Saturday, 30 Jumadil Awwal 1441 / 25 January 2020

Saturday, 30 Jumadil Awwal 1441 / 25 January 2020

INDEX BERITA

Pemerintah Tunggu Sikap DPR Soal Rencana Revisi UU Ormas

Tuesday, 06 Feb 2018 21:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengatakan, revisi atas UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017 masih menanti sikap DPR. Saat ini...

Demokrat Pastikan UU Ormas Tetap Prioritas Revisi di 2018

Wednesday, 06 Dec 2017 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu memastikan Undang Undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) nomor 16 tahun 2017 yang sebelumnya Perppu nomor 2 tahun 2017, tetap...

Revisi UU Ormas, Fadli: Pemerintah Mengakui Ada Kekurangan

Thursday, 02 Nov 2017 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon mengatakan, pernyataan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Ormas yang baru merupakan bentuk pengakuan adanya kekurangan dari tersebut. Fadli menilai, kekurangan yang...

Wakil Ketua DPR: Konten Revisi UU Ormas tak Dibatasi

Wednesday, 01 Nov 2017 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan konten revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017, tidak bisa dibatasi pada kesepakatan...

Mardani: PKS Terus Kawal Revisi UU Ormas

Wednesday, 01 Nov 2017 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, Fraksi PKS tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil langkah revisi UU Ormas. Ia menegaskan,...

PKS tak Ajukan Revisi UU Ormas

Wednesday, 01 Nov 2017 17:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya tidak akan mengajukan inisiatif usulan revisi atas UU Ormas. "Kami tidak menginisiasi dan...

Wakil Ketua DPR: Revisi UU Ormas tak Terbatas Poin Tertentu

Wednesday, 01 Nov 2017 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai poin revisi Undang-undang hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tidak terbatas dengan poin tertentu, baik poin yang...

Usai Reses, PAN Langsung Serahkan Naskah Revisi UU Ormas

Wednesday, 01 Nov 2017 16:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan segera menyerahkan naskah revisi Undang Undang (UU) Nomor 2/2017 tentang Ormas usai masa reses. Penyerahan naskah revisi ini akan diserahkan...

'Revisi UU Ormas adalah Pengakuan Kesalahan Pemerintah'

Wednesday, 01 Nov 2017 15:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat telah menyerahkan usulan rancangan revisi UU Ormas ke Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Fadli menyatakan pimpinan DPR RI...

PPP Serahkan Usulan Revisi UU Ormas Segera Setelah Reses

Wednesday, 01 Nov 2017 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR memastikan juga akan mengusulkan revisi undang-undang hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Setelah...

Partai Demokrat Usulkan 38 Perubahan UU Ormas

Monday, 30 Oct 2017 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat telah menuntaskan usulan revisi Undang-undang hasil pengesahan Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Setelah difinalisasi, setidaknya ada 38 poin perubahan yang diminta Partai...

Mahfud Nilai Revisi UU Ormas Positif

Monday, 30 Oct 2017 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai positif atas adanya inisiatif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hasil dari pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2...

Demokrat: Ada 3 Poin dalam UU Ormas yang Harus Direvisi

Monday, 30 Oct 2017 16:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada tiga poin dalam UU Organisasi Kemasyarakatan hasil disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2017...

Mendagri: Pemerintah Ikut Siapkan Konsep Revisi Perppu Ormas

Monday, 30 Oct 2017 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan menyiapkan konsep revisi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI....

SBY: Revisi UU Ormas Harus Relevan dan Kontekstual

Monday, 30 Oct 2017 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Partai Demokrat menekankan empat poin dalam usulan revisi Undang-Undang Ormas tahun 2017. Poin pertama berkaitan dengan paradigma yang...

SBY: Usulan Revisi UU Ormas Diserahkan Besok

Monday, 30 Oct 2017 13:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat melakukan finalisasi usulan revisi Undang-undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu Ormas) yang disetujui DPR pada Selasa (24/10) lalu. Proses finalisasi tersebut dilakukan...

