Sabtu, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Sabtu, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

INDEX BERITA

RKUHP: Opsi Dibahas Ulang atau Cukup Disosialisasikan

Selasa, 05 Nov 2019 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar DPR RI dan pemerintah sudah melakukan rapat pada Senin (4/11) untuk melakukan rapat pembahasan program legislasi nasional (prolegnas). Salah...

Dewan Pers: RKUHP Seharusnya Dicabut dari Pembahasan di DPR

Minggu, 03 Nov 2019 05:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan, pembahasan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers seharusnya tidak...

Akademisi UMM Bahas Isu Aktual Hukum Nasional

Rabu, 09 Okt 2019 12:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengadakan Rembuk Hukum Warga UMM bertajuk 'Bahas Tuntas Isu-Isu Aktual Hukum Nasional', beberapa waktu lalu. Agenda ini dilatarbelakangi oleh makin...

Bamsoet Minta DPR-Pemerintah Serap Aspirasi Soal RUU KUHP

Selasa, 08 Okt 2019 23:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta pemerintah dan DPR RI untuk menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait pembahasan RUU KUHP. Dia mengatakan, hal...

Bamsoet Berharap Pembahasan RKUHP Segera Dilanjutkan

Selasa, 08 Okt 2019 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap DPR RI dan pemerintah bisa segera membahas kembali RUU KUHP dengan memperhatikan semua kritik dan aspirasi dari masyarakat. Karena, menurutnya,...

Bamsoet Harap DPR-Pemerintah Serap Aspirasi Perbaiki KUHP

Selasa, 08 Okt 2019 11:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo, meminta DPR dan pemerintah menyerap aspirasi dan kritikan masyarakat untuk membahas serta memperbaiki kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dia mengatakan...

Komnas HAM: Anak-Anak Peserta Demonstrasi tak Perlu Diproses

Rabu, 02 Okt 2019 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, meminta anak-anak (pelajar) yang ikut aksi demonstrasi pada 24,26 dan 30 September lalu tidak perlu diproses hukum....

Anggota DPR Termuda Kritik Sosialisasi RUU KUHP

Selasa, 01 Okt 2019 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI periode 2019-2024 termuda, Hillary Brigitta Lasut mengkritik anggota dewan sebelumnya yang kurang mensosialisasikan RUU KUHP. Akibatnya banyak pihak yang salah paham terhadap sejumlah...

Keliru Tangani Demonstrasi Bisa Berdampak pada Pemerintahan

Kamis, 26 Sep 2019 10:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengkritisi aksi represif dari aparat kepolisian saat menangani aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat...

Banyak Demo, Mendagri: Stabilitas Politik Dalam Negeri Aman

Kamis, 26 Sep 2019 10:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatalan stabilitas politik dalam negeri sejauh ini aman. Meski ia mengakui ada dinamika di beberapa daerah terkait aspirasi politik masyarakat...

Polisi Usir Wartawan Saat Liput Kericuhan Slipi

Kamis, 26 Sep 2019 06:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparat kepolisian lakukan intimidasi terhadap wartawan yang sedang meliput kericuhan di bawah kolong Fly Over Slipi pada Kamis (26/9) pukul 03.00 WIB. Aparat menghapus foto dari...

Massa di Penjompongan Mulai Bubarkan Diri

Kamis, 26 Sep 2019 05:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa di sekitar Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri usai demonstrasi pada Kamis (26/9) dini hari. Kebanyakan massa menggunakan sepeda motor mengarah ke Tanah Abang.Namun,...

Ricuh di Slipi Berlangsung Hingga Subuh

Kamis, 26 Sep 2019 05:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kericuhan yang terjadi di sekitar bawah kolong Fly Over Slipi, Jakarta Barat, masih terus berlangsung hingga Kamis (26/9) pukul 03.40 WIB. Bentrokan antara polisi dan massa...

Pembahasan RKUHP Dilanjutkan DPR Periode 2019-2024

Rabu, 25 Sep 2019 15:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Nawir Arsyad Akbar, Rizkyan Adiyudha, Ali Mansur, Antara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan DPR RI telah menyepakati untuk membahas Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana...

RKUHP Ditunda, Kopel: Jangan Terlena

Selasa, 24 Sep 2019 19:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski Rancangan Undang- Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) ditunda pengesahannya tapi sejumlah pihak mewanti-wanti agar tidak terlena dengan sikap pemerintah tersebut. Apalagi sikap fraksi-fraksi di Dewan...

Enam RUU akan Disahkan DPR Hari Ini

Selasa, 24 Sep 2019 10:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I tahun sidang 2019-2020. Dalam rapat tersebut, sebanyak enam RUU direncanakan akan disahkan hari ini.Pertama, pengambilan keputusan...

Rektor Brawijaya Bantah Kerahkan Mahasiswa

Senin, 23 Sep 2019 17:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Rektor Universitas Brawijaya (UB), Profesor Nuhfil Hanani, membantah telah menyerukan aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD dan Balai Kota Malang, Senin (23/9). Pesan meme yang viral...

