Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

INDEX BERITA

Soal Perppu KPK, Pukat UGM Ingatkan Janji Politik Jokowi

Monday, 02 Dec 2019 00:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JbAKARTA -- Keputusan Presiden Joko Widodo tak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik.

Direktur Pusat Kajian Anti-korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Oce...

Tiga Pegawai KPK Mundur karena Enggan Jadi ASN

Wednesday, 27 Nov 2019 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dikeluhkan oleh para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya terlihat dari adanya tiga pegawai dari lembaga tersebut yang...

Mahfud MD Puji Langkah Tiga Pimpinan KPK

Thursday, 21 Nov 2019 11:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memuji langkah tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan uji materi Undang-Undang (UU) KPK ke Mahkamah...

Anggota DPR Kritik Langkah Komisioner KPK Gugat ke MK

Thursday, 21 Nov 2019 11:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan bahwa komisi III DPR RI menghormati gugatan terhadap UU KPK yang dilakukan oleh tiga komisioner KPK kemarin. Namun...

Amplop Cokelat untuk Jenazah Suryadi

Thursday, 14 Nov 2019 08:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,

Aksi unjuk rasa di Jakarta yang bermula pada 24 September 2019 lalu tak sedikit memakan korban. Beberapa di antaranya tak kembali ke keluarga mereka dalam keadaan hidup. Wartawan Republika,...

UII Ajukan Judicial Review UU KPK ke MK

Monday, 11 Nov 2019 18:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Soal keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi terus ditagih. Kini Universitas Islam Indonesia (UII) secara resmi sudah mendaftarkan permohonan pengujuan formal dan materiil (judicial review/JR) atas UU...

Alasan Presiden tak Keluarkan Perppu Dipertanyakan

Monday, 04 Nov 2019 13:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Jumat (1/11), Jokowi menegaskan, tidak mengeluarkan...

Media Sosial

Monday, 04 Nov 2019 10:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Lavica Anky Riswanda, Peneliti Media Indonesia Indicator - Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Situasi politik nasional kembali memanas pasca-Pilpres 2019 usai. Menjelang berakhirnya periode pertama, pemerintahan Jokowi...

ICW Minta Presiden Jokowi Kembali Pertimbangkan Perppu KPK

Monday, 28 Oct 2019 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Ia menyatakan penguatan KPK sebenarnya mendukung program pembangunan pemerintah...

Wadah Pegawai: UU Baru Lahirkan Kendala Bagi KPK

Thursday, 17 Oct 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) baru dinilai akan melahirkan kendala terhadap kinerja lembaga antirasuah itu. Di dalam UU KPK baru disebut ada 26 poin yang...

ICW Soal Perppu KPK: Partai Jangan Intervesi Presiden

Thursday, 17 Oct 2019 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) kembali meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK yang mulai berlaku hari ini (17/10)....

UU KPK Baru Dikhawatirkan Hentikan Kasus-Kasus Besar

Thursday, 17 Oct 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, Kurnia Ramadhana, mengatakan setelah Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku, peluang penghentian kasus-kasus...

Walau Pahit, KPK Harus Jalankan Perubahan Undang Undang

Thursday, 17 Oct 2019 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya harus melaksanakan UU KPK yang sudah mulai berlaku. Menurut Febri KPK harus terus berjalan walaupun dengan kenyataan pahit...

Selama Dewas Belum Ada, KPK Boleh Menyadap dan OTT

Thursday, 17 Oct 2019 17:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah berlaku sejak hari ini. Salah satu yang disoroti adalah poin soal penyadapan yang harus terlebih dahulu meminta izin kepada dewan...

Presiden Diharap Tetap Terbitkan Perppu KPK

Wednesday, 16 Oct 2019 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) dan koalisi masyarakat sipil antikorupsi, tetap mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi...

DPR Sebut Salah Ketik UU KPK Sudah Diperbaiki

Wednesday, 16 Oct 2019 12:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panja Revisi UU KPK Supratman Andi Agtas mengatakan, UU KPK yang diketahui banyak mengandung salah ketik (saltik) atau typo sudah diperbaiki. Supratman menyebut, UU KPK...

Aktivis Perempuan Desak Pemerintah Keluarkan Perppu

Tuesday, 15 Oct 2019 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) membacakan tuntutan saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10). Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk memimpin upaya...

Menakar Penggunaan Kaidah Fiqih dalam Diskursus RUU KPK

Tuesday, 15 Oct 2019 15:55 WIB

Masih hangat menjadi bahan diskursus mengenai RUU KPK. Sebagian ada yang kontra hingga mendesak untuk diterbitkannya Perppu KPK. Ada pula yang pro dengan RUU KPK. Di tengah kegamangan presiden dalam...

Jaringan Antikorupsi Yogyakarta Terus Dorong Perppu KPK

Tuesday, 15 Oct 2019 12:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Pengesahan revisi UU KPK jadi penyulut gelombang perlawanan mahasiswa dan masyarakat di Tanah Air. Apalagi, itu dibaca sebagai usaha melemahkan dan menundukkan KPK di bawah kontrol kekuasaan. Ketua...

ICW Prediksi Pilkada 2020 Rawan Korupsi Karena KPK Mati Suri

Monday, 14 Oct 2019 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, mengatakan proses Pilkada 2020 akan dibayangi kerawanan potensi korupsi. Hal ini disebabkan kontestasi pencalonan kepala daerah yang rawan diwarnai politik transaksional dan...

