Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

INDEX BERITA

Larangan Mantan Napi Korupsi tak Masuk PKPU Sudah Diprediksi

Friday, 06 Dec 2019 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sudah memprediksi tidak dicantumkan larangan mantan terpidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan...

KPU Diminta Perhatikan Keamanan E-Rekap

Wednesday, 04 Dec 2019 07:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus menjamin keamanan siber dalam penerapan teknologi rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap. Sistem...

Perludem Sarankan E-Rekap di Pilkada 2020 Hanya Uji Coba

Tuesday, 03 Dec 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama menyarankan, rekapitulasi elektronik atau e-rekap diuji coba terlebih dahulu sebelum benar-benar diterapkan. Menurut dia, Komisi Pemilihan...

Penunjukan Presiden oleh MPR Kembali ke Era Kegelapan

Friday, 29 Nov 2019 02:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut penunjukan presiden oleh MPR akan membawa Indonesia kembali ke era kegelapan. Dia mengatakan, kebijakan itu sangat berpotensi mengulang kembali apa...

Penunjukan Presiden oleh MPR Bukan Solusi Demokrasi

Friday, 29 Nov 2019 01:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta pemerintah memikirkan solusi terkait masalah tingginya biaya politik hingga dampak lain yang terjadi berkenaan dengan pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung....

Perludem Nilai Demokrasi Mundur Jika Presiden Dipilih MPR

Thursday, 28 Nov 2019 15:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengusulkan agar Presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena dinilai lebih banyak manfaatnya. Jika hal tersebut terealisasi, Perkumpulan untuk Pemilu...

Perludem Kritik Sekretariat DKPP di Bawah Kemendagri

Thursday, 21 Nov 2019 14:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik kesekretariatan dan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). DKPP merupakan penyelenggara pemilu...

Perludem Dorong Mekanisme Pembiayaan Parpol oleh Negara

Friday, 15 Nov 2019 01:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong adanya mekanisme pembiayaan partai politik (parpol) oleh negara. Pembiayaan yang berasal dari negara kepada parpol diharapkan menekan biaya politik tinggi...

Pilkada Langsung atau tidak, Perludem: Parpol Harus Berbenah

Tuesday, 12 Nov 2019 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) mengatakan permasalah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak akan selesai jika partai politik (parpol) tidak membenahi diri. Pelaksanaan pilkada tak langung...

Perludem: Pilkada Langsung Masih Cocok di Indonesia

Monday, 11 Nov 2019 05:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) meyakini pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung masih cocok diimplementasikan di Indonesia. Pilkada langsung pada pemilihan 2004 lalu dipilih sebagai solusi mengatasi maraknya...

Pilkada Langsung Boros, Apa Kabar Mahar Politik?

Monday, 11 Nov 2019 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menanggapi wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkaji ulang pelaksanaan pilkada langsung karena biaya politik yang tinggi. Pilkada langsung diimplementasikan...

Perludem Nilai Pilkada oleh DPRD Bentuk Kemunduran

Saturday, 09 Nov 2019 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdhanil, mengatakan, usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kembali dilakukan oleh DPRD merupakan logika yang melompat. Selain itu, usulan...

Bawaslu Jabar akan Awasi Politisasi Birokrasi di Pilkada

Friday, 08 Nov 2019 02:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyoroti adanya potensi politisasi dalam birokrasi menjelang Pilkada Jabar 2020. Perlu diketahui, ada delapan daerah di Jabar yang akan melangsungkan pemilu, yakni...

Parpol Ditagih Komitmen Berantas Korupsi Lewat UU Pilkada

Tuesday, 05 Nov 2019 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Demokrasi untuk Pemilu (Perludem) menagih komitmen partai politik untuk menghadirkan kader yang maju calon kepala daerah bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen itu...

Perludem Usul Pilkada DKI pada 2022

Tuesday, 05 Nov 2019 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta agar dapat digelar pada tahun 2022. Berdasarkan aturan pilkada DKI berikutnya berlangsung di 2024.

KPU Atur Batas Usia Petugas KPPS di Rancangan PKPU Pilkada

Monday, 04 Nov 2019 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi syarat usia panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemilihan suara (KPPS) minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Hal...

Minimal Jumlah Dukungan Calon Independen Sebesar 7,5 Persen

Thursday, 31 Oct 2019 18:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Tahapan penyerahan syarat bagi calon perseorangan atau independen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tiga kabupaten di DIY yakni Sleman, Bantul dan Gunungkidul, dilakukan lebih...

Pasang Baliho Sebelum Pencalonan Pilkada tak Bisa Dijerat

Thursday, 31 Oct 2019 12:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Ketua Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat KPU DIY, Ahmad Shidqi mengatakan, belum ada pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2020 mendatang. Pilkada...

Keunggulan Menteri dari Kalangan Profesional

Saturday, 19 Oct 2019 10:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, figur menteri dari kalangan profesional akan lebih berani mengambil keputusan. Selain itu, berani mengeksekusi sebuah kebijakan yang...

Pengamat Sarankan Wakil Menteri dari Profesional

Friday, 18 Oct 2019 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam mengatakan, selain harus memilih figur menteri yang profesional, yang tak kalah penting Presiden Jokowi juga harus memilih wakil menteri pada sejumlah kementerian...

