Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

INDEX BERITA

Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Terbitkan PP Antiterorisme

Saturday, 26 May 2018 08:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI secara resmi telah mengetuk palu Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Jumat (25/5). Usai...

Posisi dan Peran TNI dalam Memerangi Terorisme

Saturday, 26 May 2018 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Debbie Sutrisno, Fauziah Mursid JAKARTA -- Disahkannya revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memastikan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Pemerintah langsung bergerak mengagendakan penyusunan regulasi-regulasi terkait hal tersebut.Presiden...

Mengapa WNI dari Suriah Diancam Pidana?

Saturday, 26 May 2018 05:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Fauziah Mursid, Ronggo AstungkoroRevisi Undang-Undang Antiterorisme yang disahkan DPR kemarin mengatur norma pidana bagi setiap orang yang mengikuti pelatihan militer. Ini berlaku baik di dalam negeri maupun...

Catatan-Catatan RUU Antiterorisme

Friday, 25 May 2018 05:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Fauziah Mursid Rapat Paripurna DPR di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5), akan mengesahkan hasil revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti...

Kontroversi Definisi Terorisme

Wednesday, 23 May 2018 05:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Fauziah Mursid, Arif Satrio Nugroho JAKARTA -- Rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) akan digelar pada Rabu (23/5) ini....

Moeldoko: RUU Soal Keamanan Negara Jangan Dipolitisasi

Tuesday, 22 May 2018 20:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik Rancangan Undang-Undang Antiterorisme masih berlanjut. Kepala Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Moeldoko meminta UU yang berkaitan dengan keamanan ini tidak dipolitisasi para politikus."Sebenarnya UU yang berkaitan...

Keyakinan Fadli Zon Soal Dalang Aksi Terorisme di Indonesia

Monday, 21 May 2018 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon meyakini bahwa tidak ada orang Indonesia yang menjadi teroris. Sebaliknya, ia menyakini bahwa ada orang yang menjadi dalang di belakang aksi...

Pasal Guantanamo dan Kontroversi UU Antiterorisme

Monday, 21 May 2018 04:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Amri Amrullah, Febriantio Adi SaputroJAKARTA – Para anggota DPR mengagendakan rapat penuntasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pekan ini. Sejumlah pihak...

Kontroversi Koopssusgab dan Perang Melawan Teror

Sunday, 20 May 2018 05:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Dian Erika Nugraheny, Fauziah Mursid JAKARTA — Kontroversi pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) terus mengemuka. Pihak pro dan kontra saling memberikan argumen terkait munculnya Koopssusgab ini.Anggota Komisi...

'Koopsusgab tak Tumpang Tindih dengan BNPT atau Polri'

Sunday, 20 May 2018 00:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-undang Antiterorisme, Supiadin Aries Saputra, mengatakan, keberadaan  Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI tidak akan tumpang tindih dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme...

Pansus Optimistis RUU Antiterorisme Selesai Pekan Depan

Saturday, 19 May 2018 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Supiadin Aries Saputra optimistis DPR RI dan Pemerintah dapat menyelesaikan pembahasan RUU Antiterorisme pada pekan depan. Sebab, pembahasan pasal-pasal dalam...

Bamsoet Minta Pemerintah Satu Suara Bahas RUU Terorisme

Friday, 18 May 2018 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah satu suara dalam pembahasan RUU Antiterorisme. Hal tersebut menjadi salah satu isi dari pidato sambutannya dalam Pembukaan Masa Persidangan...

Bagaimana Cara Menangkal Terorisme?

Friday, 18 May 2018 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Gumanti Awaliyah, Ronggo AstungkoroJAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar pihak sekolah dan keluarga sejalan dalam mengoptimalkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) siswa. Pendidikan...

Koopssusgab Dihidupkan, Koopssusgab Ditolak

Friday, 18 May 2018 03:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Fauziah Mursid, Ronggo Astungkoro JAKARTA -- Rencana pemerintah menghidupkan kembali Komando Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI guna menangani gelombang teror belakangan mendapat berbagai tanggapan. Sebagian pihak menilai rencana...

Wiranto: Revisi UU Antiterorisme Rampung Sebelum Lebaran

Thursday, 17 May 2018 20:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah yakin Revisi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme akan rampung sebelum Hari Raya Lebaran. Kendati demikian, pemerintah tetap berharap pembahasan revisi UU Antiterorisme itu tidak diburu-buru. "Baru saya...

Prabowo: Gerindra Dukung Percepatan Pengesahan RUU Antiteror

Wednesday, 16 May 2018 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Karena itu, Partai Gerindra menunggu langkah pemerintah selanjutnya. "Saya sudah cek,...

Fadli Zon dan DPP PA 212 Bahas Masalah Umat Terkini

Wednesday, 16 May 2018 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima kedatangan sejumlah tokoh dari Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni (DPP PA) 212 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/5). Fadli...

RUU Terorisme, Mengapa Pemerintah-DPR Belum Satu Kata?

Wednesday, 16 May 2018 10:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Debbie Sutrisno, Fauziah Mursid JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan kementeriannya sudah melakukan rapat dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain terkait rancangan revisi Undang-Undang Nomor...

RUU Antiterorisme Atur Perpanjangan Masa Penahanan

Tuesday, 15 May 2018 20:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Pidana Terorisme akan memberikan perluasan kewenangan bagi penegak hukum dalam upaya paksa menindak pelaku terduga teroris. Anggota Pansus Revisi...

DPR Bantah Tunda RUU Terorisme

Tuesday, 15 May 2018 19:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI membantah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme. Penundaan justru datang dari pemerintah. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengakui jika ada penundaan dari pemerintah soal RUU Terorisme tersebut,...

