REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Panitia kerja (panja) telah menetapkan program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020-2024, sebanyak 247 RUU. Di mana terdiri atas RUU usulan DPR, pemerintah, dan DPD. Serta tiga RUU...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait omnibus law dan pemindahan ibu kota menjadi prioritas yang harus segera disahkan. Ada 15 RUU...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI telah menetapkan sejumlah RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas. Salah satunya adalah RUU Pertanahan, yang di periode sebelumnya...
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono pada Senin (11/11) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi...
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Andri Saubani* Massa kerja DPR periode 2014-2019 telah berakhir ditandai dengan Rapat Paripurna pada Senin (30/9). Di bidang legislasi, DPR yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo berhasil menyelesaikan pembahasan...
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perlu menjadi skala prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk 2020. Hal...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang akhir periode DPR RI 2014 - 2019 pada September mendatang, DPR RI menargetkan 13 RUU dapat diselesaikan. Sejauh ini baru tiga RUU yang terselesaikan dari...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTLRUUP) segera membubarkan diri. Setelah ini, mereka akan membentuk organisasi baru karena agenda utama mengeluarkan draft RUU Permusikan dari daftar Program...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dan pemerintah secara resmi menarik Rancangan Undang Undang (RUU) Permusikan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Langkah ini disambut gembira para pelaku musik...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inisiator Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan Anang Hermansyah menyambut positif kesepakatan DPR dan pemerintah menarik RUU Permusikan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Langkah ini...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan yang sempat menuai kontroversi di kalangan musisi resmi dicabut dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI 2019. Draft RUU itu dibuat...
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Para musisi diminta untuk tidak berlebihan dalam menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan. Karena, draft dari rancangan tersebut saat masih belum sampai ke komisi X DPR RI. Seperti...
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ali Mansur Meski sudah dua tahun lebih Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) dibahas, tapi belum disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Salah...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rapat Paripurna DPR menyepakati 55 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2019. Dalam laporan penyampaian Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi DPR RI Arsul Sani menanyakan fungsi dan tuga Badan Narkotika Nasional (BNN) ke depan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta pemerintah secepatnya menyusun dan mengajukan draf dan naskah akademik revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Neng Eem Marhamah Zulfa menegaskan, kepentingan masyarakat harus senantiasa menjadi tolok ukur dalam penentuan Program Legislasi Nasional...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan mendorong agar rancangan undang-undang (RUU) Pekerja Sosial bisa masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada tahun sidang mendatang....
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR dan menggelar rapat kerja menentukan perubahan program legislasi nasional prioritas tahun 2016. Hasilnya, sepuluh Rancangan Undang-Undang (RUU) akan dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. “Kami menyepakati RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai RUU...
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan mayoritas anggota Baleg setuju Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas 2016."Baleg meminta dimasukkan dalam Prolegnas...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan Rapat Paripurna DPR pada Selasa (26/1) akan mengambil keputusan terkait 40 Proyeksi Legislasi Nasional 2016 setelah Rapat Pleno Badan Legislasi menyetujuinya...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang masa reses DPR dari 8 Juli hingga 13 Agustus 2015, DPR belum menghasilkan aturan baru. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mempermasalahkan kinerja...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang Undang KPK yang diajukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuai pro kontra. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut, Presiden Joko Widodo hari ini akan memanggil...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai usulan dari DPR terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya akan memperlemah upaya melawan korupsi. Koordinator...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI pesimistis mampu menyelesaikan pembahasan 37 rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas di masa sidang keempat tahun 2015. Dalam rapat yang digelar Badan Legislatif (Baleg),...
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tegas mendukung supaya rancangan undang-undang (RUU) perlindungan pekerja rumah tangga (PPRT) dimasukkan dalam prioritas program legislasi nasional (prolegnas) 2015.Ketua Komisi...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Materi rancangan undang-undang (RUU) masih terus digodok oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rabu (1/4) sore, Komite III DPD menggelar rapat dengar pendapat dengan Kamar Dagang dan Industri...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2015. RUU ini diusulkan oleh beberapa fraksi dengan semangat untuk melindungi petani tembakau di Indonesia. Fraksi...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Dian Septi Trisnanti mengatakan, mogok makan terpaksa dilakukan karena aksi lainnya seperti demonstrasi sudah tidak mempan dilakukan. Pihaknya menegaskan mogok...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 507 orang yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) hingga serikat buruh melakukan aksi mogok makan karena Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja...
REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Aksi belasan perempuan di depan gedung DPRD NTB yang tergabung dalam Koalisi Pekerja Menggugat NTB. Mereka mendesak DPR agar memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Majelis Ulama Indonesia tidak mempermasalahkan rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan memasukkan definisi agama dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MUI,...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol sudah masuk dalam program legislasi nasional 2015-2019. Bahkan, RUU ini menjadi salah satu RUU Prioritas 2015 dari 37 RUU lainnya. RUU Larangan Minuman...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Pembahasan RUU yang merupakan inisitif Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini sangat penting,...
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU), mendapat respon positif. Dari 160 RUU, tercatat 52 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 sebanyak 32...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengaku tidak mengetahui alasan tidak dimasukanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Namun, ia mengaku...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan dalam menentukan Prolegnas ada...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai jumlah prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2015 realistis untuk dilakukan selama setahun."Kalau dilihat DPR periode sekarang membuat rencana prolegnas...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengecam disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sidang Paripurna, Senin (9/2). DPR, menurut YLKI, dinilai sebagai institusi...