Senin, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 Januari 2020

Senin, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 Januari 2020

INDEX BERITA

Soal Dewas KPK, Pukat: Orang Berintegritas di Tempat Salah

Minggu, 22 Des 2019 01:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peniliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Agung Nugroho, menilai anggota Dewan Pengawas KPK adalah orang-orang yang berintegritas. Namun, tetap saja mereka menempati posisi yang seharusnya...

Hak Diskresi Terkait Dewas KPK? Ini Kata Pukat UGM

Sabtu, 09 Nov 2019 06:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Agung Nugroho, mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa membuat diskresi demi menunjuk Antasari Azhar, yang pernah menjadi narapidana,...

Penunjukan Dewan Pengawas KPK Jangan Sampai Langgar UU

Sabtu, 09 Nov 2019 05:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Agung Nugroho, mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melanggar undang-undang dalam memilih anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sebab,...

Pukat UGM Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu KPK

Jumat, 27 Sep 2019 19:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Oce Madril menilai, Presiden Jokowi masih memberikan janji kosong. Ia merasa, Presiden Jokowi belum jelas dan belum tegas sikapi...

Akademisi UGM Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU KPK

Minggu, 15 Sep 2019 19:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Akademisi UGM yang terdiri para guru besar, dosen, dan mahasiswa mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU KPK karena prosedur dan substansinya yang dipaksankan berpotensi...

Civitas Akademika UGM Lawan Upaya Pelemahan KPK

Minggu, 15 Sep 2019 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Persoalan Revisi Undang-Undang KPK telah melahirkan berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan pada beberapa kawasan wilayah Indonesia. Di Yogyakarta, perlawanan tersebut tergambar dalam 'Pernyataan Sikap Civitas Akademika...

Ahli Hukum: KPK Seperti Lawan Politik yang Harus Dibungkam

Jumat, 13 Sep 2019 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Oce Madril, mengungkapkan, jika revisi terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap diloloskan, lembaga tersebut akan sangat dilemahkan. Lembaga-lembaga lain pun...

Pukat UGM: Dewan Pengawas KPK Bertujuan Hilangkan OTT

Jumat, 13 Sep 2019 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, mengatakan adanya dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru akan membatasi adanya operasi tangkap...

Suap Jaksa di Yogyakarta, Catatan Penting untuk Jaksa Agung

Rabu, 21 Agu 2019 03:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rahman memandang, penetapan dua jaksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam  kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada...

Pukat UGM Nilai Perlunya Audit Terhadap Beras Bulog

Jumat, 10 Mei 2019 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pukat UGM Oce Madril menilai BPK perlu mengaudit Bulog. Ini untuk melihat apakah penumpukan beras yang selama ini terjadi itu akibat ada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi...

Oce Madril: Rezim di Bawah Soeharto Terkenal Korupsinya

Senin, 03 Des 2018 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengatakan rezim orde baru di bawah Presiden ke-2 RI Soeharto terkenal dengan...

Pukat UGM Dorong Penyelesaian Polemik Data Beras

Minggu, 28 Okt 2018 02:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Kajian Anti Korupsi  (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mendorong pencarian penyelesaian terhadap polemik data beras. Direktur Pukat UGM Zaenal Arifin Mochtar, meminta...

Pukat UGM Ingatkan KPK Transparan Terkait Rotasi Pegawai

Selasa, 21 Agu 2018 22:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada mendorong mekanisme rotasi pegawai di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan secara transparan. Belakangan terjadi gejolak di internal KPK...

Pukat: KPK Jangan Terkesan Tebang Pilih Usut Nyanyian Setnov

Senin, 26 Mar 2018 02:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sampai terkesan tebang pilih menyusul pernyataan terdakwa kasus dugaan korupsi KTP-elektronik, Serta Novanto, dalam persidangan Kamis (22/3) lalu. KPK harus menindaklanjuti temuan...

Pukat: Kasus Hukum Cakada Seharusnya Tingkatkan Partisipasi

Minggu, 18 Mar 2018 20:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka partisipasi masyarakat untuk memilih di Pilkada Serentak 2018 tidak akan turun meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan beberapa calon kepala daerah (cakada) sebagai tersangka. Sebaliknya, angka...

Pukat UGM: KPK Harus Jalan Terus, Enggak Perlu Mundur

Kamis, 15 Mar 2018 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengumumkan calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka. Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim, KPK tidak...

KPK Diminta Sentuh Para Penegak Hukum

Selasa, 13 Mar 2018 21:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dirasa memang harus menyentuh para penegak hukum. Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) juga harus ditagih...

Pukat UGM: KPK Harus Tetap Umumkan Kepala Daerah Korupsi

Jumat, 09 Mar 2018 20:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim menyatakan penetapan tersangka kasus korupsi tetap harus diumumkan pada proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Jika...

Pernyataan Ketua KPK Jadi Peringatan Peserta Pilkada 2018

Jumat, 09 Mar 2018 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifdzil Alim mengatakan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo tidak etis. Namun, menurut Hifdzil, sisi positif pernyataan tersebut...

