Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

INDEX BERITA

Mahfud: Sekarang Saya Menteri, tak Ada Visi Menteri

Monday, 11 Nov 2019 22:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkap makna kalimat 'tidak ada visi misi selain visi misi Presiden' saat pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di...

Perppu KPK Tunggu Putusan MK, Mahfud: Dianalisis Lagi

Monday, 11 Nov 2019 21:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo belum akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-Undang Nomor...

UII Berharap Hakim MK Gunakan Kacamata Langit

Monday, 11 Nov 2019 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Universitas Islam Indonesia (UII) secara resmi mengajukan judicial review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. UII yakin hakim-hakim MK adalah negarawan.

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham)...

Isu Ahok Jadi Dewas KPK, ICW: Tak Ubah Keadaan

Friday, 08 Nov 2019 15:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) berpendapat, siapa pun yang menjadi anggota Dewan Pengawas KPK tidak akan mengubah keadaan. Apakah itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau Antasari Azhar....

Peluang Antasari Jadi Dewan Pengawas Tertutup, Kecuali ..

Friday, 08 Nov 2019 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengaku siap untuk duduk di kursi Dewan Pengawas KPK. Meskipun, kesempatan untuk duduk di kursi tersebut sebenarnya sudah...

Dewan Pengawas Diharapkan tak Perlambat Kerja KPK

Thursday, 07 Nov 2019 19:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pemilihan Dewan Pengawas (Dewas) KPK diharapkan diduduki oleh orang-orang tepat sehingga dapat memacu kinerja lembaga antirasuah tersebut. Dewan Pengawas diharapkan tak membuat KPK justru bergerak...

Istana: Anggota Dewan Pengawas KPK Kompeten dan Kredibel

Thursday, 07 Nov 2019 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana kepresidenan memastikan kandidat anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kredibel dan kompeten.

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, menyampaikan bahwa tim internal di bawah Mensesneg Pratikno...

Mahfud Mengaku tak Dimintai Saran Soal Dewan Pengawas KPK

Tuesday, 05 Nov 2019 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, ia tidak dimintai saran oleh Presiden Joko Widodo mengenai calon-calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....

Jimly: Dewan Pengawas KPK Harus Diisi Orang Berpengalaman

Tuesday, 05 Nov 2019 17:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie beranggapan bahwa pengisian posisi Dewan Pengawas KPK, harus diisi oleh orang berpengalaman. Sebab, hal tersebut untuk menjaga kestabilan antara penasihat...

Mahfud: Presiden Belum Putuskan Keluarkan Perppu atau tidak

Tuesday, 05 Nov 2019 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK)...

Siapa Dewan Pengawas KPK? Pratikno: Banyak Ahli Hukum

Tuesday, 05 Nov 2019 04:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan Presiden Joko Widodo belum memutuskan siapa saja yang akan menjadi Dewan Pengawas KPK. Namun kemungkinan akan ada pakar hukum yang menduduki...

Pukat UGM: Pemilihan Dewan Pengawas Harus Transparan

Saturday, 02 Nov 2019 20:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) berharap proses seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Presiden Joko Widodo berlangsung secara transparan...

Soal Perppu, Politikus Gerindra: Kami Hormati Presiden

Saturday, 02 Nov 2019 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo belum mau mengeluarkan Perppu KPK. Komisi III DPR RI menyerahkan sepenuhnya keputusan soal Perppu ke presiden. Anggota DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa parlemen...

Soal Perppu KPK, PKS Hormati Keputusan Presiden

Saturday, 02 Nov 2019 16:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang belum akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 mengenai...

Pakar: Jokowi Bisa Pertimbangkan UU KPK Baru

Saturday, 02 Nov 2019 13:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir menilai, ada dua pilihan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan polemik Undang-undang (UU) Nomor 19/2019 tentang...

Presiden tak Terbitkan Perppu, ICW: Itu Kekeliruan

Friday, 01 Nov 2019 23:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengaku telah memprediksi bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. Sebab, sejak jauh hari,...

Presiden tak Terbitkan Perppu, Ini Respons KPK

Friday, 01 Nov 2019 23:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memutuskan belum akan mengeluarkan Perppu KPK. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tidak diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait...

Perppu KPK tak Terbit, Pukat UGM: Sangat Mengecewakan

Friday, 01 Nov 2019 22:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi mempertanyakan konsistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keberpihakannya dalam pemberantasan korupsi jika tetap menolak menerbitkan Perppu KPK. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada...

Tak Ada Perppu, Jokowi Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK

Friday, 01 Nov 2019 16:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tak akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyaring anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku akan menunjuk langsung orang-orang...

