Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

INDEX BERITA

Mahfud MD Puji Langkah Tiga Pimpinan KPK

Thursday, 21 Nov 2019 11:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memuji langkah tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan uji materi Undang-Undang (UU) KPK ke Mahkamah...

Anggota DPR Kritik Langkah Komisioner KPK Gugat ke MK

Thursday, 21 Nov 2019 11:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan bahwa komisi III DPR RI menghormati gugatan terhadap UU KPK yang dilakukan oleh tiga komisioner KPK kemarin. Namun...

Ketua KPK: Meski Jadi ASN, Pegawai KPK Tetap Independen

Wednesday, 20 Nov 2019 18:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku pegawai KPK yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetap independen. Namun, perpindahan status pegawai KPK menjadi ASN...

Firli Bahuri: Gaji Pegawai KPK tak Turun

Wednesday, 20 Nov 2019 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPK terpilih Irjen Pol Firli Bahuri menjamin gaji para pegawai KPK tidak akan turun meski berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan pegawai KPK...

Mahfud: Sekarang Saya Menteri, tak Ada Visi Menteri

Monday, 11 Nov 2019 22:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkap makna kalimat 'tidak ada visi misi selain visi misi Presiden' saat pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di...

Perppu KPK Tunggu Putusan MK, Mahfud: Dianalisis Lagi

Monday, 11 Nov 2019 21:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo belum akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-Undang Nomor...

UII Berharap Hakim MK Gunakan Kacamata Langit

Monday, 11 Nov 2019 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Universitas Islam Indonesia (UII) secara resmi mengajukan judicial review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. UII yakin hakim-hakim MK adalah negarawan.

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham)...

Isu Ahok Jadi Dewas KPK, ICW: Tak Ubah Keadaan

Friday, 08 Nov 2019 15:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) berpendapat, siapa pun yang menjadi anggota Dewan Pengawas KPK tidak akan mengubah keadaan. Apakah itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau Antasari Azhar....

Peluang Antasari Jadi Dewan Pengawas Tertutup, Kecuali ..

Friday, 08 Nov 2019 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengaku siap untuk duduk di kursi Dewan Pengawas KPK. Meskipun, kesempatan untuk duduk di kursi tersebut sebenarnya sudah...

Dewan Pengawas Diharapkan tak Perlambat Kerja KPK

Thursday, 07 Nov 2019 19:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pemilihan Dewan Pengawas (Dewas) KPK diharapkan diduduki oleh orang-orang tepat sehingga dapat memacu kinerja lembaga antirasuah tersebut. Dewan Pengawas diharapkan tak membuat KPK justru bergerak...

Istana: Anggota Dewan Pengawas KPK Kompeten dan Kredibel

Thursday, 07 Nov 2019 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana kepresidenan memastikan kandidat anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kredibel dan kompeten.

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, menyampaikan bahwa tim internal di bawah Mensesneg Pratikno...

Mahfud Mengaku tak Dimintai Saran Soal Dewan Pengawas KPK

Tuesday, 05 Nov 2019 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, ia tidak dimintai saran oleh Presiden Joko Widodo mengenai calon-calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....

Jimly: Dewan Pengawas KPK Harus Diisi Orang Berpengalaman

Tuesday, 05 Nov 2019 17:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie beranggapan bahwa pengisian posisi Dewan Pengawas KPK, harus diisi oleh orang berpengalaman. Sebab, hal tersebut untuk menjaga kestabilan antara penasihat...

Mahfud: Presiden Belum Putuskan Keluarkan Perppu atau tidak

Tuesday, 05 Nov 2019 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK)...

Siapa Dewan Pengawas KPK? Pratikno: Banyak Ahli Hukum

Tuesday, 05 Nov 2019 04:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan Presiden Joko Widodo belum memutuskan siapa saja yang akan menjadi Dewan Pengawas KPK. Namun kemungkinan akan ada pakar hukum yang menduduki...

Koalisi Save KPK Sayangkan tak Ada Perppu KPK

Monday, 04 Nov 2019 20:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Koalisi Save KPK menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atas UU KPK adalah indikasi kuat bahwa pemerintah selama ini...

Walau Berat, KPK Tetap Harus Jalan

Monday, 04 Nov 2019 19:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja meski sejumlah wewenangnya sudah diamputasi oleh UU Nomor 19/2019 tentang Perubahan UU...

Alasan Presiden Dipertanyakan

Monday, 04 Nov 2019 08:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Jumat (1/11), Jokowi menegaskan, tidak mengeluarkan...

Pukat UGM: Pemilihan Dewan Pengawas Harus Transparan

Saturday, 02 Nov 2019 20:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) berharap proses seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Presiden Joko Widodo berlangsung secara transparan...

