Sabtu, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Sabtu, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

INDEX BERITA

FPKS: Pemerintah Harus Hormati Hak Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 19 Okt 2019 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin lima tahun ke depan harus menghormati hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat....

Politikus PKS Nilai Harga Rokok di Indonesia Terlalu Murah

Kamis, 22 Agu 2019 11:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Sukamta menilai harga rokok di Indonesia terlalu murah sehingga bisa dijangkau masyarakat miskin. Padahal, biaya kesehatan masyarakat miskin ditanggung...

Nasdem Pesimistis RUU Data Pribadi Rampung Tahun Ini

Rabu, 03 Jul 2019 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Supiadin Aries Saputra tidak yakin Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi bisa diselesaikan pada periode 2014-2019 yang hanya...

DPR Tunggu Pemerintah Serahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Selasa, 02 Jul 2019 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI masih menunggu pemerintah menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Sampai saat ini, pemerintah belum menyerahkan meski DPR RI sudah memasukannya ke...

Sukamta: RUU Perlindungan Data Pribadi Perlu Terus Dibahas

Kamis, 27 Jun 2019 00:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi perlu untuk terus dibahas dan diselesaikan. RUU tersebut diyakini berpotensi untuk membantu melesatkan kinerja sektor ekonomi digital nasional."RUU tersebut dari awal...

Pemerintah Diimbau Serius Lindungi Data Pribadi Warga

Jumat, 01 Mar 2019 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dunia maya saat ini tidak hanya dibanjiri informasi hoaks dan ujaran kebencian saja. Namun, bahaya pencurian data pribadi juga perlu mendapat perhatian. Pemerintah dinilai perlu melakukan langkah-langkah serius...

Anggota Komisi I DPR: Palestina Merdeka Harga Mati

Senin, 29 Okt 2018 01:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serangan militer zionis Israel ke wilayah Gaza, Palestina, sejak Jumat (26/10) hingga Sabtu (27/10) mendapat kecaman banyak pihak. Itu karena serangan membabi buta tersebut kembali merusak...

Jokowi-PM Li Diharapkan Bahas Soal TKA Ilegal

Senin, 07 Mei 2018 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai sejumlah permasalahan terkait tenaga kerja asing ilegal dan penyelundupan dari Cina harus dibahas dalam pertemuan yang sedang...

'Pemerintah Perlu Klarifikasi Visa Pariwisata Warga Israel'

Sabtu, 05 Mei 2018 00:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) perlu segera melakukan klarifikasi atas pemberitaan di media online Israel, www.haaretz.com yang menyebutkan per 1 Mei, warga Israel dapat...

PKS Dorong Sinergitas Peran TNI-Polri di Revisi UU Terorisme

Jumat, 26 Jan 2018 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS DPR mendorong keterpaduan atau sinergisitas aturan mengenai peran TNI dan Polri dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Anti-terorisme. Hal ini dalam upaya...

PKS Soroti Rencana TNI Terhadap Pemberitaan Wartawan Asing

Minggu, 23 Apr 2017 01:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti rencana Mabes TNI yang akan menempuh jalur hukum kepada salah satu media online dan juga wartawan AS Allan Nairn....

Pemerintah Dinilai Sebagai Pemicu Sebaran Berita Bohong

Sabtu, 07 Jan 2017 12:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah diminta menanggulangi persebaran berita bohong (hoax), khususnya yang melalui internet.Namun, menurut anggota Komisi I DPR Sukamta, maraknya hoax mencerminkan kinerja pemerintah yang kurang berperan baik...

Pemerintah Disarankan Miliki Prioritas Terkait Pemblokiran Media

Kamis, 05 Jan 2017 05:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta memberi masukan kepada pemerintah agar bisa membuat semacam prioritas dalam pemblokiran media. Yang diprioritaskan untuk ditertibkan pertama, kata dia, sebaiknya...

DPR: Jangan Ada Lagi Kecelakaan Pesawat TNI

Senin, 19 Des 2016 08:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta turut berduka atas jatuhnya pesawat Hercules milik TNI AU jenis C 130 A-1344 di Wamena, Papua, pada Ahad (18/12). Peristiwa...

Legislator: Revisi UU ITE Lebih Manusiawi

Selasa, 29 Nov 2016 17:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai revisi terhadap UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan DPR merupakan perangkat hukum yang lebih manusiawi...

Seseorang Bisa 'Merehabilitasi' Nama dalam Revisi UU ITE

Selasa, 29 Nov 2016 10:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seseorang dimungkinkan bisa melakukan 'rehabilitasi' nama dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal tersebut sesuai pasal 26 yang mengatur mengenai hak untuk dilupakan,...

