Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

INDEX BERITA

Menyoal Pidana untuk Gelandangan

Wednesday, 02 Oct 2019 15:38 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas desakan masyarakat akhirnya menyampaikan penundaan terhadap pengesahan revisi empat Undang Undang (UU), yang telah usai dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI), yakni...

Aturan Kontroversial Buatan Kita

Wednesday, 02 Oct 2019 15:19 WIB

Akhirnya pemerintah dan DPR sepakat menunda pengesahan RKUHP dan melimpahkan pembahasannya kepada DPR periode 2019-2024. Penundaan dilakukan untuk menampung aspirasi publik terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial.

Sejumlah pasal dalam RUU...

Jurus Jitu Selamatkan Negeri Tercinta

Tuesday, 01 Oct 2019 23:28 WIB

Akhir bulan September ini banyak terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Diawali dengan aksi mahasiswa dari seantero nusantara, yang menilai banyaknya pasal karet dan bermasalah...

Anggota DPR Termuda Kritik Sosialisasi RUU KUHP

Tuesday, 01 Oct 2019 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI periode 2019-2024 termuda, Hillary Brigitta Lasut mengkritik anggota dewan sebelumnya yang kurang mensosialisasikan RUU KUHP. Akibatnya banyak pihak yang salah paham terhadap sejumlah...

BEM Nusantara Pilih Judicial Review daripada Demonstrasi

Tuesday, 01 Oct 2019 03:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara memilih jalur uji materi atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR...

In Picture: Mural Penolakan RUU Kontroversial di Rawamangun

Monday, 30 Sep 2019 18:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga melintas di area mural Tolak RUU RKUHP di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019).

Mural tersebut merupakan respon penolakan terhadap RUU KUHP yang dinilai bermasalah...

Janji Polisi yang tidak Akan Represif

Monday, 30 Sep 2019 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Aksi massa 'Gejayan Memanggil' berlangsung di Pertigaan Colombo, Jalan Gejayan. Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri, sudah berjanji tidak akan bertindak represif terhadap aksi-aksi demonstrasi di...

Anggota Dewan Ini Ajak Semua Benahi Pasal Kontroversial

Saturday, 28 Sep 2019 05:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Komisi VI, Nasim Khan mengaku bersyukur lantaran pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bermasalah akhirnya ditunda.

Diketahui beberapa RUU yang ditunda pengesahannya diantaranya yakni, RUU Kitab...

Alasan BEM Nusantara Pilih Tunda Pertemuan dengan Jokowi

Friday, 27 Sep 2019 23:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Koordinator Pulau Jawa BEM Nusantara, Cahya Nugeraha Robimadin mengatakan pihaknya memilih menunda undangan dialog dari Presiden RI Joko Widodo karena masih berduka atas tewasnya dua mahasiswa...

RUU KUHP Kemungkinan Dibahas pada Periode Selanjutnya

Friday, 27 Sep 2019 07:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait penundaan RUU KUHP. Ketua DPR, Bambang Soesatyo menjelaskan penundaan RUU KUHP sampai batas...

Jurnalis se-Ciayumajakuning Tolak RUU KUHP

Thursday, 26 Sep 2019 23:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Para jurnalis se-Wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (26/9). Mereka menuntut agar RUU KUHP dibatalkan karena...

Hari Ini, Ribuan Tukang Gigi di Jabar akan Berdemo

Thursday, 26 Sep 2019 06:50 WIB

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM—Ribuan tukang gigi di Jawa Barat yang tergabung dalam Serikat Tukang Gigi Indonesia akan berdemonstrasi ke Gedung Sate Bandung, Kamis (26/9). Hal ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap...

Profesi Wartawan Terancam RUU KUHP

Thursday, 26 Sep 2019 00:28 WIB

BANJARAN, AYOBANDUNG.COM -- Sebanyak 10 pasal dalam RUU KUHPidana mengancam profesi wartawan selaku pembuat berita.

Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat mengatakan, 10 pasal yang mengancam profesi wartawan dalam...

Mahasiswa Muhammadiyah Diimbau Kawal RUU Bermasalah

Wednesday, 25 Sep 2019 12:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menyampaikan IMM sebagai bagian dari gerakan mahasiswa dan elemen bangsa harus memberikan pandangan kritis kepada Dewan Perwakilan Rakyat...

Jimly Dukung RUU KUHP, dengan Coret Pasal Bermasalah

Wednesday, 25 Sep 2019 12:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assiddiqie menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) harus disahkan dan tidak boleh ditunda. Dengan syarat sejumlah pasal...

Mahasiswa dan TNI Shalat Berjamaah di Depan Gedung Sate

Wednesday, 25 Sep 2019 07:09 WIB

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa dan massa gabungan dalam rangka memprotes pengesahan sejumlah kebijakan rancangan dewan di depan Gedung Sate dan gedung DPRD Jawa Barat, berangsur...

Nasib RUU KUHP akan Dibahas di Rapat Paripurna Hari Ini

Tuesday, 24 Sep 2019 10:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I tahun sidang 2019-2020. Meski tidak ada dalam agenda, namun rapat tersebut juga akan membahas tentang RUU...

Jokowi Persilakan Masyarakat Sampaikan Aspirasi ke DPR

Monday, 23 Sep 2019 22:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan masyarakat dapat memberikan masukan terkait sejumlah rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR RI. Jokowi yakin, DPR akan mendengar aspirasi dari...

