Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

INDEX BERITA

Mahasiswa PMII Turun ke Jalan Tolak Revisi UU MD3

Wednesday, 28 Feb 2018 18:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi menolak revisi UU MD3, di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (28/2).   Menurut...

Jokowi Undang Pakar Hukum Bahas RUU KUHP dan UU MD3

Wednesday, 28 Feb 2018 18:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang empat pakar hukum ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas isu terkini mengenai perkembangan hukum di Indonesia. Diantaranya adalah terkait RUU KUHP...

Presiden Diminta Keluarkan Perppu MD3

Wednesday, 21 Feb 2018 23:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Hal ini jika Presiden tidak menyetujui poin-poin...

Pemerintah Dorong Masyarakat Uji Materi UU MD3 ke MK

Wednesday, 21 Feb 2018 05:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mendorong masyarakat yang keberatan terkait Undang-Undang MD3 untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Yasonna mengungkapkan, Presiden Joko...

Pengamat: UU MD3 Jangan Pasung Hak Wartawan

Sunday, 18 Feb 2018 13:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie mengatakan keberadaan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tidak boleh memasung kebebasan pers dalam mengkritisi kinerja anggota dewan....

Ketua DPR 'Pasang Badan' Sikapi Kritik Masyarakat Soal MD3

Friday, 16 Feb 2018 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan siap "pasang badan" menyikapi banyaknya kritik dari masyarakat terhadap pasal penghinaan parlemen yang diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, DPRD...

Kopel: MKD Dibentuk Bukan untuk Awasi Pengkritik DPR

Wednesday, 14 Feb 2018 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah menilai, hasil revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sesat pikir. Terutama Pasal 122 huruf k. Dalam...

Polri akan Lakukan Kajian Soal RUU MD3

Wednesday, 14 Feb 2018 16:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menyatakan akan melakukan kajian terkait revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Martinus Sitompul menegaskan, dalam...

Manager: UU MD3 Bentuk Kemunduran Demokrasi

Wednesday, 14 Feb 2018 09:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Manager Nasution menilai, dua aturan antikritik lembaga eksekutif dan legislatif berpotensi membuat kemunduran demokrasi di Indonesia. Dua aturan...

Jhonny: Secara Keseluruhan Pasal-Pasal RUU MD3 Bermasalah

Wednesday, 14 Feb 2018 07:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Nasdem menyebut secara keseluruhan pasal-pasal di dalam Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (RUU MD3) bermasalah. Nasdem menegaskan, DPR tidak boleh menjadi lembaga superbody."Secara...

Sikap PAN, PKS, dan Gerindra Dipertanyakan

Wednesday, 14 Feb 2018 07:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkaran Madani (LIMA) Ray Rangkuti menuding tiga partai, PKS, PAN dan Gerindra tidak konsisten terkait pasal penghinaan. Ketiga partai itu menolak keras Pasal...

Ketua DPR: Bedakan Kritik dan Penghinaan

Tuesday, 13 Feb 2018 12:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta sejumlah pihak tidak terlalu mempersoalkan pasal 122 huruf k di Revisi Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang baru...

Ketua Baleg: DPR Boleh Dikritik, Asal ...

Tuesday, 13 Feb 2018 12:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi (Baleg), Supratman Andi Agtas menyanggah anggapan yang mengatakan bahwa DPR merupakan sebuah lembaga yang antikritik atau superbody tidaklah tepat. Menurut Supratman, DPR bisa dikritik...

Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan dengan Pengesahan RUU MD3

Monday, 12 Feb 2018 21:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak khawatir pascadisahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yakni munculnya klausul peran Mahkamah Kehormatan Dewan dalam pemanggilan...

Delapan Fraksi Setuju, Fadli Zon 'Ketok Palu' RUU MD3

Monday, 12 Feb 2018 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna DPR yang juga dihadiri Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD...

RUU MD3 Disahkan, Fraksi Nasdem dan PPP Walk Out

Monday, 12 Feb 2018 19:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3) resmi disahkan DPR dalam rapat paripurna yang digelar Senin (12/2) sore. Fraksi Partai Nasdem memutuskan walk out...

Fraksi DPR Sepakat Pilih Pimpinan DPR Secara Proporsional

Thursday, 01 Feb 2018 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas mengatakan mayoritas fraksi-fraksi telah sepakat pemilihan pimpinan DPR dilakukan secara proporsional. Hal ini diatur dalam revisi UU nomor 17...

Usulan Penguatan Peran DPD Jadi Isu Krusial RUU MD3

Tuesday, 18 Apr 2017 02:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Supratman Andi Atgas mengungkap masih alotnya pembahasan Revisi UU MD3.  Menurutnya, hal tersebut berkaitan...

JK Serahkan Revisi UU MD3 ke DPR

Friday, 16 Dec 2016 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyerahkan revisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) kepada DPR. Pemerintah, kata dia, menggap revisi UU MD3 tersebut merupakan masalah...

Gabung dengan Pemerintah, PAN Belum Tentu Dukung RUU MD3

Friday, 04 Sep 2015 10:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan, meskipun partainya sudah bergabung dengan pemerintah, namun belum berencana mendukung revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). "Belum...

