Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

INDEX BERITA

Simpatisan HTI Tertib Baca Alquran di PTUN

Monday, 07 May 2018 10:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan simpatisan eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tampak hadir di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dengan tertib, dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan pantauan,...

PTUN Siapkan Layar Besar Jelang Sidang Putusan HTI

Monday, 07 May 2018 09:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menyiapkan sebuah layar besar di luar area gedung PTUN menjelang  sidang pembacaan putusan gugatan eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)....

Ribuan Personel Gabungan Jaga Pembacaan Putusan Gugatan HTI

Monday, 07 May 2018 09:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan personel gabungan berjaga di sekitar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Cakung, Jakarta. Senin (7/5) hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI...

Juru Bicara Eks HTI Imbau Pendukung Tertib

Monday, 07 May 2018 09:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto meminta para pendukung HTI tertib selama mengikuti pembacaan putusan gugatan organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah tersebut pada...

DPR: Selama Belum Penuhi UU, Reklamasi Jangan Dilanjutkan

Friday, 07 Apr 2017 12:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kajian reklamasi untuk menentukan apakah berbagai hal sudah memenuhi dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah poin penting untuk menentukan apa langkah...

Mahasiswa akan Tolak Reklamasi Sampai Kapan Pun

Thursday, 16 Mar 2017 12:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nelayan yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Kamis (16/3) siang ini. Tidak hanya nelayan, mahasiswa juga...

Nelayan Optimistis Menangi Gugatan Reklamasi Tiga Pulau

Thursday, 16 Mar 2017 12:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 50 nelayan yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta Timur, Kamis (16/3) siang ini. Mereka optimistis...

Penggugat Yakin PTUN Bakal Cabut Izin Reklamasi Tiga Pulau

Wednesday, 15 Mar 2017 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komunitas nelayan dan sejumlah aktivis pemerhati Teluk Jakarta merasa optimistis gugatan mereka terkait izin reklamasi Pulau F, I, dan K bakal dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha...

PTUN Gelar Sidang Gugatan Pembebasan Bersyarat untuk Pollycarpus

Wednesday, 29 Jul 2015 13:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memvonis perkara gugatan pembebasan bersyarat terhadap terpidana pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Pollycarpus Buhari Priyanto, Rabu (29/7). Sidang dipimpin Hakim...

Menang di PTUN, PSSI Siap Gelar ISL

Wednesday, 15 Jul 2015 07:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) siap menjalankan kembali Kompetisi ISL dan beberapa turnamen lain setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan...

PTUN: SK Menpora tentang Pembekuan PSSI tak Sah!

Tuesday, 14 Jul 2015 14:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan bahwa Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 tahun 2015 tentang Pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak sah, sehingga...

PTUN Tolak Gugatan PT Cladtek

Wednesday, 04 Mar 2015 06:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang dilayangkan PT Cladtek BI-Metal Manufacturing terhadap general manager PT Wijaya Karya (Wika) Tbk dalam perkara nomor 196/G/2014/PTUN,...

Kemenkumham Banding terhadap Putusan PTUN Terkait PPP

Thursday, 26 Feb 2015 19:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur mengabulkan gugatan Suryadharma Ali (SDA) terhadap Surat Keputusan (SK) Menkumham Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan PPP versi muktamar kubu...

Gugatan Dikabulkan PTUN, SDA Minta Kader PPP Hentikan Konflik

Wednesday, 25 Feb 2015 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengabulkan gugatan mantan ketua umum PPP Suryadarma Ali (SDA) atas tergugat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu...

PTUN Kabulkan Gugatan Kubu Djan Faridz

Wednesday, 25 Feb 2015 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz dan Suryadharma Ali (SDA) terhadap pengesahan...

Gugatan di PTUN ini Masuki Fase Putusan

Wednesday, 18 Feb 2015 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang gugatan yang dilayangkan PT Cladtek BI-Metal Manufacturing melawan PT Wijaya Karya (Wika) Tbk di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, memasuki fase putusan majelis hakim...

Pakar: Komposisi MK Harus Utuh Jelang Pemilu

Thursday, 26 Dec 2013 20:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyatakan menjelang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 9 April 2014, komposisi hakim Mahkamah...

PTUN: Audit BPKP Atas Kerjasama Indosat-IM2 Tidak Sah

Wednesday, 01 May 2013 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menyebutkan adanya kerugian Rp 1,3 triliun dari dugaan korupsi kerjasama Indosat-IM2, tidak sah.Kuasa hukum mantan Dirut...

Putusan PTUN Soal Indosat Luruhkan Alat Bukti Korupsi

Friday, 08 Feb 2013 14:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dugaan korupsi yang dijeratkan kepada mantan direktur IM2, Indar Atmanto, dan Indosat masih menggantung. Situasi muncul setelah lahirnya putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta....

Kemendagri Upayakan Pelantikan Gubernur Bengkulu

Wednesday, 21 Nov 2012 18:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Prof Djohermansyah Johan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan pelantikan gubernur definitif Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat."Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri berjanji akan mengupayakan pelantikan...

Granat akan Lawan Grasi Corby‬

Thursday, 05 Jul 2012 12:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Tim Kuasa Hukum Granat, Yusril Ihza Mahendra akan melakukan perlawanan atas penetapan pengadilan tata usaha negara (PTUN) Jakarta yang tidak menerima gugatan atas grasi Corby. Ketua...

KY Telaah Kasus Agusrin

Monday, 21 May 2012 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) mengatakan akan melakukan penelaahan terhadap putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamuddin. Dalam upaya tersebut,...

Putusan Sela PTUN Jakarta Tunda Pelantikan Gubernur Bengkulu?

Tuesday, 15 May 2012 10:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kuasa Hukum Agusrin M Najamudin, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Senin (14/5) telah mengabulkan permohonan putusan sela yang diajukan oleh Agusrin dalam...

Gugatan Walhi Ditolak PTUN Jakarta, PT Newmont Senang

Tuesday, 03 Apr 2012 22:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM - PT Newmont Nusa Tenggara menyambut baik putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia terhadap Menteri Lingkungan Hidup agar mencabut izin penempatan tailing di...

Kalsel Tetap Ingin Rebut Larilarian Dari Sulbar

Monday, 20 Feb 2012 11:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Perjuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) belum pupus, untuk merebut kembali Pulau Larilarian di Kabupaten Kotabar. Oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2011,...

Golkar akan Gugat Kemenkumham ke PTUN Jakarta

Tuesday, 15 Nov 2011 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Golkar akan mengajukan gugatan terhadap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan MA terkait pembatalan remisi Paskah Suzetta setelah adanya kebijakan pengetatan remisi."Golkar melihatnya...

Darmono NIlai Gugatan Yusril tak Memiliki Landasan Hukum

Monday, 27 Jun 2011 20:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Jaksa Agung, Darmono, menyatakan gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap Jaksa Agung, Basrief Arief, terkait pencekalannya itu, tidak memiliki landasan hukum."Yang sudah kita lakukan itu (permohonan pencekalan), tentunya sudah...

Kemenkumham Minta PTUN Tolak Gugatan MNC

Friday, 06 Aug 2010 08:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Hukum dan HAM meminta majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan PT Media Nusantara Citra (MNC) terkait surat yang dikeluarkan Direktorat Administrasi Hukum Umum bernomor AHU:...