Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

INDEX BERITA

Harap-Harap Cemas Omnibus Law

Saturday, 22 Feb 2020 07:01 WIB

...

Upah Buruh Disesuaikan, Stafsus Jokowi: Untuk Tarik Investor

Friday, 21 Feb 2020 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengubah formula upah minimum dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja agar lebih menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang...

RUU Ciptaker Dinilai Berpotensi Menurunkan PAD

Friday, 21 Feb 2020 04:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah...

Muzani: Jika Pasal 170 Benar, Demokrasi Dikebiri

Thursday, 20 Feb 2020 22:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritisi Pasal 170 yang terdapat dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurutnya, poin tersebut dapat menganulir fungsi dari DPR.

Surya Paloh Usulkan Diskusi Terbuka Soal Omnibus Law

Thursday, 20 Feb 2020 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengusulkan diskusi terbuka soal Rancangan Undang-Undang Omnibus Law kepada pemerintah. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah membuat pasal yang bisa membuat undang-undang...

RUU Cipta Kerja Ubah Sistem Bisnis Penerbangan?

Tuesday, 18 Feb 2020 15:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini sudah menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Cipta Kerja (Ciptaker) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam RUU Ciptaker tersebut juga mengatur kelangsungan dan kebutuhan binis...

DPR Bahas Omnibus Law Ciptaker Pertengahan Maret

Tuesday, 18 Feb 2020 08:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR, Rabu (12/2) lalu. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan omnibus law...

Pasal Omnibus Law yang Bisa Buat Pemerintah Menjadi Otoriter

Tuesday, 18 Feb 2020 07:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Nawir Arsyad Akbar, Ronggo Astungkoro, Antara

Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus menuai polemik dan kontroversi. Belakangan diketahui, terdapat salah satu pasal dalam beleid...

Anggota DPR Ini Sebut Omnibus Law Bela Kerja Pers

Tuesday, 18 Feb 2020 06:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Willy Aditya mengomentari terkait adanya sanksi bagi pihak yang menghambat kerja pers sebagaimana disebutkan dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 18 (1)....

Anggota DPR Masih Pelajari Perubahan UU Pers di Omnibus Law

Tuesday, 18 Feb 2020 00:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Farhan belum bisa berkomentar banyak terkait adanya perubahan UU Pers yang terdapat di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dirinya mengaku masih...

Soal Omnibus Law, Perpres tak Bisa Ubah UU

Monday, 17 Feb 2020 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menepis anggapan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law bisa diubah...

Mahfud tak Masalah RUU Omnibus Law Banyak Dikritik

Monday, 17 Feb 2020 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD melihat penolakan terhadap sejumlah pasal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sebagai suatu hal yang...

Omnibus Law, Mahfud: Silakan Ditolak, Kan Baru RUU

Monday, 17 Feb 2020 20:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan untuk pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurut Mahfud, saat...

Wapres Minta Pembahasan Omnibus Law Terbuka untuk Publik

Sunday, 16 Feb 2020 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pembahasan seluruh rancangan undang undang omnibus law dilakukan secara terbuka. Karena itu, Ma'ruf menegaskan komitmen Pemerintah agar pembahasan RUU Omnibus Law...

Pemerintah Klarifikasi tak Hapus Cuti Haid, Nikah, Ibadah

Saturday, 15 Feb 2020 16:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Perekonomian mengklarifikasi tentang dihapuskannya izin cuti haid, nikah, dan beribadah yang dimuat dalam Republika.co.id pada 14 Februari 2020 pada pukul 20.10. Kemenko Perekonomian menegaskan...

KSPI: Pesangon Terancam Hilang Jika RUU Cipta Kerja Disahkan

Saturday, 15 Feb 2020 00:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus law) berpotensi besar menghilangkan uang pesangon. Sebab, RUU tersebut menghapus Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun...

Pembahasan Omnibus Law Diminta Libatkan Tiga Kelompok Ini

Friday, 14 Feb 2020 07:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw Cipta Kerja melibatkan pemerintah daerah, buruh, dan aktivis lingkungan....

PKS: Omnibus Law Jangan Manjakan Investor Tapi Rugikan Buruh

Thursday, 13 Feb 2020 22:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI  secara resmi telah menerima surat presiden (surpres) beserta draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, pada Rabu (12/2). Namun demikian,...