UU Ormas, Jokowi: Silakan Direvisi

Thursday, 26 Oct 2017 12:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan dilakukannya revisi terhadap undang-undang ormas yang baru saja disahkan oleh DPR. Presiden menilai, jika memang perlu dilakukan perbaikan terhadap isi Undang-Undang...

Pemeritah Buka Peluang Revisi UU Ormas

Friday, 20 Oct 2017 15:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya revisi untuk Undang-Undang Ormas. Revisi bisa dilakukan asal tidak mengubah substansi menjaga ideologi Pancasila. "Nanti kita...

JK Tegaskan Ormas Bertentangan Pancasila Bakal Ditindak

Friday, 16 Dec 2016 14:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana akan merevisi undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) guna mengantisipasi adanya Ormas yang tak sesuai dengan Pancasila. Wakil Presiden Jusuf Kalla...

Komisi II DPR tak Ingin Pemerintah Paranoid pada Ormas

Tuesday, 06 Dec 2016 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto mempertanyakan rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merevisi Undang-undang Organisasi Masyarakat (Ormas). Komisi II menganggap sejauh ini undang-undang tersebut cukup efektif...

Revisi UU Ormas, Muhammadiyah : Optimalkan Dulu yang Ada

Monday, 05 Dec 2016 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah melihat revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang hendak dilakukan pemerintah, saat ini, terlalu reaktif karena kondisi yang belakangan terjadi....

Revisi UU Ormas Dinilai Wujud Ketakutan Pemerintah

Sunday, 04 Dec 2016 21:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Setara Institute, Aminudin Syarif menilai rencana pemerintah merevisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wujud ketakutan dan kekhawatiran. Hal ini berkaitan dengan berbagai peristiwa beberapa bulan...

Komnas HAM Mengaku Belum Tahu Ada Rencana Revisi UU Ormas

Sunday, 04 Dec 2016 21:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM masih enggan mengomentari rencana pemerintah merevisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Alasannya, Komnas HAM belum mendapat informasi ihwal rencana revisi UU Ormas."Kita belum tahun wacana...

Anggota Komisi II Pertanyakan Rencana Revisi UU Ormas

Sunday, 04 Dec 2016 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto mempertanyakan rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) merevisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). "UU Ormas sudah bagus, kenapa direvisi. Artinya, kalau...

Pemerintah Berencana Revisi UU Ormas

Tuesday, 29 Nov 2016 23:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bakal merevisi Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengantisipasi adanya ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Revisi ini pun diklaim tidak ada...

BNPT Bantah Adanya Rekayasa Intelijen Penanganan ISIS

Thursday, 26 Mar 2015 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Wawan Purwanto membantah tudingan adanya rekayasa intelijen dalam penanganan ISIS di Indonesia. Dugaan itu sebelumnya disampaikan pengamat intelijen Soeripto...

Anak Amien: Bidik Bantuan Asing Motif Diusulkannya Perppu ISIS

Sunday, 22 Mar 2015 20:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais curiga ada motif tertentu di balik usulan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) ISIS. Diduga motivasi usulan ini untuk...

Berdalih Terorisme, UU Ormas dan UU Kemerdekaan Berpendapat akan Direvisi

Sunday, 22 Mar 2015 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulanagn Terorisme (BNPT) melihat perlu adanya perluasan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mencegat terorisme. Salah satunya adalah revisi UU Keormasan.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen...

NU Usulkan Ormas Anti-Pancasila Dibubarkan

Sunday, 19 Feb 2012 19:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LAMONGAN -- Aksi penolakan atas organisasi masyarakat (ormas) marak belakangan ini. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siraj, mengusulkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang anti-Pancasila...

Revisi UU Ormas Masuk Tahap Pematangan

Tuesday, 15 Feb 2011 18:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rancangan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), saat ini  dalam tahap pematangan."Yang pasti, di tingkat...

Target Kemendagri, Revisi UU Ormas Masuk Prolegnas 2011

Sunday, 02 Jan 2011 02:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Masalah payung hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) akan menjadi target Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tahun 2011. Diharapkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas bisa masuk prolegnas...

Kemdagri: Revisi UU Ormas Beri Kepastian Hukum

Friday, 03 Sep 2010 06:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Suhatmansyah menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan...