Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

INDEX BERITA

Pemda Sebaiknya Dilibatkan dalam Penyusunan Omnibus Law

Monday, 16 Dec 2019 07:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng menyarankan Pemerintah Pusat agar melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam pembentukan rancangan undang-undang omnibus law. Sebab,...

Pembahasan Omnibus Law Harus Libatkan Pemda

Monday, 16 Dec 2019 04:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, ingin pemerintah daerah dilibatkan dalam pembahasan omnibus law. Menurutnya, omnibus law harus mencakup peraturan hingga ke...

Joko Widodo Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah

Wednesday, 13 Nov 2019 12:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakornas antara pemerintah pusat dan forkopimda di Sentul, Bogor, Rabu (13/11).

Dalam sambutannya, Jokowi sempat memperingatkan aparat penegak hukum, termasuk kapolda, kapolres, kajati,...

APBD Jabar 2020 Difokuskan ke Sembilan Program Prioritas

Thursday, 31 Oct 2019 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan nota pengantar keuangan terkait Raperda APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna DPRD Jabar di kantor DPRD Jabar,...

Menanti Peran Aktif Pemda Bina Eks Napiter yang Sudah Bebas

Tuesday, 22 Oct 2019 02:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO –  Peran pemerintah daerah (pemda) dianggap penting dalam pembinaan eks narapidana terorisme (napiter) serta pencegahan terorisme dan radikalisme. Sebab, aksi terorisme tidak hanya terjadi di ibu kota, melainkan...

Kemendagri Ingatkan APBD untuk Penuhi Kewajiban Dasar Pemda

Thursday, 19 Sep 2019 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengingatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) wajib digunakan untuk kepentingan mencukupi pemenuhan kewajiban dasar pemerintah di daerah. Sekjen Kemendagri...

744 Calon Pamong Praja Muda IPDN Akan Dilantik oleh Wapres

Sunday, 04 Aug 2019 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Sebanyak 744 orang calon Pamong Praja lulusan IPDN Angkatan XXVI akan dilantik langsung oleh Bapak Wakil Presiden RI, Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dalam Upacara Pelantikan...

ASN Berkinerja Buruk Bisa Dirasionalisasi

Tuesday, 12 Mar 2019 10:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN--Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus meningkatkan kompetensi sesuai bidang kerja masing- masing. Hal ini menjadi tuntutan sebagai abdi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di era globalisasi...

Kepesertaan BPJS TK Jadi Tolok Ukur Kesejahteraan Pekerja

Monday, 04 Mar 2019 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG – Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dinilai menjadi tolok ukur kesejahteraan pekerja di suatu daerah. Dari jumlah itu akan terlihat bagaimana para pekerja di daerah tersebut...

Kemenpan-RB Dorong Kementerian Gunakan E-Katalog

Friday, 15 Feb 2019 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendukung penggunaan e-katalog sektoral pada lima Kementerian beranggaran besar. Lima kementerian dimaksud adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan...

Kemenpan-RB akan Evaluasi Unit Pelayanan Publik Daerah

Thursday, 14 Feb 2019 18:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan publik. Unit pelayanan publik di setiap pemerintah...

BPJS Ketenagakerjaan Usul Penerima Bantuan Iuran Diperluas

Saturday, 01 Dec 2018 06:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meminta anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) diperluas, terutama untuk pekerja rentan. Hal tersebut bertujuan agar seluruh pekerja  di...

Mengenalkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Mahasiswa

Friday, 30 Nov 2018 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Meski belum memasuki dunia kerja, namun para mahasiswa tetap harus memiliki pengetahuan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya mengikuti jaminan sosial...

Pemda Diminta Sosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan ke Pekerja

Wednesday, 14 Nov 2018 21:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – BPJS Ketenagakerjaan meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif mensosialisasikan dan memberikan edukasi tentang pentingnya mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja. Karena, banyak manfaat yang akan...

Mendagri Dukung Kepala Daerah Berlomba Berinovasi

Wednesday, 07 Nov 2018 22:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,

Kemenpan RB Dorong Humas Pemerintah Aktif

Thursday, 04 Oct 2018 22:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendorong pranata humas pemerintah untuk aktif. Pranata Humas termasuk Humas pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk mengedepankan...

Pemda Didorong Terbitkan Obligasi Daerah

Tuesday, 28 Aug 2018 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan instrumen obligasi daerah. Hal itu, ujarnya, dapat menjadi alternatif pembiayaan selain mengandalkan dana...

Menpar Tegaskan Pentingnya Keberpihakan Daerah di Pariwisata

Sunday, 22 Jul 2018 05:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata Arief Yahya kembali menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah dalam memajukan pariwisata. Tidak hanya soal penataan destinasi dan promosi, tapi juga mempermudah aksesibilitas wisatawan untuk...

SPM Madrasah Bukan Hanya Tanggung Jawab Kemenag

Thursday, 31 Aug 2017 00:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Standar pelayanan minimum (SPM) madrasah dinilai bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama, tapi juga masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diminta tak ragu membantu madrasah yang...

Presiden Sebut Dua Cara untuk Berantas Korupsi

Thursday, 20 Jul 2017 21:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yakni perbaikan sistem yang baik dan penindakan hukum yang membuat efek jera....

Jokowi: Sistem Kepemerintahan Harus Diperbaiki

Thursday, 20 Jul 2017 21:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sistem kepemerintahan harus diperbaiki ke depannya. Hal ini diungkapkannya agar tidak ada lagi pejabat yang melewati sistem yang telah ditentukan. "Jangan...

