Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

INDEX BERITA

Pengeluaran untuk Pegawai Dominasi Realisasi Belanja Pusat

Saturday, 22 Jun 2019 18:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pusat sampai dengan Mei 2019 mencapai Rp 530,91 triliun atau 32,48 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...

BPK Catat Beberapa Permasalahan dalam Laporan Keuangan Pusat

Wednesday, 12 Jun 2019 23:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHK LKPP) 2018 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Tapi, BPK juga mencatat beberapa...

Pemerintah Pastikan Dana Kelurahan Mengucur 2019

Tuesday, 13 Nov 2018 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Pemerintah memastikan Kebijakan Dana Kelurahan akan direalisasikan pada tahun 2019. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di wilayah kelurahan. "Tahun depan ada Dana Kelurahan. Ada penambahan dana...

Pemprov Bali Perjuangkan Dana Bagi Hasil Pariwisata

Saturday, 13 Oct 2018 19:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali terus memperjuangkan dana bagi hasil sektor pariwisata ke pemerintah pusat. Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengatakan, selama ini, kontribusi...

BPK: Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Meningkat

Monday, 04 Jun 2018 11:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut BPK, kualitas opini terhadap 87 laporan keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)...

Karawang Andalkan Bantuan Pemerintah Pusat Tangani Abrasi

Tuesday, 07 Nov 2017 00:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk penanganan abrasi di wilayah pesisir utara Karawang.Kepala Seksi Kelembagaan Nelayan Dinas Perikanan Karawang Setya...

Pemerintah Diminta Maksimal Lindungi Mantan Gafatar

Wednesday, 27 Jan 2016 20:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kontras Sumatera Utara (Sumut) meminta pemerintah melindungi semua eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) secara maksimal. Koordinator Kontras Sumut Herdensi Adnin mengatakan, ada fenomena di Indonesia, kelompok-kelompok...

DPD: Pemerintah Harus Bangun Fasilitas Industri Pariwisata

Friday, 18 Dec 2015 20:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Fahira Idris menyampaikan beberapa hal hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang (UU) pada Sidang Paripurna Ke-6 DPDRI,...

70,93 Persen Laporan Keuangan Kementerian Tergolong Baik

Tuesday, 06 Oct 2015 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 70,93 persen Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal  ini disampaikan Ketua BPK Harry Azhar Aziz sebelum menyerahkan Ikhtisar Hasil...

Waduh, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kembali 'Merah'

Tuesday, 06 Oct 2015 06:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014 wajar dengan pengecualian (WDP). Hal ini disampaikan Ketua BPK Harry Azhar Aziz sebelum menyerahkan Ikhtisar...

Gantu Rugi Waduk Jatigede, Hanya Tunggu Pencairan

Monday, 23 Mar 2015 19:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jabar, Denny Juanda, mengungkapkan, ganti rugi Waduk Jatigede, masih terus berproses. Karena, pemerintah pusat telah mengeluarkan Perpres No 1/ 2015. Awalnya,...

RSUD Soreang Butuh Bantuan Pusat-Pemprov

Sunday, 15 Mar 2015 18:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat membantu pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang yang rencannya akan direlokasi ke Desa...

Pemerintah Pusat Kucurkan Rp 700 miliar untuk Pindad

Friday, 27 Feb 2015 19:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Pemerintah pusat telah memberikan dukungan berupa suntikan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 700 miliar kepada BUMN  PT Pindad. Hal ini sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi dan...

Aher Desak Pusat Terbitkan PP Administrasi Negara

Wednesday, 25 Feb 2015 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 30/ 2014 tentang Administrasi Negara berupa peraturan pemerintah (PP)....

Pemerintah Berikan Pemkot Kewenangan Penuh Kelola KBS

Tuesday, 21 Jan 2014 19:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pemerintah memutuskan untuk memberikan kewenangan penuh ke pemkot untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS). Hal ini menyusul sejumlah persoalan yang ada di KBS, seperti matinya beberapa...

