Sabtu, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 Februari 2020

Sabtu, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 Februari 2020

INDEX BERITA

KPU Masih Enggan Komentari Usulan PT 5 Persen PDIP

Rabu, 15 Jan 2020 07:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan berkomentar soal adanya usulan dari PDI Perjuangan untuk meningkatkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) hingga 5 persen. KPU selaku...

Soal Usulan PT 5 Persen, Gerindra Tunggu Pembahasan Internal

Selasa, 14 Jan 2020 21:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerindra belum bersikap terkait usulan agar <i>parliamentary threshold</i> (PT) dinaikan menjadi lima persen, seperti yang didorong oleh PDI Perjuangan. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad...

Usulan PT 5 Persen dari PDIP dan Reaksi Partai-Partai

Selasa, 14 Jan 2020 14:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro, Arif Satrio Nugroho

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan telah menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya tentang ambang batas 5...

Politikus PAN Tolak Usulan PDIP Soal Ambang Batas Parlemen

Senin, 13 Jan 2020 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam hasil rapat kerja nasional (Rakernas) I, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong peningkatan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen. Partai Amanat...

Ini Kelebihan dan Kekurangan Ambang Batas Partai di DPRD

Senin, 19 Agu 2019 00:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri akan mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) berlaku sejak DPRD kabupaten/kota. Ambang batas parlemen atau ketentuan persentase jumlah suara yang harus...

Perlukah Ambang Batas Parlemen Berjenjang dari DPRD?

Minggu, 11 Agu 2019 12:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Umum 2019 telah usai. Berlalunya penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut memunculkan wacana dan usulan baru untuk perhelatan yang sama lima tahun mendatang. Salah satu usulan yang...

Vox Populi Sebut PKS tak Lolos, HNW: Anda Salah Besar!

Selasa, 26 Mar 2019 09:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Vox Populi Center menunjukkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak lolos ambang batas parlemen. Vox Populi menyebut PKS hanya akan memperoleh 3,4 pe(rsen di bawah ambang...

Survei Polmark: Elektabilitas PAN di Atas PKS dan PPP

Kamis, 14 Mar 2019 21:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Lembaga Survei Polmark Indonesia merilis hasil survei elektabilitas partai politik dari 73 Daerah Pemilihan (Dapil) di seluruh Indonesia. Hasilnya di antara partai Islam dan berbasis massa...

Elektabilitas 5,9 Persen, PAN Diprediksi Lolos

Kamis, 14 Mar 2019 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Survey Polmark Indonesia memprediksi Partai Amanat Nasional (PAN) lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Pemilu 2019. Hasil survei Polmark di 73 Daerah...

PKS Percaya Diri Lolos ke Senayan di Pileg 2019

Rabu, 07 Nov 2018 22:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengatakan, partainya percaya diri bisa lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen Pemilu 2019. PKS juga...

Partai Baru Optimistis Lolos Ambang Batas Parlemen

Jumat, 28 Sep 2018 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat partai politik baru peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 optimis dapat lolos ambang batas parlemen (Parliamentary Treshold) sebesar empat persen. Ada empat partai diantaranya Partai Berkarya,...

Lampu Kuning untuk PKS, PAN, Nasdem, dan Hanura

Jumat, 20 Jul 2018 19:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) baru-baru ini menggelar survei terkait Pemilu 2019. Hasil survei LIPI memprediksi hanya enam partai politik (parpol) yang lolos ambang batas parlemen atau parliamentary...

MK Disarankan Segera Putus Gugatan Parliamentary Threshold

Kamis, 05 Jul 2018 00:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara sekaligus sebagai ahli, Refly Harun menegaskan agar pengajuan uji materi terkait presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden dapat diputuskan dengan cepat....

Partai Perindo Optimistis Bisa Loloskan Calegnya ke DPR

Minggu, 13 Mei 2018 22:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq mengaku Partai Perindo tidak khawatir dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/ PT) sebesar empat persen. Alasannya, yang menjadi target...

Ambang Batas Dapat 'Bunuh' Parpol yang Kini Punya Kursi

Sabtu, 12 Mei 2018 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan umum (Pemilu) 2019 dinilai akan menjadi pertarungan luar biasa bagi partai politik (parpol) karena berlakunya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen. Angka ambang batas itu...

Pansus Pemilu Sepakati Enam Paket untuk Isu Krusial

Kamis, 15 Jun 2017 09:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk kesekian kalinya pengambilan keputusan lima isu krusial Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) mengalami penundaan. Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu bakal memutuskan isu krusial pada Senin...

Koalisi Jokowi Cenderung Pertahankan Presidential Threshold

Rabu, 07 Jun 2017 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan partai politik pendukung rezim Presiden Joko Widodo cenderung mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan...

Golkar, Nasdem, dan PDIP Kekeuh PT 20 Persen

Selasa, 06 Jun 2017 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar, Nasdem, dan PDI Perjuangan tetap menginginkan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Tiga partai ini ingin penerapan ambang batas 20 persen. Wakil Ketua Pansus...

Tiga Isu Krusial RUU Pemilu Diharapkan tak Divoting dalam Paripurna

Jumat, 12 Mei 2017 18:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada sejumlah isu krusial Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang belum juga disepakati Pansus Pemilu. Isu krusial tersebut adalah penentuan sistem pemilu, parliamentary threshold dan presidential...

FPKS: Ambang Batas Parlemen Tetap Diperlukan Tapi tak Perlu Tinggi

Rabu, 25 Jan 2017 20:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan usulan atas beberapa isu krusial di Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertama, Pemilu adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin...

