Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

INDEX BERITA

Panja DPR Tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

Thursday, 05 Dec 2019 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Panitia kerja (panja) telah menetapkan program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020-2024, sebanyak 247 RUU. Di mana terdiri atas RUU usulan DPR, pemerintah, dan DPD. Serta tiga RUU...

Selain Omnibus Law, Ini 15 RUU Prioritas Pemerintah

Wednesday, 04 Dec 2019 21:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait omnibus law dan pemindahan ibu kota menjadi prioritas yang harus segera disahkan. Ada 15 RUU...

Komisi II Kembali Bahas RUU Pertanahan pada Januari 2020

Thursday, 21 Nov 2019 09:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI telah menetapkan sejumlah RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas. Salah satunya adalah RUU Pertanahan, yang di periode sebelumnya...

KLHK Usulkan Dua RUU Masuk Prolegnas Tahun 2020-2024

Tuesday, 12 Nov 2019 10:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono pada Senin (11/11) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi...

Serba-Serbi dan Kontroversi di Ujung Masa Kinerja Legislasi

Tuesday, 01 Oct 2019 06:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Andri Saubani* Massa kerja DPR periode 2014-2019 telah berakhir ditandai dengan Rapat Paripurna pada Senin (30/9). Di bidang legislasi, DPR yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo berhasil menyelesaikan pembahasan...

Mendagri Minta UU Pemilu Masuk Prolegnas 2020

Friday, 27 Sep 2019 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perlu menjadi skala prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk 2020. Hal...

Jelang Akhir Periode, DPR Kebut 13 RUU

Friday, 16 Aug 2019 08:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang akhir periode DPR RI 2014 - 2019 pada September mendatang, DPR RI menargetkan 13 RUU dapat diselesaikan. Sejauh ini baru tiga RUU yang terselesaikan dari...

Koalisi Tolak RUU Permusikan akan Bentuk Organisasi Baru

Wednesday, 19 Jun 2019 19:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTLRUUP) segera membubarkan diri. Setelah ini, mereka akan membentuk organisasi baru karena agenda utama mengeluarkan draft RUU Permusikan dari daftar Program...

Pekerja Seni Komentari Ditariknya RUU Permusikan

Wednesday, 19 Jun 2019 12:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dan pemerintah secara resmi menarik Rancangan Undang Undang (RUU) Permusikan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Langkah ini disambut gembira para pelaku musik...

Anang Sambut Positif Penarikan RUU Permusikan dari Prolegnas

Tuesday, 18 Jun 2019 11:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inisiator Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan Anang Hermansyah menyambut positif kesepakatan DPR dan pemerintah menarik RUU Permusikan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Langkah ini...

RUU Permusikan Resmi Dicoret dari Prolegnas

Tuesday, 18 Jun 2019 11:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan yang sempat menuai kontroversi di kalangan musisi resmi dicabut dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI 2019. Draft RUU itu dibuat...

Draft RUU Permusikan Belum Sampai ke Komisi X

Tuesday, 05 Feb 2019 20:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Para musisi diminta untuk tidak berlebihan dalam menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan. Karena, draft dari rancangan tersebut saat masih belum sampai ke komisi X DPR RI. Seperti...

Kaleidoskop: Kinerja Melempem Legislasi DPR di Tahun Politik

Friday, 28 Dec 2018 18:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ali Mansur Meski sudah dua tahun lebih Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) dibahas, tapi belum disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Salah...

Paripurna DPR Sepakati 55 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2019

Wednesday, 31 Oct 2018 18:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rapat Paripurna DPR menyepakati 55 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2019. Dalam laporan penyampaian Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman...

Kewenangan BNN Jadi Pembahasan Panja RUU Narkotika

Monday, 12 Mar 2018 10:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi DPR RI Arsul Sani menanyakan fungsi dan tuga Badan Narkotika Nasional (BNN) ke depan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang...

DPR Minta Pemerintah Percepat Draf Revisi UU Narkotika

Tuesday, 06 Mar 2018 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta pemerintah secepatnya menyusun dan mengajukan draf dan naskah akademik revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang...

DPR RI Harus Prioritaskan RUU Usul Masyarakat

Wednesday, 20 Sep 2017 14:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Neng Eem Marhamah Zulfa menegaskan, kepentingan masyarakat harus senantiasa menjadi tolok ukur dalam penentuan Program Legislasi Nasional...

‎Komisi VIII Berharap RUU Pekerja Sosial Masuk Prolegnas

Friday, 23 Dec 2016 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan mendorong agar rancangan undang-undang (RUU) Pekerja Sosial bisa masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada tahun sidang mendatang....

10 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2016

Monday, 06 Jun 2016 17:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR dan menggelar rapat kerja menentukan perubahan program legislasi nasional prioritas tahun 2016. Hasilnya, sepuluh Rancangan Undang-Undang (RUU) akan dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas...

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas Prioritas 2016

Wednesday, 25 May 2016 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016.  “Kami menyepakati RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai RUU...