Soal Perppu, Politikus Gerindra: Kami Hormati Presiden

Saturday, 02 Nov 2019 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo belum mau mengeluarkan Perppu KPK. Komisi III DPR RI menyerahkan sepenuhnya keputusan soal Perppu ke presiden. Anggota DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa parlemen...

Soal Perppu KPK, PKS Hormati Keputusan Presiden

Saturday, 02 Nov 2019 16:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang belum akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 mengenai...

Pakar: Jokowi Bisa Pertimbangkan UU KPK Baru

Saturday, 02 Nov 2019 13:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir menilai, ada dua pilihan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan polemik Undang-undang (UU) Nomor 19/2019 tentang...

Presiden tak Terbitkan Perppu, ICW: Itu Kekeliruan

Friday, 01 Nov 2019 23:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengaku telah memprediksi bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. Sebab, sejak jauh hari,...

Presiden tak Terbitkan Perppu, Ini Respons KPK

Friday, 01 Nov 2019 23:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memutuskan belum akan mengeluarkan Perppu KPK. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tidak diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait...

Perppu KPK tak Terbit, Pukat UGM: Sangat Mengecewakan

Friday, 01 Nov 2019 22:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi mempertanyakan konsistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keberpihakannya dalam pemberantasan korupsi jika tetap menolak menerbitkan Perppu KPK. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada...

Tak Ada Perppu, Jokowi Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK

Friday, 01 Nov 2019 16:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tak akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyaring anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku akan menunjuk langsung orang-orang...

Presiden Jokowi tak akan Terbitkan Perppu KPK

Friday, 01 Nov 2019 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berdalih akan menghormati proses uji materi yang masih...

Mahfud: Perppu Tinggal Tunggu Presiden

Wednesday, 30 Oct 2019 09:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) hanya tinggal menunggu keputusan Presiden...

Mahfud: Perppu KPK Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Tuesday, 29 Oct 2019 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) hanya tinggal menunggu keputusan Presiden Joko...

Parlemen Uni Eropa Kecewa Soal Revisi UU KPK

Tuesday, 29 Oct 2019 02:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parlemen Uni Eropa memberikan pandangan terkait usulan revisi undang-undang KPK. Dalam pernyataan tertulis, Parlemen Uni Eropa menyesalkan perubahan status KPK menjadi badan pemerintah."Menyesalkan (regret) usulan legislasi...

ICW Minta Presiden Jokowi Kembali Pertimbangkan Perppu KPK

Monday, 28 Oct 2019 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Ia menyatakan penguatan KPK sebenarnya mendukung program pembangunan pemerintah...

Pemberantasan Korupsi Semakin Berat

Monday, 21 Oct 2019 08:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan, tantangan pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin cukup berat. Alasannya,...

Pukat UGM: Jangan Buru-Buru Judicial Review UU KPK

Sunday, 20 Oct 2019 13:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT UGM) Eka Ananda Rizky, menuturkan pendaftaran Judicial Review atas Revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK)...

PDIP: Pencegahan Korupsi Perlu Sistemik

Friday, 18 Oct 2019 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan. Sebab itu, PDIP berpendapat kalau pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistemik."Revisi UU KPK berlaku,...

KPK akan Pelajari Isi UU KPK

Friday, 18 Oct 2019 11:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari lebih lanjut isi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK."Kami baru dapat informasinya pagi ini. Nanti akan...

Sudah Resmi, UU KPK Bernomor 19 Tahun 2019

Friday, 18 Oct 2019 09:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara. Hasil revisi itu menjadi UU Nomor 19 tahun...

PKS Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Friday, 18 Oct 2019 00:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi sudah resmi berlaku hari ini, Rabu (17/10). Aturan berlaku di tengah desakan berbagai elemen masyarakat agar Presiden Joko...

BEM Unmul Gelar Kajian Terkait UU KPK

Thursday, 17 Oct 2019 21:18 WIB

SAMARINDA -- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM UNMUL) kembali melaksanakan Kajian, Obrolan, Pergerakan dan Advokasi Isu Mulawarman (Kopi Mulawarman) dengan Tema "Masa Depan Pemberantasan Korupsi...

Wadah Pegawai: UU Baru Lahirkan Kendala Bagi KPK

Thursday, 17 Oct 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) baru dinilai akan melahirkan kendala terhadap kinerja lembaga antirasuah itu. Di dalam UU KPK baru disebut ada 26 poin yang...

ICW Soal Perppu KPK: Partai Jangan Intervesi Presiden

Thursday, 17 Oct 2019 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) kembali meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK yang mulai berlaku hari ini (17/10)....