Hari Ini DPR Temui Jokowi untuk Beri Penjelasan RKUHP

Senin, 23 Sep 2019 05:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya akan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (23/9) untuk membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi...

Masinton: RKUHP Belum Masuk Jadwal Paripurna Terdekat

Senin, 23 Sep 2019 02:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panita Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Masinton Pasaribu menyetujui penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Menurut anggota Komisi III DPR RI itu,...

YLBHI: Pengesahan RKUHP Masih Bisa Ditunda

Senin, 23 Sep 2019 01:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat ditunda berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011. Sebab,...

Yasonna Jelaskan Pemidanaan Penyiaran Berita Bohong di RKUHP

Sabtu, 21 Sep 2019 04:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, bahwa pemidanaan terkait penyiaran berita bohong dan berita tidak pasti dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

Muladi Nilai RKUHP Tetap Harus Disahkan

Sabtu, 21 Sep 2019 01:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana, Muladi menegaskan bahwa penundaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus disahkan, meski ada penundaan. Muladi adalah salah satu tim ahli yang ikut...

RKUHP, Yasonna: Kritik Kebijakan Presiden tidak Masalah

Sabtu, 21 Sep 2019 00:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan, bahwa mengkritik kebijakan presiden dan wakil presiden (wapres) tidak akan mendapat hukuman pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang...

Menkumham: Ancaman Hukuman Pidana Pelaku Aborsi Lebih Rendah

Sabtu, 21 Sep 2019 00:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan ancaman hukuman bagi perempuan yang melakukan aborsi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) lebih rendah...

Menkumham Yasonna Klarifikasi Penundaan Pengesahan RKUHP

Jumat, 20 Sep 2019 23:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengklarifikasi pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mendapat sorotan publik. Yasonna menilai, adanya kesalahpahaman...

Yasonna Bantah RKUHP Ringankan Ancaman Pidana Koruptor

Jumat, 20 Sep 2019 21:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengklarifikasi pasal tentang tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang Undang RKUHP yang dinilai pidananya lebih ringan kepada...

DPR Pertimbangkan Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

Jumat, 20 Sep 2019 21:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, bahwa pihaknya mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi undang-undang. DPR seyogiyanya dijadwalkan akan...

Yasonna: RKUHP Kurang Sosialisasi kepada Masyarakat

Jumat, 20 Sep 2019 21:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui kurangnya sosialisasi atas Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada masyarakat. Yasonna menjelaskan, hal ini...

Yasonna Tegaskan Unggas Tetap Perlu Diatur dalam RKUHP

Jumat, 20 Sep 2019 21:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa pengaturan soal unggas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih dibutuhkan petani. Hal itu diungkapkan Yasonna dalam keterangan...

PDIP Dukung Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

Jumat, 20 Sep 2019 20:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan mendukung keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR RI menunda pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto...

Amnesty International Nilai Keputusan Jokowi Terlambat

Jumat, 20 Sep 2019 20:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amnesty International Indonesia menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penundaan pengesahan RKUHP terlambat. Seharusnya, tenaga yang terkuras untuk mengurus persoalan itu bisa digunakan untuk...

Yasonna Klarifikasi Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Jumat, 20 Sep 2019 20:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengklarifikasi pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mendapat sorotan publik. Yasonna menilai, adanya kesalahpahaman...

Soal Gelandangan Dapat Dipenjara, Ini Penjelasan Menkumham

Jumat, 20 Sep 2019 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mempertanyakan mengapa pasal penggelandangan di Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru diributkan sekarang. Padahal, sejak...

ICJR Apresiasi Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

Jumat, 20 Sep 2019 18:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Jokowi berharap pengesahan...

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Kontras: Tidak Ada Puja-puji

Jumat, 20 Sep 2019 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, menilai, permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar DPR menunda pengesahan RKUHP sebagai langkah karena...

Politikus PKS Minta Pengesahan RKUHP tidak Ditunda

Jumat, 20 Sep 2019 17:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pengesahan RKUHP ditunda. Ia meminta agar RKUHP tetap bisa...

Fahri Usul Presiden Ikut Rapat Konsultasi RKUHP di DPR

Jumat, 20 Sep 2019 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan rancangan kitab Undang-Undang hukum pidana (RKUHP) ditunda. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar presiden menghadiri rapat konsultasi dengan...

Fraksi Koalisi Jokowi Setuju Tunda Pengesahan RKUHP

Jumat, 20 Sep 2019 17:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PPP Arsul Sani menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda oleh DPR. Menurutnya, apa...

Jokowi Komentari RUU Lain yang Masih 'Dikebut' DPR

Jumat, 20 Sep 2019 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI. Jokowi juga meminta pembahasan RKUHP dilanjutkan oleh anggota DPR...

Bamsoet: Asing Tekan DPR Cabut Pasal Terkait LGBT dari RKUHP

Jumat, 20 Sep 2019 16:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengklaim bahwa, DPR mendapatkan tekanan dari asing, terutama Eropa terkait pembahasan RKUHP yang berkenaan dengan isu LGBT. Eropa, kata...