Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

INDEX BERITA

Masinton Sebut RKUHP Tuntas, Tinggal Pertegas Penjelasan

Wednesday, 06 Nov 2019 21:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) mengklaim belasan pasal di RKUHP yang bermasalah sudah direvisi. Masinton mengatakan, RKUHP cukup mempertegas penjelasan.

"Bukan poin revisi,...

PAN akan Bertemu Pimpinan Parpol Bahas UU Kontroversial

Tuesday, 05 Nov 2019 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengakui dirinya akan bertemu dengan pimpinan partai politik antara lain PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Golkar. Pertemuan menyamakan persepsi...

DPR-Pemerintah Lanjutkan RKUHP

Tuesday, 05 Nov 2019 12:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan Pemerintah sudah melakukan rapat untuk melakukan rapat pembahasan program legislasi nasional pada Senin (4/11) kemarin. Salah satu yang menjadi bahasan adalah kelanjutan rencana kitab...

Fraksi Nasdem Ingin Adanya Pembahasan Kembali RKUHP

Tuesday, 05 Nov 2019 05:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan fraksinya menginginkan adanya pembahasan kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, ada beberapa...

Fahri Hamzah Kritik Pihak yang Masih Gunakan UU Belanda

Monday, 30 Sep 2019 15:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik pihak-pihak yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal, KUHP yang selama ini digunakan bersumber dari...

Pakar: Penolakan Publik karena Ketidaktahuan Isi RKUHP

Wednesday, 25 Sep 2019 19:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana dan HAM Harkristuti Harkrisnowo menilai penolakan yang disuarakan oleh publik terkait beberapa pasal di RKUHP lantaran ketidaktahuan terhadap isi dari RKUHP tersebut. Ia...

Bamsoet: Pengesahan RKUHP dan RUU Permasyarakatan Ditunda

Tuesday, 24 Sep 2019 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan DPR sepakat tunda pengesahan RKUHP dan RUU Permasyarakatan. Penundaan pengesahan tersebut menyusul permintaan presiden yang berharap agar DPR menunda...

DPR Tetap Upaya Sahkan RKUHP, Pemerintah Ingin Tunda

Tuesday, 24 Sep 2019 05:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan sikap pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tetap meminta penundaan pengesahan UU tersebut. Sikap ini berbeda dengan...

Beda Sikap Revisi UU KPK dan RKUHP, Ini Jawaban Jokowi

Monday, 23 Sep 2019 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait perbedaan sikapnya dalam membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Kitab...

Jokowi Minta Empat RUU tak Disahkan oleh DPR Periode Ini

Monday, 23 Sep 2019 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan empat Rancangan Undang-Undang (RUU). Keempat RUU yang ditunda pengesahannya, RUU Perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang...

DPR Tetap Upayakan Sahkan RKUHP Periode Ini

Monday, 23 Sep 2019 18:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan DPR masih optimistis RUU KUHP bisa disahkan paad sisa akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019. Ia menuturkan DPR sedang berupaya...

PKS akan Diskusikan Permintaan Penundaan RKUHP Hari Ini

Monday, 23 Sep 2019 09:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyampaikan partainya masih akan mendiskusikan wacana penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pada Senin (23/9) hari ini....

Kiai Ma'ruf: Tidak Setuju RKUHP Bisa Gugat ke MK

Saturday, 21 Sep 2019 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin menanggapi kontroversi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ia mengatakan jika tidak setuju maka bisa melakukan gugatan di...

Penundaan Pengesahan RKUHP Tergantung Sikap Fraksi

Saturday, 21 Sep 2019 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tergantung pada sikap fraksi-fraksi DPR RI. Fraksi-fraksi akan mengambil keputusan pada Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada...

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden Sebaiknya Dihapus

Saturday, 21 Sep 2019 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad, menyarankan agar Pasal 217-220 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihapuskan. Penghapusan untuk merespons aspirasi masyarakat. Pasal 217-220...

Jika RKUHP Disahkan, YLBHI: Penjara Makin Penuh

Saturday, 21 Sep 2019 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua YLBHI Asfinawati menilai jika RKUHP disahkan tanpa ada perubahan atau sama seperti yang sekarang maka makin banyak orang dipenjara. Padahal, Kementerian Hukum dan HAM kerap...

Dewan Pers Minta RKUHP Jangan Tumpang Tindih UU Pers

Saturday, 21 Sep 2019 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya meminta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) jangan sampai tumpang tindih dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. "Ketika muncul persoalan...

