Tuesday, 22 Syawwal 1440 / 25 June 2019

Tuesday, 22 Syawwal 1440 / 25 June 2019

INDEX BERITA

Mayoritas Masyarakat Belum Tahu PP Aborsi

Thursday, 13 Nov 2014 10:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil sementara jajak pendapat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan, mayoritas masyarakat Indonesia belum mengetahui Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2014 tentang...

Soal Fatwa Haram Aborsi, PBNU Mengikuti Fatwa Mayoritas Ulama

Tuesday, 04 Nov 2014 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan, keharaman aborsi yang dikeluarkan oleh ulama NU pada Musyawarah Nasional alim ulama beberapa waktu lalu bersumber dari fatwa mayoritas ulama Islam....

PP Aborsi Terlalu Longgar

Tuesday, 23 Sep 2014 02:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PP Kesehatan Reproduksi dinilai masih rawan disalahgunakan. Sebab, beberapa pasal di dalamnya masih terlalu longgar dan dapat menyebabkan berbagai tafsir.“Yang dipandang longar itu, definisi pemerkosaan di...

Aborsi, Problem Hidup Perempuan

Monday, 08 Sep 2014 12:00 WIB

Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menuai pro-kontra. PP ini membolehkan aborsi dalam upaya mengatur kejadian kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya korban pemerkosaan karena pertimbangan...

MUI: PP Aborsi Rawan Diselewengkan

Tuesday, 02 Sep 2014 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia mengakui PP Kesehatan Reproduksi atau PP Aborsi rawan dimanfaatkan oknum yang tidak bertangung jawab. Kerawanan pemanfaatan PP No 61/2014 ini karena terdapat kalimat...

Kaji Ulang PP Aborsi

Sunday, 31 Aug 2014 17:50 WIB

PP Aborsi rawan disalahgunakan.Polemik aborsi di Indonesia menjadi hangat kembali dalam satu bulan terakhir.Respons masyarakat yang beragam ini muncul setelah pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014...

Dokter Usul Diskusi Tripartit Terkait PP Aborsi

Thursday, 21 Aug 2014 17:30 WIB

JAKARTA -- Kalangan dokter mengusulkan digelarnya diskusi tiga pihak (tripartit) antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Polri. Diskusi tripartit untuk mencari titik temu polemik pemberlakuan Peraturan...

MUI: PP Aborsi Sudah Tepat

Thursday, 21 Aug 2014 03:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nahar Nahrawi menegaskan peraturan pemerintah (PP) nomor 61 tahun 2014 tentang aborsi sudah tepat. Nahrawi mengakui sebelum dikeluarkannya...

Dokter Pelaku Aborsi Butuh Jaminan Hukum

Wednesday, 20 Aug 2014 18:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Pro-kontra mengenai PP Aborsi terus bergulir. Kalangan dokter menilai, dokter yang melakukan tindakan aborsi rawan terkena hukuman. Sehingga untuk terlibat dalam melakukan praktik aborsi, dokter membutuhkan jaminan...

Janin Hasil Aborsi Ditemukan Mengambang di Sungai

Wednesday, 20 Aug 2014 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Di tengah polemiknya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai aborsi, serta maraknya kasus pembuangan bayi di Tasikmalaya. Kemarin siang warga Desa Janggala, Kabupaten Tasikmalaya menemumakan satu janin mengambang...

RS di Sukabumi Belum Peroleh Sosialisasi PP Aborsi

Wednesday, 20 Aug 2014 17:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Rumah sakit daerah di Kabupaten Sukabumi belum menerima secara resmi informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam ketentuan tersebut salah satunya...

Menkes Minta Dokter Patuhi PP Aborsi

Wednesday, 20 Aug 2014 12:00 WIB

JAKARTA -- Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meminta para dokter mematuhi aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014. PP 61/2014 ini mengatur masalah aborsi bagi perempuan...