Wiranto: Pemerintah Satu Suara Soal RUU Antiterorisme

Tuesday, 15 May 2018 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan bahwa pemerintah sudah menyepakati definisi yang sebelumnya memiliki perbedaan antara Polri dan TNI. Sehingga frasa...

Alotnya UU Antiterorisme dan Ultimatum Presiden

Tuesday, 15 May 2018 11:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Dessy Suciati Saputri, Ronggo Astungkoro JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait tindak pidana terorisme. Perppu disebutnya akan dikeluarkan jika...

Ketua DPR Pastikan RUU Antiterorisme Disahkan Bulan Ini

Tuesday, 15 May 2018 08:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan RUU Antiterorisme akan segera disahkan pada masa sidang DPR RI Mei ini. Pemerintah diminta satu suara dalam pembahasan finalisasi revisi...

Pengesahan RUU Antiterorisme Terhambat Definisi Teroris

Monday, 14 May 2018 02:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panja RUU Antiterorisme Muhammad Syafii mengatakan secara teknis Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) tinggal diketok palu. Namun, dia mengatakan,...

Polri: Keterlibatan TNI Lawan Terorisme Bukan Hal Baru

Thursday, 15 Mar 2018 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme, seperti yang terkandung dalam Rencana Undang-Undang (RUU)...

Parlemen Prancis Lakukan Pemungutan Suara RUU Antiterorisme

Tuesday, 03 Oct 2017 11:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS - Anggota parlemen Prancis akan melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) antiterorisme, pada Rabu (3/10). UU yang dirancang untuk mengakhiri status darurat dua tahun di...

Pemblokiran Telegram Dinilai Sebuah Langkah Kemunduran

Monday, 17 Jul 2017 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memblokir akses Telegram, dinilai sebagai sebuah langkah kemunduran. "Gagal paham jika langsung diblokir, ini kemunduran teknologi di...

Kapolri: Awalnya Kami tidak Minta Telegram Ditutup

Monday, 17 Jul 2017 12:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkap pada awalnya Polri tidak merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menutup domain name system (DNS) Telegram. Polri kata Tito, hanya...

Pakar Komunikasi: Pemblokiran Telegram Harus Dicabut

Monday, 17 Jul 2017 10:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar komunikasi digital, Anthony Leong menilai pernyataan resmi pendiri aplikasi media sosial (medsos) Telegram kepada pemerintah Indonesia melalui surat elektronik (surel), perlu direspons dengan mencabut pemblokiran...

'Apakah Bank yang Digunakan Teroris Juga Harus Ditutup?'

Monday, 17 Jul 2017 10:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar Komunikasi Digital Anthony Leong menilai pemblokiran seluruh aplikasi media sosial yang mempermudah jalannya kegiatan kelompok terorisme, sebetulnya tidak tepat. Alasannya, menurut Anthony, ada sisi positif...

Pengamat Nilai Dua Tujuan Pemerintah Memblokir Telegram

Monday, 17 Jul 2017 00:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Direktur Eksekutif ICT Watch Indonesia Donny BU menilai ada dua tujuan pemerintah memblokir sementara laman pesan instan Telegram.“Pada saat pemerintah lakukan pemblokiran Telegram, saya berpikir setidaknya ada...

Pendiri Telegram Akui Telat Respons Kemkominfo

Sunday, 16 Jul 2017 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri aplikasi layanan percakapan Telegram, Pavel Durov, mengakui perusahaannya telat merespons komplain dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terkait konten terorisme. Keterlambatan respons tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia...

Kemkominfo: Sulit Berkoordinasi dengan Telegram

Sunday, 16 Jul 2017 15:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) menyatakan ada kesulitan berkomunikasi dengan perusahaan aplikasi layanan pesan asal Rusia, Telegram. Hal tersebut pula yang mendorong pemerintah memblokir layanan Telegram...

Jokowi Sebut Telegram Ganggu Keamanan Negara

Sunday, 16 Jul 2017 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberadaan Telegram menggangu keamanan negara. Dia menyebutkan aplikasi ini kerap digunakan untuk aksi terorisme. Dia menyatakan perlu pemblokiran guna menjaga...

Tito: Pelaku Bom Thamrin dan Kampung Melayu Gunakan Telegram

Sunday, 16 Jul 2017 09:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan teroris kerap menggunakan aplikasi Telegram untuk berkomunikasi. Itulah yang melatarbelakangi permintaannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk menutup akses masyarakat...

Negara-Negara yang Tutup Akses Telegram

Saturday, 15 Jul 2017 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menutup akses ke layanan aplikasi berkirim pesan Telegram. Beberapa negara telah melakukannya terlebih dulu. Bulan lalu, Rusia mengancam memblokir Telegram bila tidak memberikan informasi...

Apakah Telegram yang Sedang Diblokir Kemkominfo?

Saturday, 15 Jul 2017 12:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir platform atau layanan percakapan Telegram sejak Jumat (14/7) kemarin. Kemkominfo beralasan platform ini tidak memiliki standar untuk mencegah penyebaran pesan...

Menteri: Telegram Diblokir karena Ada Bukti Disalahgunakan

Saturday, 15 Jul 2017 10:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan pemblokiran situs dan aplikasi chatting Telegram didasari alasan dan bukti yang kuat karena telah disalahgunakan untuk penyebaran ajaran radikal yang...

Pemerintah Resmi Blokir Telegram, Ini Penjelasan Kemkominfo

Friday, 14 Jul 2017 20:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Jumat telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik situs...

Nasir: Potensi Radikalisme di Kampus Sangat Tinggi

Friday, 14 Jul 2017 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan Perguruan Tinggi (PT) baik yang berstatus negeri maupun swasta di Indonesia memiliki potensi besar untuk disusupi...