Pukat UGM: Seharusnya KPK Bekerja dalam Senyap

Jumat, 09 Mar 2018 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifdzil Alim mengkritik pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo soal adanya peserta Pilkada 2018 yang...

Pukat UGM: Meski Uang Dikembalikan, Kasus tak Bisa Disetop

Kamis, 01 Mar 2018 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak kepolisian beserta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Koordinasi pada Rabu (28/2) kemarin. Dalam nota kesepahaman tersebut...

Pukat Minta DPR tak Lagi Ganggu KPK di Tahun Politik

Selasa, 26 Des 2017 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk tidak lagi mengganggu kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melontarkan isu-isu yang sebetulnya keliru. Salah satunya, isu soal KPK yang...

Pukat UGM: KPK-Polri-Kejaksaan Harus Lebih Kompak pada 2018

Selasa, 26 Des 2017 11:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim menuturkan tiga lembaga penegak hukum, yakni Polri, Kejaksaan, dan KPK harus makin kompak dalam rangka...

Pukat UGM: WTP Hanyalah Bonus

Selasa, 05 Des 2017 18:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait laporan keuangan yang mendapat opini Wajar...

Saran Pukat UGM untuk KPK dalam Kasus Setnov

Selasa, 07 Nov 2017 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim menilai, KPK tak perlu takut mendapat serangan atas penetapan status tersangka Ketua DPR RI...

Pukat: KPK Bisa Tetapkan Setnov Kembali Jadi Tersangka

Jumat, 20 Okt 2017 05:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi...

Pukat Minta Densus Tipikor Polri tidak Tebang Pilih

Kamis, 12 Okt 2017 18:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim menilai, Densus Tindak Pidana Korupsi Polri jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi. Densus jangan sampai...

Pukat UGM: Perpanjangan Masa Kerja Pansus KPK tak Produktif

Kamis, 28 Sep 2017 18:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menilai perpanjangan masa kerja Panitia khusus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi tidak produktif dan hanya mengganggu upaya...

Pukat UGM Yakin KPK Sanggup Tuntaskan Semua Perkara OTT

Selasa, 19 Sep 2017 17:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Hifdzil Alim meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu sanggup menyelesaikan banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang...

KPK Harus Segera Turunkan Dokter Periksa Kondisi Setnov

Selasa, 19 Sep 2017 16:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Hifdzil Alim menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mendatangkan dokternya sendiri untuk memeriksa kondisi kesehatan...

Banyak OTT, Pukat UGM: Harusnya DPR Tambah Anggaran KPK

Selasa, 19 Sep 2017 10:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Seharusnya banyaknya OTT ini menjadi tanda bagi DPR untuk menambah anggaran KPK. "Ini seharusnya menjadi...

Pukat UGM: KPK Bisa Tolak Hadiri Panggilan Pansus

Selasa, 11 Jul 2017 09:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar memandang tidak ada yang keliru jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadiri panggilan Pansus Angket...

Dosen-Dosen UGM Nilai Pansus KPK Sudah tak Fokus

Senin, 10 Jul 2017 13:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sudah ada lebih dari 400 tanda tangan telah dikumpulkan dosen-dosen Universitas Gajah Mada (UGM) menolak Pansus Angket KPK yang digulirkan DPR. Targetnya, seribu tanda tangan akan...

Dosen UGM Kumpulkan Seribu Tanda Tangan Tolak Pelemahan KPK

Senin, 10 Jul 2017 13:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Civitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM) telah mengeluarkan pernyataan sikapnya menolak Pansus Angket KPK yang digulirkan DPR. Selain itu, dukungan pemberantasan korupsi tengah digalang lewat seribu...

Rangkap Jabatan, Pukat: Presiden Mestinya Kecolongan

Selasa, 06 Jun 2017 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril menyoroti data Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menunjukkan rangkap jabatan memasuki fase darurat. Menurutnya, pemerintah...

Menkeu: Kasus BLBI Harus Dikejar

Rabu, 26 Apr 2017 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut angkat bicara mengenai kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kembali dibuka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, kasus ini sudah lama disampaikan...

Terkait Kasus BLBI, KPK Perlu Periksa Pejabat BI

Rabu, 26 Apr 2017 17:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Oce Madril menyebut sangat dimungkinkan ada tersangka lain yang terjerat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia...

PUKAT UGM: Penyerangan Novel Baswedan Harus Diusut Tuntas

Selasa, 11 Apr 2017 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM mengutuk keras segala bentuk teror terhadap KPK. Termasuk penganiayaan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Maka itu, PUKAT UGM mendesak Presiden Joko...

Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK

Selasa, 21 Mar 2017 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Upaya pelemahan KPK melalui revisi UU kembali menyeruak saat kasus korupsi KTP-El tengah dibahas. Maka itu Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM mendesak Presiden Joko Widodo...

KPK Jangan Ragu Tindak Korupsi Korporasi

Selasa, 17 Jan 2017 08:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ragu menindak kasus pidana korupsi yang melibatkan korporasi menyusul diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung...