Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

INDEX BERITA

Masyarakat Diminta Tingkatkan Kewaspadaan Siber Saat Pandemi

Tuesday, 05 May 2020 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebocoran data kembali terjadi di platform daring Tokopedia setelah tahun lalu, tepatnya Februari 2019 juga diberitakan adanya 'kebocoran data' para penjual di marketplace tersebut. Kali ini...

Anggota DPR Minta TNI-Polri Cari Akar Persoalan Bentrok

Tuesday, 14 Apr 2020 20:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pimpinan TNI dan Polri menemukan akar persoalan yang menyebabkan bentrok antar personel kerap terjadi. Sukamta menyoroti bentrok yang terjadi di...

'Masyarakat Butuh Langkah Konkret Cegah Penyebaran Covid-19'

Tuesday, 31 Mar 2020 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta, menanggapi pernyataan Presiden RI, Joko Widodo pada saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Gugus Tugas Covid-19 yang disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat...

Pemerintah Indonesia Diimbau tak Remehkan Virus Corona

Sunday, 01 Mar 2020 14:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Indonesia diimbau tidak boleh meremehkan penyebaran Virus Corona yang saat ini telah menjangkiti 80.130 orang dan menelan lebih dari 2.700 korban jiwa di berbagai negara....

Pengajuan RUU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Terlambat

Thursday, 13 Feb 2020 08:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada 24 Januari 2020. Konsep atau draf RUU itu telah diserahkan ke DPR...

Pemerintah Didesak Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Wednesday, 29 Jan 2020 20:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA --  Wabah virus Corona hingga Rabu (29/1) ini menyebabkan sebanyak 5.578 orang terjangkit penyakit ini di seluruh dunia, 131 orang meninggal dunia, dan 107 orang berhasil sembuh....

'Yunahar Ilyas Sosok yang Solutif'

Friday, 03 Jan 2020 12:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Almarhum Prof Yunahar Ilyas dinilai sebagai sosok yang memiliki keilmuan yang sangat mendalam. Sikapnya moderat dan cenderung solutif.

"Pada setiap persoalan beliau (Yunahar-Red) tidak mau konflik dengan...

FPKS: Pemerintah Harus Hormati Hak Menyampaikan Pendapat

Saturday, 19 Oct 2019 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin lima tahun ke depan harus menghormati hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat....

Politikus PKS Nilai Harga Rokok di Indonesia Terlalu Murah

Thursday, 22 Aug 2019 11:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Sukamta menilai harga rokok di Indonesia terlalu murah sehingga bisa dijangkau masyarakat miskin. Padahal, biaya kesehatan masyarakat miskin ditanggung...

Nasdem Pesimistis RUU Data Pribadi Rampung Tahun Ini

Wednesday, 03 Jul 2019 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Supiadin Aries Saputra tidak yakin Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi bisa diselesaikan pada periode 2014-2019 yang hanya...

DPR Tunggu Pemerintah Serahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Tuesday, 02 Jul 2019 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI masih menunggu pemerintah menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Sampai saat ini, pemerintah belum menyerahkan meski DPR RI sudah memasukannya ke...

Sukamta: RUU Perlindungan Data Pribadi Perlu Terus Dibahas

Thursday, 27 Jun 2019 00:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi perlu untuk terus dibahas dan diselesaikan. RUU tersebut diyakini berpotensi untuk membantu melesatkan kinerja sektor ekonomi digital nasional."RUU tersebut dari awal...

Pemerintah Diimbau Serius Lindungi Data Pribadi Warga

Friday, 01 Mar 2019 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dunia maya saat ini tidak hanya dibanjiri informasi hoaks dan ujaran kebencian saja. Namun, bahaya pencurian data pribadi juga perlu mendapat perhatian. Pemerintah dinilai perlu melakukan langkah-langkah serius...