Fahri Hamzah: Jokowi Harusnya Dorong Koalisi Merah Putih Kuasai DPR

Wednesday, 01 Oct 2014 10:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, mengatakan dengan penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan uji materi UU MD3 akan memperkuat peran parlemen.  Karena pimpinan parlemen tidak lagi...

Jokowi Merasa Jadi Oposisi di DPR

Tuesday, 30 Sep 2014 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak uji materi Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)....

JK Merasa tak akan Dipersulit UU MD3

Tuesday, 30 Sep 2014 13:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres terpilih Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) tak akan mempersulit pemerintahan mendatang. Sebab, keputusan legislatif harus diambil melalui rapat...

Gerindra tak Kaget MK Tolak Permohonan PDIP Soal UU MD3

Tuesday, 30 Sep 2014 09:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi UU No 17/2014 tentang MD3. "Kami tidak kaget dengan putusan itu. Karena...

MK Belum Tentukan Waktu Putusan Uji Materi UU MD3

Tuesday, 23 Sep 2014 21:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) belum memastikan waktu putusan dari uji materi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).  Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, sampai...

DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi UU MD3

Tuesday, 23 Sep 2014 20:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak gugatan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang diajukan oleh PDI (PDIP).  Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsudin...

Ini Tanggapan Resmi Pemerintah Soal Uji Materi UU MD3

Tuesday, 23 Sep 2014 20:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah yang diminta memberikan tanggapannya terkait UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mewakilkan pembacaan keterangannya kepada kemenkum HAM.  Dalam keterangannya, Direktur Litigasi Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkum...

PDIP Harap Ada Putusan Sela Uji Materi MD3

Tuesday, 23 Sep 2014 20:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) optimistis permohonan mereka tentang uji materi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akan diputus Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat.  Partai moncong putih...

Ini Pembelaan DPR Soal Uji Materi UU MD3

Tuesday, 23 Sep 2014 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menyatakan, uji materi terhadap UU MD3 tak bisa diterima. Karena, tidak ada yang dirugikan dari pengesahan undang-undang tersebut. "Kenapa setelah RUU disahkan baru dipermasalahkan? Kami lihat...

Megawati: PDIP Tetap Ajukan Calon Ketua DPR

Saturday, 20 Sep 2014 15:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- PDI Perjuangan akan tetap mengajukan calon Ketua DPR. Partai moncong putih itu menyatakan tidak risau meski komposisi suara partai koalisi pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak...

MK Sulit Kabulkan Permintaan PDIP Soal UU MD3

Monday, 08 Sep 2014 17:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, peluang Mahkamah konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU MD3 yang diajukan PDI Perjuangan akan kecil. Karena materi gugatan yang...

PDIP Harap MK Kabulkan Uji Materi UU MD3, Ini Alasannya

Saturday, 06 Sep 2014 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan berharap agar uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dikabulkan. Karena langkah fraksi saat pengesahan UU MD3 hanya karena pertimbangan politik. Yaitu, untuk...

Demokrat Tunggu Putusan MK Terkait UU MD3

Saturday, 06 Sep 2014 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menyatakan, menghargai proses pengajuan uji materi yang diajukan PDI Perjuangan atau DPD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, partai penguasa itu akan menunggu hasil dari...

Soal UU MD3, Tjahjo: PDIP Menang Bukan Kemauannya Bu Mega

Friday, 29 Aug 2014 06:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana gugatan UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3), Kamis (28/8). Agendanya, pemeriksaan pendahuluan atas permohonan yang...

Soal Ketua DPR, Puan Tunggu Sidang MK

Friday, 29 Aug 2014 00:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku, masih belum membicarakan lebih jauh terkait calon ketua DPR yang akan diusung. Partai masih menunggu hasil gugatan yang diajukan...

Hakim MK Nasihati PDIP Tentang Dalil Gugatan UU MD3

Friday, 29 Aug 2014 00:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Mahkamah Konstitusi (MK)menggelar sidang perdana gugatan Nomor 17/2014 tentang MD3 ya ng diajukan PDI Perjuangan, Kamis (28/8). Agenda kali ini pemeriksaan pendahuluan. PDIP meminta MK menguji pasal...

'Ada Persoalan dalam UU MD3'

Tuesday, 19 Aug 2014 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Angraini menilai, banyak masalah terkait UU MD3. Indikatornya, banyak yang mengajukan uji materi terhadap undang-undang itu. "Ada persoalan...

'Ada Upaya Sistematis Hilangkan Keterwakilan Perempuan dalam UU MD3'

Tuesday, 19 Aug 2014 15:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi untuk Kepemimpinan Perempuan telah mendaftarkan permohonan uji materi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (19/8). Sebelumnya,...

Koalisi Perempuan Ajukan UU MD3 ke MK

Tuesday, 19 Aug 2014 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi untuk Kepemimpinan Perempuan telah mendaftarkan permohonan uji materi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (19/8).  Mereka menganggap...

Kritik UU MD3, DPD Singgung Pidato Kenegaraan Presiden

Wednesday, 16 Jul 2014 05:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengkritik Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang baru saja disahkan. Karena undang-undang itu dianggap sebagai kemunduran.  Ketua DPD Irman Gusman...