Rabu, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Rabu, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

INDEX BERITA

Apindo: Whitelist tak Cukup untuk Mendongkrak Investasi

Selasa, 12 Nov 2019 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, rencana pemerintah untuk membuat whitelist investment atau daftar putih investasi merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Hanya saja,...

Pemerintah Turunkan Target EoDB ke Peringkat 50 Dunia

Jumat, 01 Nov 2019 05:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menurunkan target kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) ke peringkat 50 dunia. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi menargetkan capaian EoDB Indonesia di Bank Dunia...

Daerah Butuh Waktu Adaptasi dengan Sistem Perizinan OSS

Senin, 28 Okt 2019 08:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keterlibatan pemerintah daerah terhadap sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS) membutuhkan waktu untuk adaptasi. Lambatnya kemudahan berbisnis di Indonesia bakal digenjot...

Investasi Minim, Apindo: Banyak Daerah tak Terintegrasi OSS

Senin, 28 Okt 2019 07:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui bahwa selama ini keterlibatan daerah belum terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS). Wakil Ketua...

Saran Bank Dunia untuk Kabinet Indonesia Maju

Jumat, 25 Okt 2019 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia merilis laporan kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB), Kamis (24/10) kemarin. Bank Dunia mengimbau kepada pemerintah Indonesia agar melakukan beberapa perbaikan prosedur...

Bank Dunia: Indonesia Banyak Melakukan Reformasi Bisnis

Jumat, 25 Okt 2019 12:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Dunia merilis laju reformasi sektor usaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik pada 2019 ini. Tercatat, Indonesia merupakan negara yang melakukan reformasi di sektor usaha...

Kepercayaan Investor terhadap Ekonomi Global Merosot Tajam

Kamis, 17 Okt 2019 05:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepercayaan investor di pasar finansial terhadap kondisi perekonomian global merosot tajam dipicu oleh perang dagang Amerika Serikat dan China yang berkepanjangan. Kekhawatiran para investor tersebut tercermin...

Wamenkeu: OSS Bisa Perbaiki Daya Saing Indonesia

Selasa, 15 Okt 2019 07:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo optimistis aplikasi perizinan terpadu atau online single submission (OSS) untuk impor barang operasi hulu migas akan memperbaiki peringkat daya saing Indonesia. Menurut...

Perang Dagang, Pengusaha Yakin Bisa Ambil Peluang Investasi

Senin, 30 Sep 2019 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyebut, dinamika perang dagang global telah berdampak pada keberlangsungan aliran investasi di Indonesia. Meski demikian, kalangan pebisnis tetap optimis bisa memanfaatkan celah perang...

Pemda Nilai Omnibus Law Rumitkan Investasi Masuk

Sabtu, 28 Sep 2019 05:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai, rencana pemerintah yang merancang undang-undang berskema omnibus law terhadap 74 UU yang dinilai dapat menambah kerumitan berinvestasi. Keterlibatan pemerintah...

Omnibus Law Dikebut, 74 UU Penghambat Investasi Dipangkas

Rabu, 25 Sep 2019 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat mengebut pembahasan revisi atas 74 Undang-Undang (UU) yang dianggap menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Perubahan atas beleid ini akan dilakukan melalui skema omnibus law,...

Jokowi: Kita Berpacu dengan Waktu Pangkas Regulasi

Rabu, 25 Sep 2019 18:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya untuk kembali menyisir regulasi yang berpotensi menghambat investasi. Hal ini ia sampaikan saat memimpin rapat terbatas tingkat menteri yang...

Permudah Izin Investasi, Darmin: Wewenang Daerah Dipertegas

Jumat, 13 Sep 2019 19:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan merevisi 72 Undang-Undang (UU) terkait perizinan investasi. Nantinya revisi tersebut akan tertuang dalam Omnibus Law yang dimandatkan Presiden Joko Widodo yang...

Darmin: Sekarang Urus IMB Serentak Gunakan Sistem Online

Jumat, 13 Sep 2019 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) keseluruhan dilakukan secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Sebab, selama ini pemberian IMB melalui proses rapat...

Belum Adanya Kemudahan Berbisnis Hambat Investasi Pelabuhan

Senin, 12 Agu 2019 05:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belum adanya kemudahan berbisnis, yang sesuai harapan, dinilai masih menjadi hambatan bagi investor terlibat dalam pembangunan pelabuhan. Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan kemudahan berbisnis masih...

Pemerintah: Konektivitas OSS dan PTSP Masih Hambat Investasi

Kamis, 25 Jul 2019 09:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebutkan, pelaksanaan Online Single Submission (OSS) memang masih menghadapi berbagai hambatan. Di antaranya...

Genjot Investasi, Pemkab Indramayu Permudah Perizinan

Selasa, 12 Feb 2019 20:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Pemkab Indramayu terus berupaya menarik minat investor untuk datang dan menanamkan modalnya. Salah satunya dengan mempermudah proses perizinan."Kita permudah aturan, tapi bukan menghilangkan aturan," ujar Kepala...

Luhut: OSS Kurangi Praktik Korupsi

Senin, 14 Jan 2019 13:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus meningkatkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai sistem OSS ini dapat...

Jokowi akan Panggil Seluruh Kepala Daerah Akhir Bulan Ini

Senin, 14 Jan 2019 13:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil seluruh kepala daerah di Indonesia akhir Januari 2019 ini untuk membahas laju pelayanan perizinan. Jokowi menilai, belum terintegrasinya pelayanan perizinan...

Jokowi Tinjau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Senin, 14 Jan 2019 10:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (14/1). Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja...

BKPM Ambilalih Pengoperasian OSS Mulai Januari 2019

Kamis, 13 Des 2018 07:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap menjadi operator sistem layanan terintegrasi elektronik (OSS) mulai Januari 2019. Menurutnya, secara teknis...

Pelaku UMKM Masih Sulit Mengakses OSS

Selasa, 04 Des 2018 10:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pelaku usaha mikro, kecil  dan menengah (UMKM) mengeluhkan kendala terkait persoalan online single submission (OSS), untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini disampaikan oleh para...

Kendali OSS Diserahkan ke BKPM Akhir 2018

Rabu, 14 Nov 2018 09:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono mengatakan, penyerahan kendali sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditargetkan...

Ridwan Kamil akan Reformasi Sistem Perizinan

Selasa, 15 Agu 2017 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung sudah menerapkan sistem perizinan daring (online) di hampir semua lini.  Saat ini, seluruh perizinan, terpusat di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu...

Mulai Mei 2017, Sistem Perizinan Angkutan Laut Terintegrasi Online

Jumat, 28 Apr 2017 10:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (Siopsus) dapat diajukan secara online mulai 2 Mei mendatang. Sistem perizinan...