Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

Jumat, 19 Safar 1441 / 18 Oktober 2019

INDEX BERITA

Bunuh Ayah dengan Samurai, Michael Dihukum 37 Tahun Penjara

Senin, 12 Feb 2018 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Di Australia, seorang pria yang membunuh ayahnya sendiri menggunakan pedang samurai untuk mendapatkan uang asuransi telah dikenai hukuman penjara 37 tahun. Michael Martin Senior tewas setelah...

OJK: Banyak Produk tak Sesuai Syariah

Kamis, 22 Mei 2014 16:30 WIB

JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik sosialisasi polis asuransi kendaraan bermotor dan jiwa syariah. Bagi OJK, langkah ini dinilai sangat penting, khususnya penyesuaian polis asuransi untuk asuransi...

AASI Rilis Standar Polis Asuransi Syariah

Rabu, 21 Mei 2014 14:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia akhirnya merilis standar polis umum dan jiwa bagi seluruh anggota. Standar polis asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor (umum) ini akan menjadi...

OJK Terbitkan SE,Tarif Premi Diatur

Sabtu, 25 Jan 2014 02:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran nomor SE 06/D.05/2013 pada 31 Desember 2013. Surat itu tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akusisi pada Lini...

Mafia Bea dan Cukai Diselidiki

Kamis, 31 Okt 2013 08:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polri mulai menyelidiki kemungkinan adanya jaringan mafia di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai. Penyelidikan ini sebagai usaha lanjutan setelah tertangkapnya pejabat Ditjen Bea Cukai, Heru...

Polis Asuransi, Modus Baru Suap Dan Pengalihan Uang Suap?

Rabu, 30 Okt 2013 00:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengungkap modus baru pemberian suap atau gratifikasi melalui polis asuransi.Modus pemberian suap dilakukan oleh Kasubdit Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai...

PPATK: Ada Bupati Beli Polis Asuransi Rp 2 MIliar

Kamis, 26 Jul 2012 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengungkapkan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan pejabat daerah."Transaksi mencurigakan itu didasarkan antara lain pada jumlah nilai transaksi tunai...