Sunday, 8 Syawwal 1441 / 31 May 2020

Sunday, 8 Syawwal 1441 / 31 May 2020

INDEX BERITA

Amien Rais Jawab Skenario Prabowo Lawan Anies pada 2024

Friday, 15 May 2020 02:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara Refly Harun mengundang pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Amien Rais, untuk berbincang masalah politik di akun channel Youtube pribadinya. Berbagai hal dibahas Refly bersama...

Din Teringat Pertemuan Saat Jokowi Pakai Baju Militer

Wednesday, 13 May 2020 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin mengungkapkan, hasil perbincangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah meminta bantuan Muhammadiyah untuk menghadapi...

Refly Harun Dihentikan, Irma Suryani Komisaris Independen

Tuesday, 21 Apr 2020 07:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya Achmad Djamaludin sebagai komisaris utama (komut) PT Pelindo I (Persero) yang...

Refly: Ahok Mundur Itu Kewajiban Etis

Tuesday, 26 Nov 2019 15:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menyarankan agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mundur dari PDIP. Meskipun status Ahok di dalam partai hanya sebatas kader atau anggota partai....

Agar KY tak Jadi Macan Ompong

Thursday, 03 Oct 2019 00:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyebutkan ada lembaga-lembaga konstitusional yang seakan seperti macan ompong. Itu karena lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menentukan."Lembaga-lembaga seperti itu...

Refly Harun Bicara Soal Jabatan Komisaris BUMN

Monday, 10 Sep 2018 11:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menetapkan beberapa susunan baru pada jajaran anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero). Ahli tata hukum negara yang...

Refly Harun removed from Jasa Marga to serve Pelindo I: Rini

Friday, 07 Sep 2018 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- State-Owned Enterprises Minister Rini Soemarno conveyed Refly Harun’s removal from president commissioner of PT Jasa Marga (Persero) purely due to rotation of position. According to her,...

Refly Harun: JK Sudah tidak Bisa Diusung Cawapres Lagi

Tuesday, 27 Feb 2018 15:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan mencalonkan kembali Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Muncul wacana untuk memasangkan kembali Jokowi dengan...

Refly: Presiden Harus Pimpin Gerakan Pemberantasan Korupsi

Wednesday, 22 Nov 2017 20:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun berharap presiden perlu terlibat membersihkan para pejabat negara dari tindak pidana korupsi. Hal ini terkait daruratnya pemberantasan korupsi hingga menyeret...

Tiga Ketua Lembaga Negara Terlibat Korupsi, Refly: Ini Darurat Korupsi

Wednesday, 22 Nov 2017 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kasus korupsi KTP elektronik yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto melengkapi terlibatnya oknum pimpinan dan pejabat di lembaga tinggi negara dalam pratek korupsi. Sebelumnya pengadilan dan...

Refly Harun: Ada 3 Hal Penting dalam UU Ormas

Tuesday, 07 Nov 2017 06:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Refly Harun menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang berisi tiga hal penting. "UU Ormas...

Refli Harun Nilai Novanto Lakukan Blunder, Mengapa?

Monday, 06 Nov 2017 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Refli Harun menilai Setya Novanto melakukan hal blunder dengan alasan mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus...

Pengamat: Perppu Ormas Jadi UU, MK Kehilangan Objek Gugatan

Thursday, 26 Oct 2017 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI melalui rapat paripurna pada Selasa (24/10) lalu memutuskan menyetujui peraturan pengganti undang-undang (perppu) nomor 2 Tahun 2017 tengang organisasi masyarakat (Ormas) menjadi undang-undang (UU)....

Refly Harun: Penolak UU Ormas Bisa Gugat Lagi ke MK

Thursday, 26 Oct 2017 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun mengatakan gugatan Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK) otomatis tidak diterima pasca disetujuinya Perppu tersebut oleh DPR. Sehingga Refli menyarankan...

Refly Harun: KPK Tetap Perlu untuk Supervisi

Wednesday, 18 Oct 2017 23:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan pemberantasan korupsi yang dilakukan baik oleh KPK, jaksa, maupun polisi harus dipastikan berada di jalan yang benar (on the...

Bahas Perppu Ormas, Komisi II Undang Yusril dan Refly Harun

Wednesday, 18 Oct 2017 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun dan Yusril Ihza Mahendra dan Refly Harun  mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen,...

Refly Harun: Densus Tipikor Bisa Jadi Pembuktian Polri

Wednesday, 18 Oct 2017 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyambut baik rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang digagas Polri. Refly mengatakan harus ada sinergitas antara...

Refly Harun Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas

Wednesday, 18 Oct 2017 12:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan rekomendasi penolakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurut Refly, ada beberapa yang menjadikan Perppu Ormas tersebut harus...

Pengamat: Revisi UU KPK untuk Hilangkan Eksistensi KPK

Saturday, 13 Feb 2016 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Refly Harun menilai, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk menghilangkan eksistensi lembaga...

Inikah Cara Buat Jera Pelaku Politik Uang?

Wednesday, 03 Feb 2016 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebutkan perlu ada efek jera terhadap perilaku politik uang terutama untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah."Untuk pemilu dan pilkada...

Saldi Isra, Refly Harun, dan Zainal Arifin Mochtar Temui Jokowi

Monday, 04 Jan 2016 15:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga pakar hukum melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (4/1) pagi. Mereka yakni Saldi Isra, Refly Harun dan Zainal Arifin Mochtar. Menteri...

Sistem Seleksi Pejabat Publik di DPR Harus Diubah

Thursday, 26 Nov 2015 21:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata Negara Refly Harun mengatakan, metode seleksi pejabat publik seperti Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara umum harus diperbaiki. Peninjauan tersebut...

Ada 'Aspirasi Politik Kiri-Kanan' dalam Seleksi Capim KPK

Thursday, 26 Nov 2015 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata Negara Refly Harun mengatakan, ada aspirasi politik kiri kanan yang dilakukan partai politik dalam proses uji kelayakan calon pimpinan KPK. Malahan, asprasi tersebut...

Refly Harun: Menteri Harus Kuatkan Posisi Presiden

Thursday, 05 Nov 2015 05:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, posisi menteri harusnya bisa menguatkan jabatan presiden. Sehingga perlu adanya penempatan menteri sesuai dengan tupoksi dan profesionalisme yang tinggi.Refly...

Buku Putih Pelanggaran HAM Diusulkan

Sunday, 13 Sep 2015 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun mengusulkan pembuatan buku putih pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia oleh pemerintah sebagai bentuk penyelesaian sengketa HAM tersebut.Buku...

Pakar: Kasus KY Versus Sarpin adalah Sebuah Tragedi

Thursday, 23 Jul 2015 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Refly Harun mengatakan kode etik dapat menyelesaikan masalah pencemaran nama baik Hakim Saprin dengan dua pejabat Komisi Yudisial. "Kejadian ini adalah...

Refly Harun: Putusan PTUN tak Selesaikan Konflik Partai

Tuesday, 28 Apr 2015 20:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak menyelesaikan konflik partai yang tengah bertikai, sehingga tidak layak untuk dinantikan berkaitan penyelenggaraan...

Refly Harun Jadi Komisaris Utama, JK: Hah, Saya Baru Tahu!

Thursday, 19 Mar 2015 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Refly Harun telah ditetapkan sebagai komisaris utama PT Jasa Marga (Persero). Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengaku baru mengetahui posisi...

Expert: No way to impeach President Jokowi

Saturday, 14 Feb 2015 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Constitutional law expert Refly Harun said it is impossible to impeach President Joko Widodo (Jokowi) if he refused to install Comr.Gen. Budi Gunawan as new police...

Jokowi Bisa Batalkan Pelantikan Budi Gunawan Jadi Kapolri, Asalkan..

Saturday, 14 Feb 2015 01:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Beredarnya kabar adanya komunikasi antara presiden Jokowi dengan Pimpinan DPR RI Setya Novanto terkait pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri membuat publik bertanya-tanya. Bahkan sebagian...

Refly Harun: Presiden Siratkan tak Lantik BG

Thursday, 05 Feb 2015 15:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Presiden Joko Widodo menyiratkan tidak akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI."Sinyal Presiden Jokowi arahnya tidak...

Refly Minta Komjen Budi Gunawan Legowo Mundur

Sunday, 01 Feb 2015 12:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Refly Harun mengatakan solusi untuk penyelesaian polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri harus didasarkan pada hati nurani. "Solusinya...

'Siapa Pun yang Jadi Anggota Pansel, Bukan Urusan MK'

Tuesday, 16 Dec 2014 11:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat keberatan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengangkatan Refly Harun dan Todung Mulya Lubis sebagai anggota panitia seleksi hakim MK.   Ketua Lembaga...

Yusril: Presiden Harusnya Cermat Pilih Pansel Calon Hakim Konstitusi

Tuesday, 16 Dec 2014 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra berpendapat agar para anggota panitia seleksi (pansel) calon hakim konstitusi tidak berasal dari kalangan pengacara.  "Saya sependapat, sebaiknya lawyer yg sering...

Surat Keberatan MK Tunjukkan Kepemimpinan Jokowi yang Sesungguhnya

Monday, 15 Dec 2014 20:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Surat keberatan yang dilayangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas penunjukan Refly Harun dan Todung Mulya Lubis dapat membuat masyarakat berpikir kinerja Jokowi sebagai presiden.  “Penunjukan Refly dan Todung yang dinilai...

Layangkan Surat Keberatan pada Jokowi, Wujud Moralitas MK

Monday, 15 Dec 2014 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menentang dipilihnya Refly Harun dan Todung Mulya Lubis sebagai anggota Tim Panitia Seleksi (Pansel) hakim konstitusi oleh Presiden Jokowi dinilai sebagai upaya menjunjung moralitas...

Soal Keberatan MK atas Timsel KPK, Refly Harun: MK Tidak Perlu Khawatir

Monday, 15 Dec 2014 18:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat keberatan atas penunjukkan Refly Harun dan Todung Mulya Lubis sebagai anggota Tim Panitia Seleksi (Pansel) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait...

Pengamat Ini Setuju Refly Harun dan Todung Ditolak Jadi Hakim MK

Monday, 15 Dec 2014 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Surat keberatan yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas dipilihnya Refli Harun dan Todung Mulya Lubis sebagai Tim Panitia Seleksi (Pansel) mendapat dukungan...

Refly dan Todung Dilarang Jadi Pansel Hakim, PDIP: Ini Bentuk Arogansi Ketua MK

Monday, 15 Dec 2014 16:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai surat Mahkamah Konstitusi mengenai keberatan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo memilih anggota Panitia Seleksi Hakim MK, bermuatan politis."Surat MK No. 2777/HP.00.00/12/2014...

Larang Refly dan Todung Jadi Anggota Pansel Hakim MK, ILR: MK Berlebihan

Monday, 15 Dec 2014 15:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang keberatan terhadap dua anggota Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Refly Harun dan Todung Mulya Lubis dinilai terlalu berlebihan."Apa yang disampaikan oleh MK terlalu...