REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Bayu Hermawan*Rentetan aksi teror yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, seolah menyadarkan semua pihak bahwa sel-sel kelompok teroris masih menjalar di tanah air. Seluruh elit, tak peduli...

...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha menyambut baik disahkannya Revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Perppu No. 1...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Agung Sampurno menyebutkan, pihaknya akan menyesuaikan diri dengan Revisi Undang-Undang (UU) Antiterorisme yang baru saja disahkan. Disahkannya hasil Revisi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amnesty International merasa khawatir pengesahan revisi UU Antiterorisme oleh DPR RI, pada Jumat (25/5), dapat mengancam hak asasi manusia (HAM). Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan amanat dari RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang baru saja disahkan. Amanat tersebut yakni menetapkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Pasca Sarjana Universitas Pertahanan Indonesia Heru Budi Wasesa menilai, peran TNI dalam pemberantasan terorisme sudah tertuang di UU No 34 Tahun 2004 tentang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat terorime, Harits Abu Ulya menyarankan agar pemerintah turut membentuk tim independen untuk mengawasi jalannya undang-undang Anti-Terorisme yang baru saja disahkan. UU Anti-Terorisme disahkan dalam sidang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang, definisi terorisme yang disepakati dalam Rencana Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme masih bersifat multitafsir....

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengklaim Undang-Undang Pemberantasan Terorisme di Indonesia, adalah yang terlengkap di dunia. Hal ini dikarenakan UU Nomor 15...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/5), menambah masa penangkapan dan penahanan terkait...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKRS DPR RI menyambut baik selesainya pembahasan revisi UU 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme. Keberadaan UU ini diharapkan akan bisa menumpas terorisme hingga ke akar-akarnya.Ketua...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo merespons positif disahkannya revisi undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme oleh DPR RI pada Jumat (25/5). Menurutnya, UU yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam revisi atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Usai...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/5), menambah aturan soal kejahatan terorisme yang...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- DPR RI mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dalam sidang paripurna hari Jumat (25/5).  Sebelumnya, seluruh fraksi menyepakati poin definisi terorisme yaitu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/5), mengatur norma pidana bagi setiap orang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menyebut norma yang mengatur kompensasi bagi korban aksi terorisme dalam revisi UU Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dan pemerintah yang telah menyelesaikan pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dijadwalkan akan mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dalam sidang paripurna hari ini Jumat (25/5). Rencananya sidang paripurna...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Revisi Undang-undang Antiterorisme bersama pemerintah menyepakati Revisi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pansus DPR dan pemerintah menyepakati poin...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Panja Pemerintah Enny Nurbaningsih berharap pengambilan keputusan definisi terorisme dalam Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (24/5) hari ini tidak melalui voting....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tidak ingin terjebak pada faktor yang menghambat revisi Undang Undang (UU) No. 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Muhammadiyah ingin...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Tim Panja Pemerintah untuk revisi UU Terorisme Enny Nurbaningsih membantah, pemerintah berubah sikap terkait definisi terorisme. Itu setelah pemerintah akhirnya mengakomodasi frasa motif politik, motif ideologi dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Terorisme telah menyepakati adanya dua rumusan alternatif definisi terorisme. Meski demikian,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Revisi Undang-Undang (UU) Antiterorisme berharap pemerintah satu sikap dalam memutuskan pilihannya terkait definisi terorisme pada rapat kerja atau pengambilan tingkat pertama dengan Menteri Hukum...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme di Gedung DPR, Rabu (23/5) berlangsung panas. Ketegangan tidak hanya terjadi antara Pansus RUU Terorisme dan pemerintah yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak tujuh fraksi mendukung rumusan alternatif definisi terorisme kedua yang menyertakan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan dalam definisi terorisme. Dua fraksi yakni PDIP dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Tim Perumus RUU Tindak Pidana Terorisme dengan pemerintah akhirnya memutuskan dua rumusan alternatif soal definisi terorisme. Dua rumusan alternatif itu akan dibawa dalam rapat kerja...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Pansus Revisi Undang Undang Antiterorisme mempertanyakan kesatuan sikap unsur-unsur pemerintah terkait definisi terorisme motif politik, tujuan ideologi, dan ancaman keamanan negara. Itu disebabkan berbedanya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan intelijen memiliki peran paling besar dalam proses penanganan terorisme. Setyo mengatakan, intelijen mempunyai porsi peran...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Antiterorisme Muhammad Syafi'i mengatakan definisi terorisme harus diatur dengan ketat. Sebab, dia mengatakan, definisi merupakan hal krusial dan harus mendapat kesepakatan dari...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR segera merampungkan revisi UU Terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, jika RUU ini telah disahkan, aparat keamanan nantinya bisa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diprioritaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan UU tersebut,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai penyusunan definisi di dalam undang-undang itu penting karena ibarat menjadi jantung untuk sebuah UU. Karena itu, menurutnya, definisi terorisme...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto membantah adanya perbedaan pandangan antara Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Kapolri Tito Karnavian terkait definisi terorisme...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sependapat militer perlu dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Namun, dia mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merevisi Undang-undang (UU)...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-undang Antiterorisme Supiadin Aries sepakat jika definisi terorisme harus ada dalam Revisi Undang undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme....

...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme M. Syafi'i menginginkan definisi terorisme masuk dalam norma UU tersebut. Ia tidak...