Hatta: Pusat dan Daerah Harus Bersinergi Atasi Banjir

Sunday, 19 Jan 2014 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, untuk mengatasi masalah musiman seperti banjir pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dengan baik. Pasalnya, persoalan banjir merupakan...

Pemerintah Pusat Berwenang Cabut Otonomi

Saturday, 04 Jan 2014 00:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mencabut otonomi sebuah daerah apabila terjadi penyelewengan kewenangan di daerah yang bersangkutan. "Kalau ada penyelewengan pemerintah pusat seharusnya bisa mencabut wewenang otonomi...

Pusat Gelontorkan Dana ke Jabar Capai Rp 86,8 Triliun

Tuesday, 17 Dec 2013 12:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah pusat memberikan dana ke Provinsi Jabar tahun 2014, paling besar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, nilai uang yang masuk ke...

Soal Banjir di Jakarta, Ini Permintaan Jokowi Kepada Pemerintah Pusat

Sunday, 01 Dec 2013 17:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyadari, Pemerintah Provinsi tidak bisa menyelesaikan masalah banjir di Ibu Kota sendiri. Pemerintah, kata dia, juga harus berkoordinasi dengan wilayah lain...

Ini Penyebab Utama Kemacetan Versi Jokowi

Thursday, 14 Nov 2013 17:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, penyebab utama kemacetan di ibu kota, yaitu karena tingginya pertumbuhan kendaraan. Jokowi, begitu ia biasa disapa, mengatakan selama 2013, jumlah...

Persandian untuk Amankan Informasi Pemerintah Daerah dan Pusat

Wednesday, 30 Oct 2013 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Semakin tingginya tingkat ancaman terhadap informasi strategis yang berasal dari dalam dan luar negeri, maka persandian Republik Indonesia dituntut terus mengembangkan kapabilitas dan kompentensi sumber daya...

Ada Cara Pemerintah Pusat Atasi Kemacetan, Apa Itu?

Wednesday, 23 Oct 2013 23:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik langkah pemerintah pusat yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai koordinasi kebijakan antar-pemerintah daerah untuk mengatasi kemacetan. "Bagus. Kita bilang...

Asrama Haji Bekasi Segera Dihibahkan

Wednesday, 09 Oct 2013 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Guna mengingkatkan pelayanan calon jamaah jaji, Asrama Haji Embarkasi Jakarta - Bekasi akan dihibahkan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian...

SBY Minta Pemerintah Pusat dan Pemda Kompak

Wednesday, 18 Sep 2013 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada jajaran pemerintah pusat dan pemda kompak dalam hal kebijakan. Terutama untuk menstabilkan perekonomian Indonesia yang sedang mengalami tekanan.  SBY meminta...

Pemangkasan Kuota Haji, Lampung Tunggu Rapat Pusat

Thursday, 13 Jun 2013 23:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Kebijakan pemangkasan kuota haji daerah untuk wilayah Lampung masih menunggu keputusan rapat Kemenag Pusat se Indonesia pada 13-15 Juni 2013. Hingga Kamis (13/6), belum ada calon...

Soal Longsor di Puncak, Pemkab Bogor Tunjuk Pemerintah Pusat

Thursday, 07 Mar 2013 23:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Minimnya hutan di daerah kawasan puncak menjadi penyebab maraknya bencana longsor yang terjadi di jalur puncak. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor justru meminta komitmen dari Pemerintah...

Menko Perekonomian Setuju Percepat Giant Sea Wall

Wednesday, 06 Mar 2013 17:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan akan mempercepat pembangunan tembok laut raksasa (giant sea wall). Tembok yang merupakan bagian proyek Jakarta Coastal Development (JDC) itu dipastikan akan...

