Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

INDEX BERITA

Iuran BPJS yang Dibayarkan Sejak Januari tak Dikembalikan

Thursday, 12 Mar 2020 15:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  - Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran peserta BPJS yang sudah mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020 tidak berlaku surut. Pembatalan kenaikan iuran mulai berlaku...

DPR Kawal Eksekusi Putusan MA Soal Pembatalan Kenaikan BPJS

Tuesday, 10 Mar 2020 14:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX DPR RI menyambut positif putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan BPJS Kesehatan. DPR meminta pemerintah segera mengeksekusi putusan tersebut. Komisi IX akan melakukan pengawalan...

Mahfud: Putusan MA Soal BPJS Sudah Final dan Mengikat

Tuesday, 10 Mar 2020 00:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan putusan Mahkamah Agung terhadap judicial review yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah bersifat final. Mahfud...

BPJS Kesehatan Belum Terima Salinan Putusan MA

Monday, 09 Mar 2020 18:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun...

Anies Sebut Putusan MA soal PKL Sudah Kedaluwarsa

Saturday, 07 Sep 2019 01:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pihak-pihak yang menuding dirinya tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) harus mengetahui permasalahannya. Keputusan MA itu terkait pembatalan Peraturan Daerah...

Jokowi Segera Tindak Lanjuti Amnesti Baiq Nuril

Monday, 29 Jul 2019 15:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan segera menindaklanjuti persetujuan pemberian pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril dari DPR RI."Insya Allah hari ini sudah ditandatangani beliau. Kita tunggu saja," kata...

Kasasi Kasus Karhutla Ditolak MA, Menteri LHK akan Ajukan PK

Tuesday, 23 Jul 2019 13:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan akan mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait penolakan kasasi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah oleh...

Komisi III DPR Bahas Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril

Monday, 22 Jul 2019 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi III DPR RI akan membahas permintaan pertimbangan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril yang telah diajukan Presiden Joko Widodo pada Selasa (23/7)."Besok (Selasa, 23/7), rapat Komisi...

KY Persilakan Publik Laporkan Hakim Langgar Kode Etik

Wednesday, 10 Jul 2019 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi siapapun untuk mengajukan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Hal itu diungkapkan merespons keluarnya putusan-putusan yang menarik perhatian publik...

Baiq Nuril Korban Berlapis Kekerasan Seksual

Monday, 08 Jul 2019 21:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Budi Wahyuni menilai Baiq Nuril adalah korban berlapis dari kekerasan seksual yang dilakukan atasannya dan korban...

Yasonna Kaji Amnesti untuk Baiq Nuril

Monday, 08 Jul 2019 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan bertemu dengan Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang terjerat UU ITE, Senin (8/7) sore ini. Menurut Yasonna, dalam pertemuan...

PK Ditolak, Baiq Nuril Tetap Dipenjara Enam Bulan

Friday, 05 Jul 2019 15:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana kasus penyebaran rekaman asusila di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan ditolaknya permohonan PK tersebut...

Buni Yani Ajukan Penanguhan Eksekusi

Wednesday, 30 Jan 2019 22:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  - Terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani, telah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Namun, salinan putusan tersebut dinilainya kabur sehingga...

OSO Minta Bawaslu Awasi Pelaksanaan Putusan PTUN

Tuesday, 11 Dec 2018 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO) soal putusan PTUN. Surat tersebut diterima pada...

Soal OSO, Mahfud Minta KPU Patuhi Putusan MK

Monday, 03 Dec 2018 20:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merujuk kepada putusan konstitusi untuk menyikapi polemik soal syarat pencalonan anggota DPD. Secara spesifik,...

KPU Tindaklanjuti Tiga Putusan Soal OSO Dalam Satu Peraturan

Monday, 26 Nov 2018 20:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU), berencana menindaklanjuti tiga putusan soal syarat pencalonan anggota DPD dalam satu naskah peraturan. Nantinya, peraturan itu dituangkan dalam bentuk surat keputusan (SK). Menurut...

Audiensi dengan MK, KPU akan Bahas Putusan MA dan PTUN

Tuesday, 20 Nov 2018 11:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan audensi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) akan membahas tiga putusan hukum. Selain putusan MK, audiensi juga akan membahas...

KPU dan MK Segera Bertemu untuk Bahas Putusan MA

Saturday, 17 Nov 2018 20:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pihaknya akan segera bertemu dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berkonsultasi tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Pertemuan...

Anggota DPD: Baiq Nuril Menjadi Korban

Wednesday, 14 Nov 2018 15:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Anggota DPD RI Dapil NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi mengaku kaget dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan...

KPU Susun Kajian Soal Putusan MA yang Menangkan Gugatan OSO

Monday, 12 Nov 2018 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang syarat calon anggota DPD. Saat ini KPU sedang membuat kajian...

MA Minta KPU Tindak Lanjuti Putusan Soal DPD

Monday, 12 Nov 2018 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya segera menindaklanjuti putusan tentang uji materi calon anggota DPD. Menurut MA,...