Masinton Ungkap Empat Kriteria Menteri Ideal

Friday, 18 Oct 2019 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Politikus PDIP Masinton Pasaribu, mengungkapkan sejumlah kriteria menteri ideal untuk mengisi kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin lima tahun mendatang. Masinton menyebut para menteri mendatang jangan punya...

Sistem Meritokrasi Bisa Jadi Acuan Pemilihan Menteri

Friday, 18 Oct 2019 11:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo berpendapat, sistem meritokrasi bisa menjadi salah satu pendekatan untuk menunjuk menteri yang diharapkan presiden dan rakyat. Terutama,...

Kabinet Dinilai Lebih Baik Jika Didominasi Profesional

Tuesday, 15 Oct 2019 14:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memberi sinyal bahwa porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan parpol 45 persen. Terkait hal ini, Pengamat...

Menteri dari Profesional Dinilai Bebas Kepentingan Parpol

Tuesday, 15 Oct 2019 08:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam mengatakan, mengangkat menteri untuk kabinet pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin 2019-2024 dari kalangan profesional memiliki sejumlah kelebihan. Apalagi, jika kalangan profesional itu memiliki...

Perludem: Kriteria Pemilihan Menteri Harus Terbuka

Sunday, 13 Oct 2019 20:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan pemilihan menteri sebaiknya dilakukan secara transparan. Titi berpendapat, apabila dilakukan secara transparan maka akan baik untuk...

Perludem: Pimpinan Komisi II Harus Punya Visi Soal Demokrasi

Saturday, 12 Oct 2019 02:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Figur yang akan mengisi kursi pimpinan Komisi II DPR diharapkan mempunyai visi yang jelas dalam menata politik dalam negeri yang kuat. Hal ini menjadi harapan para...

Pemerintah tak Siap, Sidang Uji Materi UU Pilkada Ditunda

Friday, 11 Oct 2019 00:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor (UU) 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah...

Perludem Usul Pilkada Gunakan APBN

Tuesday, 08 Oct 2019 16:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) merekomendasikan agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Permasalahan penganggaran pilkada yang terus berulang dinilai karena...

Perludem Minta Gugatan UU Pilkada Jadi Prioritas MK

Tuesday, 08 Oct 2019 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah...

ICW-Perludem Ingin Napi Korupsi tak Maju Pilkada

Tuesday, 08 Oct 2019 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan...

Perludem Dorong Perempuan Jadi Pimpinan Parlemen

Sunday, 08 Sep 2019 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong penguatan keterwakilan perempuan di kursi pimpinan dan alat kelengkapan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota legislatif perempuan mestinya juga menduduki...

Perludem Dorong Perbaikan Regulasi Caleg Perempuan

Thursday, 05 Sep 2019 08:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong adanya perbaikan regulasi untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu aturan yang bisa diterapkan berupa kewajiban bagi partai...

Perludem: Caleg Perempuan Terpilih Meningkat, tak Signifikan

Friday, 30 Aug 2019 16:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, jumlah caleg perempuan DPR RI yang terpilih mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak terjadi secara...

Perludem: Caleg Perempuan Masih Diwarnai Politik Kekerabatan

Friday, 30 Aug 2019 10:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan meski jumlah caleg perempuan yang terpilih meningkat dalam pemilu, tetapi tida bisa dari unsur politik kekerabatan....

Perludem Soroti Jabatan Kosong Imbas Pilkada Serentak 2024

Saturday, 24 Aug 2019 07:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kepala daerah akan habis masa jabatannya sekitar 2022-2023. Akan tetapi, pemilihan kepala daerah (pilkada) tak bisa langsung dilaksanakan karena akan dilakukan serentak pada pemilihan umum...

Gerindra tak Sepakat Usulan Ambang Batas untuk DPRD

Friday, 09 Aug 2019 23:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai ambang parlemen (parliamentary threshold) belum perlu diberlakukan di tingkat DPRD. Bahkan, saat pembahasan revisi Undang-undang Pemilu 2017 Gerindra...

Perludem Setuju Threshold untuk DPRD, Cukup 1 Persen

Thursday, 08 Aug 2019 07:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini setuju dengan gagasan untuk memberlakukan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk DPRD. Hal itu sebagai...

Perludem: Perlu Revisi UU Pilkada untuk Penerapan Rekap-El

Thursday, 25 Jul 2019 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan diperlukan revisi UU Pilkada sebelum menerapkan rekapitulasi secara elektronik (rekap-el). Sebab, dia menilai UU Pilkada...

Perludem: Inisiasi Rekap-El Harus Dimulai Sekarang

Monday, 15 Jul 2019 01:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai, penerapan rekapitulasi elektronik (rekap-el) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dilakukan secara bertahap. Namun, kata dia, inisiasi untuk melakukan rekap-el...

'Perselisihan Pemilu Diselesaikan di MK, tak Ada Pintu Lain'

Friday, 12 Jul 2019 14:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pilpres dan pileg melalui melalui SK No 987, maka tidak ada ruang bagi caleg maupun partai politik untuk mempersoalkan...