REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Panitia Kerja (Panja) A pemerintah untuk membahas asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2021 harus...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pidana khusus tindak pidana korupsi dianggap tidak perlu dimasukkan dalam kodifikasi rancangan undang-undang kitab undang-undang hukim pidana (RUU KUHP). Selain akan...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan masuknya delik korupsi dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) mempunyai konsekuensi yang akan mengancam upaya pemberantasan korupsi....
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah melalui pembahasan yang cukup alot...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas polemik RKUHP. Ia menuturkan, tak ada...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dimasukkannya delik tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang undang Revisi Kitab Undang undang Hukum...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak secara tegas masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). KPK beralasan pasal tersebut...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mewanti-wanti sejak awal resiko dimasukkannya pasal korupsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sayangnya...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengusulkan rumusan baru terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Jika dalam rumusan sebelumnya, Pemerintah...
Phone: 021 780 3747
Fax: 021 799 7903
Email:
newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi)
sekretariat@republika.co.id (Redaksi)
marketing@rol.republika.co.id (Marketing)
Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved