Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

INDEX BERITA

Pilkada Maluku Utara, Bawaslu Tetap Pastikan Ada Pelanggaran

Monday, 12 Nov 2018 23:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara  (Malut) tetap menegaskan adanya pelanggaran yang dilakukan calon gubernur Abdul Gani Kasuba dalam Pilkada Malut 2018.    Kendati demikian, Ketua Bawaslu Maluku Utara...

Kubu Ahmad-Rivai Perkarakan Pilkada Malut ke PTUN dan DKPP

Friday, 09 Nov 2018 20:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA— Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar akan menempuh langkah hukum menyikapi putusan KPU Maluku Utara yang mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut. "Kami...

Pengamat: Pejawat Bisa Tumbang di Jawa Tengah

Tuesday, 29 May 2018 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin  mengatakan, pasangan cagub-cawagub Jawa Tengah nomor urut 2  berpotensi membuat hasil berbeda. Ia yakin pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah punya...

500 Ribu Suara Setuju Petahana Kembali Pimpin Tasikmalaya

Wednesday, 09 Dec 2015 19:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Tasikmlaya telah berlangsung, Rabu (9/12). Pemungutan suara dan penghitungan cepat yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan petahana yang merupakan calon...

'Pasangan Petahana Gugat ke PT TUN, Pilkada Jalan Terus'

Tuesday, 08 Dec 2015 20:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SIMALUNGUN -- Pasangan JR Saragih-Amran Sinaga mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Sumatera Utara, Selasa (8/12). Pasangan petahana ini mendaftarkan gugatan setelah didiskualifikasi KPU Simalungun...

Perludem Sebut Politisasi Anggaran oleh Petahana Sudah Terkonsep

Monday, 19 Oct 2015 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengaruh calon kepala daerah maupun kepala daerah dari unsur petahana terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2015 kali ini kembali muncul, salah satunya terkait politisasi anggaran dalam penyelenggaraan pilkada....

Surya Paloh: Pemberian Sanksi untuk Parpol tak Perlu

Tuesday, 11 Aug 2015 01:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh menilai pemberian sanksi kepada partai politik yang tidak mengusung calon kepala daerah tidak perlu dilakukan. Menurutnya, sanksi hanya ditujukan jika...

Menpan RB Minta PNS Netral

Tuesday, 04 Aug 2015 21:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan pedgawai negeri sipil harus netral dan profesional dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015."Ini tidak main-main,...

Kemenpan RB Diminta Buka Pengaduan Politisasi Birokrasi

Tuesday, 28 Jul 2015 02:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) diminta membuka layanan pengaduan politisasi birokrasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar 9 Desember 2015. "Menteri PAN...

KPU Terima Pendaftaran 240 Pasangan Calon

Tuesday, 28 Jul 2015 01:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, telah menyelesaikan rekap pendaftaran peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) hari kedua. Pada Selasa (28/7), pukul 00:00 WIB, KPU mencatat telah menerima...

Alex Noerdin: PNS Wajib Netral

Tuesday, 28 Jul 2015 01:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) harus netral pada pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak digelar di tujuh kabupaten di provinsi itu pada 9...

Putusan MK Ubah Peta Pilkada

Tuesday, 14 Jul 2015 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keanggotaan atau pimpinan DPR, DPRD harus mundur kalau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mengubah peta politik soal pencalonan. Beberapa partai politik mengaku...

Golkar: Kadang Petahana Memang Manfaatkan Kekuasaan

Sunday, 12 Jul 2015 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Golkar Munas Ancol Ibnu Munzir menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melegalkan kerabat petahana maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan bentuk penegakan hak asasi...

Hinca: Demokrat Masih Penjaringan

Sunday, 12 Jul 2015 15:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan hingga saat ini partainya masih dalam tahap penjaringan calon-calon kepala daerah yang akan diusung oleh partainya. Dalam waktu dekat,...

Politik Dinasti Dilegalkan, MK Dituding tidak Adil

Saturday, 11 Jul 2015 20:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan berlakunya larangan politik kekerabatan terus menuai kecaman. Sebelumnya, Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dianulir...

DPR Minta Tinjau Ulang Putusan MK Jika Berdampak Buruk

Thursday, 09 Jul 2015 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan semua pihak harus menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi Pasal 9 huruf r UU No 8 tahun...

Perludem: Masyarakat Perlu Bangun Posisi Tawar

Thursday, 09 Jul 2015 11:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu kepala daerah memberikan tantangan bagi masyarakat sipil. Tantangannya yakni membangun...

Pascaputusan MK, Bawaslu akan Perkuat Pengawasan Kecurangan

Thursday, 09 Jul 2015 10:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pascaputusan MK, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi harapan semua pihak untuk meminimalisasi praktik kecurangan maupun manipulasi dari petahana terhadap calon kepala daerah yang merupakan kerabatnya. Anggota Bawaslu Pusat...

Cegah Dinasti Politik, Mahfud MD Minta Pemerintah Terbitkan PP

Wednesday, 08 Jul 2015 23:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan pemerintah dapat menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur pembatalan bagi calon kepala daerah yang menggunakan fasilitas negara. Hal...

Polri Siap Antisipasi Money Politics Selama Pilkada Serentak

Wednesday, 08 Jul 2015 23:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pilkada serentak tahap pertama akan digelar pada Desember tahun ini. Sejumlah pihak mengkhawatirkan pesta demokrasi di daerah-daerah itu akan menimbulkan gejolak. Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen...

'Presiden Pastikan Pilkada Serentak tak Diundur'

Wednesday, 08 Jul 2015 22:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad menegaskan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan gelaran Pilkada serentak berlangsung sesuai jadwal tanpa perubahan. Muhammad menyebut, Presiden memastikan hal...

KPU Optimistis Putusan MK Tak Ganggu Jadwal Pilkada

Wednesday, 08 Jul 2015 21:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik memastikan putusan MK yang membatalkan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah,...

KPU akan Sesuaikan PKPU dengan Putusan MK

Wednesday, 08 Jul 2015 20:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kerabat petahana maju dalam pencalonan kepala daerah sebagaimana dibatalkan pasal 7 huruf r Undang-undang...

Caleg Petahana dan Pengusaha Berpeluang Terpilih

Monday, 10 Mar 2014 15:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon legislatif (caleg) incumbent atau petahana berpeluang terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Caleg incumbent dianggap memiliki modal ekonomi dan akses politik yang lebih baik...