Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

INDEX BERITA

Keunggulan Menteri dari Kalangan Profesional

Saturday, 19 Oct 2019 10:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, figur menteri dari kalangan profesional akan lebih berani mengambil keputusan. Selain itu, berani mengeksekusi sebuah kebijakan yang...

Pengamat Sarankan Wakil Menteri dari Profesional

Friday, 18 Oct 2019 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam mengatakan, selain harus memilih figur menteri yang profesional, yang tak kalah penting Presiden Jokowi juga harus memilih wakil menteri pada sejumlah kementerian...

Masinton Ungkap Empat Kriteria Menteri Ideal

Friday, 18 Oct 2019 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Politikus PDIP Masinton Pasaribu, mengungkapkan sejumlah kriteria menteri ideal untuk mengisi kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin lima tahun mendatang. Masinton menyebut para menteri mendatang jangan punya...

Sistem Meritokrasi Bisa Jadi Acuan Pemilihan Menteri

Friday, 18 Oct 2019 11:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo berpendapat, sistem meritokrasi bisa menjadi salah satu pendekatan untuk menunjuk menteri yang diharapkan presiden dan rakyat. Terutama,...

Kabinet Dinilai Lebih Baik Jika Didominasi Profesional

Tuesday, 15 Oct 2019 14:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memberi sinyal bahwa porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan parpol 45 persen. Terkait hal ini, Pengamat...

Menteri dari Profesional Dinilai Bebas Kepentingan Parpol

Tuesday, 15 Oct 2019 08:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam mengatakan, mengangkat menteri untuk kabinet pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin 2019-2024 dari kalangan profesional memiliki sejumlah kelebihan. Apalagi, jika kalangan profesional itu memiliki...

Perludem: Kriteria Pemilihan Menteri Harus Terbuka

Sunday, 13 Oct 2019 20:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan pemilihan menteri sebaiknya dilakukan secara transparan. Titi berpendapat, apabila dilakukan secara transparan maka akan baik untuk...

Perludem: Pimpinan Komisi II Harus Punya Visi Soal Demokrasi

Saturday, 12 Oct 2019 02:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Figur yang akan mengisi kursi pimpinan Komisi II DPR diharapkan mempunyai visi yang jelas dalam menata politik dalam negeri yang kuat. Hal ini menjadi harapan para...

Pemerintah tak Siap, Sidang Uji Materi UU Pilkada Ditunda

Friday, 11 Oct 2019 00:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor (UU) 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah...

Perludem Usul Pilkada Gunakan APBN

Tuesday, 08 Oct 2019 16:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) merekomendasikan agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Permasalahan penganggaran pilkada yang terus berulang dinilai karena...

Perludem Minta Gugatan UU Pilkada Jadi Prioritas MK

Tuesday, 08 Oct 2019 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah...

ICW-Perludem Ingin Napi Korupsi tak Maju Pilkada

Tuesday, 08 Oct 2019 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan...

Perludem Dorong Perempuan Jadi Pimpinan Parlemen

Sunday, 08 Sep 2019 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong penguatan keterwakilan perempuan di kursi pimpinan dan alat kelengkapan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota legislatif perempuan mestinya juga menduduki...

Perludem Dorong Perbaikan Regulasi Caleg Perempuan

Thursday, 05 Sep 2019 08:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong adanya perbaikan regulasi untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu aturan yang bisa diterapkan berupa kewajiban bagi partai...

Perludem: Caleg Perempuan Terpilih Meningkat, tak Signifikan

Friday, 30 Aug 2019 16:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, jumlah caleg perempuan DPR RI yang terpilih mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak terjadi secara...

Perludem: Caleg Perempuan Masih Diwarnai Politik Kekerabatan

Friday, 30 Aug 2019 10:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan meski jumlah caleg perempuan yang terpilih meningkat dalam pemilu, tetapi tida bisa dari unsur politik kekerabatan....

Perludem Soroti Jabatan Kosong Imbas Pilkada Serentak 2024

Saturday, 24 Aug 2019 07:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kepala daerah akan habis masa jabatannya sekitar 2022-2023. Akan tetapi, pemilihan kepala daerah (pilkada) tak bisa langsung dilaksanakan karena akan dilakukan serentak pada pemilihan umum...

Gerindra tak Sepakat Usulan Ambang Batas untuk DPRD

Friday, 09 Aug 2019 23:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai ambang parlemen (parliamentary threshold) belum perlu diberlakukan di tingkat DPRD. Bahkan, saat pembahasan revisi Undang-undang Pemilu 2017 Gerindra...

Perludem Setuju Threshold untuk DPRD, Cukup 1 Persen

Thursday, 08 Aug 2019 07:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini setuju dengan gagasan untuk memberlakukan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk DPRD. Hal itu sebagai...

Perludem: Perlu Revisi UU Pilkada untuk Penerapan Rekap-El

Thursday, 25 Jul 2019 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan diperlukan revisi UU Pilkada sebelum menerapkan rekapitulasi secara elektronik (rekap-el). Sebab, dia menilai UU Pilkada...

Perludem: Inisiasi Rekap-El Harus Dimulai Sekarang

Monday, 15 Jul 2019 01:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai, penerapan rekapitulasi elektronik (rekap-el) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dilakukan secara bertahap. Namun, kata dia, inisiasi untuk melakukan rekap-el...

