Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

INDEX BERITA

Komisi VIII DPR Siap Bahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Wednesday, 02 Sep 2020 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, pihaknya siap membahas kembali Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. "Pembahasan di Badan Legislasi dan Badan Musyawarah, sepakat akan dilanjutkan...

KPPPA: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harapan Masyarakat

Wednesday, 12 Aug 2020 09:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Harian Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Ratna Susianawati mengatakan harapan masyarakat sangat besar agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan...

RUU P-KS Bakal Dilanjutkan Baleg Tahun Depan

Friday, 03 Jul 2020 15:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020 sebagai usulan Komisi VIII DPR RI. Dalam perkembangan berikutnya, RUU ini...

Fraksi Nasdem Tetap Desak RUU PKS Masuk Prolegnas 2020

Friday, 03 Jul 2020 14:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Nasdem DPR tetap mendesak agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tetap masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020.  Nasdem menilai isi RUU...

Yandri: Pro Kontra RUU PKS Dinilai Masih Sangat Tinggi

Thursday, 02 Jul 2020 18:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan salah satu alasan mengapa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Sebab,...

Ketua Komisi VIII: Pro-Kontra RUU PKS Masih Sangat Tinggi

Thursday, 02 Jul 2020 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan salah satu alasan mengapa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 adalah karena pro...

Anggota DPR Dianggap tak Paham Persoalan Kekerasan Seksual

Thursday, 02 Jul 2020 12:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh DPR dengan alasan adanya pandemi Covid-19. Padahal,...

Taufik Basari: Fraksi Nasdem akan Lanjutkan Usulan RUU PKS

Thursday, 02 Jul 2020 08:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Nasdem di Baleg DPR, Taufik Basari mengatakan, partainya akan terus melanjutkan usulan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) agar dapat diundangkan. "Ini...

Ini Alasan RUU PKS tak Kunjung Tuntas

Thursday, 02 Jul 2020 08:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengungkap alasan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tak kunjung tuntas hingga harus ditarik dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. Ia...

DPR Bantah tak Berniat Selesaikan RUU PKS

Thursday, 02 Jul 2020 07:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI kembali menuai sorotan setelah berencana menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membantah tak...

ICJR: RUU PKS Tetap Harus Jadi Prioritas

Thursday, 02 Jul 2020 06:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang soal kesulitan melakukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). ICJR memandang...

DPR Diminta Tetap Prioritaskan RUU PKS

Thursday, 02 Jul 2020 02:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta DPR RI tetap memprioritaskan pembahasan Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (PKS). Sebab, korban kekerasan seksual masih sulit memperoleh perlindungan...

RUU P-KS yang Akhirnya Dilepas di 2020

Wednesday, 01 Jul 2020 13:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dipastikan ditarik dari program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. DPR saat ini memilih melanjutkan pembahasan RUU...

Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Dicabut dari Prolegnas

Wednesday, 01 Jul 2020 11:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyesalkan penarikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengkritik...

RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020

Wednesday, 01 Jul 2020 10:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Selasa (30/6) kemarin, menyebutkan adanya sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020....

Halusinasi RUU-PKS; Menambah Korban Kejahatan Seksual

Tuesday, 08 Oct 2019 05:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ihshan Gumilar, NeuropsikologPada 23 september 2019, teriakan-teriakan anak muda itu membuncah ke langit. Aroma keringat mereka menguap dan menyatu bersama di udara bebas. Butiran-butiran peluh deras mengalir...

Komnas Perempuan Kritik Penundaan RUU PKS

Sunday, 29 Sep 2019 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengkritik pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum bergerak maju hingga dua hari menjelang berakhirnya masa tugas DPR RI...

DPR: RUU PKS tidak Mungkin Disahkan di Periode Ini

Wednesday, 25 Sep 2019 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak mungkin disahkan pada periode ini. Pembahasan RUU PKS belum final, sedangkan masa jabatan DPR RI...

