Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

INDEX BERITA

Berantas Korupsi, Muhammadiyah Tekankan 3 Aspek Pembenahan

Thursday, 18 Jul 2019 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menganggap pemberantasan korupsi merupakan jalan amal saleh. Sehingga, PP Muhammadiyah harus mengambil bagian dalam tugas tersebut.   "Muhammadiyah mendukung tegaknya sistem kehidupan...

KPK: Muhammadiyah Punya Peran Strategis Cegah Korupsi

Thursday, 18 Jul 2019 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Muhammadiyah memiliki banyak sarana untuk menanamkan budaya antikorupsi mulai dari masjid, pesantren, institusi pendidikan SD hingga perguruan tinggi yang tersebar di seluruh...

KPK Sebut Banyak Laporan Dugaan Korupsi di Probolinggo

Tuesday, 16 Jul 2019 03:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PROBOLINGGO— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya menerima banyak laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Probolinggo, Jawa Timur, namun lembaga antirasuah tersebut enggan menjelaskan secara rinci...

Sepanjang 2018, Korupsi di Aceh Setara 4.984 Rumah Dhuafa

Wednesday, 09 Jan 2019 03:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH— Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang anggaran dan korupsi, mencatat kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Aceh sepanjang 2018 setara...

KPK Setor Lebih dari Rp 500 Miliar ke Negara pada 2018

Wednesday, 19 Dec 2018 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyetor lebih dari Rp 500 miliar ke kas negara. Uang itu berasal dari lelang barang sitaan dan rampasan perkara tindak pidana...

KPK tak Dapat Penuhi Permintaan Pemerintah-DPR di RKUHP

Sunday, 03 Jun 2018 07:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP. Permintaan itu terkait rumusan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam...

104 Kasus Korupsi Kepala Daerah Sudah Diproses KPK

Thursday, 26 Apr 2018 02:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Sedikitnya ada 235 laporan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) dsri Maluku pernah masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2015-2018. Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam...

KPK Ajak Pengusaha Wujudkan Iklim Bisnis Profesional

Thursday, 26 Apr 2018 02:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tindak korupsi yang dilakukan pejabat di berbagai daerah Indonesia sebagian besar atau 80 persen melibatkan pelaku usaha."Untuk menekan masalah itu sekaligus mewujudkan iklim bisnis yang profesional...

Menpan Sebut Gaji Salah Satu Potensi Terjadinya Korupsi

Friday, 31 Mar 2017 16:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menyebut gaji PNS jadi salah satu potensi terjadinya tindak pidana korupsi. "Terdapat jabatan yang rawan atau...

Menyingkap Makna Kata 'Lupa' dalam Sidang Tipikor

Saturday, 18 Mar 2017 13:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, ucapan 'lupa' di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bermakna menghindar. "Dalam suatu proses hukum atau persidangan...

Pentingnya Sosialisasi Revisi UU KPK

Tuesday, 28 Feb 2017 18:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami banyak pro-kontra dari sebagian masyarakat. Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk...

Pengamat: Tidak Adil Jika Koruptor tak Dipenjara

Thursday, 28 Jul 2016 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemerintah yang akan mengkaji kebijakan agar para koruptor tak perlu menjalani hukuman penjara mendapat kritikan dari banyak kalangan. Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep...

Pemeriksaan Kasus SKK Migas Terkendala Batas Negara

Thursday, 28 May 2015 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas ke PT Trans Pasific Petrochemical Indonesia (TPPI) 2009-2011 dengan...

Bareskrim Blokir 26 Aset Terkait Kasus SKK Migas

Thursday, 28 May 2015 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edy Simanjuntak telah memblokir 26 aset terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus penjualan kondensat...

KPK Disarankan Memilah Kasus yang Ditangani

Tuesday, 26 May 2015 02:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penindakan terhadap kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tetap menghormati ranah institusi penegak hukum lainnya. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada...

Bareskrim Cekal Tersangka Kasus SKK Migas

Thursday, 07 May 2015 13:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edy Simanjuntak telah mencekal tersangka kasus korupsi SKK Migas. Menurutnya, pencekalan dilakukan sejak penetapan tersangka."Supaya tidak...

Ungkap Korupsi SKK Migas, Victor Mengaku Terima Ancaman

Wednesday, 06 May 2015 20:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipudeksus) Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edy Simanjuntak mengaku menerima ancaman terkait pengungkapan kasus korupsi SKK Migas. Karena alasan tersebut, Victor enggan...

Bareskrim Tetapkan DH Sebagai Tersangka Kasus SKK Migas

Wednesday, 06 May 2015 14:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edy Simanjuntak mengatakan, telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus korupsi SKK Migas. Satu tersangka tersebut...

Kasus Penghulu Jadi Momentum Perbaikan Kemenag

Saturday, 14 Dec 2013 08:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kasus pidana yang dialami Romli, seorang penghulu di Kediri, menjadi catatan penting bagi Kementerian Agama (Kemenag). Inspektur Jenderal Kemenag, M Jasin, mengatakan kasus penghulu yang dipidanakan...

Almuzzammil: Pesan Antikorupsi Jangan ke Terdakwa Saja

Monday, 09 Dec 2013 20:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peringatan hari antikorupsi disikapi beragam oleh politisi. Salah satunya PKS yang terganjal dengan masalah korupsi yang melibatkan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq (LHI).‘’Pesan antikorupsi jangan...

Jaksa Agung Cemas, Korupsi Jadi Gaya Hidup

Monday, 09 Dec 2013 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) ikut memperingati hari Antikorupsi sebagai momentum untuk membangkitkan kesadaran semua pihak akan berbahayanya kejahatan kerah putih ini. Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, korupsi...

ICW: Korupsi di Indonesia Kini Lintas Kalangan

Monday, 09 Dec 2013 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Daftar Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 2013 yang dikeluarkan lembaga Transparency International (TI), skor untuk Indonesia berada di angka 32. Belum ada perkembangan yang berarti...

Ini yang Menciptakan Peluang Korupsi

Monday, 09 Dec 2013 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem pengawasan dan monitoring pencegahan dan pemberantasan korupsi dinilai sering kurang efektif. Akibatnya, peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi masih terbuka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Ini 4 Ranah Rawan Korupsi Versi SBY

Monday, 09 Dec 2013 14:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada empat ranah yang dianggap potensial menimbulkan tindak pidana korupsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para penegak hukum memberikan...

Hakim Agung Andi Ayyub Batal Bersaksi di Pengadilan Tipikor

Monday, 04 Nov 2013 19:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Hakim agung Andi Abu Ayyub Saleh batal memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (4/10). Andi sudah datang ke pengadilan, tetapi majelis hakim menunda agenda...

Merasa Dizalimi MA, Satu Hakim Tipikor Mundur

Thursday, 03 Oct 2013 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Satu hakim Ad hoc atau Tindak Pidana Korupsi Makassar, Andi Bachtiar, mengundurkan diri dengan alasan hak-haknya sebagai hakim tidak dipenuhi."Saya hanya meminta penjelasan Mahkamah Agung supaya memberikan penjelasan...

Luthfi Hasan Ishaaq Dapat Mobil dari Pengusaha

Monday, 23 Sep 2013 15:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terdakwa suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq, diketahui mendapatkan beberapa mobil mewah dari pengusaha."Rp 340...

Hakim Beda Pendapat Soal Penuntutan LHI

Monday, 15 Jul 2013 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, mempunyai pandangan berbeda dalam pertimbangan putusan sela perkara Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Dua hakim menyatakan pendapat berbeda mengenai kewenangan...

Pramono Anung Usulkan Parpol Miliki Badan Usaha

Thursday, 13 Jun 2013 17:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengusulkan agar partai politik memiliki badan usaha sendiri. Hal ini guna mencegah partai politik mencari sumber pendanaan yang tidak halal. "Partai...

Ini Penyebab Korupsi di Politik Menurut Marzuki Alie

Thursday, 13 Jun 2013 16:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di banyak negara berkembang, di mana pilar-pilar politik dan demokrasinya belum matang dan kokoh, banyak kegiatan-kegiatan politik di berjalan atas dukungan dana dari sumber yang bermasalah....

Kemenag Bebaskan Biaya Pernikahan

Tuesday, 05 Mar 2013 18:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama, Suryadharma Ali, telah melakukan pertemuan dengan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama, M Jasin untuk membicarakan biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berpotensi...

FPKS Usulkan Dana Ormas dari APBN-APBD Diaudit

Thursday, 21 Feb 2013 17:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- RUU Organisasi Masyarakat (Ormas) memperbolehkan ormas menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar dana tersebut...

Revisi UU Tipikor, Masa Hukuman akan Naik

Thursday, 03 Jan 2013 20:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Revisi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih di tangan pemerintah. Sejumlah bagian belum rampung, tapi, dipastikan ada perubahan terkait masa hukuman para terdakwa kasus korupsi.Staf...

Hampir Mustahil Parpol Bersih dari Korupsi

Saturday, 29 Dec 2012 15:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik (parpol) dan tindak pidana korupsi bukan fenomena baru. Biaya politik yang semakin tinggi membuat praktik korupsi yang dilakukan kader partai dengan memanfaatkan jabatannya sulit dibendung. “Sulit...

Kejakgung akan Sasar Perusahaan Swasta di 2013

Wednesday, 26 Dec 2012 22:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya aksi kejahatan tindak pidana korupsi (Tipikor)  yang dilakukan oleh perusahaan swasta belakangan ini dinilai semakin sering merugikan keuangan Negara. Terakhir, dua kasus tipikor yang menyeret nama...

Jadi Terdakwa Korupsi, Ketua DPRD Jateng Diberhentikan Sementara

Monday, 06 Aug 2012 15:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko segera diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian ini menyusul kasus dugaan korupsi yang menyangkut dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin."Karena...

PSHK: Penegakan Hukum Terancam Arogansi Kepolisian

Friday, 03 Aug 2012 18:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Monitoring Pusat Studi Kebijakan Hukum (PSHK), Ronald Rofiandri, menilai tuntutan pada seluruh aparat penegak hukum untuk berkolaborasi dalam penanganan tindak pidana korupsi, mendapatkan ujian serius....

KPK Bakal Ungkap Hasil Gelar Perkara Hambalang

Friday, 08 Jun 2012 14:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi pusat olahraga Hambalang, Jumat (8/6). Rencananya KPK akan melakukan jumpa pers terkait hasil...

KPK Tetapkan Tersangka Pegawai Pajak

Thursday, 07 Jun 2012 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jatim III (Sidoarjo), berinisial TH, ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi...

KPK Sorot Korupsi Biaya Perjalanan Dinas Pejabat

Sunday, 27 May 2012 15:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyoroti dugaan praktik tindak pidana korupsi pada perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat negara. Untuk mendalami dugaan tindak pidana...