Sukamta, Anggota Komisi I DPR: ASEAN Harus Tekan Pemerintah Myanmar

Senin, 21 Nov 2016 14:00 WIB

Situasi di Negara Bagian Rakhine, tempat Muslim Rohingya bermukim di Myanmar, semakin memburuk. Puluhan ribu orang diperkirakan mengungsi seiring operasi keamanan yang dilakukan militer Myanmar. Bagaimana tanggapan Anda? Situasi...

"Pemerintah Harus Bisa Selesaikan Kasus Pembakaran Lahan"

Selasa, 02 Agu 2016 16:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak pihak yang menyayangkan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Riau terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan. Anggota DPR RI dari FPKS...

SP3 Kasus Pembakaran Lahan Tantangan Bagi Kapolri Baru

Selasa, 02 Agu 2016 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari FPKS Sukamta mengatakan, banyak pihak yang menyayangkan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan. "Ini...

Legislator: Tax Amnesty Beresiko Jika Diterapkan

Senin, 02 Mei 2016 03:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pro dan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)  terus mengemuka. Keraguan keberhasilan kebijakan tersebut menjadi alasan bagi yang menolak. Sedangkan yang pro beralasan...

Fraksi PKS Cermati Dua Poin Revisi UU ITE

Selasa, 15 Mar 2016 12:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta mengatakan fraksinya mencermati dua hal dari revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas inisiatif dari...

Pertukaran Data Intelijen, Indonesia Jangan Jadi Bumper Australia

Jumat, 27 Nov 2015 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR, Sukamta menilai Indonesia jangan menjadi bumper bagi pemerintah Australia, terkait tawaran kerja sama pertukaran data intelijen kedua negara. "Saya menilai dalam tawaran...

Terorisme di Paris, DPR: Peringatan Bagi Indonesia!

Sabtu, 14 Nov 2015 23:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan warga terbunuh dalam aksi terorisme di Paris. Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi terorisme ini. Meskipun ada pihak yang menduga ini terkait...

Politisi PKS Ini Minta Pemerintah Tidak Menutup Informasi Perjanjian Perdagangan TPP

Kamis, 12 Nov 2015 23:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk tidak menutupi informasi tentang perjanjian perdagangan antarnegara-negara di sekitar Samudera Pasifik atau yang kerap disebut Trans Pasific...

Wujudkan Kemerdekaan Palestina dengan Wilayah Sebelum 1967

Jumat, 02 Okt 2015 11:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan bangsa Palestina bisa belajar dari Indonesia, bahwa perjuangan diplomasi tidak bisa dipisahkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. "Diplomasi di PBB memang...

DPR Dukung TNI AL Beli Kapal Selam Kilo Rusia

Selasa, 29 Sep 2015 10:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta mendukung rencana pemerintah membeli kapal selam kelas kilo dari Rusia karena dukungan anggaran mencukupi untuk pengadaan kapal tersebut. "Rencana pemerintah ingin...

Semangat Pemerintah Tingkatkan Keamanan Laut Harus Didukung

Selasa, 29 Sep 2015 08:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari  Fraksi PKS Sukamta mengatakan rencana pemerintah membeli kapal selam Kelas Kilo dari Rusia harus didukung. Ini juga terlihat dari usulan...

Duta Besar Seharusnya Punya Skill Marketing

Rabu, 16 Sep 2015 12:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uji Kepatutan dan Kelayakan 33 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dijadwalkan digelar oleh Komisi I DPR RI dari tanggal 14 sampai 17...

Program Revolusi Mental Jokowi Harusnya Bisa Cegah Konflik TNI-Polri

Kamis, 03 Sep 2015 11:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai gagasan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo seharusnya bisa mencegah ego sektoral dan konflik antara TNI dengan Polri. "Diperlukan...

Kasus Tolikara Jadi Pelajaran Pahit Bangsa Indonesia

Rabu, 22 Jul 2015 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden kekerasan di Tolikara menjadi persoalan yang kompleks. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai permasalahan Tolikara lebih disikapi menjadi pelajaran pahit bagi bangsa Indonesia."Itu pelajaran...

PKS: 10 Temuan BPK, KPU Harus Perbaiki Pilkada Serentak

Selasa, 14 Jul 2015 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta mengatakan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum harus segera memperbaiki 10 temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak terhadap...

Bentrok Kopassus Vs TNI AU, DPR: Latihan Gabungan Perlu Digalakkan

Kamis, 04 Jun 2015 07:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kegiatan gabungan seluruh matra TNI perlu digencarkan. Hal itu untuk meningkatkan soliditas institusi TNI menyusul bentrokan yang terjadi antara Kopassus melawan TNI AU di Sukoharjo, yang...

Adu Kuat Legislatif-Eksekutif

Kamis, 09 Okt 2014 18:08 WIB

Hampir sepekan anggota DPR/MPR yang baru sudah dilantik. Dinamika utama di parlemen adalah pemilihan pimpinan DPR/MPR. Selain soal pimpinan, hal penting lain terkait konstelasi eksekutif dan legislatif. "Saya...