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi meminta seluruh pihak mewaspadai penggunaan hoaks dan politik transaksional sebagai jalan pintas memenangi Pemilu 2019. Jalan pintas tersebut biasanya dilakukan kandidat...

Perludem: Saatnya Tagih Komitmen Parpol Berantas Korupsi

Saturday, 15 Sep 2018 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai saat ini waktunya melihat komitmen partai politik (parpol) terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu...

Perang Tagar Tonjolkan Sentimen Emosional

Wednesday, 12 Sep 2018 19:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang tagar dinilai sebagai gerakan para pendukung yang lebih menonjolkan sentimen emosional dan membuat kegaduhan di ruang publik. Pagar tagar yang dimaksud, yakni #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi.

Direktur Eksekutif...

Perludem: Bawaslu Harus Telusuri Isu Mahar Sandiaga

Sunday, 12 Aug 2018 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus proaktif menelusuri dan menindaklanjuti dugaan pemberian mahar politik oleh cawapres Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Kabar ini diutarakan Wakil Sekretaris Jendral...

Ambang Batas Dapat 'Bunuh' Parpol yang Kini Punya Kursi

Saturday, 12 May 2018 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan umum (Pemilu) 2019 dinilai akan menjadi pertarungan luar biasa bagi partai politik (parpol) karena berlakunya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen. Angka ambang batas itu...

Cakada Perempuan dengan Program Pro Perempuan Masih Minim

Thursday, 19 Apr 2018 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan jumlah calon kepala daerah (cakada) perempuan dalam Pilkada 2018 yang memiliki program pro perempuan masih...

Perludem: Poros Ketiga Buat Pemilih Punya Alternatif

Tuesday, 20 Mar 2018 05:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai kehadiran poros ketiga pada Pemilu Presiden 2019 membuat pemilih memiliki banyak alternatif kandidat pemimpin. "Prinsipnya adalah...

Perludem: KPU Harus Evaluasi Jajaran di Daerah

Monday, 05 Mar 2018 07:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, KPU harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajarannya di daerah. Ini mengingat sudah tiga keputusan KPU terkait...

Calon Tuggal Bikin Banyak Masyarakat Enggan Ikut Pilkada

Thursday, 18 Jan 2018 07:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak masyarakat enggan mengikuti pilkada ketika hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah. Hal itu disampaikam Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini....

Jelang 2018, KPU Diminta tak Terjebak Politik Primordial

Wednesday, 27 Dec 2017 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Awal 2018 KPU akan mulai menyeleksi jajaran KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU akan melakukan proses penggantian anggota pada periode Mei sampai Desember tahun 2018 di...

Status Demokrasi Indonesia Unggul dari Sejumlah Negara

Saturday, 09 Dec 2017 07:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengungkapkan indeks status demokrasi di Indonesia relatif lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan...

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem: ''Teman Ahok Adalah Tim Sukses''

Tuesday, 29 Mar 2016 18:00 WIB

Foto: Tahta Aidilla/Republika                     Relawan seperti Teman Ahok ini bisa dikatakan political action committee (PAC) seperti di Amerika? Kalau menurut saya iya, karena ada relasi dengan calon. Kalau yang nggak...

MK tak Boleh Tolak Perkara Gugatan Pilkada

Sunday, 13 Dec 2015 22:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pengajuan sengketa hasil Pilkada serentak mulai bermunculan dari sejumlah pasangan calon meski rekapitulasi suara masih berlangsung. Namun nampaknya, tidak semua hasil Pilkada dapat ditangani oleh...

Calon Berstatus Terpidana, Perludem: Merusak Pilkada

Tuesday, 08 Dec 2015 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, jika ada calon bupati (cabup) tersandung hukum sebaiknya kepersertaannya dikaji ulang, karena berpotensi konflik pascapemilihan.Misalnya,...

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem: Konsep Kolom Kosong Sama dengan Putusan MK

Friday, 02 Oct 2015 17:41 WIB

                    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Apa pendapat Perludem tentang putusan MK? Antara aklamasi dan kontestasi ada tiga pilihan. Kalau calon tunggal ini, sesuai yang ada sekarang, mengikuti keputusan KPU untuk menunda pilkada;...

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem): Syarat Eliminasi Calon Independen

Friday, 19 Jun 2015 14:00 WIB

                    Pendaftaran calon independen untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 sudah ditutup pada Senin (15/6) lalu. Berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 156 bakal calon kepala daerah yang hendak...

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem: Logika Anggaran Tidak Ketemu Dengan Logika Tahapan

Tuesday, 21 Apr 2015 13:00 WIB

                      Apa komentar Perludem melihat per soalan pilkada serentak yang mencuat saat ini? Ketika pembahasan revisi UU Pilkada kita sudah sampaikan dua alasan utama ke napa pilkada serentak perlu...

Pembatasan Dana KPU Justru Melegitimasi Politik Uang

Friday, 20 Mar 2015 00:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pembatasan Dana Kampanye menggunakan formula yang dirancang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) justru menghasilkan dana kampanye yang lebih besar dibandingkan Pilkada...

Perludem: Angka Pembatasan Dana Kampanye Masih Bombastis

Thursday, 19 Mar 2015 23:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pembatasan dana kampanye yang tengah dirancang Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru tidak sesuai dengan semangat pembatasan biaya dan dana kampanye...

Perludem Minta MK Tangani Sengketa Pilkada

Wednesday, 11 Feb 2015 16:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Demokrasi Indonesia (Perludem) mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta supaya lembaga itu kembali menangani perkara sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). "Tujuan kami datang kemari adalah...

Soal DPT, Bola Ada di Bawaslu

Wednesday, 23 Oct 2013 23:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penenetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional hingga dua pekan ke depan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini...

Putusan Bawaslu, Senangkan Parpol Abaikan Aturan KPU

Wednesday, 10 Jul 2013 00:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (8/7) malam telah mengeluarkan putusan sengketa pencoretan daerah pemilihan pada Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bawaslu memastikan Partai Gerindra...

Penegakkan Hukum di UU Pemilu, Sumir

Monday, 16 Apr 2012 10:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang disahkan DPR dalam rapat paripurna 12 April 2012 lemah dalam hal penegakan hukum. Hal ini akan semakin menjadikan pemilu rawan...

Politik Uang Diduga Bakal Terus Terjadi

Monday, 16 Apr 2012 10:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik (Parpol) diduga bakal semakin jor-joran atau berlebihan dalam mengeluarkan uang demi meraih suara terbanyak. Bahkan, politik uang alias money politic bakal terus terjadi. Hal...