Presiden Jokowi tak akan Terbitkan Perppu KPK

Friday, 01 Nov 2019 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berdalih akan menghormati proses uji materi yang masih...

Mahfud: Perppu KPK Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Tuesday, 29 Oct 2019 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) hanya tinggal menunggu keputusan Presiden Joko...

PDIP: Pencegahan Korupsi Perlu Sistemik

Friday, 18 Oct 2019 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan. Sebab itu, PDIP berpendapat kalau pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistemik."Revisi UU KPK berlaku,...

Sudah Resmi, UU KPK Bernomor 19 Tahun 2019

Friday, 18 Oct 2019 09:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara. Hasil revisi itu menjadi UU Nomor 19 tahun...

PKS Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Friday, 18 Oct 2019 00:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi sudah resmi berlaku hari ini, Rabu (17/10). Aturan berlaku di tengah desakan berbagai elemen masyarakat agar Presiden Joko...

KPK Tetap Diizinkan Menyadap dan OTT

Thursday, 17 Oct 2019 17:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berlaku sejak hari ini. Salah satu yang disoroti adalah poin soal penyadapan yang harus terlebih dahulu meminta izin kepada...

Belum Ada Dewan Pengawas, KPK Pakai Aturan Lama

Thursday, 17 Oct 2019 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap terus melanjutkan fungsi penindakan korupsi meski UU KPK hasil revisi sudah berlaku secara otomatis pada hari...

UU KPK Resmi Berlaku, Sandiaga: KPK Perlu Diperkuat

Thursday, 17 Oct 2019 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi soal undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang berlaku mulai hari ini. Ia menegaskan sikapnya bahwa KPK perlu...

UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Besok

Wednesday, 16 Oct 2019 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Masinton Pasaribu memastikan UU KPK yang baru akan berlaku mulai besok, Kamis (17/6). UU KPK itu akan berlaku secara otomatis setelah disahkan DPR...

Ditanya Perppu KPK, Tjahjo: Jangan Tanya Saya

Wednesday, 16 Oct 2019 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM (Plt Menkumham) Tjahjo Kumolo enggan berkomentar terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku...

Ketua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK Baru

Tuesday, 15 Oct 2019 22:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan kemungkinan KPK tidak akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi setelah revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang...

Akademisi Dorong Presiden Terbitkan Perppu KPK

Tuesday, 15 Oct 2019 04:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Para akademisi dari sejumlah pusat studi universitas dan organisasi non-pemerintah di Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap Undang-Undang...

Tak Setuju Revisi UU KPK, Arteria: Gugat ke MK

Saturday, 12 Oct 2019 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Arteria Dahlan mempersilakan pihak yang tidak puas dengan hasil revisi UU KPK untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).Namun,...

PDIP: Jalankan Dulu Revisi UU KPK

Wednesday, 09 Oct 2019 10:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, revisi UU KPK dilakukan atas kesepakatan bulat seluruh fraksi di DPR RI dengan pemerintah. Dia mengajak seluruh pihak memberikan kesempatan...

Soal Aksi, Emerson: Koalisi Sipil Solid dengan Mahasiswa

Wednesday, 09 Oct 2019 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggiat antikorupsi, Emerson Yuntho menyatakan, Koalisi Masyarakat Sipil akan solid bersama mahasiswa di dalam pergerakan jika ada aksi lagi ke depan.Hal itu ditegaskannya saat ditanya soal...

Hanura Ragukan Survei LSI Soal Perppu KPK

Wednesday, 09 Oct 2019 04:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Tri Dianto meragukan kualitas hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis 76,3 persen respondennya menginginkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti...

Fraksi PDIP: Pembatalan Revisi UU KPK Lewat MK, Bukan Perppu

Monday, 07 Oct 2019 15:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menilai, pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melalui peninjauan kembali atau judicial review. Pembatalan itu bukan melalui...

Hamdan Zoelva: Keluarkan Perppu, Presiden tak Bisa Digugat

Monday, 07 Oct 2019 13:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK hasil...

UU KPK Banyak Salah Tik, Puan: Itu Teknis

Monday, 07 Oct 2019 13:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani enggan banyak menanggapi soal UU KPK yang dikembalikan ke DPR RI oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lantaran banyaknya salah tik...

Soal Perppu KPK, Bamsoet: Kita Percayakan ke Presiden

Monday, 07 Oct 2019 12:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPRBambang Soesatyo (Bamsoet) menili bahwa keputusan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Soal Perppu Penundaan Revisi UU KPK, DPR Belum Bisa Bersikap

Monday, 07 Oct 2019 12:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerahkan wacana penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) Penangguhan UU KPK kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, hal itu merupakan kewenangan yang dimiliki...