Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Friday, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

INDEX BERITA

Jaksa Agung: UU Antiterorisme yang Baru Lebih Memadai

Friday, 25 May 2018 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo merespons positif disahkannya revisi undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme oleh DPR RI pada Jumat (25/5). Menurutnya, UU yang...

Revisi Undang-Undang Antiterorisme Disahkan Besok

Thursday, 24 May 2018 23:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Revisi Undang-undang Antiterorisme bersama pemerintah menyepakati Revisi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pansus DPR dan pemerintah menyepakati poin...

Ketua Pansus: Tidak Ada Lagi Pasal Karet di RUU Terorisme

Thursday, 24 May 2018 21:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (pansus) revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR RI melanjutkan pembahasan sinkronisasi pasal-pasal. Ketua Pansus M Syafi'i memastikan tidak...

Polri: Penanganan Terorisme 75 Persen di Bidang Intelijen

Wednesday, 23 May 2018 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan intelijen memiliki peran paling besar dalam proses penanganan terorisme. Setyo mengatakan, intelijen mempunyai porsi peran...

Mensesneg Yakin tak Perlu Perppu Terkait Kasus Terorisme

Friday, 18 May 2018 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah yakin tidak harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Antiterorisme. Sebab koordinasi untuk menyelesaikan rancangan ini semakin membaik antara DPR dan...

Sekjen PBB Nilai RUU Terorisme Harus Tegaskan Pelibatan TNI

Wednesday, 16 May 2018 07:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor, mengatakan pelibatan TNI dalam penanganan teroris penting untuk direalisasikan. Menurutnya revisi terhadap UU terorisme harus memuat pelibatan...

Pengamat Kritik Rencana Penerbitan Perppu Terorisme

Wednesday, 16 May 2018 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden mengancam akan merilis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Anti Terorisme apabila DPR RI tidak segera mensahkan revisi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana...

Istilah Deradikalisasi untuk Terorisme Diminta Diganti

Wednesday, 08 Jun 2016 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istilah Deradikalisasi dalam draf rancangan Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme mendapat kritikan. Penggunaan istilah ‘Deradikalisasi’ dinilai kuran pas diterapkan untuk konteks penanganan terorisme di Indonesia. Pakar...

Ini 7 Poin Draf Revisi UU Terorisme

Tuesday, 02 Feb 2016 01:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, draf revisi UU Terorisme sudah ia serahkan ke Presiden. Ada beberapa isi pasal yang menjadi bahan...

Terorisme Dinilai Sebagai Akibat dari Rasa Pesimis pada Negara

Sunday, 24 Jan 2016 06:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Pondok Pesantren Darunnajah dan Alumni Gontor, Sofwan Manaf menilai, pelaku terorisme adalah mereka yang pesimis dengan aturan-aturan negara. Akibat rasa pesimisme itu, mereka melakukan pengrusakan...

Revisi UU Terorisme Perlu Perbaikan Intelijen

Friday, 22 Jan 2016 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan ada banyak hal yang perlu dimasukkan dalam revisi Undang-undang Terorisme. Nasir melihat pemerintah perlu memperbaiki fasilitas bagi lembaga...

UU Teroris Dinilai tak Perlu Direvisi

Friday, 22 Jan 2016 21:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Program Imparsial Al-araf mengatakan, UU Nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dinilai sudah cukup kuat karena membuka ruang untuk negara mengatasi terorisme. Sehingga...

Budi Gunawan Jelaskan Gambaran Revisi UU Terorisme

Friday, 22 Jan 2016 18:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sepakat merevisi Undang-Undang Terorisme No.15 Tahun 2003. Revisi dinilai mendesak dilakukan karena ancaman terorisme yang semakin masif.Wakapolri, Komjen Budi Gunawan menjelaskan, ada dua pilihan yang...

Pemerintah akan Cabut Paspor WNI Anggota ISIS

Friday, 22 Jan 2016 16:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah tidak akan mengakui kewarganegaraan setiap warga negara Indonesia (WNI) yang ikut berperang...

5 Hal yang Dinilai Perlu dalam Merevisi UU Terorisme

Wednesday, 20 Jan 2016 23:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi menyatakan, perlu ditegaskan bahwa esensi revisi Undang-Undang Antiterorisme tersebut adalah bagaimana mengefektifkan pemberantasan terorisme dalam perspektif...

Revisi UU Terorisme? Evaluasi Dulu Salah Tangkap dan Kekerasan Aparat

Wednesday, 20 Jan 2016 21:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pengamat Kontraterorisme dan Direktur CIIA Harits Abu Ulya menilai, adanya rencana persiapan undang-undang (UU) baru untuk melengkapi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme...

Revisi UU Terorisme Dinilai Hanya Pepesan Kosong

Wednesday, 20 Jan 2016 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum memili substansi sehingga terkesan hanya sebagai pepesan kosong. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Program Imparsial Al A'raf."Kami tahu dari...

Demokrat: Revisi UU Terorisme Jangan Langgar HAM

Wednesday, 20 Jan 2016 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Demokrat masih akan menimbang soal revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Demokrat ingin melihat draf yang akan diusulkan pemerintah dalam revisi...

Demokrat tak Setuju Revisi UU untuk Menambah Kewenangan Aparat

Wednesday, 20 Jan 2016 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat akan menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme jika hanya reaktif atas kejadian teror di Jalan Tamrin, pekan...

Ada Perdebatan UU Terorisme di Istana Negara

Wednesday, 20 Jan 2016 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan, sempat terjadi perdebatan saat pembahasan Revisi UU Teroris di Istana Presiden, kemarin (19/1). Menurut Zulkifli, perdebatan yang terjadi adalah apakah pemerintah mengusulkan revisi...

NasDem: Cegah Terorisme tak Harus Menunggu Revisi UU

Wednesday, 20 Jan 2016 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang (UU) nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme semakin santer digaungkan setelah serangan teror bom Thamrin 14 Januari, lalu. Namun Anggota DPR...

Jokowi Buka Opsi UU Baru Pencegahan Terorisme

Wednesday, 20 Jan 2016 15:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah belum membuat keputusan soal revisi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Ia justru membuka kemungkinan dibuatnya Undang-Undang...

‎Perppu Terorisme Bisa Timbulkan Pelanggaran HAM

Tuesday, 19 Jan 2016 18:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setara Institute menilai, isu utama pemberantasan terorisme adalah kinerja deradikalisasi yang tidak komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan. Untuk itu, Setara melihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terorisme...

Baleg Tunggu Kesiapan Pemerintah Soal Revisi UU Terorisme

Tuesday, 19 Jan 2016 15:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menilai revisi Undang-Undang Terorisme belum tentu masuk dalam program legislasi nasional prioritas (prolegnas) tahun 2016. Revisi UU Terorisme ini memang masuk dalam daftar...

Ketua DPR SarankanPemerintah Terbitkan Perppu Terorisme

Tuesday, 19 Jan 2016 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komaruddin mempersilakan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Namun demikian, kata Ade, DPR memberikan pandangan bahwa merevisi Undang-Undang...

Soal Perppu Terorisme, Yusril: Pemerintah Harus Hati-hati

Thursday, 16 Apr 2015 05:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Izha Mahendra khawatir akan rencana pemerintah yang hendak memberlakukan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang terorisme. Salah satu alasan pemerintah saat...