Friday, 16 Zulqaidah 1440 / 19 July 2019

Friday, 16 Zulqaidah 1440 / 19 July 2019

INDEX BERITA

Kementan Raih Penghargaan Pengelola Informasi Publik Terbuka

Monday, 05 Nov 2018 22:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, <!-- [if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> Normal 0 false ...

Kepercayaan Publik pada KPK Bisa Hilang

Friday, 18 Dec 2015 20:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) berharap lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dipilih oleh Komisi III DPR RI menolak revisi Undang-Undang...

Hukum Belum Hadir untuk Publik

Monday, 19 Oct 2015 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menginjak satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pembenahan soal reformasi sektor hukum dianggap masih belum memuaskan. Menurut Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, saat...

Publik Butuh Lebih Banyak Buku yang Mengupas Diskriminasi

Friday, 16 Oct 2015 22:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, FRANKFURT – Publik memerlukan lebih banyak buku tentang diskriminasi. Berdasarkan studi dari Pew Research Center 2015 di 198 negara, level diskriminasi di dunia terutama soal agama justru meningkat.Pendiri...

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-JK Anjlok

Thursday, 08 Oct 2015 16:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setahun masa pemerintahan Jokowi-JK dirasa belum memuaskan keinginan masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Indobarometer mencatat, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sejak enam bulan terakhir menurun dibanding awal masa...

Publik Patut Kecewa dengan Pansel

Tuesday, 01 Sep 2015 14:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Erwin Natosmal Oemar mengatakan publik patut kecewa dengan kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Alasannya, delapan calon...

Jokowi Harus Segera Cari Tokoh Pengganti BG

Tuesday, 03 Feb 2015 20:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Hingga saat ini Jokowi belum memutuskan apakah jadi melantik Budi Gunawan  (BG) menjadi Kapolri atau tidak. Menurut para akademisi, solusi yang terbaik bagi Jokowi adalah mencari tokoh alternatif...

Soal BW, Pernyataan Jokowi Dinilai tak Memenuhi Harapan Publik

Sunday, 25 Jan 2015 00:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mengatakan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait penangkapan Bambang Widjojanto tak memenuhi harapan publik. Ia mengatakan, saat...

Pemerintahan Jokowi Diharapkan Perkuat Partisipasi Publik

Saturday, 27 Sep 2014 11:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Transparency International Indonesia (TII) meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperkuat partisipasi dan dialog dengan publik seperti dengan elemen organisasi masyarakat sipil dalam menentukan kebijakan yang...

Dewan Pers Minta Media Liput Pendapat Publik

Tuesday, 24 Jun 2014 15:00 WIB

SURABAYA -- Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta media cetak, media elektronik, dan media siber untuk mengarahkan peliputan soal pilpres ke publik. Media diminta menyuarakan pendapat umum tentang kandidat...

Pramugari Garuda Indonesia Ibadah di Pesawat Diapresiasi Publik

Saturday, 17 May 2014 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Seorang pramugari Garuda Indonesia Arlines mendapat pujian dan simpati setelah menunaikan ibadah shalat di atas pesawat. Pujian dan simpati ini berasal dari banyak...

Untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun, Jepang Naikkan Pajak Publik

Tuesday, 01 Apr 2014 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Warga Jepang harus menghadapi kenaikan harga segala jenis barang, mulai dari bir sampai mesin cuci, karena kenaikan pajak penjualan yang kontroversial mulai berlaku, dan hal itu...

Tengku Zulkarnaen: Penegakan Hukum Perpajakan Dimulai dari Sistem Online

Thursday, 21 Nov 2013 15:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment. Dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai lembaga pengumpul pajaknya. Sistem ini menuntut setiap Wajib Pajak bertindak aktif. Karena setiap Wajib Pajak...

Jalan Panjang Pemegang Saham Publik Mencari Keadilan

Thursday, 07 Nov 2013 08:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Jika tak ada aral melintang, sengketa antara pemilik saham publik (minoritas) dengan pemegang saham mayoritas PT Sumalindo Lestari Jaya (Suli) bakal diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/11).  Gugatan...

Kemenkeu Cabut Izin 12 KAP dan 25 Akuntan Publik

Wednesday, 23 Oct 2013 11:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan tidak berlakunya lagi izin 25 akuntan publik dan 12 kantor akuntan publik (KAP) karena mereka melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2011...

71 Persen Publik tak Puas Kinerja SBY-Boediono di Bidang Ekonomi

Sunday, 20 Oct 2013 17:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pol-Tracking Institute melakukan survei terhadap kinerja empat tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Survei dilakukan terhadap 2.010 responden di 33 provinsi...

Publik Masih Percaya MK

Friday, 18 Oct 2013 15:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Penyelamatan Mahkamah Konstitusi dinilai tidak memiliki dasar kuat. Terlebih, salah satu alasan yang dikemukakan berkaitan dengan perlunya menjaga...

Publik Diminta Jangan Salahkan DPR Soal Kasus Akil Mochtar

Sunday, 06 Oct 2013 11:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah mengatakan publik seharusnya tidak menyalahkan DPR atas penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebab dua mantan Ketua MK sebelumnya...

42,9 Persen Publik Tak Puas Kinerja DPR Membuat UU

Sunday, 29 Sep 2013 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institut Riset Indonesia (Insis) Mochtar W Oetomo mengatakan,  berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya sebanyak 42,9 persen publik tidak puas dengan kinerja DPR dalam membuat undang-undang. Survei...

Biaya Transportasi Dinilai Terlalu Murah, Pemkot Beijing Akan Naikkan Tarif

Tuesday, 16 Jul 2013 12:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Kota Beijing berencana menaikkan tarif kereta bawah tanah (subway) dan bus, mulai tahun depan. Komisi Transportasi Pemkot Beijing dalam pernyataan tertulisnya di Beijing, Selasa (16/7)...

Jubir Wapres: Kasihan Publik Diberi Informasi Tak Baru

Thursday, 11 Apr 2013 21:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara (Jubir) wakil presiden (Wapres), Yopie Hidayat mengaku kasihan kepada publik. Sebab, mereka diberikan informasi mengenai surat Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (FPJP) yang sama sekali...

Mabes Polri Minta Publik Dukung Densus 88

Monday, 04 Mar 2013 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri meminta publik Indonesia memandang lebih dalam terkait maraknya permintaan pembubaran Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri. Polri menilai, bubarnya densus yang sudah digalang sejak tahun...

Demokrat: Publik Tak Perlu Khawatirkan SBY

Monday, 18 Feb 2013 11:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat meminta masyarakat agar tidak terlalu khawatir dengan proses politik internal partai penguasa itu yang melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kecemasan dan kekhawatiran itu tidak perlu,"...

LSI: Publik Khawatir SBY Terjebak Urusan Partai

Sunday, 17 Feb 2013 13:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prahara Partai Demokrat akibat adanya matahari kembar nyatanya memunculkan friksi dan membuat partai menjadi tidak solid.   Pengambilalihan wewenang Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum oleh Ketua Majelis Tinggi...

PKS Minta KPK Buka Tersangka Le Meridien

Wednesday, 30 Jan 2013 16:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkapkan upaya penangkapan aksi penyuapan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (29/1) malam, kepada publik.   "Hal itu...

Pers Berpengaruh Besar pada Pembentukan Opini Publik pada Pilgub

Sunday, 30 Dec 2012 13:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi masyarakat dengan kesuksesan pilgub Jawa Barat Tahun 2013. Hasil penelitian memperlihatkan media massa memiliki...

Minim, Keterbukaan Informasi Publik di Sukabumi

Friday, 28 Dec 2012 06:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -— Ruang bagi warga untuk memperleh informasi publik dari Pemkab Sukabumi masih minim.  Padahal, informasi publik seharusnya terbuka berdasarkan ketentuan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.‘’Untuk...

Pemuda Muhammadiyah: Publik Tunggu Partai Perhatian Rakyat

Tuesday, 25 Dec 2012 11:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan publik menunggu partai yang memperhatikan rakyat pada 2013 untuk menentukan yang akan dipilih pada Pemilu 2014. "Rakyat sedang menanti...

