Monday, 9 Syawwal 1441 / 01 June 2020

Monday, 9 Syawwal 1441 / 01 June 2020

INDEX BERITA

Trump Hadapi Krisis di Dua Front, Pemakzulan dan Suriah

Monday, 21 Oct 2019 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON D.C -- Presiden Donald Trump berupaya menangkis serangan pihak Demokrat di Kongres yang ingin memakzulkannya. Dan pada saat yang sama menghadapi reaksi keras dari rekan separtainya terkait...

Penolakan Trump Terhadap Penyelidikan Pemakzulan

Tuesday, 15 Oct 2019 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Presiden Donald Trump dan pihak Demokrat di DPR Amerika terlibat dalam kebuntuan konstitusional soal pemakzulan. Gedung Putih menolak memberikan dokumen dan saksi yang diminta kubu...

Bisakah Presiden Dipecat karena Perppu? Pakar: Tidak Bisa

Saturday, 05 Oct 2019 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Juanda mengatakan tidak ada dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden jika mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Ia mengaku tak tahu alasan...

Kontroversi Usulan Pemakzulan Presiden Trump

Monday, 07 Jan 2019 18:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Baru beberapa jam setelah diambil sumpahnya beberapa hari lalu, anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Rashida Tlaib mengundang kontroversi. Ia menyinggung wacana pemakzulan Presiden Trump,...

Hamdan Zoelva: Sekarang, Memakzulkan Presiden tak Mudah

Friday, 05 Jun 2015 15:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan saat ini tidak mudah untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden di Indonesia. Sebab kata Hamdan, pemakzulan sekarang tidak bisa hanya...

106 Anggota DPRD Setuju Gunakan Hak Angket Terhadap Ahok

Thursday, 26 Feb 2015 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- 106 Anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setuju untuk menggunakan hak angket. Hak angket nantinya untuk menyelidiki Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama terkait APBD...

DPRD Berencana Kembali Makzulkan Ahok

Friday, 13 Feb 2015 19:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menyampaikan bahwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tidak pernah mengajukan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) untuk dimasukkan ke dalam RAPBD. Selain itu...

Hasil Praperadilan Tak Pengaruhi Pelantikan Budi Gunawan

Wednesday, 11 Feb 2015 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata NegaraMargarito Kamis menyebut apapun hasil praperadilan tidak akan mempengaruhi pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Hal itu ia katakan setelah menjadi saksi ahli, tersangka...

Pemerintahan Jokowi Diminta Dengarkan Kritik Effendi Simbolon

Friday, 30 Jan 2015 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Charles Honoris meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menganggap kritik Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon sebagai angin lalu. Menurutnya, kritik Effendi memang menimbulkan...

Lantik Budi Gunawan Pintu Masuk Pemakzulan Presiden

Thursday, 15 Jan 2015 13:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seusai sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Langkah selanjutnya menunggu Presiden melantik yang bersangkutan secara resmi memimpin...

PAN: Interpelasi tak Bertujuan untuk Menjatuhkan Jokowi, tapi...

Monday, 24 Nov 2014 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat di DPR RI menginisiasi penggunaan hak interplasi ke pemerintah. Mereka ingin pemerintah menjelaskan secara langsung...

Ketua MPR: Soal Interpelasi Pemerintah Tak Perlu Khawatir

Friday, 21 Nov 2014 15:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG-- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengatakan, pemerintah tak perlu khawatir jika MPR/DPR menggunakan Hak Interpelasi atau impeachment. Sebab menurutnya, hak-hak tersebut justru akan membantu...

KMP: Hak Interpelasi Dihapus, Apa Alasannya?

Wednesday, 19 Nov 2014 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) menganggap hak interpelasi yang masuk ke dalam UU MD3 itu tidak bisa dihapus meski Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memintanya. Oleh karena itu,...

KIH tak Perlu Cemas Soal Pemakzulan Presiden, ini Alasannya

Sunday, 16 Nov 2014 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diminta untuk tidak perlu khawatir dengan hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut M Imam Nasef, peneliti divisi Kajian Hukum Tatanegara...