Aborsi Korban Perkosaan Harus Disetujui Tim Kelayakan

Tuesday, 19 Aug 2014 22:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wanita korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan kini dapat memilih untuk melakukan aborsi, namun keputusan tersebut harus disetujui tim kelayakan aborsi yang dibentuk pemerintah. "Tim kelayakan...

Tolak Batalkan PP Aborsi, Menkes Malah Luncurkan Tiga Permen Pendukung

Tuesday, 19 Aug 2014 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kendati menuai kritik banyak kalangan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkeras tidak akan merevisi klausul 'aborsi karena perkosaan' dalam PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi.Pihak Kemenkes meyakini, keberatan...

Menkes Tetap Bela PP Kesehatan Reproduksi

Tuesday, 19 Aug 2014 17:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi berkukuh membela Peraturan Pemerintah (PP) No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi, atau yang dikenal sebagai 'PP Aborsi'. Demi menglarifikasi aturan yang menjadi kontroversi tersebut,...

LPSK Dukung Penerapan Aborsi bagi Korban Perkosaan, Tapi...

Tuesday, 19 Aug 2014 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Peraturan Pemerintah (PP) tentang kesehatan reproduksi masih menjadi kontroversi, terutama terkait dengan legalisasi aborsi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) termasuk yang mendukung penerapan aborsi untuk para...

Menteri: PP Aborsi Wadah Kesehatan Reproduksi Perempuan

Tuesday, 19 Aug 2014 04:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan Reproduksi atau PP Aborsi merupakan wadah kesehatan reproduksi perempuan. "PP yang saat...

Jadi Beban Perempuan, PBNU Minta PP Aborsi Direvisi

Monday, 18 Aug 2014 22:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pelaksanaan pasal yang mengatur tentang aborsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi ditunda dan dikaji ulang."Beberapa pasal tentang aborsi perlu...

Ini Jawaban Politikus PPP Soal PP Aborsi

Monday, 18 Aug 2014 13:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, Okky Asokawati, menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 yang lebih dikenal di publik dengan sebutan "PP...

Menko Kesra Tolak Revisi PP Aborsi

Monday, 18 Aug 2014 13:30 WIB

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono angkat bicara perihal desakan sejumlah kalangan, yang meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun...

PP Aborsi Didesak Direvisi, Ini Respons Menko Kesra

Monday, 18 Aug 2014 00:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono merespons perihal desakan sejumlah kalangan, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang...

PP Aborsi Dianggap tak Rugikan Masyarakat

Saturday, 16 Aug 2014 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi menuai kritik berbagai kalangan. Terutama pasal yang menyebutkan tindakan aborsi bisa dilakukan untuk tindak perkosaan yang menimbulkan trauma...

Soal Aborsi Akibat Perkosaan, Tidak Merugikan Masyarakat

Saturday, 16 Aug 2014 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Peraturan Pemerintah Secara (PP) No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menuai Kritik bahasa Dari berbagai Kalangan. Pasal Terutama Yang menyebutkan tindakan aborsi Bisa dilakukan diakibatkan...

IDI tak Mau Jalankan PP Aborsi, DPR: Ya 'Nggak Usah'

Saturday, 16 Aug 2014 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, pemerintah telah mempertimbangkan dengan baik PP Aborsi.  Namun, katanya, pemerintah juga perlu mendengarkan aspirasi demi penyempurnaan aturan tersebut. Seperti Ikatan...

IDI: Aborsi karena Perkosaan Langgar Sumpah Kedokteran

Friday, 15 Aug 2014 22:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin, menyatakan tindakan aborsi untuk indikasi selain alasan medis jelas bertentangan dengan Sumpah Dokter dan kode...

PP Aborsi Bisa Ciptakan Kejahatan Baru

Friday, 15 Aug 2014 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rusli Muhammad melihat PP Aborsi sebagai penyulut adanya kejahatan baru ketika peraturan tersebut ditetapkan.''Ini faktor kriminogen, peraturan yang...

