Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

INDEX BERITA

Ditolak MK, Persis Kembali Ajukan Uji Materi UU Ormas

Tuesday, 12 Dec 2017 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Mohamad Adli Hakim menyatakan, pihaknya tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terkait...

MK Kabulkan Pencabutan Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Tuesday, 07 Nov 2017 20:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pencabutan permohonan pengujian Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Para pemohon menarik kembali permohonan itu dengan alasan Perppu tersebut sudah dikadikan...

UU Ormas Dinilai Berbahaya

Monday, 06 Nov 2017 17:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR telah menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) menjadi UU. Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun keberadaan Perppu yang sudah disetujui...

Pimpinan DPR Kaji Usulan Revisi UU Ormas

Wednesday, 01 Nov 2017 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu usulan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang diajukan oleh fraksi Parpol di DPR maupun pemerintah. Namun belum bisa dipastikan apakah...

Gerindra Pesimistis Revisi UU Ormas Selesai Tahun 2017

Tuesday, 31 Oct 2017 20:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria pesimistis Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru disetujui menjadi undang-undang direvisi pada 2017....

Revisi Perppu Ormas Ditargetkan Selesai Sebelum Pilkada 2018

Tuesday, 31 Oct 2017 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Soedarmo mengatakan, revisi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 diharapkan selesai sebelum pelaksanaan...

Meski Ada UU Ormas, Polri tak Bisa Langsung Bubarkan Ormas

Tuesday, 31 Oct 2017 18:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menyatakan tidak memiliki kewenangan khusus dalam pemberlakuan Undang-Undang no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebab, dalam UU tersebut tidak terdapat pasal pidana."Polri itu menjalankan...

Legislator Gerindra: UU Ormas Bukti Pemerintah tak Aspiratif

Tuesday, 31 Oct 2017 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Komisi II DPR RI Riza Patria mengatakan, Undang-Undang (UU) Ormas yang baru disahkan merupakan bukti pemerintah saat ini tidak aspiratif. Pasalnya, kata dia, jika UU...

Ini Poin yang tak Diubah Pemerintah di Revisi Perppu Ormas

Tuesday, 31 Oct 2017 15:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Soedarmo mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan revisi terhadap poin ajaran yang bertentangan dengan Pancasila...

'Penindakan Anggota Ormas yang Dibubarkan Harus Sesuai KUHP dan KUHAP'

Tuesday, 31 Oct 2017 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo menyatakan proses penindakan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap melanggar aturan ataupun menyimpang, harus tetap mengacu...

Yusril: UU Ormas Banyak Problematikanya

Monday, 30 Oct 2017 21:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Undang-Undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru saja disahkan masih...

Bang Japar Ajak Seluruh Ormas Bersatu Lawan UU Ormas

Monday, 30 Oct 2017 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Fahira Idris mengajak seluruh ormas bersatu dalam satu wadah untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Ormas yang baru...

GNPF Ulama Hargai Sikap Demokrat Soal UU Ormas

Monday, 30 Oct 2017 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menerima Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Kendati menerima, Demokrat tetap meminta dilakukan revisi dari beberapa poin dalam Perpputersebut.Ketua Gerakan...

SBY: UU Ormas tak Tepat Jika Langsung Diberlakukan

Monday, 30 Oct 2017 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat tengah berupaya agar Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah menjadi Undang-undang ini direvisi. Demokrat telah menyusun beberapa usulan terkait poin-poin dalam...

Ahli: Pemerintah Harusnya Bina dan Kembangkan Ormas

Saturday, 28 Oct 2017 05:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Asep Warlan Yusuf menilai, keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) seharusnya dibina dan dikembangkan oleh pemerintah. Menurutnya, keberadaan Ormas seharusnya dapat membantu untuk memajukan...

Demokrat Telah Siapkan Usulan Revisi Perppu Ormas

Friday, 27 Oct 2017 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan pihaknya telah menyiapkan usulan revisi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua...

Tolak Perppu Ormas, Zulkifli: PAN Dituding Anti-Pancasila

Friday, 27 Oct 2017 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO --- Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan prihatin dengan cara pandang sekelompok orang terkait penolakan fraksi PAN terhadap pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang. Dia mengatakan, penolakan...

Ini Empat Poin UU Ormas yang Harus Direvisi Menurut Gerindra

Thursday, 26 Oct 2017 19:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi Undang-undang. Karenanya, usai disahkan Fraksi...

PAN Dukung Revisi Tapi tak Ikut Gugat UU Ormas di MK

Thursday, 26 Oct 2017 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menegaskan perjuangan partainya menolak Perppu Ormas setelah menjadi Undang Undang (UU) adalah ikut merevisi mana yang dianggap perlu....

Sekjen PPP: Uji Materi UU tidak Ganggu Revisi UU Ormas

Thursday, 26 Oct 2017 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani menyambut baik rencana sejumlah pihak mengajukan uji materi Undang-undang Ormas hasil pengesahan Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi...

