Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

INDEX BERITA

Misbakhun: Saat ini DJP Hadapi Tantangan tak Mudah

Saturday, 23 Mar 2019 03:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini menghadapi tantangan yang tak mudah dalam menjalani reformasi struktural. Menurutnya, tantangan berat...

UU ITE Harus Direvisi

Thursday, 18 Oct 2018 00:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan UU ITE kemungkinan harus direvisi. Menurutnya, perkembangan teknologi harus diantisipasi, Rabu (17/10).
Setyo menuturkan jangan sampai teknologi yang...

BANYAK NEGARA REVISI ANGGARAN

Monday, 18 Jan 2016 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, OLEH RAKHMAT HADI SUCIPTO Negara pengimpor minyak pun harus menyesuaikan anggaran sesuai perkembangan harga minyak terkini.Harga minyak mentah dunia yang merosot tajam hing ga pada kisaran 30 dolar AS per...

PBNU Dukung Revisi Citra Nabi dalam Kurikulum

Wednesday, 13 Jan 2016 15:00 WIB

GRESIK - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mendukung penuh rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan memperbaiki citra Nabi Muhammad di dunia pendidikan Islam....

UU KPK Seharusnya Direvisi Setelah KUHP

Wednesday, 24 Jun 2015 19:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang (UU) KPK telah masuk dalam prioritas legislasi nasional (Prolegnas) dan disepakati DPR. Selanjutnya, adalah menentukan waktu kapan revisi UU tersebut akan mulai dibahas dan...

'Kok Mudah Sekali Presiden Revisi Tindakan'

Thursday, 30 Apr 2015 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak bersikap absolut.  Presiden wajib berpedoman dan mematuhi peraturan negara...

Revisi Perppu Cari Format Penyelenggara Pilkada

Thursday, 29 Jan 2015 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan termasuk dalam rezim pemilu. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan lagi menjadi penyelenggara pilkada. Sebab, KPU adalah...

Pemerintah Diminta tak Hentikan Kurikulum 2013 tapi Direvisi

Saturday, 13 Dec 2014 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pendidikan yang juga direktur eksekutif Institute for Education Reform, Mohammad Abduhzen, mengatakan banyak hal yang bagus dalam Kurikulum 2013. Hanya saja, menurutnya, itu tidak dijalin...

Jokowi Diminta Revisi PP dan Permen Soal Izin Pemanfaatan Hutan

Sunday, 23 Nov 2014 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penegakan hukum dan kepastian hukum di sektor kehutanan sudah saatnya menjadi prioritas utama Pemerintahan Joko Widodo. Untuk itu presiden melalui Menteri Kehutanan...

Baleg dan Menkum HAM Sepakat Prioritas Revisi UU MD3

Thursday, 20 Nov 2014 18:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna H. Laoly sepakat memprioritaskan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). "Prinsipnya...

Revisi UU, Politikus Ini Khawatir 'Hidden Agenda'

Thursday, 09 Oct 2014 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang meminta media massa mengawasi rencana partai Koalisi Merah Putih merevisi undang-undang agar tidak menjadi agenda tersembunyi."Tolong media memperhatikan, apakah revisi...

PBNU Sambut Baik Buku ‘Berhala’ Edisi Revisi, Tapi…

Monday, 06 Oct 2014 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs) kurikulum 2013 yang menyebut makam wali sebagai berhala telah diterbitkan ulang dalam edisi revisi. Pengurus Besar...

Anggaran Haji DKI Direvisi

Wednesday, 19 Feb 2014 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 telah diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI....

PDIP Desak Pemerintah Revisi Perpres Harga Jual Eceran BBM

Thursday, 06 Feb 2014 09:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota Komisi VII DPR RI Dewi Aryani mendesak Pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis...

Ekonomi Global 2014 Diprediksi Tumbuh Membaik

Sunday, 19 Jan 2014 17:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat Ekonomi dan Perbankan dari Universitas Indonesia Muslimin Anwar memperkirakan, perekonomian global memasuki awal 2014 menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, disertai adanya...

Lagarde: IMF Akan Revisi Proyeksi Pertumbuhan Global

Wednesday, 08 Jan 2014 07:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Dana Moneter Internasional akan merevisi naik proyeksi pertumbuhan global dalam waktu sekitar tiga minggu, Direktur Pelaksana Christine Lagarde mengatakan Selasa di Nairobi."Kami akan merevisi naik perkiraan...

Menko Polhukam: Revisi UU Pemda Harus Perhatikan Hukum

Friday, 27 Dec 2013 19:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto meminta agar formulasi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) tidak berimplikasi hukum.Kalau memang...

KKP: Revisi UU Pesisir, Jamin Akses Masyarakat

Wednesday, 18 Dec 2013 20:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia memastikan revisi Undang-Undang (UU) tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan menjamin hak masyarakat adat setempat. Menteri Kelautan dan...

Revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Diharapkan Rampung Januari 2014

Wednesday, 18 Dec 2013 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengharapkan pembahasan terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat rampung pada masa sidang DPR selanjutnya yakni Januari 2014. Demikian...

DPR: TR Penundaan Jilbab Polwan Harus Direvisi

Monday, 09 Dec 2013 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polemik penundaan jilbab Polwan harus segera diakhiri. Oleh sebab itu kalangan DPR meminta Polri untuk merevisi telegram rahasia (TR) penundaan jilbab Polwan."Memang harus direvisi," ujar Wakil...