KIH Dinilai Ingin Goyang Pemerintahan Jokowi

Saturday, 15 Nov 2014 01:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR mengimbau koalisi indonesia hebat (KIH) untuk berhati-hati dalam bertindak. Permintaan mereka yang terlalu banyak dan terkesan muluk-muluk bisa menjadi upaya untuk menggoyang pemerintahan...

Permintaan KIH Ditolak

Saturday, 15 Nov 2014 00:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketum PAN, Hatta Rajasa, menyatakan pihaknya tidak bisa menerima usulan KIH untuk menghilangkan hak – hak DPR untuk mengawasi pemerintah. Hal seperti interpelasi, angket, dan menyatakan...

KIH Dinilai Ingin Jokowi Otoriter seperti Soeharto

Friday, 14 Nov 2014 23:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai ingin mengembalikan Indonesia ke zaman presiden Soeharto. Ketika itu Indonesia berada dalam otoritarianisme. Kepemimpinan hanya sepihak. Siapapun yang mengusik akan dihabisi Wakil...

Benny Sebut Tiga Skenario KIH untuk Amankan Pemerintahan Jokowi

Friday, 14 Nov 2014 09:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Pansus UU MD3, Benny K Harman, menduga, konflik yang terjadi di DPR selama ini sengaja dipertahankan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Hal itu untuk...

KIH Usul Hapus Hak Nyatakan Pendapat karena Kabinet Jokowi Mengecewakan?

Thursday, 13 Nov 2014 10:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berencana mengusulkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) untuk menghapus pasal hak menyatakan pendapat oleh DPR RI. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera...

KIH Dinilai Ingin Jokowi Tidak Diawasi DPR

Thursday, 13 Nov 2014 09:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai menginginkan Presiden Jokowi tidak diawasi DPR. Dosen Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, A Ubaidillah, menyatakan hal ini ditempuh dengan menghapus...

Hapus Pasal Pemakzulan, KIH Khianati Reformasi

Thursday, 13 Nov 2014 08:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dosen Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, A Ubaidillah, menilai usulan partai pendukung Jokowi menghapus hak menyatakan pendapat (HMP) dalam UU MD3 sama saja dengan mengkhianati...

Pengamat: KIH Dikasih Hati Minta Jantung

Thursday, 13 Nov 2014 08:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sikap KIH yang mengusulkan dihapusnya pasal hak menyatakan pendapat (HMP) dalam UU MD3 dinilai berlebihan. Pasal ini sudah seharusnya ada sebagai bagian dari mekanisme check and...

KMP Sendiri Tak Mungkin Makzulkan Jokowi

Thursday, 13 Nov 2014 08:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Politisi PKS, Almuzzammil Yusuf, menyatakan koalisi merah putih sendiri tidak mungkin bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Sebabnya, jumlah kader parpol dalam KMP tidak sampai ¾ total kuorum...

KIH Berlebihan Usulkan Penghapusan Pasal Pemakzulan

Thursday, 13 Nov 2014 07:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai berlebihan jika ingin menghapus hak menyatakan pendapat (HMP) yang termaktub dalam UU MD3. “Hak ini sudah ada sejak era reformasi dulu....

Pelantikan Jokowi-JK Terancam Batal?

Sunday, 12 Oct 2014 17:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Pusaka Trisakti mengingatkan kemungkinan terjadinya Vacum of Power karena pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 20 Oktober mendatang terancam batal. Sebab, dalam UU MD3 terdapat klausul multitafsir...

Tiga Presiden Indonesia Dimakzulkan Secara Politik

Sunday, 12 Oct 2014 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan tidak mungkin presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan secara konstitusi. Sebab, pengalaman ketatanegaraan Indonesia ada tiga...

Setya: Tak Ada Penolakan

Saturday, 11 Oct 2014 16:30 WIB

Ketua MPR menjamin tak ada upaya pemakzulan.JAKARTA -Ketua DPR Setya Novanto menegaskan, tak ada rencana penolakan terhadap pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ia memastikan,...

JK: Hasjim Tak Paham Demokrasi

Thursday, 09 Oct 2014 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasjim Djojohadikusumo tak paham arti demokrasi. Keinginannya untuk menjegal pemerintahan mendatang dinilai akan melawan...

'Pansus Pilpres Bisa Makzulkan Presiden dan Wapres'

Monday, 18 Aug 2014 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar mengatakan pansus pemilu presiden (Pansus Pilpres) bisa saja merekomendasikan pemakzulan presiden dan wakil presiden terpilih ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan catatan...

Gubernur Akan Berhentikan Aceng di Gedung Sate

Thursday, 21 Feb 2013 14:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah meneken surat pemberhentian Bupati Garut Aceng Fikri.. Artinya, perjalanan Aceng HM Fikri sebagai bupati bakal terhenti. Gubernur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah...

'Pemakzulan Aceng Bisa Tingkatkan Praktik Pelacuran'

Friday, 25 Jan 2013 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri menyisakan tanda tanya bagi kuasa hukum yang bersangkutan. Pengacara Aceng, Egi Sujana mengatakan putusan pemakzulan...

Mendagri: Kalau Demonstrasi Aceng Rusuh, Tangkap Aktor Intelektualnya!

Friday, 25 Jan 2013 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau agar demonstrasi para pendukung Bupati Garut Aceng HM Fikri tidak berlangsung rusuh.  Menurutnya, tidak ada larangan dalam berunjukrasa. Jika menimbulkan kerusuhan,...

Priyo: Putusan MA Soal Aceng Jadi Payung Hukum

Wednesday, 23 Jan 2013 14:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai putusan Mahkamah Agung soal Bupati Garut Aceng HM Fikri harus menjadi payung hukum bagi semua pihak yang bertikai. Menurutnya, putusan...

Inikah Skenario Parpol di Balik Kasus Century?

Saturday, 24 Nov 2012 14:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Terkait kasus bailout Century yang kembali ramai menyeruak ke publik belakangan ini, berbagai persepsi dan pendapat turut bermunculan. Tak sedikit yang menganggap ada permainan yang terorganisir...

AS: Penggulingan Presiden Paraguay Belum Sebagai Kudeta

Wednesday, 27 Jun 2012 07:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) belum menetapkan penggulingan Presiden Paraguay Fernando Lugo melalui pemakzulan sebagai kudeta di negara Amerika Selatan itu. Menurut Departemen Luara Negeri AS, negaranya tetap...

12 Ormas Islam Dukung Kepemimpinan SBY Hingga 2014

Monday, 25 Jul 2011 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sebanyak 12 organisasi masyarakat keislaman mendorong kepimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sampai dengan 2014 mendatang. Dukungan tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang dasar 1945.Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Said...

'Ada Sekelompok Orang, Ngopi-ngopi Lalu Bercita-cita Memakzulkan Presiden, Apakah Pantas?'

Wednesday, 22 Jun 2011 18:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyesalkan LSM yang selalu menghujat dan ingin memakzulkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya lebih respek kepada LSM yang...

PDIP: Parpol di Setgab Koalisi akan Manfaatkan Putusan MK

Friday, 14 Jan 2011 07:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Wakil Ketua DPR Pramono Anung meyakini putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat penggunaan Hak Menyatakan Pendapat menjadi alat tawar menawar parpol di dalam koalisi. Dengan adanya putusan itu, parpol...

Pengamat: Parpol akan Barter Menteri dengan Pemakzulan

Friday, 14 Jan 2011 04:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai perombakan (reshuffle) kabinet semakin sulit dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan minimal 2/3 bagi DPR untuk mengusulkan...

Demokrat: Jauhkan Pikiran Impeachment

Friday, 14 Jan 2011 04:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Demokrat ingin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat DPR dijauhkan dari impeachment. Putusan MK itu harus dihormati dan dihargai, sehingga harus dimanfaatkan untuk...