Anggota Komisi I DPR: Palestina Merdeka Harga Mati

Monday, 29 Oct 2018 01:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serangan militer zionis Israel ke wilayah Gaza, Palestina, sejak Jumat (26/10) hingga Sabtu (27/10) mendapat kecaman banyak pihak. Itu karena serangan membabi buta tersebut kembali merusak...

Jokowi-PM Li Diharapkan Bahas Soal TKA Ilegal

Monday, 07 May 2018 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai sejumlah permasalahan terkait tenaga kerja asing ilegal dan penyelundupan dari Cina harus dibahas dalam pertemuan yang sedang...

'Pemerintah Perlu Klarifikasi Visa Pariwisata Warga Israel'

Saturday, 05 May 2018 00:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) perlu segera melakukan klarifikasi atas pemberitaan di media online Israel, www.haaretz.com yang menyebutkan per 1 Mei, warga Israel dapat...

PKS Dorong Sinergitas Peran TNI-Polri di Revisi UU Terorisme

Friday, 26 Jan 2018 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS DPR mendorong keterpaduan atau sinergisitas aturan mengenai peran TNI dan Polri dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Anti-terorisme. Hal ini dalam upaya...

PKS Soroti Rencana TNI Terhadap Pemberitaan Wartawan Asing

Sunday, 23 Apr 2017 01:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti rencana Mabes TNI yang akan menempuh jalur hukum kepada salah satu media online dan juga wartawan AS Allan Nairn....

Pemerintah Dinilai Sebagai Pemicu Sebaran Berita Bohong

Saturday, 07 Jan 2017 12:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah diminta menanggulangi persebaran berita bohong (hoax), khususnya yang melalui internet.Namun, menurut anggota Komisi I DPR Sukamta, maraknya hoax mencerminkan kinerja pemerintah yang kurang berperan baik...

Pemerintah Disarankan Miliki Prioritas Terkait Pemblokiran Media

Thursday, 05 Jan 2017 05:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta memberi masukan kepada pemerintah agar bisa membuat semacam prioritas dalam pemblokiran media. Yang diprioritaskan untuk ditertibkan pertama, kata dia, sebaiknya...

DPR: Jangan Ada Lagi Kecelakaan Pesawat TNI

Monday, 19 Dec 2016 08:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta turut berduka atas jatuhnya pesawat Hercules milik TNI AU jenis C 130 A-1344 di Wamena, Papua, pada Ahad (18/12). Peristiwa...

Legislator: Revisi UU ITE Lebih Manusiawi

Tuesday, 29 Nov 2016 17:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai revisi terhadap UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan DPR merupakan perangkat hukum yang lebih manusiawi...

Seseorang Bisa 'Merehabilitasi' Nama dalam Revisi UU ITE

Tuesday, 29 Nov 2016 10:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seseorang dimungkinkan bisa melakukan 'rehabilitasi' nama dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal tersebut sesuai pasal 26 yang mengatur mengenai hak untuk dilupakan,...

Sukamta, Anggota Komisi I DPR: ASEAN Harus Tekan Pemerintah Myanmar

Monday, 21 Nov 2016 14:00 WIB

Situasi di Negara Bagian Rakhine, tempat Muslim Rohingya bermukim di Myanmar, semakin memburuk. Puluhan ribu orang diperkirakan mengungsi seiring operasi keamanan yang dilakukan militer Myanmar. Bagaimana tanggapan Anda? Situasi...

"Pemerintah Harus Bisa Selesaikan Kasus Pembakaran Lahan"

Tuesday, 02 Aug 2016 16:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak pihak yang menyayangkan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Riau terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan. Anggota DPR RI dari FPKS...

SP3 Kasus Pembakaran Lahan Tantangan Bagi Kapolri Baru

Tuesday, 02 Aug 2016 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari FPKS Sukamta mengatakan, banyak pihak yang menyayangkan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan. "Ini...

Legislator: Tax Amnesty Beresiko Jika Diterapkan

Monday, 02 May 2016 03:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pro dan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)  terus mengemuka. Keraguan keberhasilan kebijakan tersebut menjadi alasan bagi yang menolak. Sedangkan yang pro beralasan...

Fraksi PKS Cermati Dua Poin Revisi UU ITE

Tuesday, 15 Mar 2016 12:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta mengatakan fraksinya mencermati dua hal dari revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas inisiatif dari...

Pertukaran Data Intelijen, Indonesia Jangan Jadi Bumper Australia

Friday, 27 Nov 2015 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR, Sukamta menilai Indonesia jangan menjadi bumper bagi pemerintah Australia, terkait tawaran kerja sama pertukaran data intelijen kedua negara. "Saya menilai dalam tawaran...

Terorisme di Paris, DPR: Peringatan Bagi Indonesia!

Saturday, 14 Nov 2015 23:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan warga terbunuh dalam aksi terorisme di Paris. Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi terorisme ini. Meskipun ada pihak yang menduga ini terkait...

Politisi PKS Ini Minta Pemerintah Tidak Menutup Informasi Perjanjian Perdagangan TPP

Thursday, 12 Nov 2015 23:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk tidak menutupi informasi tentang perjanjian perdagangan antarnegara-negara di sekitar Samudera Pasifik atau yang kerap disebut Trans Pasific...

Wujudkan Kemerdekaan Palestina dengan Wilayah Sebelum 1967

Friday, 02 Oct 2015 11:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan bangsa Palestina bisa belajar dari Indonesia, bahwa perjuangan diplomasi tidak bisa dipisahkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. "Diplomasi di PBB memang...

DPR Dukung TNI AL Beli Kapal Selam Kilo Rusia

Tuesday, 29 Sep 2015 10:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta mendukung rencana pemerintah membeli kapal selam kelas kilo dari Rusia karena dukungan anggaran mencukupi untuk pengadaan kapal tersebut. "Rencana pemerintah ingin...

Semangat Pemerintah Tingkatkan Keamanan Laut Harus Didukung

Tuesday, 29 Sep 2015 08:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari  Fraksi PKS Sukamta mengatakan rencana pemerintah membeli kapal selam Kelas Kilo dari Rusia harus didukung. Ini juga terlihat dari usulan...

Duta Besar Seharusnya Punya Skill Marketing

Wednesday, 16 Sep 2015 12:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uji Kepatutan dan Kelayakan 33 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dijadwalkan digelar oleh Komisi I DPR RI dari tanggal 14 sampai 17...

Program Revolusi Mental Jokowi Harusnya Bisa Cegah Konflik TNI-Polri

Thursday, 03 Sep 2015 11:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai gagasan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo seharusnya bisa mencegah ego sektoral dan konflik antara TNI dengan Polri. "Diperlukan...

Kasus Tolikara Jadi Pelajaran Pahit Bangsa Indonesia

Wednesday, 22 Jul 2015 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden kekerasan di Tolikara menjadi persoalan yang kompleks. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai permasalahan Tolikara lebih disikapi menjadi pelajaran pahit bagi bangsa Indonesia."Itu pelajaran...

PKS: 10 Temuan BPK, KPU Harus Perbaiki Pilkada Serentak

Tuesday, 14 Jul 2015 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta mengatakan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum harus segera memperbaiki 10 temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak terhadap...

Bentrok Kopassus Vs TNI AU, DPR: Latihan Gabungan Perlu Digalakkan

Thursday, 04 Jun 2015 07:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kegiatan gabungan seluruh matra TNI perlu digencarkan. Hal itu untuk meningkatkan soliditas institusi TNI menyusul bentrokan yang terjadi antara Kopassus melawan TNI AU di Sukoharjo, yang...

Adu Kuat Legislatif-Eksekutif

Thursday, 09 Oct 2014 18:08 WIB

Hampir sepekan anggota DPR/MPR yang baru sudah dilantik. Dinamika utama di parlemen adalah pemilihan pimpinan DPR/MPR. Selain soal pimpinan, hal penting lain terkait konstelasi eksekutif dan legislatif. "Saya...