Wapres Ingin Omnibus Cipta Kerja Selesai Lebih Cepat

Thursday, 13 Feb 2020 17:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pembahasan rancangan undang-undang omnibus cipta kerja (ciptaker) antara Pemerintah dan DPR bisa lebih cepat. Ini disampaikan Ma'ruf, setelah draft RUU Ciptaker...

Komisi IX Minta Segera Agendakan Bamus Terkait Omnibus Law

Thursday, 13 Feb 2020 07:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR telah menerima draft rancangan undang-undang omnibus law cipta kerja (ciptaker) pada Rabu (12/2). Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta agar DPR...

Pemerintah Janji Sosialisasi Omnibus Law Ciptaker ke Publik

Wednesday, 12 Feb 2020 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah resmi menyerahkan surat presiden (surpres) dan draft rancangan undang-undang omnibus cipta kerja (ciptaker) ke DPR, Rabu (12/2). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah bakal...

Terima Draf Omnibus Law, Puan: 79 RUU, 15 Bab, 174 Pasal

Wednesday, 12 Feb 2020 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR secara resmi telah menerima surat presiden (surpres) beserta draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law, Rabu (12/2). Ketua DPR Puan Maharani menerima langsung draf RUU Omnibus...

KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal

Wednesday, 12 Feb 2020 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan tidak benar Analisis mengenai Dampak Lingkungan akan dihapus dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law inisiatif pemerintah....

Draf Omnibus Law Diterima DPR, Bukan Lagi RUU Cilaka

Wednesday, 12 Feb 2020 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Arif Satrio Nugroho

DPR secara resmi telah menerima surat presiden (surpres) beserta draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law, Rabu (12/2). Ketua DPR Puan Maharani menerima...

Puan tak Mau Omnibus Law Timbulkan Prasangka Masyarakat

Monday, 10 Feb 2020 15:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah benar-benar menyosialisiasikan konsep Omnibus Law ke masyarakat. Puan mengatakan sosialisasi ini penting untuk mengantisipasi spekulasi dan prasangka di masyarakat. 

"Yang...

Anggota Dewan: Pembahasan Omnibus Law Jangan Antikritik

Sunday, 02 Feb 2020 22:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID PATI -- Pembahasan rancangan undang-undang terkait Omnibus Law jangan anti terhadap berbagai kritik yang konstruktif. Hal ini penting agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of...

DPR Bakal Terima Draf RUU Cipta Lapangan Kerja Senin Ini

Saturday, 01 Feb 2020 18:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Melki Laka Lena (Ketenagakerjaan) menyebut draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja baru akan diterima DPR RI...

DPR Pastikan Elemen Masyarakat Dilibatkan Bahas Omnibus Law

Friday, 31 Jan 2020 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) memastikan bahwa elemen masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan omnibus law yang digagas oleh pemerintah. Agar nantinya saat pembahasan dan penyelesaiannya tak menimbulkan...

DPR Masih Tunggu Draf Omnibus Law dari Pemerintah

Friday, 31 Jan 2020 07:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR belum memulai pembahasan paket omnibus law. Ketua DPR Puan Maharani mengatkan pihaknya masih menunggu draft yang akan diserahkan dari pemerintah. Puan juga meminta Menteri Keuangan...

Target 100 Hari Omnibus Law, Puan: Asal tak Salahi Aturan

Thursday, 30 Jan 2020 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani mengaku tak ambil pusing dengan target dari pemerintah yang mengharuskan agar paket Omnibus Law bisa selesai dalam waktu 100 hari kerja. Asalkan,...

Pemerintah Sebut Draf Cipta Lapangan Kerja Rampung

Thursday, 30 Jan 2020 09:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja sudah selesai disusun. Namun, draf itu belum diserahkan ke DPR RI untuk dilakukan...

RUU Omnibus Law Perpajakan Segera Diserahkan ke DPR

Thursday, 30 Jan 2020 00:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang menunggu waktu penyerahan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan kepada DPR. Nantinya, Surat Presiden (Surpres) RUU Omnibus Law Perpajakan juga akan diberikan ke...

Pemerintah Temui DPR Soal Omnibus Law tanpa Serahkan Draf

Wednesday, 29 Jan 2020 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menemui Ketua DPR RI Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya untuk berbicara soal mekanisme...

Rancangan Omnibus Law Siap Diberikan ke DPR Pekan Depan

Friday, 06 Dec 2019 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono menuturkan, draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan difinalkan pada...