Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

INDEX BERITA

BRI Syariah Fokus Implementasi Qanun untuk Naikkan Kinerja

Jumat, 16 Agu 2019 18:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIsyariah) aktif menangkap peluang diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS) di wilayah Provinsi Aceh. BRI Syariah telah mulai mengkonversi portofolio bisnis...

Ulama Dukung Qanun Legalkan Poligami Hindari Nikah Siri

Sabtu, 06 Jul 2019 15:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH -- Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian, mengatakan pihaknya sangat setuju dan sependapat dengan rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan poligami bagi masyarakat...

Banda Aceh Targetkan 2022 Jadi Kota Layak Anak

Kamis, 02 Mei 2019 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan pada tahun 2022, daerah yang dijuluki "Serambi Makkah" tersebut menjadi kota layak anak (KLA) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah...

Eksekutor Berhenti Cambuk Dua Terpidana karena Terluka

Jumat, 05 Agu 2016 18:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TAPAKTUAN —  Eksekutor menghentikan hukuman cambuk sebelum selesai terhadap Dedi Firmansyah dan Ali Imran di halaman Mesjid Agung Istiqamah, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Jumat (5/8). Hukuman itu harus dihentikan...

Aceh Buat Qanun Pendirian Rumah Ibadah

Sabtu, 18 Jun 2016 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh membuat qanun atau peraturan daerah tentang pendirian rumah ibadah dan pedoman kerukunan umat beragama. Staf Ahli Gubernur Aceh M Jafar...

Gubernur: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Terhambat

Rabu, 01 Jun 2016 09:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH —  Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, masih banyak hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Sejak dilaksanakan 16 tahun lalu, dia menjelaskan, masih banyak...

Lima Pelaku Zina Dicambuk di Aceh

Sabtu, 13 Feb 2016 06:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Lima pelaku khalwat atau perzinaan di Kabupaten Aceh Besar dicambuk karena terbukti melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 25 ayat 1 tentang khalwat...

Berduaan di Gubuk, Musliadi dan Linawati Dicambuk

Sabtu, 16 Jan 2016 04:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Besar, Jumat (15/1), melaksanakan hukuman cambuk terhadap dua pelaku khalwat/mesum. Kedua terpidana hukuman...

Terapkan Qanun, Aceh Jadi Contoh Kerukunan Antarumat Beragama

Senin, 27 Jul 2015 16:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH -- Aceh dinilai dapat menjadi contoh kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Di Serambi Mekah, tidak pernah terjadi konflik antara Islam dan non Islam. "Aceh yang penduduknya mayoritas Islam dapat...

DPR Aceh Keluarkan Pencabutan Qanun Bank Aceh Syariah

Sabtu, 04 Apr 2015 04:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- DPR Aceh mengeluarkan rancangan qanun/peraturan daerah pencabutan Qanun 9/2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah dengan cara dipisahkan (spin off) dari program legislasi prioritas 2015 dan...

PDIP Minta Aceh Prioritaskan Qanun Kepentingan Rakyat

Sabtu, 29 Nov 2014 20:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ketua PDI Perjuangan DPD Aceh Karimun Usman mengatakan sebaiknya pemerintah dan legislatif (DPRA) provinsi itu memprioritaskan qanun (Perda) yang menyentuh langsung kepentingan rakyat."Sebaiknya pemerintah dan...

UU Pemerintahan Aceh Dinilai Perlu Direvisi

Selasa, 28 Okt 2014 21:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pengamat politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Zainal Abidin mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) perlu direvisi. Karena beberapa pasalnya sudah...

Pemprov Aceh: Qanun Jinayat Belum Legal

Rabu, 01 Okt 2014 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, Edrian mengatakan Qanun Jinayah yang sudah disahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh belum legal. Sebab, Qanun tersebut belum ditandatangani gubernur...

Mendagri Bisa Batalkan Qanun

Rabu, 01 Okt 2014 14:00 WIB

JAKARTA -- Qanun Jinayat Aceh yang disahkan pada akhir pekan lalu mendapat sorotan terkait potensi melanggar peraturan yang lebih tinggi. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan, dengan...

Kemenkum HAM: Belum Ada Kajian Isi Qanun Aceh

Selasa, 30 Sep 2014 21:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM akan membantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal reaksi dari disahkannya Qanun oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Pelaksana tugas pada Dirjen Perundang-Undangan Kemenkum HAM, Mualimin...

Kemenkumham akan Kaji Isi Qanun Aceh

Selasa, 30 Sep 2014 21:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski tidak mempunyai otoritas dalam melakukan evaluasi, namun Kementerian Hukum dan HAM akan membantu Kementerian Dalam Negeri soal reaksi dari disahkannya Qanun oleh Pemerintah Provinsi Aceh....

Non Muslim Di Hukum Qanun Jinayat, Itu Pilihan

Selasa, 30 Sep 2014 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Dekan Fakultas Hukum Unsyiah, Mawardi Ismail mengatakan menyangkut aturan Qanun Jinayat yang berlaku untuk non muslim di Provinsi aceh merupakan sebuah pilihan dan tidak berlaku secara kaku."Berlaku...

Bank Aceh Syariah Segera Dibentuk

Kamis, 11 Sep 2014 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH--Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah unsur masyarakat membahas Rancangan Qanun tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.Rapat yang berlangsung di ruang serba...

Pengamat: Pemberlakuan Qanun Bagi Non Muslim tak Hormati HAM

Selasa, 09 Sep 2014 19:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Langkah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membuat rencana Qanun Jinayat dinilai sesuai harapan dari masyarakat Aceh. Tetapi tampaknya belum tentu sesuai harapan bagi...

