Tuesday, 10 Rabiul Awwal 1442 / 27 October 2020

Tuesday, 10 Rabiul Awwal 1442 / 27 October 2020

INDEX BERITA

Ini Empat Indikator Terpenuhinya Keadilan Pemilu

Sunday, 26 Jul 2020 18:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Irvan Mawardi memaparkan empat indikator terpenuhi atau tidaknya keadilan pemilu dalam proses penegakan hukum. Pertama, yaitu kesetaraan bagi seluruh elemen yang...

Perludem Minta DPR Prioritaskan Bahas Pengadilan Pemilu

Sunday, 26 Jul 2020 17:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraeni meminta agar DPR fokus pada pembahasan terkait skema keadilan pemilu. Sebab, menurutnya jika DPR tidak mampu menghadirkan pengaturan...

Legislator: Konsep Sengketa di RUU Pemilu Belum Mendalam

Sunday, 26 Jul 2020 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan mendalam terkait konsep penataan sengketa proses di dalam RUU Pemilu. Padahal, konsep...

Guru Besar UI Beri 5 Rekomendasi untuk RUU Pemilu 

Wednesday, 01 Jul 2020 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI sedang membahas penyusunan draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial...

Ini Kritik Din Syamsuddin Terhadap RUU Pemilu

Wednesday, 01 Jul 2020 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Ia mengatakan pembahasan...

Fraksi PKB Usul Presidential Threshold Jadi 10 Persen

Wednesday, 10 Jun 2020 21:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI mengusulkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold diturunkan menjadi 10 persen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Penurunan...

Ambang Batas Parlemen, PPP: Kalau Bisa Turun Jadi 3 Persen

Tuesday, 09 Jun 2020 08:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Syamsurizal mengungkapkan PPP mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) tetap di angka 4 persen. Bahkan, menurutnya, akan lebih baik...

Fraksi Nasdem: Terbuka Dialog Usulan Ambang Batas Parlemen

Monday, 08 Jun 2020 14:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan fraksinya mengusulkan ambang batas parlemen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebesar 7 persen. Namun, masih terbuka dialog...

Sekjen PBB: RUU Pemilu Langgar Demokrasi

Monday, 08 Jun 2020 08:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menolak keras Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang saat ini tengah disusun DPR. Ia menilai RUU tersebut melanggar...

Perindo Kritisi Rencana Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Monday, 08 Jun 2020 07:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengkritisi terkait rencana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagaimana diatur dalam draft RUU Pemilu yang sedang disusun DPR. Menurutnya, aneh apabila...

Terancam tak Lolos PT, Parpol Non-Parlemen Tolak RUU Pemilu

Sunday, 07 Jun 2020 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai-partai politik non-parlemen menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang saat ini tengah disusun oleh DPR, khususnya terkait besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Ambang batas parlemen itu...

ICW Minta Revisi UU Pemilu Dibarengi Perbaikan UU Parpol

Wednesday, 04 Mar 2020 20:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz meminta revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dibarengi perbaikan UU Partai Politik. Sebab, menurut dia, permasalahan...

Revisi UU Pemilu Diharapkan Rampung Dua Tahun Sebelum 2024

Wednesday, 04 Mar 2020 20:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang mendesak DPR RI dan pemerintah segera membahas revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan, UU Pemilu setelah direvisi harus...

Saan: Putusan MK Jadi Alternatif dalam Revisi UU Pemilu

Thursday, 27 Feb 2020 22:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan pihaknya akan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan umum sebagai pilihan alternatif untuk melakukan revisi undang-undang...

Ini Rekomendasi PDIP untuk Revisi UU Pemilu

Sunday, 12 Jan 2020 21:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil rapat kerja nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) salah satunya adalah memperjuangan perubahan Undang-Undang (UU) Pemilu. PDIP ingin mengembalikan Pemilu Legislatif (Pileg) Indonesia dengan...

Bawaslu Usul Larangan Koruptor dalam Revisi UU Pemilu

Friday, 29 Nov 2019 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan larangan mantan terpidana kasus korupsi masuk poin revisi Undang-Undang (UU) tentang pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Komisi...

Komisi II Wacanakan Penyerdehanaan UU Pemilu dan Pilkada

Thursday, 21 Nov 2019 01:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk melakukan penyederhanaan undang-undang atau omnibus law terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang...

Mendagri: DPR Harus Segera Revisi UU Pemilu

Friday, 27 Sep 2019 12:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan beberapa alasan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi skala prioritas Program Legislasi Nasional...

KPU Minta DPR Revisi Terbatas UU Pemilu

Thursday, 22 Aug 2019 23:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merevisi terbatas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi terbatas demi pelaksanaan Pilkada Serentak...

Revisi UU Pemilu, Mendagri Usulkan Pemisahan Pileg-Pilpres

Monday, 05 Aug 2019 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Kementerian Dalam Negeri memastikan akan adanya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu poin usulan Pemerintah dalam revisi UU pemilu...

Mayoritas Fraksi Komisi II DPR Sepakat UU Pemilu Direvisi

Friday, 26 Apr 2019 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron sepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 perlu dievaluasi. Sejumlah persoalan yang muncul pada Pemilu 2019 kali ini, menurut dia, terjadi...

PKS akan Akomodasi Usul Revisi UU Pemilu

Thursday, 25 Apr 2019 21:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) akan ikut mengakomodasi perevisian Undang-Undang (UU) Pemilu. Masa persiapan hingga pascapemilu dinilai perlu untuk dievaluasi dan diubah agar pemilu berikutnya dapat berjalan...

Pembahasan RUU Lamban Bisa Pengaruhi Kualitas Pemilu

Wednesday, 19 Jul 2017 21:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Herzaky M Putra menilai lambannya penyelesaian pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu dapat mempengaruhi proses dan kualitas hasil...

Ke Istana, Ketum PAN Bicarakan Ini dengan Jokowi

Tuesday, 18 Jul 2017 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyambangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (18/7). Zulkifli mengatakan ia dan Jokowi menyinggung sejumlah hal...

Mendagri Masih Berharap Musyawarah Terkait RUU Pemilu

Monday, 17 Jul 2017 17:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih berharap ada wadah musyawarah untuk membahas mengenai Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. "Kami masih berharap ada musyawarah. Ini kan bukan...

Zulkifli Hasan Koordinasi dengan Partai Koalisi Pemerintah

Sunday, 16 Jul 2017 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan melakukan koordinasi dengan sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Koordinasi terkait dengan pembahasan lima...

Seskab: Jangan Setiap Pemilu Ganti UU

Friday, 14 Jul 2017 13:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap pembentukan undang-undang harus memiliki sistem 'building konstitusi' yang lebih baik untuk kepentingan jangka panjang, termasuk pembentukan Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu). Agar, tidak...

Tjahjo: Tidak Elok Berkoalisi Tapi Menikam dari Belakang

Friday, 14 Jul 2017 10:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat saat ini etika politik berkoalisi semakin tidak jelas karena kepentingan jangka pendek. Dia mempertanyakan mengapa saat ini parpol koalisi mudah saja...

Kecuali PAN dan PKB, Fraksi Koalisi Pemerintah Kompak

Friday, 14 Jul 2017 09:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima fraksi koalisi partai pendukung pemerintah kompak memilih paket A dari lima opsi paket isu krusial Rancangan Undang-undang Pemilu. Lima partai tersebut antara lain Partai Golkar, PDIP,...

Taufik Kurniawan: Libatkan MK Saat Konsultasi dengan Jokowi

Monday, 10 Jul 2017 20:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) dilibatkan dalam rapat konsultasi DPR dengan Presiden Joko Widodo. MK bisa diminta masukan dan penjelasannya atas putusan mereka...

Mendagri Nilai RUU Pemilu tak Perlu Libatkan Presiden

Monday, 03 Jul 2017 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pembahasan RUU Pemilu tidak perlu melibatkan Presiden sebab pembahasannya sudah dilakukan menteri selaku wakil pemerintah bersama para perwakilan fraksi-fraksi di...

Tiga Aspek dalam Pembahasan Presidential Threshold

Friday, 30 Jun 2017 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Hanura Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengatakan pembahasan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu...

Pansus: 10 Daerah Bakal Terima Alokasi Penambahan Kursi DPR

Saturday, 03 Jun 2017 15:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (Pansus RUU) Pemilu, Lukman Edy, mengatakan ada setidaknya ada 10 daerah yang akan mendapatkan alokasi dari penambahan kursi anggota DPR. Seluruh...

PKB Tetap Usulkan Adanya Presidential Treshold

Thursday, 01 Jun 2017 14:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)tetap mengusulkan adanya ambang batas parpol bisa mencalonkan seorang presiden/wakil presiden (baca: presidential treshold). Hanya saja besaran angkanya diturunkan dari UU Pilpres sebelumnya,...

Pangi: Penambahan Pimpinan DPR, MPR dan DPD Tidak Tepat

Tuesday, 30 May 2017 21:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, penambahan kursi pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi dalam pembahasan...