Marzuki: Media di Indonesia Rentan Kepentingan

Tuesday, 18 Dec 2012 11:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, mengatakan keberadaan media di Indonesia rentan dengan berbagai kepentingan, baik  politik maupun pribadi.  Oleh karena itu, media harus kembali ke fungsinya untuk memberikan...

Mau Tahu Info Kepolisian? Ini Aksesnya

Wednesday, 15 Aug 2012 07:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian adalah salah satu instansi yang  sering berhubungan dengan publik. Namun, terkadang masyarakat sulit untuk mengakses informasi dari kepolisian. Padahal, hak atas informasi ini menjadi bagian...

Anggie Harap Publik tak Libatkan Anak-anaknya

Thursday, 01 Mar 2012 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh (Anggie) mengaku berusaha bersabar dan menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana dalam menghadapi dugaan kasus suap wisma atlet SEA Games, Jakabaring,...

Kata Kebohongan Publik dinilai Kurang Layak, kenapa?

Thursday, 27 Jan 2011 18:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kebebasan menyatakan pendapat secara tegas diatur dan dilindung UUD 1945. Beberapa waktu lalu, tokoh-tokoh lintas agama  mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik yang melukai hati nurani...

Peran Muslimah di ranah publik masih rendah, Benarkah?

Wednesday, 19 Jan 2011 05:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Keterlibatan Perempuan Muslimah di ranah publik di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, dan hukum masih renda. Hal itu disebabkan pengakuan terhadap hak-hak perempuan masih...

Lepas Saham ke Publik, Garuda Menanti RUPSLB

Tuesday, 16 Nov 2010 03:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Keinginan PT Garuda Indonesia (Persero) untuk melantai di bursa semakin mendekati kenyataan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerbangan ini berencana melepaskan 20 persen saham ke publik. Dalam pelaksanaan...

Kesadaran Publik Jadi Problem Penggunaan Antibiotik

Sunday, 25 Jul 2010 05:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO--Penggunaan antibiotik sebagai pencegah infeksi pada luka ternyata belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Padahal, penggunaan antibiotik sembarangan dapat mengakibatkan resistensi kuman yang berisiko kematian.Lantaran penggunaan antibiotik sembarangan tersebut juga...

KPI Dimbau Minta Maaf kepada Publik

Friday, 23 Jul 2010 08:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengajar senior Lembaga Pers dr Soetomo (LPDS), Atmakusumah Sariaatmadja, mengatakan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seharusnya meminta maaf kepada publik dan Metro TV. Atma mengemukakan hal itu dalam diskusi...

Ingin Langsing? Mulai Saja Naik Kendaraan Umum

Friday, 02 Jul 2010 00:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PHILADELPHIA--Meninggalkan sejenak mobil atau motor dan beralih menggunakan transportasi umum bisa membuat tubuh senantiasa langsing dan bugar. Pasalnya, ketika seseorang menggunakan kendaraan umum saat menuju kantor atau sekolah,...

Muhammadiyah Ditantang Lebih Responsif Terhadap Kebijakan Publik

Sunday, 27 Jun 2010 04:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Perjalanan Muhammdiyah sebagai organisasi Islam di Indonesia sudah melampui satu abad. Memasuki abad kedua ini, angkatan muda sebagai generasi penerus menginginkan Muhammadiyah tidak sekadar reaktif terhadap kebijakan publik...

Media Harus Pertimbangkan Dampak Pemberitaan Video Porno

Friday, 25 Jun 2010 23:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Media massa diminta untuk benar-benar memperhatikan kemungkinaan dampak terhadap para pemirsanya dari peliputan tayangan video porno yang diduga dilakukan sejumlah artis."Media massa, terutama televisi, harus sangat memperhatikan kondisi...

Dosa-dosa Membuka Aurat

Sunday, 13 Jun 2010 21:09 WIB

Oleh M Sahrul Murajjab LcSesuai dengan fitrahnya, manusia merasa lebih nyaman untuk menyimpan rahasia atau privasinya dari jangkauan orang lain. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dan teknologi, banyak orang...