Friday, 21 Muharram 1441 / 20 September 2019

Friday, 21 Muharram 1441 / 20 September 2019

INDEX BERITA

Fahri Hamzah Minta Presiden Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

Friday, 20 Sep 2019 03:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019—2023. Pelantikan ini perlu disegerakan tanpa harus...

KPK Siapkan 2 Tim Transisi Analisis Materi Revisi UU

Thursday, 19 Sep 2019 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan lembaganya telah menyiapkan dua tim transisi untuk menganalisis materi-materi dalam revisi Undang-Undang KPK (UU KPK) yang...

Laode M Syarif: Banyak Pegawai KPK yang Menangis

Thursday, 19 Sep 2019 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku khawatir dengan independensi  Lembaga anti rasuah setelah revisi UU KPK disahkan DPR. Diketahui, status kepegawaian KPK...

Revisi UU KPK, Penyadapan Harus Persetujuan Dewan Pengawas

Thursday, 19 Sep 2019 18:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto tegaskan izin penyadapan dalam revisi UU KPK bertujuan baik. Dimintanya izin penyadapan dari dewan dari pengawas agar...

KPK Sesalkan Pemberian Kemudahan Remisi Koruptor

Thursday, 19 Sep 2019 18:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyesalkan keputusan DPR  terkait kemudahan memberikan remisi dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan (UU PAS). Dalam revisi UU PAS diatur...

Massa Padati Depan Gedung DPR Tolak RKHUP dan Revisi UU KPK

Thursday, 19 Sep 2019 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah massa melakukan demonstrasi dan mendesak masuk ke dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (9/9). Aksi ini mengakibatkan Jalan Gatot Subroto di depan Gedung Parlemen...

Koalisi Masyarakat Sipil Surati PBB Soal Pelemahan KPK

Thursday, 19 Sep 2019 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyampaikan surat terbuka kepada Sekretaris Jendesral Perserikatan bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres. Surat disampaikan perihal pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelemahan KPK...

Polisi Indramayu Bubarkan Aksi Unjuk Rasa Tolak UU KPK

Thursday, 19 Sep 2019 16:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat, membubarkan aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok masyarakat terkait penolakan revisi UU KPK, karena diindikasikan akan ada bakar keranda yang telah...

MK Siap Terima Gugatan UU KPK

Thursday, 19 Sep 2019 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaku siap menerima gugatan Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah direvisi. Menurutnya, setiap undang-undang (UU) yang akan diuji...

Pencabutan Aturan Remisi Napi Koruptor adalah Langkah Mundur

Thursday, 19 Sep 2019 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi langkah DPR dan pemerintah yang mencabut aturan pemberian syarat remisi bagi pelaku kejahatan luar biasa seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan HAM berat dalam...

Marwata Akui Pengaruh Dewan Pengawas KPK Lebih Kuat

Thursday, 19 Sep 2019 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim transisi yang dibentuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menganalisis materi dalam UU KPK baru dengan mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan...

MA Belum Terima Pengunduran Diri Hakim Nawawi

Thursday, 19 Sep 2019 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali mengaku belum menerima surat pengunduran diri Nawawi Pomolango yang terpilih menjadi pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023....

Pimpinan Baru KPK: Kemungkinan Kami akan Sulit OTT

Thursday, 19 Sep 2019 14:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 Nurul Ghufron mengaku siap menjalankan Undang-Undang KPK yang baru. Ia tidak keberatan dengan pengesahan revisi UU tersebut karena...

Revisi UU KPK, Wiranto: Jangan Curigai Presiden

Thursday, 19 Sep 2019 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto minta masyarakat tidak berprasangka buruk terkait revisi UU KPK. Menurut dia, hilangkan kecurigaan kepada lembaga negara yang...

Tak Setuju Revisi UU, Buya Syafii Bela KPK

Thursday, 19 Sep 2019 12:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif menilai pengesahan revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melalui prosedur yang lengkap.

Bagian...

UU KPK Versi Revisi akan Digugat Lewat PTUN Hingga ke MK

Thursday, 19 Sep 2019 11:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Arif Satrio Nugroho, Sapto Andika Candra, Antara

Kalangan masyarakat sipil tengah menyiapkan amunisi untuk menggugat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang baru saja direvisi...

Status Pegawai KPK Jadi ASN, Masinton: Tak Setuju, Keluar

Thursday, 19 Sep 2019 05:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berubah menjadi aparatur sipil negara (ASN) pascadisahkannya revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,...

Revisi UU KPK, ICW: Perang Belum Berakhir, Kawal di MK

Thursday, 19 Sep 2019 05:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch meminta masyarakat mengawal proses uji materi hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Uji materi itu akan digelar di Mahkamah Konstitusi...

Lini Masa Singkatnya Pembahasan Revisi UU KPK

Thursday, 19 Sep 2019 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DPR telah mengesahkan revisi UU KPK lewat rapat paripurna pada Selasa (17/9). Pembahasan Revisi UU KPK oleh DPR dan pemerintah dapat disebut sangat singkat demi mengejar target selesai...

Taliban, Islam Cingkrang dan Jidat Hitam KPK

Thursday, 19 Sep 2019 01:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Teguh Firmansyah*

Beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan seorang teman yang dulu pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena lagi ramai soal 'Islam cingkrang' dan 'Taliban'...

PSHK Sebut KPK Dilemahkan untuk Kepentingan Ekonomi

Thursday, 19 Sep 2019 01:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal mengatakan, ada kecenderungan pemerintah ingin menguatkan ekonomi dengan melemahkan KPK. Sebab, lembaga antirasuah dinilai terlalu sering...

Revisi UU KPK akan Ubah Proses Kerja di KPK

Wednesday, 18 Sep 2019 23:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pengesahan UU Nomor 30/2002 tentang KPK akan mengubah proses kerja di KPK. Sebab, berdasarkan UU KPK itu, ada perubahan dalam...

Pengamat: Dewan Pengawas KPK Bukan Hal yang Buruk

Wednesday, 18 Sep 2019 23:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat politik Universitas Andalas Sumatera Barat Edi Indrizal mengatakan keberadaan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah suatu hal yang buruk. Untuk itu, ia menilai, pembentukan...

Tim Transisi Diberi Waktu Sebulan Analisis Revisi UU KPK

Wednesday, 18 Sep 2019 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan waktu satu bulan kepada tim transisi untuk menganalisis materi-materi dalam revisi Undang-Undang KPK (UU KPK). Revisi UU KPK telah disahkan...

In Picture: Aksi HMI Tolak RUU KPK dan Firli Bahuri Berujung Ricuh

Wednesday, 18 Sep 2019 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersitegang dengan polisi saat unjuk rasa di depan Kantor KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Aksi menolak Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK tersebut...

Masinton Ingin DPR Dilibatkan dalam Pemilihan Dewan Pengawas

Wednesday, 18 Sep 2019 19:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah fraksi seperti Fraksi Partai Gerindra dan PKS menyampaikan sejumlah catatan terkait dewan pengawas yang nantinya akan dibentuk pasca RUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

Korpri Bantah Jika Pegawai KPK Jadi ASN tak Independen

Wednesday, 18 Sep 2019 18:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh membantah anggapan yang menyebut jika pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara...

In Picture: Aliansi Mahasiswa Yogyakarta Gelar Aksi Darurat Asap

Wednesday, 18 Sep 2019 18:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Aliansi Mahasiswa Yogyakarta menggelar aksi di titik nol Yogyakarta, Rabu (18/9/2019).

Mereka menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kebakaran lahan oleh perusahaan di Sumatra dan...

ICW akan Ajukan Hak Uji Materi UU KPK Hasil Revisi ke MK

Wednesday, 18 Sep 2019 18:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) berencana mengajukan hak uji materi (judicial review) terkait hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah...

Dewas KPK Dipilih Presiden Lalu Dikonsultasikan ke DPR

Wednesday, 18 Sep 2019 17:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno mengemukakan keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan bersikap independen. Karena, menurutnya, dalam RUU KPK pasal 37E ayat (9)...

Pakar: UU Direvisi, KPK tidak Lagi Jadi Lembaga Independen

Wednesday, 18 Sep 2019 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat lembaga antirasuah ini tidak...

Pakar: Pelemahan KPK di Medsos Terjadi Secara Sistematis

Wednesday, 18 Sep 2019 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri dan Analis Drone Emprit Akademik, Ismail Fahmi, mengatakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di media sosial (medsos) terjadi secara terstruktur, masif dan sistematis. Sasaran pelemahan...

Revisi UU KPK, Wiranto: Jangan Curiga ke Pemerintah

Wednesday, 18 Sep 2019 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan bahwa revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melemahkan lembaga antirasuah itu.

Ia mencontohkan kecurigaan...

Sinta Nuriyah Kecewa Pemerintah dan DPR Setuju Revisi UU KPK

Wednesday, 18 Sep 2019 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, mengaku kecewa terhadap pemerintah dan DPR yang meluluskan revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

Istana Bantah Fahri, Tegaskan Jokowi tak Terganggu KPK

Wednesday, 18 Sep 2019 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati membantah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) terganggu terhadap kinerja KPK. Menurut...

MK: Uji Materi Revisi UU KPK Langkah Hukum yang Tepat

Wednesday, 18 Sep 2019 16:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menunggu pengajuan uji materi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MK menilai uji materi UU merupakan langkah...

Revisi UU KPK Dinilai Perlemah KPK, Yasonna: Jangan Suudzon

Wednesday, 18 Sep 2019 15:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak pihak yang menuding revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) akan melemahkan wewenang lembaga tersebut.

Tudingan itu dibantah dengan...

Dituding Lemahkan KPK, Menkumham: Jangan Suuzon

Wednesday, 18 Sep 2019 15:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Banyak pihak yang menuding bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) akan melemahkan wewenang lembaga tersebut. Hal itu dibantah...

Menkumham: Dewan Pengawas KPK Wewenang Presiden

Wednesday, 18 Sep 2019 15:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menjelaskan, pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan wewenang penuh dari presiden. Ini dilakukan agar...

Koalisi Masyarakat Sipil Siapkan Langkah Uji Formal UU KPK

Wednesday, 18 Sep 2019 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat antikorupsi yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari berencana mengujiformil Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002...