Jimly: HTI tidak Bisa Lakukan Gugatan UU Ormas

Thursday, 26 Oct 2017 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana melakukan perlawanan terhadap Undang-undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang telah disahkan DPR. HTI berniat melakukan perlawanan konstitusi gugatan di PTUN dan...

Ini Frasa yang Mengancam Perkembangan Demokrasi di UU Ormas

Wednesday, 25 Oct 2017 21:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengajar program studi ilmu hukum President University Tohadi menilai, Perppu Ormas baru diterima secara politik, namun belum dari segi substansi hukum. Tohadi menilai frasa yang paling...

Din Syamsuddin Ingin Perppu Ormas Sesuai UUD 45

Wednesday, 25 Oct 2017 21:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad SirajuddinSyamsuddin menginginkan Perppu No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan UUD 1945....

Yusril: MK Bisa Batalkan UU Ormas

Wednesday, 25 Oct 2017 21:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menuturkan ada dua proses yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Undang-undang nomor 2 tahun 2017 Ormas yang masih menuai...

Ini 7 Alasan UU Ormas Layak Digugat Menurut Komnas HAM

Wednesday, 25 Oct 2017 20:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyebutkan, setidaknya ada tujuh alasan mengapa Undang-undang (UU) Ormas layak untuk digugat. Beberapa di antaranya disebabkan karena argumen-argumen yang muncul untuk...

PKB akan Inisiasi Revisi Perppu Ormas

Wednesday, 25 Oct 2017 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan Fraksi PKB di DPR RI akan menginisiasi revisi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang...

MK Benarkan Tolak Gugatan Perppu Ormas

Wednesday, 25 Oct 2017 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Konstotusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, gugatan Perppu Ormas harus segera diputus majelis hakim. Mengingat Perppu sudah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang, artinya...

Perppu Ormas Jadi UU, Fahri Hamzah: Hati-Hati Aja lah

Wednesday, 25 Oct 2017 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik disahkanya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (25/10) kemarin....

PKS Dukung Masyarakat Ajukan Judicial Review Perppu Ormas

Wednesday, 25 Oct 2017 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini belum bisa mematikan kapan PKS akan mengajukan poin-poin revisi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan...

Gerindra: Dua Opsi 'Perlawanan' Pasca Perppu Ormas Jadi UU

Wednesday, 25 Oct 2017 06:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas telah disahkan DPR menjadi Undang-undang. Kendati demikian, Fraksi Partai Gerindra sebagai fraksi penolak Perppu Ormas tidak...

UU Ormas Dipandang tak Demokratis untuk Generasi Muda

Wednesday, 25 Oct 2017 05:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid menilai dengan disahkannya peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas menjadi UU, maka bangsa ini tidak mewariskan suasana demokratis kepada...

Ketua Komisi II Anggap Proses Perppu Ormas Akomodasi Semua

Wednesday, 25 Oct 2017 01:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali mengaku telah berbuat yang terbaik memimpin proses pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) organisasi kemasyarakatan dengan mengundang semua...

Pengamat: Sikap PAN, PKS dan Gerindra Patut Diacungi Jempol

Tuesday, 24 Oct 2017 22:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, sikap Fraksi PAN, PKS dan Gerindra yang konsisten menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang, patut...

Demo Tolak Perppu Ormas Tertib, Kapolda Metro: Terima Kasih

Tuesday, 24 Oct 2017 21:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Azis mengucapkan terimakasih kepada pengunjuk rasa dan seluruh personelnya karena berhasil menjaga aksi unjuk rasa menolak Perppu Ormas di depan Gedung...

Mendagri Tegaskan Perppu Ormas Bukan untuk Berangus Ormas

Tuesday, 24 Oct 2017 21:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) bukan sebagai alat politik untuk memberantas ormas yang...

Perppu Ormas Jadi UU, LBH: Kemunduran Demokrasi Indonesia

Tuesday, 24 Oct 2017 21:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyayangkan hasil rapat Paripurna DPR yang mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi undang-undang. Padahal,...

Meski Disetujui, PKS Nilai Perppu Ormas Tetap Bermasalah

Tuesday, 24 Oct 2017 20:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama Partai Gerindra dan PAN menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Ketua...

Perppu Ormas Jadi UU, Fahira: Innalillahi

Tuesday, 24 Oct 2017 20:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan rasa prihatin atas disahkannya Perppu Ormas menjadi undang-undang. Menurutnya, Perppu Ormas dapat berpotensi menjadi anti-demokrasi. Hal tersebut menjadi sebuah ironi,...

Gerindra: Penolakan Perppu Ormas Jadi Catatan Pemerintah

Tuesday, 24 Oct 2017 20:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap penolakan fraksinya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi catatan bagi Pemerintah. Hal ini...

Presidium Alumni 212 Kecewa Perppu Ormas Jadi Undang-Undang

Tuesday, 24 Oct 2017 19:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan, pihaknya dan umat Islam akan terus melakukan perlawanan. Salah satunya perlawanan melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK)."Kami merasa...