MUI Setuju dengan RUU KUHP Tentang Perzinaan

Sunday, 22 Sep 2019 05:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah mengatakan setuju dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terutama tentang pasal perzinahan. Sebab, prinsipnya pasal...

Pasal Penghinaan Presiden Tetap Diperlukan

Saturday, 21 Sep 2019 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Slamet Pribadi mengaku banyak yang menolak pasal penghinaan terhadap Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun ia menilai menilai...

Pasal RUU P-KS Sudah Tercantum di RUU KUHP

Saturday, 21 Sep 2019 11:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ali Taher Parasong tegaskan bahwa Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) tidak terlalu diperlukan. Karena menurutnya segala bentuk...

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Kontras: Tidak Ada Puja-puji

Friday, 20 Sep 2019 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, menilai, permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar DPR menunda pengesahan RKUHP sebagai langkah karena...

DPR Tunda Bahasan RUU KUHP

Friday, 20 Sep 2019 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI memutuskan untuk menunda bahasan RKUHP. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, penundaan itu dilakukan setelah mendengarkan aspirasi masyarakat terutama massa yang berdemo di...

DPR: Jangan Khawatir RKHUP Kekang Kebebasan Pers

Tuesday, 03 Sep 2019 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Taufiqulhadi menilai masyarakat tidak perlu khawatir RKUHP akan mengekang kebebasan pers dan berekspresi. Ia mengatakan RKUHP tidak boleh menekan...

Pembahasan RUU KUHP Fokus Tujuh Isu

Friday, 28 Jun 2019 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memasuki tahap konsinyering atau menerima masukan dari pihak terkait. Terdapat tujuh isu krusial dalam RKUHP yang rencananya...

DPR Targetkan Lima RUU Selesai Sebelum Akhir Juli

Thursday, 16 May 2019 04:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa lembaganya menargetkan lima rancangan undang-undang (RUU) selesai hingga Masa Sidang V DPR RI. Masa sidang tersebut akan berakhir...

KPK: Tidak Ada Keuntungan Delik Tipikor Masuk RKUHP

Wednesday, 04 Jul 2018 21:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan, KPK meminta agar delik tindak pidana korupsi (tipikor) dikeluarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KPK...

KPK Percaya Presiden tak Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Wednesday, 04 Jul 2018 13:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan lembaganya percaya bahwa Presiden RI Joko Widodo memiliki perhatian agar pemberantasan korupsi tidak dilemahkan. Presiden Joko Widodo...

PP Muhammadiyah Berikan Catatan RUU KUHP

Friday, 22 Jun 2018 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pidana khusus tindak pidana korupsi dianggap tidak perlu dimasukkan dalam kodifikasi rancangan undang-undang kitab undang-undang hukim pidana (RUU KUHP). Selain akan...

Denny Indrayana: RUU KUHP Bikin Korupsi Jadi Kejahatan Biasa

Monday, 11 Jun 2018 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana menuturkan, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang saat ini dibahas di DPR perlu dikawal...

Delik Korupsi Masuk RKUHP Bisa Hilangkan Dasar Hukum KPK

Monday, 11 Jun 2018 11:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan masuknya delik korupsi dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) mempunyai konsekuensi yang akan mengancam upaya pemberantasan korupsi....

MKD Klaim Pembahasan RUU KUHP Libatkan Banyak Pihak

Saturday, 09 Jun 2018 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah melalui pembahasan yang cukup alot...

Jokowi Janji Siapkan Waktu untuk Bahas RKUHP dengan KPK

Friday, 08 Jun 2018 19:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menyiapkan waktu khusus untuk bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Waktu khusus yang disiapkan oleh Presiden yakni setelah hari raya...

Jaksa Agung Minta KPK tak Khawatir Soal RKUHP

Friday, 08 Jun 2018 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, terkait polemik masuknya korupsi ke Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Kejaksaan Agung akan mengikuti keputusan legislatif. "Bagaimana melihat RKUHP saya...

Delik Korupsi di RKUHP Dinilai Bikin Kisruh Penegakan Hukum

Thursday, 07 Jun 2018 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution menilai masuknya pidana khusus seperti korupsi dan lainnya dalam RKUHP akan menimbulkan kekisruhan dalam penegakan hukum....

Wiranto: RUU KUHP Belum Final

Thursday, 07 Jun 2018 19:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kembali menyatakan pemerintah tak ada niatan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui RUU KUHP. Namun, ia mengakui...

Pertemuan Pemerintah-DPR-KPK Soal RKUHP Belum Ada Titik Temu

Thursday, 07 Jun 2018 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat koordinasi antara pemerintah, DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), belum menemui titik temu. Dalam pembicaraan tersebut,...

KPK: Akan Ada Banyak Perbaikan Draft RKUHP

Thursday, 07 Jun 2018 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengatakan,  akan ada banyak perbaikan yang dilakukan terhadap draft RKUHP. Ia mengakui belum ada titik temu yang didapat...

Menkumham: tidak Ada Pencabutan Kewenangan KPK

Wednesday, 06 Jun 2018 20:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan, tidak ada pencabutan kewenangan apa pun untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

Tim Perumus: Tak Ada Masalah Korupsi Diatur di KUHP

Wednesday, 06 Jun 2018 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menyatakan tidak masalah pengaturan kejahatan dalam KUHP diatur juga dalam Undang-Undang tersendiri. Hal ini berlaku juga...