Hingga Senin, KPU Belum Terima Salinan Putusan MA Soal OSO

Monday, 05 Nov 2018 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi syarat pencalonan anggota DPD. Perkara ini materi yang diajukan oleh Oesman Sapta...

MA: Salinan Putusan Soal OSO Disampaikan Pekan Depan

Friday, 02 Nov 2018 16:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi, mengatakan salinan putusan soal uji materi syarat pencalonan anggota DPD akan disampaikan pekan depan. Proses minutasi putusan perkara uji materi...

KPU Surati MA Minta Salinan Putusan Soal OSO

Thursday, 01 Nov 2018 15:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pihaknya mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung (MA) untuk meminta salinan putusan uji materi soal syarat pencalonan anggota DPD....

OSO dan Ketua MA Pernah Satu Pesawat ke Palu

Thursday, 01 Nov 2018 08:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono membenarkan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali pernah satu pesawat ketika...

KPU Masih Tunggu Salinan Putusan MA Soal OSO

Wednesday, 31 Oct 2018 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan tetap menanti salinan putusan Mahkamah Agung (MA) soal syarat pencalonan anggota DPD. Hingga Rabu (31/10), MA belum menyelesaikan proses...

Dilema KPU dan Caleg Koruptor

Friday, 21 Sep 2018 09:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh M Nasir Djamil, anggota Fraksi PKS DPR RIAkhirnya Mahkamah Agung memberikan jawaban untuk melandaikan gelombang ketidakpastian soal keberadaan  calon legislatif mantan narapidana tindak pidana korupsi atau disingkat...

Koruptor Seperti Apa yang Bisa Dihukum Mati?

Tuesday, 18 Sep 2018 08:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Wahyu Suryana, Andrian Saputra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan ada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengancam mantan narapidana korupsi dengan hukuman mati jika tidak kapok. Wakil Ketua...

Mempersoalkan Putusan MA yang 'Wow'

Monday, 17 Sep 2018 08:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Fauziah Mursid, MabrurohPutusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dipersoalkan. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri...

Koalisi Masyarakat Sipil Susun Eksaminasi Terkait Putusan MA

Sunday, 16 Sep 2018 18:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil berencana menyusun eksaminasi atau memberi catatan terhadap putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan uji materi PKPU larangan mantan narapidana eks korupsi maju sebagai...

MA Abaikan Kehendak Publik Menyeleksi Caleg Koruptor

Sunday, 16 Sep 2018 00:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dahnil Anzar Simanjuntak*Keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pelarang caleg mantan koruptor, menurut saya MA abai mempertimbangkan etika publik yang menghendaki input demokrasi...

Putusan MA Soal Mantan Koruptor Nyaleg Abaikan Moralitas

Saturday, 15 Sep 2018 14:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai Mahkamah Agung (MA), sebagai garda terakhir menyelesaikan persoalan mantan koruptor menjadi caleg, telah mengabaikan moralitas sekaligus rasionalitas...

Perludem dan ICW Dorong KPU Publikasikan Riwayat Bacaleg

Saturday, 15 Sep 2018 14:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Coruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasi riwayat dan rekam jejak calon legislatif (caleg) pada pemilih. Kedua...

KPU Belum Bisa Tanggapi Putusan MA Soal Caleg Eks Koruptor

Saturday, 15 Sep 2018 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa merespons putusan Mahkamah Agung terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif...

KPU Harus Laksanakan Putusan MA Mengenai Caleg Napi Koruptor

Saturday, 15 Sep 2018 08:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus uji materi terhadap Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota...

Mengapa MA Izinkan Eks Koruptor Boleh Nyaleg?

Saturday, 15 Sep 2018 06:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Dian Erika Nugraheny, Febrianto Adi SaputroMahkamah Agung (MA) telah memutuskan mantan narapidana kasus korupsi diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal itu setelah MA mengabulkan permohonan atas...

Partai Jadi Kunci Ciptakan Parlemen Bersih

Saturday, 15 Sep 2018 02:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai...

Organda NTB Diskusikan Keputusan Pencabutan Permenhub

Friday, 25 Aug 2017 05:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Organda NTB Antonius Zaremba Mustafa Kamal mengaku sedang mendiskusikan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengabulkan uji materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26...

Perusahaan Taksi di Malang Harap Pemerintah Batasi Tarif

Friday, 25 Aug 2017 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Perusahaan Taksi Citra di Malang Raya menilai, teknologi dalam jaringan (daring) pada transportasi sebenarnya sudah tidak bisa dihindari. Hanya saja, Direktur Taksi Citra Rudy Haryanto berharap pemerintah...

Pengusaha Taksi Daerah Tetap Minta Ada Pengaturan

Friday, 25 Aug 2017 03:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sejumlah pengusaha taksi di Kota Semarang mengaku tak mempersoalkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pencabutan sejumlah pasal Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26 Tahun 2017 tentang...