PKS Respons Permintaan Jokowi agar Pengesahan RKUHP Ditunda

Saturday, 21 Sep 2019 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons permintaan Presiden Joko Widodo agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda. Ia mengatakan permintaan...

YLBHI: Banyak Pasal Multitafsir di RKUHP

Saturday, 21 Sep 2019 12:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menilai masih banyak pasal yang multitafsir dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi menjadi persoalan apabila diterapkan...

Ketua MA: Contempt of Court Sangat Perlu Masuk RKUHP

Thursday, 19 Sep 2019 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali mengatakan, norma hukum terkait contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan sangat perlu masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang...

Anggota DPR: Pasal 281 RKUHP tak Kriminalisasi Pers

Wednesday, 18 Sep 2019 22:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan Pasal 281 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengkriminalisasi kalangan pers. Sebab, pasal tersebut harus...

Kemenkumham Bentuk Tim Sosialisasi KUHP yang Baru

Wednesday, 18 Sep 2019 20:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Kemenkumham akan membentuk tim sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru. Rancangan KUHP akan disahkan dalam Rapat Paripurna...

DPR Target Sahkan RUU KUHP 26 September 2019

Monday, 09 Sep 2019 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR masih terus menggodok RUU KUHP. Anggota Komisi III DPR M Syafii mengatakan DPR menargetkan akan mengesahkan RUU tersebut pada 26 September 2019. "Beberapa isu-isu krusial kan...

Pakar: Berbahaya Jika RKUHP Dipaksa Segera Disahkan

Friday, 06 Sep 2019 07:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Bvitri Susanti, mengatakan pengesahan rancangan kitab undang-undangan hukum pidana (RKUHP) sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa. Menurutnya, perlu ada kesepakatan politik antara pemerintah dan...

Pakar Pidana: Pasal Penghinaan Presiden Harus Dihapus

Wednesday, 04 Sep 2019 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan, pasal penghinaan presiden dalam Pasal 219 dan Pasal 241 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)  harus dihapus. Sebab, norma tersebut sudah...

Pakar: Tak Perlu Khawatir Pasal Penghinaan di RKUHP

Sunday, 01 Sep 2019 00:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji berpendapat munculnya rumusan pasal penghinaan pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, delik...

Yasonna: RKUHP tak Harus Disahkan 17 Agustus 2018

Wednesday, 04 Jul 2018 18:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP) tak harus disahkan pada 17 Agustus mendatang.  Hal ini sesuai arahan Presiden...

KPK tak Dapat Penuhi Permintaan Pemerintah-DPR di RKUHP

Sunday, 03 Jun 2018 07:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP. Permintaan itu terkait rumusan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam...

Jokowi Bahas Pasal Kontroversial RKUHP dengan Tim Penyusun

Thursday, 08 Mar 2018 10:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua tim penyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Muladi menyampaikan sejumlah pasal yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembahasan terkait perkembangan RKUHP kemarin di...

Maneger: Orang yang Kampanyekan Kondom Perlu Dipidana

Saturday, 17 Feb 2018 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Direktur Pusat Studi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Maneger Nasution menilai, orang yang mempublikasikan atau mengampanyekan kondom sebagai alat untuk...

RKUHP Dinilai Lebih Berasa 'Kolonialisme'

Sunday, 11 Feb 2018 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagai produk yang justru...

Rancangan KUHP Baru Berpotensi Penjarakan Pengritik Presiden

Sunday, 04 Feb 2018 09:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa jika nantinya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan oleh DPR dan pemerintah, akan berpotensi berat terhadap tindakan menyampaikan...

RKUHP, Anak Bisa Adukan Orang Tuanya yang Berselingkuh

Wednesday, 31 Jan 2018 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR sekaligus Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dari Fraksi PPP, Arsul Sani, menuturkan makna perzinahan dalam RKUHP tersebut...

MUI: Kita Jangan Dibuat Pintu Masuk Bagi LGBT

Wednesday, 24 Jan 2018 00:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  MUI mengusulkan beberapa perubahan terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR. Salah satunya, MUI mengusulkan kepada DPR dan pemerintah untuk memperluas pasal zina.Menurut...

Elsam: UU Subversif Dihidupkan Kembali dalam Rancangan KUHP

Thursday, 19 May 2016 21:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Andi Muttaqien menyatakan Rancangan KUHP yang saat ini tengah dibahas bisa berefek lebih kejam dibanding UU yang ada saat...

Rancangan KUHP Dinilai Banyak Mengandung Pelemahan Hukuman

Thursday, 19 May 2016 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia, Ahmad Sofyan menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemungkinan akan selesai pada akhir 2016, banyak mengandung pelemahan hukum...