Parpolisasi DPD RI, Implikasinya Terhadap Pemerintah Daerah

Monday, 20 Mar 2017 15:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Syamsuddin Alimsyah *)Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepanjang tahun ini, seolah antara ada dan tiada. Coba kita googling, melacak kinerja DPD RI yang dirasakan...

Jokowi Minta Daerah Fokus Kembangkan Sektor Unggulan

Sunday, 08 May 2016 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk fokus mengembangkan sektor unggulan di masing-masing daerah. Menurutnya fokus pengembangan ini penting agar setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing...

DPD Coba Cari Solusi Kesenjangan Pusat dan Daerah

Wednesday, 27 Apr 2016 17:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menggelar expert meeting guna membahas Rancangan Undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Rabu (27/4). Ketua...

JK: Pemda Harus Kreatif dan Inovatif Mengelola Daerahnya

Monday, 25 Apr 2016 23:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan untuk menyukseskan otonomi daerah sebagaimana perintah undang-undang, maka diperlukan inovasi dan kreatifitas setiap pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Hal tersebut...

Unpad Diskusi Menyoal Kinerja Pemerintah Daerah

Tuesday, 22 Mar 2016 13:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR -- Di era demokrasi yang sarat keterbukaan ini, masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja aparat pemerintah. Masyarakat tidak hanya ingin memperoleh layanan administrasi yang baik, tapi juga...

DPD: Pemerintah Harus Bangun Fasilitas Industri Pariwisata

Friday, 18 Dec 2015 20:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Fahira Idris menyampaikan beberapa hal hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang (UU) pada Sidang Paripurna Ke-6 DPDRI,...

Pengamat: Penolakan Warga Bukti Pemda Gagal Sosialisasikan RTRW

Tuesday, 01 Dec 2015 23:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pengamat tata kota, Nirwono Joga, menilai penolakan warga terkait beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Jabodetabek merupakan imbas kegagalan sosialisasi peraturan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW)....

DPD: Pemerintah Perlu Hadir di Tengah Masyarakat Daerah

Monday, 19 Oct 2015 10:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Gafar Usman menyatakan bahwa bentuk aspek kemakmuran di derah masih begitu sederhana. Masyarakat di daerah hidup tidak dicampuri dalam pusaran...

Serapan Anggaran Rendah, Pejabat Daerah Dinilai Perlu Revolusi Mental

Saturday, 29 Aug 2015 04:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo beralasan serapan anggaran rendah karena khawatir dipidanakan jika ada kesalahan dalam meengeksekusi kebijakan, Jumat (28/8).Pengamat Kebijakan Publik UI Riant Nugroho mengatakan kekhawatiran PNS...

Ini Sanksi Bagi Pemda yang Lambat Serap Anggaran

Saturday, 22 Aug 2015 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah sedang menyusun sanksi bagi pemerintah daerah yang lambat menyerap dana transfer ke daerah. Sanksi ini disiapkan guna mempercepat penyerapan sehingga...

Soal Penyerapan Anggaran, Pemerintah Diminta Jangan Hanya Salahkan Daerah

Saturday, 08 Aug 2015 22:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat diimbau jangan hanya memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang lamban menyerap anggaran. Pasalnya perbaikan penyerapan anggaran sebaiknya dilakukan dari dua arah. Direktur Institute for...

Disalahkan Pusat Atas Perlambatan Ekonomi, Ini Jawaban Daerah

Friday, 07 Aug 2015 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Mardani H. Mamming, yang juga menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu Kalimatan Selatan, menilai bahwa lambatnya serapan dana daerah tidak...

Pemda Turut Berdosa Atas Perlambatan Ekonomi

Thursday, 06 Aug 2015 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut pemerintah daerah (Pemda) memiliki andil atas terjadinya perlambatan ekonomi Indonesia. Pada kuartal II 2015, pertumbuhan ekonomi melambat jadi 4,67 persen dari sebelumnya...

Porsi Pertamina-Daerah di Blok Mahakam Ditentukan Pekan Depan

Sunday, 21 Jun 2015 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Porsi saham PT Pertamina (persero) di Blok Mahakam masih belum final. Pemerintah baru memutuskan untuk memberikan porsi sebesar 70 persen untuk Pertamina bersama dengan BUMD di...

80 Kabupaten di Indonesia Timur Belum Terima Dana Desa

Tuesday, 02 Jun 2015 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah daerah yang sudah menerima transferan dana desa dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta segera menginformasikan dan merealisasikannya kepada desa di wilayahnya masing-masing. “Saya harapkan jangan sampai ada...

Pemerintah Daerah Diminta Serius Membina Koperasi Lokal

Tuesday, 26 May 2015 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan ribu koperasi mendapat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berharap, NIK mampu meningkatkan...

Siti Nurbaja: Pengelolaan Sampah Dipimpin Pemerintah Daerah

Saturday, 14 Feb 2015 18:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG--Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaja mengatakan pengelolaan sampah dipimpinan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Siti menambahkan namun aturan, pendoman dan pedanaannya dari pemerintah pusat. Siti menjelaskan aturan tentang...

Soal Penghapusan PBB, Ferry Yakin Pemda takkan Dirugikan

Tuesday, 10 Feb 2015 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan mengatakan latar belakang rencana kebijakan penghapusan (PBB) untuk meringankan beban hidup masyarakat menengah...

Sumsel Sediakan Rp 51 Miliar untuk Kawasan Ekonomi Khusus

Monday, 26 Jan 2015 11:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp 51 miliar untuk pembebasan lahan bagi kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api Api. Anggaran itu untuk pembebasan lahan...