Ikatan Dokter Tolak Jalankan Perintah Aborsi karena Perkosaan

Friday, 15 Aug 2014 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi, terdapat satu ketentuan yang melegalkan aborsi akibat  perkosaan.Namun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan menolak aborsi akibat perkosaan. ...

PP Aborsi Diminta Direvisi

Friday, 15 Aug 2014 12:40 WIB

Kapolri menganggap legalisasi aborsi berbahaya.JAKARTA -- Dorongan terhadap pemerintah untuk mengevaluasi Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terus bergulir. Usulan revisi datang dari berbagai kalangan yang...

Muslimah HTI Kritisi PP Aborsi

Thursday, 14 Aug 2014 19:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi karena dinilai sebagai pelegalan aborsi. "Terutama pada pasal tentang kebolehan aborsi bagi...

PP Aborsi Bertentangan dengan UU Perlindungan Anak

Thursday, 14 Aug 2014 16:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti menyatakan adanya tumpang tindih peraturan dalam PP Aborsi."Di dalam UU Perlindungan anak, seorang anak harus dijamin hak hidupnya," ujar Maria kepada...

MUI Perbolehkan Aborsi

Thursday, 14 Aug 2014 15:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan aborsi. Syaratnya, harus memenuhi kebutuhan atau hajah. Kebutuhan itu juga menggambarkan kedaruratan.Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Hasanudin AF, menjelaskan aslinya,...

MUI: PP Aborsi Jangan Disalahgunakan

Thursday, 14 Aug 2014 14:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat maupun tim medis agar tidak menyalahgunakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi...

PP Aborsi Bertentangan dengan Sumpah Profesi Dokter

Thursday, 14 Aug 2014 13:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terus menuai kontroversi. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan agar PP tersebut dievaluasi karena bertentangan dengan sumpah profesi...

Komnas HAM: 'PP Aborsi' tak Bertentangan dengan HAM

Thursday, 14 Aug 2014 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat bicara soal polemik Peraturan Pemerintah (PP) No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Komnas HAM menyatakan, legalisasi aborsi yang termuat dalam peraturan...

Komnas HAM Setuju PP Aborsi

Thursday, 14 Aug 2014 13:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) setuju dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Komnas HAM menyatakan tidak mempersoalkan klausul legalisasi aborsi dalam peraturan...

Sikap Komisi IX Terbelah Soal PP Aborsi

Wednesday, 13 Aug 2014 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Komisi IX DPR RI, yang membawahi bidang kesehatan, berbeda-beda merespons Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan Reproduksi (No. 61/2014).  Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Surya Chandra...

Muslimat NU: Revisi PP Aborsi!

Wednesday, 13 Aug 2014 19:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arus penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi semakin deras. Kali ini giliran organisasi Muslimat Nahdatul Ulama (NU), organisasi sayap perempuan NU, yang...

Menkes Sebut PP Aborsi Sudah Diperbolehkan MUI

Wednesday, 13 Aug 2014 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah keluarkan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 61/2014. Salah satu isinya adalah pemerintah melegalkan aborsi dengan syarat, pertimbangan kedaruratan bagi ibu  dan kehamilan akibat perkosaan.Menteri Kesehatan Nafsiah...

Menkes: Aborsi Dilarang Kecuali Dua Keadaan Ini

Wednesday, 13 Aug 2014 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi tak menyukai PP 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi disebuat PP Aborsi. Ia menegaskan PP tersebut bukan dikeluarkan tanpa kajian mendalam. Pemerintah setidaknya membutuhkan...

Linda Gumelar: Trauma Korban Perkosaan Cukup Panjang

Wednesday, 13 Aug 2014 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar mengatakan, memperoleh banyak informasi terkait korban hamil akibat perkosaan. "Mereka traumanya cukup panjang, masih di bawah umur dan mereka...