Baleg Setuju RUU Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas

Wednesday, 18 May 2016 17:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan mayoritas anggota Baleg setuju Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas 2016."Baleg meminta dimasukkan dalam Prolegnas...

Paripurna DPR akan Ambil Keputusan Terkait Prolegnas

Tuesday, 26 Jan 2016 10:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan Rapat Paripurna DPR pada Selasa (26/1) akan mengambil keputusan terkait 40 Proyeksi Legislasi Nasional 2016 setelah Rapat Pleno Badan Legislasi menyetujuinya...

DPR Belum Hasilkan UU, JK: UU Lama yang Dijalankan

Wednesday, 08 Jul 2015 14:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang masa reses DPR dari 8 Juli hingga 13 Agustus 2015, DPR belum menghasilkan aturan baru. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mempermasalahkan kinerja...

Jokowi Panggil Menkumham Terkait Revisi UU KPK

Wednesday, 17 Jun 2015 12:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang Undang KPK yang diajukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuai pro kontra. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut, Presiden Joko Widodo hari ini akan memanggil...

Revisi UU 30/2002, ICW: Usulan DPR Lemahkan KPK

Wednesday, 17 Jun 2015 10:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai usulan dari DPR terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya akan memperlemah upaya melawan korupsi. Koordinator...

DPR Pesimistis Prolegnas Prioritas Tercapai

Monday, 25 May 2015 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI pesimistis mampu menyelesaikan pembahasan 37 rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas di masa sidang keempat tahun 2015. Dalam rapat yang digelar Badan Legislatif (Baleg),...

Komisi IX DPR Dukung RUU PPRT Masuk Prolegnas 2015

Sunday, 12 Apr 2015 16:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tegas mendukung supaya rancangan undang-undang (RUU) perlindungan pekerja rumah tangga (PPRT) dimasukkan dalam prioritas program legislasi nasional (prolegnas) 2015.Ketua Komisi...

DPD Bahas RUU Ekonomi Kreatif

Thursday, 02 Apr 2015 13:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Materi rancangan undang-undang (RUU) masih terus digodok oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rabu (1/4) sore, Komite III DPD menggelar rapat dengar pendapat dengan Kamar Dagang dan Industri...

PKS Masih Dalami Naskah Akademik RUU Pertembakauan

Thursday, 26 Mar 2015 10:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2015. RUU ini diusulkan oleh beberapa fraksi dengan semangat untuk melindungi petani tembakau di Indonesia. Fraksi...

Pemerintah Didesak Bikin Posko TKI

Monday, 09 Mar 2015 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Dian Septi Trisnanti mengatakan, mogok makan terpaksa dilakukan karena aksi lainnya seperti demonstrasi sudah tidak mempan dilakukan. Pihaknya menegaskan mogok...

Tuntut RUU PPRT Disahkan, 507 Orang Mogok Makan

Monday, 09 Mar 2015 15:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 507 orang yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) hingga serikat buruh melakukan aksi mogok makan karena Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja...

Perempuan NTB Desak RUU PRT Masuk Prolegnas DPR

Monday, 09 Mar 2015 14:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Aksi belasan perempuan di depan gedung DPRD NTB yang tergabung dalam Koalisi Pekerja Menggugat NTB. Mereka mendesak DPR agar memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga...

Definisi Agama Masuk RUU PUB, MUI : tak Ada Masalah

Monday, 02 Mar 2015 01:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Majelis Ulama Indonesia tidak mempermasalahkan rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan memasukkan definisi agama dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB).  Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MUI,...

Komisi VIII Belum Terima Draf RUU Minol

Wednesday, 25 Feb 2015 20:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol sudah masuk dalam program legislasi nasional 2015-2019. Bahkan, RUU ini menjadi salah satu RUU Prioritas 2015 dari 37 RUU lainnya. RUU Larangan Minuman...

RUU Ekonomi Kreatif Masuk Prolegnas

Friday, 20 Feb 2015 21:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Pembahasan RUU yang merupakan inisitif Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini sangat penting,...

Sebanyak 32 Persen Usulan DPD Masuk Materi Prolegnas

Thursday, 19 Feb 2015 07:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU), mendapat respon positif. Dari 160 RUU, tercatat 52 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 sebanyak 32...

Menag Akan Lakukan Komunikasi Ulang Soal RUU PUB

Monday, 16 Feb 2015 03:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengaku tidak mengetahui alasan tidak dimasukanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Namun, ia mengaku...

RUU PUB Tak Masuk Prolegnas 2015, Ini Komentar Baleg DPR

Monday, 16 Feb 2015 01:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan dalam menentukan Prolegnas ada...

Prolegnas 2015 Lebih Realistis

Sunday, 15 Feb 2015 06:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai jumlah prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2015 realistis untuk dilakukan selama setahun."Kalau dilihat DPR periode sekarang membuat rencana prolegnas...

YLKI: RUU Pertembakauan Masuk Prolegnas Bencana

Tuesday, 10 Feb 2015 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengecam disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sidang Paripurna, Senin (9/2). DPR, menurut YLKI, dinilai sebagai institusi...