Soal DNI, Pemerintah Harus Realistis

Friday, 15 Nov 2013 13:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perindustrian, MS Hidayat menilai pemerintah harus realistis untuk merevisi rancangan daftar negatif investasi (DNI) yang termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) 36/2010 tentang Sektor Usaha Tertutup...

Presiden SBY Hati-Hati Revisi Perpres Sektor Usaha

Thursday, 14 Nov 2013 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat berhati-hati untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 36/2010 tentang Sektor Usaha yang Tertutup...

Lima Sektor Usaha Ini Akan Dibuka Kembali Bagi Investor Asing

Thursday, 14 Nov 2013 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Perekonomian masih membahas finalisasi draf revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Dari hasil rapat sementara, lima bidang usaha yang sebelumnya tertutup bagi investor asing akan...

Pemerintah Matangkan Revisi Daftar Negatif Investasi

Thursday, 14 Nov 2013 14:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Perekonomian masih membahas finalisasi draf revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Draf tersebut belum sampai ke tangan presiden karena masih perlu dibahas lebih lanjut."Draf belum...

Istana: Pemerintah Hati-Hati Dalam Merevisi Perpres DNI

Wednesday, 13 Nov 2013 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden bersama pemerintah akan berhati-hati dalam melakukan revisi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2010 tentang bidang usaha atau sektor usaha yang ditutup atau dibuka dengan persyaratan...

Target Cetak Sawah Direvisi

Friday, 01 Nov 2013 08:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian merevisi target pencetakan sawah tahun ini. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan  Pertanian, Tunggul Iman Panudju mengatakan awalnya pencetakan sawah ditargetkan mencapai 65 ribu hektare...

Masterplan Pengembangan Bandara Karimunjawa Direvisi

Wednesday, 30 Oct 2013 19:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEPARA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (jateng) merevisi masterplan pengembangan bandara Dewandaru, Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Revisi dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi bandara ini sebagai pendukung transportasi dan kepariwisataan di...

PPP: Lebih Baik Merevisi UU MK daripada Membuat Perppu

Wednesday, 16 Oct 2013 20:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, dengan ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh KPK banyak masyarakat yang kecewa. Ini menjadi momentum  untuk melakukan evaluasi...

Ahmad Yani Yakin Pembahasan Revisi UU MK Cepat

Wednesday, 16 Oct 2013 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengaku yakin pembahasan revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) bisa dilakukan dengan cepat asalkan semua fraksi...

DPR Diam-Diam Bahas Revisi KUHAP-KUHP Lemahkan KPK

Tuesday, 01 Oct 2013 22:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya pembahasan revisi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) secara diam-diam dan akan...

Ribuan Penerima BLSM Direvisi

Wednesday, 17 Jul 2013 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA – Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang salah sasaran, ternyata sangat tinggi. Di Kabupaten Purbalingga, dari hasil pendataan ulang yang dilakukan melalui musyawarah desa, rumah tangga yang...

Fraksi PDIP Tak Ingin Revisi UU Pilpres Dilanjutkan

Tuesday, 14 May 2013 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) berpandangan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Presiden tidak perlu diteruskan. Bagi FPDIP pembahasan revisi UU Pilpres sudah kontraproduktif karena hanya meributkan tentang presidential...

Spin Off Unit Syariah Allianz Tunggu Revisi UU Asuransi

Sunday, 21 Apr 2013 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Unit Usaha Syariah Allianz Life menyatakan perseroan siap berpisah (spin off) dengan induk. Namun demikian pemisahan tersebut masih menunggu hasil revisi peraturan perundang-undangan tentang asuransi.Head of...

DPRD Cimahi Revisi Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sunday, 21 Apr 2013 11:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah. Badan Legislasi (banleg) telah merampungkan pembahasan...

Revisi KUHAP, Masa Penahanan Dikurangi

Friday, 08 Mar 2013 03:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Amir Syamsuddin mengatakan pemerintah telah mengajukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia mengatakan ada banyak perubahan atau pasal...

Soal HAM, Menkum HAM Minta RUU KUHP dan KUHAP Direvisi

Wednesday, 06 Mar 2013 20:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM)) Amir Syamsudin mengatakan, untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM), RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Kitab Undang-Undang...

Peneliti UGM: Biaya Eksplisit Korupsi Rp 168,19 Triliun

Tuesday, 05 Mar 2013 04:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), YOgyakarta, Rimawan Pradiptyo mengatakan estimasi total biaya eksplisit akibat praktik korupsi sepanjang 2001-2012 mencapai Rp...

'UU Tipikor Paksa Rakyat Subsidi Koruptor'

Tuesday, 05 Mar 2013 03:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai perlu direvisi. Karena disusun tanpa mempertimbangkan rasionalitas pelaku maupun calon pelaku korupsi. "Hal itu dapat dilihat...

Bekasi Desak DPRD Revisi Perda Kenaikan Pajak Reklame

Wednesday, 27 Feb 2013 15:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MARGAHAYU -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DP3JU) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Hal itu terkait terkait berlakukannya segera...

PBNU: UU Perkawinan Perlu Direvisi

Thursday, 14 Feb 2013 20:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Kependudukan dan Keluarga?Berencana Nasional (BKKBN) menilai bahwa UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan perlu direvisi."Gagasan revisi ini sedang dibahas secara...