'Perselisihan Pemilu Diselesaikan di MK, tak Ada Pintu Lain'

Friday, 12 Jul 2019 14:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pilpres dan pileg melalui melalui SK No 987, maka tidak ada ruang bagi caleg maupun partai politik untuk mempersoalkan...

Rekapitulasi Elektronik Dinilai Bisa Kurangi Manipulasi

Saturday, 06 Jul 2019 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik M. Pratama mengatakan pihaknya sepekat dengan rencana KPU untuk menerapkan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau electronic recapitulation (e-recap) pada...

Perludem Sarankan 7 Hal Soal Rekapitulasi Elektronik Pemilu

Saturday, 06 Jul 2019 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi, mengatakan KPU perlu melakukan kajian serius atas penerapan rekapitulasi hasil pemilu secara elektronik atau elektronic recapitation (e-recap)....

Perludem: KPU Perlu Seriusi Niat Penerapan E-Rekap

Friday, 05 Jul 2019 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mengambil langkah serius terhadap rencana menerapkan teknologi rekapitulasi suara secara elektronik atau e-rekap. Ia mengingatkan, dalam...

Pengamat: Suksesi Kepemimpinan Parpol Perhatikan Demografi

Sunday, 23 Jun 2019 07:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama mengatakan suksesi kepemimpinan partai politik harus memperhatikan demografi pemilih Indonesia yang banyak didominasi kalangan milenial....

Perludem: Peraturan Pilkada 2020 Harus Lebih Ramah pada KPPS

Saturday, 22 Jun 2019 12:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),  Titi Anggraini, mengatakan peraturan teknis untuk Pilkada 2020 harus lebih ramah terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Beban kerja KPPS...

Perludem: Pemilu Serentak Telah Menjadi Pemilu Borongan

Sunday, 12 May 2019 06:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan umum (pemilu) pada tahun ini yang diselenggarakan serentak telah menyebabkan duka. Banyak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sakit atau bahkan meninggal dunia.

Direktur Eksekutif Perkumpulan...

Perludem Usulkan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Tuesday, 23 Apr 2019 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan pemisahan pemilihan umum menjadi serentak secara nasional dan lokal. Pemisahan pemilu adalah solusi untuk mengatasi kerumitan Pemilu 2019, kata...

Perludem Temukan Masih Ada TPS tak Ramah Disabilitas

Friday, 19 Apr 2019 00:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memantau pelaksaan pemilihan umum (pemilu) serentak 2019 pada Rabu 17 April 2019. Hasilnya, Perludem masih menemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS)...

Perludem: Laporkan Pelanggaran Pemilu Sesuai Mekanisme

Monday, 15 Apr 2019 00:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengimbau masyarakat yang mengetahui pelanggaran pemilu melaporkan sesuai mekanisme yang ada, bukan mengunggah di media sosial....

Peserta Pemilu Juga Bertanggung Jawab Copot APK

Sunday, 14 Apr 2019 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peserta pemilu seperti calon legislatif juga memiliki tanggung jawab mencopot alat peraga kampanye (APK) memasuki masa tenang 14-16 April 2019. Pencopotan APK bukan hanya pengawas pemilu dan...

Perludem Minta KPU Segera Tindak Lanjuti Tiga Putusan MK

Thursday, 28 Mar 2019 16:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengharapkan KPU bisa segera melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah aturan dalam...

Perludem: Publik Masih Banyak Belum Tahu Pemilu Serentak

Tuesday, 26 Mar 2019 21:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih giat lagi melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak kepada masyarakat. Dia menyebut, masih banyak...

Setiap Warga Negara Harus Dijamin Hak Pilihnya

Tuesday, 05 Mar 2019 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa pemilu yang konstitusional harus menjamin hak pilih setiap warga negara. Sayangnya UU Pemilu belum...

Bawaslu Ajak Perludem & Mafindo Didik Pemilih Tangkal Hoaks

Tuesday, 26 Feb 2019 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu RI menjalin kerja sama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo). Kerja sama ini untuk memberikan pendidikan pemilih,...

Persoalan Pemilih Tambahan tak Perlu Diatur Perppu

Friday, 22 Feb 2019 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Peraturan pengganti undang-undang (Perppu) dinilai tidak perlu untuk menyelesaikan persoalan pemilih tambahan (DPTb) yang tidak bisa menggunakan hak politiknya jika surat suara tidak mencukupi. Tambahan surat...

Perludem: Parpol Penyumbang Caleg Eks Koruptor Bertambah

Thursday, 07 Feb 2019 20:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan jumlah partai politik (parpol) penyumbang caleg eks koruptor bertambah. Berdasarkan penelusuran Perludem dan koalisi masyarakat...

Perludem Usulkan Moderator Dapat Dalami Jawaban Debat

Monday, 14 Jan 2019 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengusulkan agar moderator debat capres perdana Ira Koesno dan Imam Priyono diberikan keleluasaan mendalami setiap jawaban capres-cawapres dalam...

Perludem: Putusan Bawaslu Soal Oso Mengecewakan

Thursday, 10 Jan 2019 20:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengenai pencalonan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) sebagai anggota DPD RI...