Pengamat: Parliamentary Threshold Idealnya Lima Persen

Sabtu, 21 Jan 2017 23:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat politik dari Univeritas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang mengatakan idealnya persyaratan ambang batas partai politik berada di parlemen atau parliamentary threshold lima persen."Angka parliamentary threshold...

Golkar Usulkan Ambang Batas Parlemen Sebesar 10 Persen

Kamis, 05 Jan 2017 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Dari Fraksi Golkar Hetifah menyatakan, partainya ingin ada sistem presidensial yang efektif, serta sistem multipartai yang sederhana. Karena itu, Golkar ingin meningkatkan...

Fraksi PKS: Kenaikan Parlementary Treshold Harus Gradual

Kamis, 27 Okt 2016 04:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menilai kenaikan ambang batas parlemen atau parlementary treshold harus dilakukan secara gradual, sehingga esensi penyederhanaan partai politik dan hak...

PDIP Setuju Parlementary Treshold Naik 100 Persen di Pemilu 2019

Rabu, 26 Okt 2016 13:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira mengaku setuju jika ambang batas parlemen atau parlementary treshold (PT) dinaikan hingga 100 persen dari tiga setengah persen menjadi...

Fraksi PKS Masih Kaji Usul Kenaikan Parliamentary Threshold

Selasa, 26 Jul 2016 21:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya masih mengkaji usulan besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, namun sepakat adanya peningkatan presentasenya."Naiknya besaran presentase...

Golkar Dukung Angka Parliamentary Threshold Dinaikkan

Jumat, 22 Jul 2016 23:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar mendukung jika batas ambang parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan dari angka saat ini 3,5 persen menjadi tujuh persen hingga 10 persen. Politikus Golkar, Tantowi Yahya...

DPP: Ada yang Coba Gembosi Partai Nasdem

Selasa, 07 Jan 2014 21:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik Partai NasDem, Sri Sajekti Sudjunadi, mensinyalir ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin menggembosi partai yang didirikan Surya Paloh...

Legislator: Penyederhanaan Parpol Sedang Berjalan

Sabtu, 09 Nov 2013 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR secara bertahap melakukan proses penyederhanaan terhadap partai politik yang menjadi peserta pemilu. "Itu bukan hanya wacana, karena saat ini penyederhanaan parpol sedang berjalan, sesuai...

Wiranto: Lebih Banyak Capres, Lebih Baik

Jumat, 23 Nov 2012 12:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, mendukung jika sistem Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen disamakan dengan Presidential Threshold. Dengan...

Tanggapi Putusan MK, Komisi II: Parpol Sederhanakan Fraksi

Jumat, 31 Agu 2012 13:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Komisi II DPR menyarankan setiap Parpol untuk menyederhanakan jumlah fraksi di DPR maupun DPRD. Sehingga, parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold-PT) bisa saja...

Golkar Siap Jalani Putusan MK

Jumat, 31 Agu 2012 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Golkar, Roem Kono, mengaku partainya siap menjalani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalani proses verifikasi partai. Selain itu, menurutnya Golkar juga tidak...

Hanya Enam Partai yang Miliki Wakil di DPR?

Jumat, 31 Agu 2012 04:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat politik Alfan Alfian menilai keputusan MK terkait ambang batas perolehan suara atau"parliamentary threeshold" sebesar 3,5 persen pemilu legislatif akan mengurangi jumlah partai politik yang berhak menempatkan wakilnya di...

Pansus DPR: Lobi RUU Pemilu Bakal Sulit

Kamis, 29 Mar 2012 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu di DPR, Taufiq Hidayat, mengatakan tambahan masa sidang sepekan yang diberikan DPR diharapkan dapat memberikan solusi terkait empat isu krusial yang...

Menjelang Deadline, Partai Siap Kompromi Soal PT

Rabu, 21 Mar 2012 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – RUU Pemilu kian memasuki masa tenggat (deadline) dari waktu yang telah ditetapkan pada akhir Maret 2012. Meskipun begitu, empat isu krusial yang selama ini menjadi penghambat...

Lobi RUU Pemilu Diprediksi Alot

Selasa, 20 Mar 2012 21:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani memperkirakan forum lobi antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR RI membahas empat hal krusial...

UU Pemilu Terancam Digugat ke MK

Kamis, 15 Mar 2012 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Meskipun belum disahkan, undang-undang Pemilu yang kini tengah dibahas di DPR sudah diancam untuk diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ancaman ini disuarakan oleh Sekjen Partai Persatuan...

Terkait PT, PPP Naikkan Ambang Batas Partai

Rabu, 14 Mar 2012 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PPP mengubah usulan ambang batas atau parlimentary threshold (PT). Sebelumnya PPP bersikeras mengusung ambang batas atau parlimentary threshold (PT) sebesar 2,5 persen. ”Untuk PT, dari PPP...

PT Ditetapkan 5 Persen, PKS Mengaku Siap

Minggu, 11 Mar 2012 13:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebenarnya bisa cepat diselesaikan. Karena itu, salah satu poin yang mengganjal dalam RUU...

Bahas RUU Pemilu, Pimpinan Fraksi Akan Bertemu

Selasa, 06 Mar 2012 14:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pembahasan RUU Pemilu akan dilangsungkan di tingkat fraksi di DPR. Pimpinan lintas fraksi akan membahas empat hal krusial, yaitu parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen, jumlah...

Pengamat : UU Pemilu Bakal Berakhir Voting

Selasa, 28 Feb 2012 19:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, M Qodari pesimis jika UU Pemilu akan disepakati bersama oleh sembilan fraksi di DPR. Apalagi jika melihat empat isu krusial mengenai UU Pemilu masih...