Maaf Terakhir Rosminah di Pusara Anaknya

Saturday, 12 Oct 2019 08:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang perempuan berkemeja kotak-kotak terlihat menciumi makam yang masih basah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Wakaf belakang Seskoal, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat...

Kematian Akbar Alamsyah, Polri Harus Transparan

Saturday, 12 Oct 2019 08:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korban demo pelajar Akbar Alamsyah meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada Kamis (10/10). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)...

Dilema Perppu KPK: Menunggu Ketegasan Pemerintah

Wednesday, 09 Oct 2019 11:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Derasnya desakan masyarakat yang menuntut diterbitkannya Perppu KPK menunjukkan, masyarakat tidak menerima upaya pelemahan KPK. Terlebih, hasil kerja keras dan tangkapan KPK selama ini sering menjadi "kejutan" (surprise)...

Masinton Sebut Perppu KPK Didasari Pertimbangan Yuridis

Tuesday, 08 Oct 2019 21:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Politikus PDIP Masinton Pasaribu, mengatakan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi harus berdasar pertimbangan yuridis. Masinton menegaskan perppu tidak...

JK: Pertumbuhan Ekonomi Jadi PR Pemerintah Mendatang

Tuesday, 08 Oct 2019 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi catatan untuk Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang. Menurut JK, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dicapai pemerintahan berikutnya. "PR banyak...

RUU Bermasalah, Siapa Salah?

Tuesday, 08 Oct 2019 17:29 WIB

Bukan hanya sekali masyarakat digegerkan dengan munculnya RUU yang dinilai bermasalah. Bahkan selama ini, sebagian yang disahkan menjadi UU pun tak sedikit yang akhirnya menambah masalah. Revisi UU menjadi...

Hamdan Zoelva Sebut Uji Materi UU KPK Sudah Tepat

Monday, 07 Oct 2019 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, menilai permohonan uji materi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat dilakukan oleh perwakilan masyarakat....

Politikus Gerindra Sarankan Jokowi Dialog dengan DPR

Monday, 07 Oct 2019 13:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menyarankan Presiden RI Joko Widodo untuk berdialog dengan DPR terkait wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk UU KPK. Pernyataan...

Efek Buruk Jika Jokowi tak Terbitkan Perppu KPK Menurut ICW

Sunday, 06 Oct 2019 23:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) terus mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangan-Undang (Perpu) terhadap UU KPK. Sebab, jika Perppu KPK tak...

Mahfud MD Tanggapi soal Wacana Perppu KPK

Friday, 04 Oct 2019 02:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua mahkamah konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK). Dia enggan membicarakan dampak jika...

Perppu Penyelamatan KPK

Thursday, 03 Oct 2019 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Adam Setiawan, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam IndonesiaAksi unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah Indonesia telah menunjukkan bahwa keran demokrasi kita sedang berjalan sebagaimana...

Mencari Anak-Anak Pendemo yang Hilang

Wednesday, 02 Oct 2019 08:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Flori SidebangPuluhan ibu berkerumun di depan gedung Sabhara Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/10). Mereka tak henti-hentinya bertanya kepada personel kepolisian mengenai keberadaan anak-anaknya.Siang itu, para orang tua...

Tim Medis dan Teror Gas Air Mata

Tuesday, 01 Oct 2019 08:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ronggo AstungkoroAparat keamanan terus memukul mundur massa demonstrasi yang ada di daerah Semanggi, Jakarta Selatan. Senin (30/9), petang. Gas air mata dilepaskan ke arah pendemo yang menyebabkan mereka...

Polisi dan Mahasiswa Tenangkan Massa yang Ricuh

Tuesday, 01 Oct 2019 07:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR sempat berlangsung kondusif. Namun, menjelang sore hari, kericuhan mulai terjadi ketika massa dari kalangan nonmahasiswa dan pelajar semakin banyak berdatangan....

Ace Minta Penerbitan Perppu UU KPK Dikaji Terlebih Dahulu

Monday, 30 Sep 2019 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kembali membuka opsi penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) pengganti hasil revisi UU KPK yang telah disahkan. Namun, Fraksi Partai Golkar meminta agar...

Janji Polisi yang tidak Akan Represif

Monday, 30 Sep 2019 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Aksi massa 'Gejayan Memanggil' berlangsung di Pertigaan Colombo, Jalan Gejayan. Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri, sudah berjanji tidak akan bertindak represif terhadap aksi-aksi demonstrasi di...

MK Sebut Uji Materi UU KPK Terburu-buru

Monday, 30 Sep 2019 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Mahkamah Konstitusi (MK) mengkritisi penomoran Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat sidang pendahuluan uji materi terhadap aturan ini, Senin (30/9). Sebagaimana diketahui, UU KPK hasil revisi hingga saat...

MK Minta Permohonan Uji Materi UU KPK Diperbaiki

Monday, 30 Sep 2019 12:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK), meminta permohonan uji materi terhadap undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) diperbaiki.  MK memberikan waktu perbaikan hingga 14 Oktober 2019 mendatang.  Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK), Anwar...

Ungkap Pelaku Penembakan Mahasiswa

Monday, 30 Sep 2019 09:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta pihak berwajib menemukan pelaku penembakan yang menyebabkan dua mahasiswa meninggal dunia dalam aksi demonstrasi di Kendari,...

Polisi Diminta Usut Kasus Penabrakan Mahasiswa Usai Demo

Sunday, 29 Sep 2019 09:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Universitas Bosowa (Unibos) meminta kepolisian agar mengusut tuntas kasus penabrakan mahasiswanya, Diki Wahyudi, yang ditabrak mobil barracuda seusai unjuk rasa di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, dini...