Pusat Bisa Batalkan Qanun

Selasa, 09 Sep 2014 12:00 WIB

JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengatakan, qanun jinayah atau hukum pidana syariah Islam yang disepakati DPRA Aceh bisa saja dibatalkan Kemendagri. Hal...

Kemendagri Bisa Batalkan Qanun Jinayah, Kenapa?

Senin, 08 Sep 2014 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan qanun jinayah atau hukum pidana syariah Islam yang disepakati DPRA Aceh bisa saja dibatalkan Kemendagri. Aturan...

Aceh Susun Kurikulum Pendidikan Islami

Jumat, 02 Mei 2014 22:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH --  Pemerintah Aceh sedang menyusun kurikulum pendidikan Islami sebagai salah satu upaya mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara menyuluruh (kaffah) di provinsi penduduknya mayoritas Muslim tersebut. "Saat ini...

Nasib Aceh Bergantung Hasil Diskusi Pagi ini

Rabu, 16 Apr 2014 06:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Pertemuan akan membahas kelanjutan peraturan daerah (Qanun), Rabu (16/4) pukul 10.00 WIB. Nasib daerah...

Kemendagri Kembali Bahas Qonun Aceh

Senin, 14 Apr 2014 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dijadwalkan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Selasa (15/4).  Direktur Jendral (Dirjen) Otonomi...

Kemendagri: Bendera Aceh Harus Netral

Senin, 14 Apr 2014 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak agar Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) mengganti bendera yang menjadi simbol daerah. Lambang tersebut diminta tidak menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka...

Aceh Tengah Bertekad Tegakkan Syariat Islam

Rabu, 12 Mar 2014 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH – Bupati Aceh Tengah Nasaruddin mengatakan pemerintahnya tetap komitmen terhadap penegakan Syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat."Kami mendukung penuh penegakan Syariat Islam...

Kemendagri Belum Restui Qanun Tambang

Kamis, 06 Mar 2014 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengkaji qanun Pertambangan Mineral dan Batubara yang diterbitkan Pemerintah Aceh. "Sudah masuk...

DPR Aceh Gagal Selesaikan Qanun Syariat Islam

Sabtu, 28 Des 2013 12:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh telah menyelesaikan dan mengesahkan 18 qanun dari 21 rancangan qanun yang masuk program legislasi (prolega) 2013. "Untuk tahun ini, DPR Aceh sudah...

DPR Aceh Mensahkan Sembilan Qanun

Jumat, 27 Des 2013 22:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima pengesahan sembilan rancangan qanun untuk ditetapkan menjadi qanun. Pernyataan pengesahan menerima pengesahan qanun tersebut disampaikan dalam pendapat akhir...

Qanun Jinayah Perlu Segera Diterbitkan di Aceh

Selasa, 26 Nov 2013 06:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, Rusjdi Ali Muhammad menyatakan untuk memaksimalkan pelaksanaan syariat Islam di provinsi itu perlu secepatnya melengkapi...

In Picture: Ketika Polisi Syariat Wanita Bertugas Menjaga Pelaksanaan Shalat Jumat

Jumat, 25 Okt 2013 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BLANGPIDIE -- Polisi Syariat (Wilayathul Hisbah) wanita menjaga persimpangan dan mengalihkan jalur lalu lintas di kawasan yang berdekatan dengan masjid saat pelaksanaan ibadah shalat Jumat di Desa Meudang...

Audiensi Qanun Menemui Jalan Buntu

Minggu, 14 Apr 2013 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan lanjutan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh terkait evaluasi 13 poin Qanun 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh menemui jalan buntu....

Aceh Tidak Puas Evaluasi Qanun

Kamis, 11 Apr 2013 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duabelas poin evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Qanun 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sepertinya tidak membuat puas Pemerintah Aceh. Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Abdullah...

Presiden SBY Bisa Batalkan Qanun Aceh

Selasa, 09 Apr 2013 15:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika Pemerintah Daerah (Pemda) dan legislatif Aceh menolak evaluasi yang diberikan Kemendagri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa membatalkan Qanun (Perda) Aceh No. 3 Tahun 2013...

SBY: Fokus pada Pembangunan Aceh

Jumat, 05 Apr 2013 14:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai seharusnya Aceh tidak perlu diributkan dengan adanya qanun tentang lambang dan bendera Aceh. Menurut dia, bukan itu yang menjadi prioritas agenda....

SBY Minta Pemerintah Aceh Hormati Proses Perdamaian

Jumat, 05 Apr 2013 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pernyataan terkait qanun atau Perda tentang bendera dan lambang Aceh. Ia pun meminta agar pemerintah Aceh menghormati proses perdamaian yang...

PPP: Qanun Aceh Langgar Perjanjian Helsinki

Rabu, 03 Apr 2013 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menilai persoalan pengibaran bendera Aceh seperti mengungkit masa lalu. Karena lambang bendera Aceh yang disebut mirip dengan lambang gerakan...

Mendagri: Hanya SBY yang Bisa Batalkan Qanun

Rabu, 03 Apr 2013 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Selain memberikan hasil evaluasi Qanun 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, mediasi dilakukan untuk...

Puan Maharani: Tak Ada Bendera Lain, yang Berkibar Hanya Merah Putih

Rabu, 03 Apr 2013 00:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani berharap agar pemerintah bersikap tegas terhadap hal-hal yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti kembali munculnya bendera dengan...

SBY: Bendera Aceh Jangan Dibawa ke Sana ke Mari

Senin, 01 Apr 2013 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan perhatian pada peraturan daerah (perda) alias qanun di Nangroe Aceh Darussalam. Terutama yang berkaitan dengan bendera Aceh. Ia meminta persoalan tersebut tidak...