REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengatakan, revisi atas UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017 masih menanti sikap DPR. Saat ini...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu memastikan Undang Undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) nomor 16 tahun 2017 yang sebelumnya Perppu nomor 2 tahun 2017, tetap...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon mengatakan, pernyataan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Ormas yang baru merupakan bentuk pengakuan adanya kekurangan dari tersebut. Fadli menilai, kekurangan yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan konten revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017, tidak bisa dibatasi pada kesepakatan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, Fraksi PKS tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil langkah revisi UU Ormas. Ia menegaskan,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya tidak akan mengajukan inisiatif usulan revisi atas UU Ormas. "Kami tidak menginisiasi dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai poin revisi Undang-undang hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tidak terbatas dengan poin tertentu, baik poin yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan segera menyerahkan naskah revisi Undang Undang (UU) Nomor 2/2017 tentang Ormas usai masa reses. Penyerahan naskah revisi ini akan diserahkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat telah menyerahkan usulan rancangan revisi UU Ormas ke Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Fadli menyatakan pimpinan DPR RI...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR memastikan juga akan mengusulkan revisi undang-undang hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Setelah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat telah menuntaskan usulan revisi Undang-undang hasil pengesahan Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Setelah difinalisasi, setidaknya ada 38 poin perubahan yang diminta Partai...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai positif atas adanya inisiatif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hasil dari pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada tiga poin dalam UU Organisasi Kemasyarakatan hasil disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2017...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan menyiapkan konsep revisi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Partai Demokrat menekankan empat poin dalam usulan revisi Undang-Undang Ormas tahun 2017. Poin pertama berkaitan dengan paradigma yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat melakukan finalisasi usulan revisi Undang-undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu Ormas) yang disetujui DPR pada Selasa (24/10) lalu. Proses finalisasi tersebut dilakukan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan dilakukannya revisi terhadap undang-undang ormas yang baru saja disahkan oleh DPR. Presiden menilai, jika memang perlu dilakukan perbaikan terhadap isi Undang-Undang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya revisi untuk Undang-Undang Ormas. Revisi bisa dilakukan asal tidak mengubah substansi menjaga ideologi Pancasila. "Nanti kita...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana akan merevisi undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) guna mengantisipasi adanya Ormas yang tak sesuai dengan Pancasila. Wakil Presiden Jusuf Kalla...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto mempertanyakan rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merevisi Undang-undang Organisasi Masyarakat (Ormas). Komisi II menganggap sejauh ini undang-undang tersebut cukup efektif...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah melihat revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang hendak dilakukan pemerintah, saat ini, terlalu reaktif karena kondisi yang belakangan terjadi....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Setara Institute, Aminudin Syarif menilai rencana pemerintah merevisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wujud ketakutan dan kekhawatiran. Hal ini berkaitan dengan berbagai peristiwa beberapa bulan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM masih enggan mengomentari rencana pemerintah merevisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Alasannya, Komnas HAM belum mendapat informasi ihwal rencana revisi UU Ormas."Kita belum tahun wacana...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto mempertanyakan rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) merevisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). "UU Ormas sudah bagus, kenapa direvisi. Artinya, kalau...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bakal merevisi Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengantisipasi adanya ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Revisi ini pun diklaim tidak ada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Wawan Purwanto membantah tudingan adanya rekayasa intelijen dalam penanganan ISIS di Indonesia. Dugaan itu sebelumnya disampaikan pengamat intelijen Soeripto...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais curiga ada motif tertentu di balik usulan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) ISIS. Diduga motivasi usulan ini untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulanagn Terorisme (BNPT) melihat perlu adanya perluasan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mencegat terorisme. Salah satunya adalah revisi UU Keormasan.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen...

REPUBLIKA.CO.ID, LAMONGAN -- Aksi penolakan atas organisasi masyarakat (ormas) marak belakangan ini. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siraj, mengusulkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang anti-Pancasila...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rancangan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), saat ini  dalam tahap pematangan."Yang pasti, di tingkat...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Masalah payung hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) akan menjadi target Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tahun 2011. Diharapkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas bisa masuk prolegnas...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Suhatmansyah menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan...