Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

INDEX BERITA

Sri Mulyani Sebut RAPBN 2016 akan Dibuat Realistis

Wednesday, 31 Aug 2016 02:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dalam rapat Paripurna mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan RAPBN tahun 2016 akan lebih realitis...

Jokowi: Politik Kita Politik Kerja, Bukan Politik Wacana

Thursday, 07 Apr 2016 11:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk mewujudkan program-program yang telah disusun, khususnya program prioritas. Jokowi tidak ingin program yang dibuat hanya menjadi wacana. "Politik...

Menteri Rini Dinilai Buat Jokowi-JK 'Mati Kutu'

Monday, 09 Nov 2015 09:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat Khalid Zabidi berpendapat, alasan penolakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Menteri BUMN Rini Soemarno ke dalam APBN 2016 lantaran tidak menjadi penggerak...

Fahri Ungkap Alasan Rapat RAPBN 2016 Alot

Saturday, 31 Oct 2015 23:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, alotnya rapat paripurna DPR RI tentang pengesahan RUU APBN 2016 merupakan bentuk teguran kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno."Pesan paling...

RAPBN dan Kita

Saturday, 31 Oct 2015 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asma Nadia“Pa, berita APBN ini maksudnya apa, sih?” tanya seorang istri sambil menunjuk koran yang memuat soal Badan Anggaran DPR yang menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja...

Fadli Akui Luhut Temui DPR Soal APBN

Saturday, 31 Oct 2015 02:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengakui ada pertemuan pimpinan DPR dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan soal Rancangan Anggaran...

Setujui RAPBN, Gerindra Janji akan Awasi Pemerintah

Saturday, 31 Oct 2015 01:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang diajukan pemerintah. Sebelumnya, Gerindra ngotot tak akan menyetujui RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah....

PMN Masuk RAPBN 2016, Hasil Lobi Rini Soemarno?

Saturday, 31 Oct 2015 01:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior The Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menuturkan, penolakan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam RAPBN 2016 masuk akal. Sebab, realisasi anggaran penyertaan...

Buruh Tuntut Menteri Rini Soemarno Dicopot

Saturday, 31 Oct 2015 00:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan massa dari sejumlah elemen buruh yang melakukan aksi unjukrasa di depan Istana Negara Jakarta, Jumat (30/10), menuntut Presiden Joko Widodo menurunkan Menteri BUMN Rini Soemarno dari...

Fadli Zon Rekomendasikan Menteri Rini Dicopot

Saturday, 31 Oct 2015 00:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon merekomendasikan Presiden Joko Widodo mencopot Rini Soemarno dari posisi menteri BUMN. Ia menilai, Rini gagal sebagai menteri karena membuat BUMN...

Pengamat: Persetujuan RAPBN 2016 Rugikan Rakyat

Saturday, 31 Oct 2015 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok SkyKhadafi berpendapat, persetujuan sebagian fraksi di DPR untuk RAPBN 2016 adalah bagian dari rencana merugikan rakyat. Sebab menurutnya isi APBN 2016,...

Mayoritas Fraksi di Parlemen Tolak PMN

Friday, 30 Oct 2015 23:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penolakan terhadap penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN menyeret Menteri BUMN, Rini Soemarno. Fraksi PDIP, menilai sudah sewajarnya Rini dicopot dari jabatannya. "Sebagian fraksi memang tidak sepakat atau...

11 Jam Berlalu, Sidang Paripurna DPR RI Akhirnya Sahkan APBN 2016

Friday, 30 Oct 2015 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah melalui perdebatan panjang, sidang paripurna DPR RI pada Jumat (30/10), akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dimulai pukul 10.00 WIB, APBN...

Sudah Sepuluh Jam, RAPBN 2016 Belum Juga Disahkan

Friday, 30 Oct 2015 21:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sidang paripurna pengesahan RAPBN 2016 berjalan sangat alot. Sudah sepuluh jam, RAPBN 2016 belum juga disahkan.  Sidang paripurna terdapat banyak perdebatan. Utamanya mengenai alokasi penyertaan modal negara (PMN)...

PDIP: Presiden Harus Pertimbangkan Ganti Rini

Friday, 30 Oct 2015 19:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan sebagian anggota F-PDIP tidak sepakat dengan masuknya alokasi penyertaan modal negara (PNM) untuk BUMN di RAPBN 2016. "Alasannya karena...

Pemerintah Setuju PMN Dicabut dari RAPBN 2016

Friday, 30 Oct 2015 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan RAPBN 2015 di DPR sempat alot karena Fraksi Gerindra menolak usulan rancangan anggaran. Pengajuan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai lebih dari Rp 39 triliun menjadi...

Menkeu Setuju Mekanisme Pencairan PMN Diubah

Friday, 30 Oct 2015 14:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sepakat dengan usulan sebagian besar fraksi DPR terkait mekanisme pencairan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dalam RAPBN 2016. Ia tidak keberatan apabila...

PKS: Penyertaan Modal BUMN di RAPBN Besar, Tapi tak Pro Rakyat

Friday, 30 Oct 2015 08:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi BUMN yang besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, dinilai belum mencerminkan program yang fokus pada pro rakyat.Anggota...

'Pengurangan Anggaran Pertanian di RAPBN Bisa Bahayakan Sektor Pangan'

Friday, 30 Oct 2015 08:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengurangan anggaran untuk sektor pertanian dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pengurangan anggaran ini...

Pemerintah Dinilai tak Pro pada Anggaran Pendidikan

Friday, 30 Oct 2015 07:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati menilai pemerintah saat ini tidak pro terhadap anggaran pendidikan. Menurutnya pemerintah cenderung mengutamakan pangan dan infrastruktur dalam anggaran."Saya...

Inilah Postur RAPBN 2016

Friday, 30 Oct 2015 07:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati naskah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, dan akan dibawa ke pembahasan tingkat II pada sidang paripurna...

Dua Alasan Gerindra Tetap Tolak RAPBN 2016

Friday, 30 Oct 2015 07:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang menolak secara keseluruhan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Dijadwalkan RAPBN akan dibawa ke pembahasan tingkat II pada...

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati RAPBN 2016

Friday, 30 Oct 2015 06:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati naskah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, dan akan dibawa ke pembahasan tingkat II pada sidang paripurna...

Perhitungan Menteri Keuangan Tentukan Target Penerimaan Pajak 2016

Thursday, 29 Oct 2015 22:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2016 Rp 1.546 triliun sudah realistis. Pemerintah, kata Bambang, sudah menghitung berdasarkan perkiraan realisasi penerimaan pajak...

PKS: RAPBN 2016 tak Kredibel dan Banyak Kelemahan

Thursday, 29 Oct 2015 21:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengkritisi rencana pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016, yang secara umum dinilai tidak kredibel dan masih banyak...

Hanura: RAPBN 2016 Terancam Diputuskan Lewat Voting

Thursday, 29 Oct 2015 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 masih berlangsung alot. Pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI belum menemukan kata mufakat. Beberapa fraksi yang tergabung...

RAPBN Ditolak, Yusril: Apakah Jokowi akan Bubarkan DPR?

Thursday, 29 Oct 2015 20:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menilai jika kompromi tidak tercapai di Parlemen mengenai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka...

Ekonom: Waspada Drakula Politik Mangsa RAPBN 2016

Thursday, 29 Oct 2015 20:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom AEPI Jakarta Salamuddin Daeng mengatakan, RAPBN 2016 sedang diincar dan dimangsa drakula politik. Rencananya, RAPBN 2016 akan disahkan DPR Jumat (30/10) besok."Setelah sumber daya alam...

Gerindra Tolak RAPBN 2016 Karena Takut Utang Bertambah

Thursday, 29 Oct 2015 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu menegaskan Gerindra menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Gerindra menolak karena target penerimaan...

Gerindra Tolak RAPBN 2016 Karena Takut Utang Bertambah

Thursday, 29 Oct 2015 19:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu menegaskan Gerindra menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Gerindra menolak karena target penerimaan terlalu...

Gerindra Tolak RAPBN 2016

Thursday, 29 Oct 2015 19:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit menyatakan fraksi Gerindra menolak hasil laporan panitia kerja (panja) terkait asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan RAPBN 2016. "Kami...

Ini Penyebab Alotnya RAPBN 2016 Versi Pengamat

Thursday, 29 Oct 2015 18:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan Rancangan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 masih alot. Padahal, batas waktu pengesahan harus diketok Jumat (30/10) besok.Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menuturkan, tarik...

Gerindra: Uang PMN Semestinya untuk Antisipasi Bencana Asap

Thursday, 29 Oct 2015 18:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan RUU APBN 2016 berlangsung alot, Kamis (29/10). Padahal, beleid tersebut sudah harus disahkan dalam rapat paripurna besok (30/10). Alotnya pembahasan RAPBN 2016 antara lain disebabkan Koalisi...

Jelang Pengesahan, JK Sebut RAPBN Masih Perlu Pembahasan

Thursday, 29 Oct 2015 17:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenggat pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 pada Jumat (30/10). Namun, hingga Kamis (29/10), DPR mengisyaratkan akan menunda pengesahan RAPBN lantaran masih terdapat poin...

Golkar takkan Setuju Jika Pagu RAPBN 2016 tidak Diturunkan

Thursday, 29 Oct 2015 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham menegaskan, partainya meminta pagu anggaran total APBN 2016 dikurangi."Kalau ngga salah ada Rp 2.000 triliun lebih, karena jelas...

KMP Tolak PMN di RAPBN 2016

Thursday, 29 Oct 2015 17:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) menolak RAPBN 2016 jika syarat yang diajukan tidak dipenuhi. Menurut Sekretaris Koordinator Harian KMP, Fahri Hamzah, Presiden Joko Widodo harus menghapus pos...

RAPBN 2016 Diprediksi Bisa Seperti APBD Jakarta

Thursday, 29 Oct 2015 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP), Idrus Marham menilai tidak menutup kemungkinan bakal terjadi proses tawar-menawar dengan pemerintah, terkait pemangkasan Penyertaan Modal Negara (PMN) di RAPBN...

25 Perusahaan Penerima PMN di RAPBN 2016

Thursday, 29 Oct 2015 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP), Idrus Marham menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) di RAPBN 2016 tidak pro rakyat. Penilaian itu menjadi salah satu alasan KMP...

KMP: RAPBN 2016 tak Prorakyat

Thursday, 29 Oct 2015 16:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP), Idrus Marham menilai RAPBN 2016 terlalu besar, sehingga harus dipangkas. Salah satu cara memangkasnya yakni dengan menghilangkan Penyertaan Modal Negara...

PAN: Penyelesaian RAPBN 2016 Dimungkinkan Voting

Thursday, 29 Oct 2015 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) antara pemerintah dan DPR RI masih alot. DPR dinilai masih memiliki catatan-catatan pada RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Hal...