Negara Wajib Melindungi Kehormatan Perempuan

Monday, 29 Jul 2019 09:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Perempuan merupakan tonggak perubahan. Melalui perempuan, madrasatul ula terbentuk. Di tangannyalah peradaban gemilang lahir. Maka, negara wajib melindungi kehormatan perempuan melalui sistem yang benar. Namun, nyatanya sekarang jauh dari...

Ratusan Aktivis Gelar Aksi Tolak RUU PKS di Bandung

Sunday, 21 Jul 2019 21:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Perempuan melakukan aksi menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Car Free Day (CFD) Dago, Kota...

Ketua Komisi VIII Dorong RUU Kekerasan Seksual Selesai

Wednesday, 08 May 2019 08:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih dibahas oleh Panitia Kerja DPR dengan Panitia Kerja Pemerintah. Pembahasan terkait daftar inventaris masalah. "Saat...

Yohana Berharap RUU PKS Segera Disahkan

Tuesday, 07 May 2019 23:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise berharap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat segera disahkan menjadi undang-undang. Alasannya ada hubungan antara kekerasan yang dialami...

RUU P-KS Ditolak Majelis Ormas Islam

Thursday, 28 Mar 2019 19:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ormas Islam (MOI) mendeklarasikan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Majelis tersebut menolak rancangan beleid itu disahkan menjadi undang-undang karena...

Majelis Ormas Islam Tolak RUU P-KS

Thursday, 28 Mar 2019 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ormas Islam (MOI) mendeklarasikan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Majelis tersebut menolak rancangan beleid itu disahkan menjadi undang-undang karena...

Alasan DPR Terkait Terhambatnya Pembahasan RUU PKS

Tuesday, 12 Mar 2019 15:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Sarah Djojohadikusumo menjelaskan RUU PKS terhambat karena saat ini sedang dalam proses di internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sarah mengatakan,...

Wanita Disabilitas Indonesia Dukung Percepatan RUU PKS

Monday, 11 Mar 2019 15:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mendatangi Panitia Kerja (Panja) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di Komisi Delapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sarah Djojohadikusumo mengatakan, Himpunan Wanita Disabilitas...

PP Persis Tolak Pengesahan RUU PKS

Thursday, 14 Feb 2019 12:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Ustaz Jeje Zainudin menyampaikan beberapa kritikan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Dia menolak RUU...

PKS Ingin Pendekatan Tepat dalam RUU Kekerasan Seksual

Thursday, 14 Feb 2019 07:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya menginginkan adanya pendekatan yang tepat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pendekatan tepat itu sesuai dengan nilai-nilai...

LBH: RUU PKS Memuat Hal yang tidak Diatur KUHP

Tuesday, 12 Feb 2019 11:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Andi Komara mengatakaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) memuat hal-hal yang tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis-jenis...

Mengapa Korban Kekerasan Seksual Masih Takut Melapor?

Thursday, 07 Feb 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Andi Komara menjelaskan, korban kekerasan seksual yang melapor di LBH Jakarta dinilai sangat rendah. Hal itu didasari karena faktor...

Inayah Mempertanyakan Sikap PKS Soal RUU Kekerasan Seksual

Thursday, 07 Feb 2019 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Putri Bungsu Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), Inayah Wulandari Wahid mempertanyakan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. Inayah menjelaskan bahwa...

Inayah Ingin RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan

Wednesday, 06 Feb 2019 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Putri Bungsu Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), Inayah Wulandari Wahid menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual secepatnya disahkan. Hal itu lantaran semakin banyaknya korban. Menurutnya, RUU tersebut...

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diupayakan tak Multitafsir

Tuesday, 05 Feb 2019 11:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Komisi VIII yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus melakukan pembahasan agar Rancangan Undang-undang Penghapuaan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Pembahasan...

Soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Ini Catatan GiGa

Friday, 01 Feb 2019 03:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia menilai ada penegasian keluarga dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). “Kalau saya sebagai ahli keluarga melihat UU ini, ada...

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disepakati Segera Disahkan

Tuesday, 15 Jan 2019 11:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) bersama dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat bahwa rancangan undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera direalisasikan....

Ali Taher: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Disahkan

Thursday, 27 Dec 2018 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan untuk menjadi undang-undang. Akan tetapi, muatannya perlu diperkaya melalui diskusi-diskusi publik. "Fungsi DPR...

RUU Kekerasan Seksual di Mana? Ini Kata Politikus Gerindra

Monday, 10 Dec 2018 13:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan saat ini Rancangan Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan Seksual (RUU PKS) sudah berada di Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII....

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dinilai Urgent Disahkan

Thursday, 22 Nov 2018 10:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baiq Nuril, pegawai honorer di SMAN 7 Nusa Tenggara Barat, yang ramai diperbincangkan hadir dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center MPR/DPR, Kompleks Parlemen Jakarta,...

Penyelesaian Internal Kasus di UGM tak Penuhi Nilai Keadilan

Sunday, 18 Nov 2018 19:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui internal kampus dinilai belum tuntas dan  belum memenuhi keadilan bagi penyintas. Hal itu...

Kementerian PPPA: Pembahasan RUU PKS Makin Intensif

Friday, 02 Feb 2018 05:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menilai DPR berinisiatif untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Hal tersebut terlihat dengan dibentuknya panitia...

RUU PKS Bisa Dikaji tanpa Harus Bentuk Pansus

Thursday, 01 Feb 2018 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Noor Achmad menyatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dapat dikaji tanpa harus membentuk Panitia Khusus...

Aila Usulkan Judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diubah

Wednesday, 31 Jan 2018 23:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia memenuhi undangan DPR menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI. Dalam rapat ini, AILA Indonesia mengusulkan agar RUU...

Penggunaan Gawai untuk Remaja Perlu Dibatasi

Monday, 23 Oct 2017 13:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kebebasan penggunaan gawai diduga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Anggota Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Komisi VIII DPR Itet...

Pemahaman Agama Dinilai Bisa Cegah Kasus Kekerasan Seksual

Monday, 23 Oct 2017 13:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pergaulan ditengarai sebagai salah satu sebab tingginya angka kekerasan seksual. Ketua tim Kunjungan Kerja Panja RUU Penghapusan Kekerasa Seksual (PKS) Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain...

Indonesia Dinilai Alami Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak

Monday, 23 Oct 2017 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Indonesia mengalami darurat kekerasan perempuan dan anak. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis mengatakan sampai saat ini masih adanya kekosongan hukum yang menjadi celah...

PKB Kawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Tuesday, 12 Sep 2017 21:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual yang kini tengah dibahas di Komisi VIII hingga menjadi undang-undang. Anggota Komisi VIII dari Fraksi...

Menteri PPA: RUU Kekerasan Seksual Dibahas Bulan Ini

Friday, 08 Sep 2017 11:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Yohanna Yembise mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akandibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada pertengahan September 2017 ini. "Ini tunggu...

Komnas Perempuan: DPR Perlu Bentuk Pansus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Friday, 25 Nov 2016 00:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyerukan DPR RI agar membentuk Pansus Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan...

Menkes Belum Berikan Kepastian Tentang Teknis Hukuman Kebiri

Monday, 24 Oct 2016 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes), Nila F Moeloek, belum memberikan informasi pasti terkait teknis pelaksanaan hukuman kebiri sebagai salah satu sanksi pemberatan terhadap kejahatan seksual. Menurut Menkes, pelaksanaan...

PP Kebiri Atur Rehabilitasi, Pemasangan Chip, dan Eksekusi

Thursday, 20 Oct 2016 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, mengatakan ada tiga peraturan pemerintah (PP) yang akan dibentuk pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut perubahan Undang-Undang Perlindungan...