Jokowi Minta Pembangunan "Giant Sea Wall" Dipercepat

Wednesday, 06 Mar 2013 14:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah pusat mempercepat pelaksanaan rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Rencananya, proyek itu baru akan dimulai...

Dialog Dinilai Kunci Tenangkan Gejolak Papua

Monday, 04 Mar 2013 23:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam mengatakan, pemerintah pusat perlu melakukan dialog dengan warga Papua. Jika dialog tidak berhasil menyelesaikan masalah dengan baik, setidaknya dialog bisa mengurangi...

Pusat Dinilai Lambat, DIY 'Jalan Sendiri' Bangun Bandara Internasional

Thursday, 21 Feb 2013 23:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Pemerintah DIY akan mengawal progres pembangunan Bandara Internasional yang baru di DIY. Sehubungan dengan hal itu Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X meminta kepada Dinas Perhubungan DIY...

Pemerintah Pusat, Ambil Alih Pembebasan Lahan Dua Tol

Thursday, 14 Feb 2013 23:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah pusat, mengambil alih pembebasan lahan dua proyek tol, Yakni, Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) dan Soroja (Soreang Pasir Koja). Karena, PT Jasa Sarana sebagai pihak ketiga yang bertugas...

Sultan: Pusat Harus Konsisten Soal Mobil Dinas Pakai Solar Subsidi

Wednesday, 13 Feb 2013 19:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X meminta Pemerintah Pusat konsisten apabila melarang mobil dinas untuk gunakan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi, baik untuk premium maupun solar."Apabila...

Pemerintah Pusat Siapkan Dana Tanggap Darurat

Friday, 18 Jan 2013 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah pusat sudah menyiapkan dana untuk menanggulangi bencana banjir Jakarta. Meskipun tak merinci besarannya, ia memastikan dana tersebut ada dan bisa...

Kadin: Ekspor Minerba tak Perlu Izin Pemerintah Pusat Lagi

Thursday, 10 Jan 2013 15:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kadin Indonesia mengklaim eksportir tidak perlu mendapatkan surat persetujuan ekspor (SPE) dari Kementrian Perdagangan untuk mengekspor tambang. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Riset dan Teknologi, Bambang...

Ini Program PU Atasi Banjir Jakarta

Tuesday, 25 Dec 2012 15:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah banjir yang dialami masyarakat DKI Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga memiliki tugas khusus untuk mengatasi kemelut yang sudah bertahun-tahun...

Kemenko Polhukam: Pemerintah tak Pernah Rekayasa Konflik Papua

Wednesday, 29 Aug 2012 07:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Deputi I Bidang Koordinator Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Judy Hariyanto menegaskan bahwa Pemerintah Pusat tidak pernah melakukan rekayasa konflik di Papua. Judy menegaskan...

Pemerintah Pusat Belum Keluarkan SK Remisi Corby

Friday, 17 Aug 2012 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Surat Keputusan (SK) menyangkut pengurangan masa hukuman (remisi) untuk Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia yang terlibat kasus penyeludupan 4,2 kg mariyuana belum turun dari Pemerintah...

Gubernur Minta Pilgub Lampung Mundur 2015

Sunday, 29 Jul 2012 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar penyelenggaraan pemilihan umum gubernur (pilgub) Lampung mundur hingga tahun 2015 setelah pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014....

Banyak Warga Gorontalo Utara Mulai Puasa

Thursday, 19 Jul 2012 20:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Banyak warga Gorontalo Utara sudah menjalani ibadah puasa, bahkan sebagian warga menganggap hari Kamis (19/1) merupakan hari kedua bulan Ramadhan. Seperti yang diungkapkan salah seorang warga...

Pemerintah Belum Putuskan Nasib Saham Newmont

Sunday, 15 Jul 2012 09:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,KARAWACI  – Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengaku masih belum bisa memastikan nasib divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Sebelumnya, PIP setuju memperpanjang masa pembayaran divestasi tujuh persen saham...