Survei KedaiKopi: Publik Tolak Penambahan Kursi DPR

Tuesday, 30 May 2017 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyatakan, 81 persen responden tidak setuju dengan penambahan jumlah kursi DPR RI. KedaiKOPI melakukan jajak pendapat...

Mendagri: Penyelesaian RUU Pemilu tak akan Ganggu Kinerja KPU

Friday, 19 May 2017 11:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjajo Kumolo, mengatakan proses penyelesaian RUU Pemilu masih terus berlangsung. Dia menegaskan penyelesaian RUU tersebut tidak akan mengganggu kinerja Komisi Pemilihan Umum."Jangan...

KPU: RUU Pemilu Terlambat Disahkan Bisa Ganggu Persiapan Pilkada 2018

Thursday, 18 May 2017 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengharapkan pembahasan RUU Pemilu dapat selesai tepat pada waktunya. Jika terlambat disahkan, tahapan awal persiapan Pilkada dan Pemilu serentak...

Pemerintah Optimistis RUU Pemilu Selesai Akhir Mei

Wednesday, 17 May 2017 14:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah optimistis pansus dapat menyelesaikan RUU Pemilu pada akhir bulan ini. Setelah selesai dibahas, undang-undang Pemilu langsung dapat digunakan...

ICW Sebut Kenaikan Sumbangan Kampanye Perbesar Potensi Korupsi

Thursday, 11 May 2017 15:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, menilai usulan kenaikan jumlah batasan sumbangan dana kampanye tidak tepat. Usulan dari Pansus RUU Pemilu ini...

Materi dalam RUU Pemilu Berpotensi Lemahkan KPU dan Bawaslu

Tuesday, 09 May 2017 05:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Kode Inisiatif, Veri Junaidi, mengatakan, langkah DPR dalam mewacanakan beberapa isu dalam pembahasan RUU Pemilu terkesan ingin melemahkan penyelenggara pemilu. Dia menilai, isu-isu yang...

Mendagri Tjahjo Kumolo: Tak Ada Barter Pasal RUU Pemilu

Monday, 08 May 2017 08:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak ada istilah barter pasal antarfraksi-fraksi di DPR RI maupun pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. "Mencermati pemberitaan media cetak...

JK Yakin Pemilu 2019 Tepat Waktu

Tuesday, 02 May 2017 15:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku yakin Pemilihan Umum 2019 dapat diselenggarakan tepat waktu meskipun revisi Undang-Undang Pemilu masih dibahas di DPR. "Jangan lupa, negara lain tiga bulan...

Mendagri Harap RUU Pemilu Bisa Rampung Mei 2017

Monday, 24 Apr 2017 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pemilu kemungkinan akan meleset dari target semula yakni pada 28 April 2017.  Dengan begitu, kemungkinan pembahasan akan dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya, mengingat...

Pansus Pemilu: Lima Isu Krusial Telah Mengerucut

Friday, 24 Mar 2017 09:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dalam Rapat Konsinyering telah mengerucutkan lima isu krusial seperti ambang batas parlemen, ambang batas pencapresan, sistem pemilu terbuka atau tertutup,...

Pansus Pemilu Undang Tiga Menteri

Wednesday, 22 Mar 2017 06:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu akan mengundang tiga menteri membahas 18 isu krusial dalam rapat konsinyering yang dilaksanakan selama tiga hari, 22-24 Maret. "Kami akan...

Pansus Pemilu Setuju Semua Parpol Diverifikasi Faktual

Wednesday, 08 Feb 2017 22:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy setuju semua partai politik diverifikasi faktual. Ini karena menjadi kesempatan untuk memperbaiki struktur internal partai sebelum mengikuti...

Jumlah Anggota DPR akan Ditambah

Tuesday, 24 Jan 2017 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, ada kemungkinan penambahan kursi anggota DPR dari 560 menjadi 570. Wacana penambahan tersebut karena adanya peningkatan jumlah...

Ini Poin yang akan Jadi Perdebatan Sengit dalam Revisi UU Pemilu

Thursday, 19 Jan 2017 19:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seluruh fraksi telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam revisi UU Pemilu. Anggota Komisi II, Hetifah menyatakan, ada beberapa poin yang akan menjadi perdebatan sengit dalam...

PKS Pasang Angka Tinggi Ambang Batas Capres

Wednesday, 18 Jan 2017 15:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan tetap pasang angka tinggi dalam ambang batas Pemilu Presiden 2019. Mereka akan mengajukan ambang batas pencalonan presiden adalah 20 hingga 25...