Saturday, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Saturday, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

INDEX BERITA

HTI Ubah Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Monday, 07 Aug 2017 12:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memutuskan untuk mengganti subjek hukum dalam permohonan uji materi Perppu 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK),...

Bupati: PNS Kabupaten Bandung yang Terlibat HTI akan Diawasi

Thursday, 27 Jul 2017 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUKAMENAK -- Bupati Bandung, Dadang M Naser menegaskan pancasila merupakan ideologi negara yang sudah final dan tidak bisa diubah. Oleh karena itu, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di...

Komnas HAM Ajak DPR Dukung Pembubaran Ormas Lewat Pengadilan

Tuesday, 25 Jul 2017 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis menegaskan Komnas HAM mendukung penuh upaya pemerintah yang serius menangani radikalisme serta intoleransi dan ekstremisme yang sedang...

HTI Sebut Dosen Eks Anggota Bisa Jadi Sasaran Perundungan

Sunday, 23 Jul 2017 18:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengatakan pihaknya menyayangkan pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir terkait dosen yang terlibat kegiatan HTI....

HTI tak akan Gelar Aksi Solidaritas Tolak Pembubaran Ormas

Sunday, 23 Jul 2017 18:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengatakan pihaknya tidak akan melakukan penolakan terhadap pembubaran organisasinya. Pihaknya juga menegaskan tidak akan ada aksi solidaritas pascabembubaran...

Wiranto: Perppu Bukan untuk Diskreditkan Ormas Islam

Monday, 17 Jul 2017 16:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas dilakukan pemerintah untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan Islam."Ada yang mengatakan pemerintah...

Perppu Ormas, Wiranto: Menyelamatkan Negara Kok Ditolak?

Thursday, 13 Jul 2017 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menanggapi terkait adanya penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17...

'Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi'

Thursday, 13 Jul 2017 07:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) dianggap sebagai keputusan politik untuk mengendalikan perilaku politik Ormas. Nantinya, Ormas-Ormas mendukung pemerintahan atau minimal...

Sanksi Penjara Seumur Hidup akan Hambat Ekspresi Ormas

Thursday, 13 Jul 2017 05:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) terdapat ancaman hukuman pidana seumur hidup. Hal tersebut nantinya akan berakibat pada bagaimana Ormas berekspresi."Saya kira...

Perppu Ormas Bisa Disalahgunakan Berangus Lawan Politik

Thursday, 13 Jul 2017 05:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2017 tentang Perubahan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 dianggap dapat disalahgunakan oleh penguasa. Penyalahgunaan itu menjadi alat politik untuk meredam,...

MUI: Perppu Seharusnya tak Sasar Salah Satu Ormas

Thursday, 13 Jul 2017 04:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diminta tak hanya terbit...

Pembubaran Ormas Lewat Pengadilan Dinilai Masih Relevan

Thursday, 13 Jul 2017 04:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) dinilai dipaksakan untuk meredam pergerakan Ormas radikal. Perppu tersebut sebaiknya tidak dikeluarkan kecuali dalam kondisi mendesak."Sebetulnya,...

Perppu Ormas Dinilai Buka Peluang Pemerintah Sewenang-wenang

Thursday, 13 Jul 2017 02:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai Perppu Nomor 2/2017 tentang Perubahan Undang-undang (UU) Ormas No 17/2003 membuka peluang pemerintah untuk sewenang-wenang. Karena itu, Perppu tersebut...

Menkumham Jelaskan Alasan Bubarkan Ormas Tanpa Pengadilan

Thursday, 13 Jul 2017 02:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membubarkan ormas radikal bukan semata-mata ditujukan kepada ormas Hizbut Tahrir...

Ormas Dibubarkan tanpa Pengadilan Dinilai Gaya Diktator

Thursday, 13 Jul 2017 02:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon menilai Peraturan Pemerintah Pengannti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan secara substansi mengarah pada model kediktatoran gaya baru."Semangat tersebut...

Penerbitan Perppu Ormas Dinilai tak Penuhi Syarat Mendesak

Thursday, 13 Jul 2017 01:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan Undang-undang (UU) Ormas No. 17/2003 dinilai tak disertai alasan yang cukup. Padahal, menurut Ahli Tata Negara Yusril...

Pembubaran Ormas tanpa Pengadilan Dinilai Represif

Thursday, 13 Jul 2017 01:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Aturan terkait pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) dalam Perppu Nomor 2/2017 yang diterbitkan pemerintah pada Rabu (12/7) dinilai sah, asalkan upaya pembubaran tersebut ditempuh dengan mekanisme hukum, yaitu...

Isi Lengkap Soal Larangan dan Sanksi dalam Perppu Ormas

Thursday, 13 Jul 2017 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditandatangani Presiden 10 Juli 2017, mengatur larangan dan sanksi yang dapat diberikan terhadap ormas.Perppu ini menggantikan UU Nomor...

Menag: Organisasi Ingin Ubah Dasar Negara, Harus Dilarang

Thursday, 04 May 2017 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, bahwa segala bentuk organisasi yang ingin mengubah dasar negara Indonesia, harus dilarang keberadaannya. Sebab, sejak dulu bangsa Indonesia telah bersepakat...

Pentingnya Ormas dalam Berdayakan Masyarakat di Tingkat Akar Rumput

Tuesday, 24 Jan 2017 18:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asisten Deputi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam Dr. Widiyanto mengatakan, menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, ormas merupakan organ yang sangat penting dalam mempermudah...

Shalat di Katedral, NU tak Masalah

Wednesday, 19 Nov 2014 19:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Organisasi masyarakat (Ormas) Washington National Cathedral (WNC) berencana menyelenggarakan shalat jumat kembali bagi umat Islam di Amerika Serikat, pekan ini. Terkait hal tersebut tokoh Nahdlatul Ulama (NU)...

Ini Permintaan Koalisi Organisasi Masyarakat Terkait Kabinet Jokowi

Tuesday, 21 Oct 2014 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bertempat di kantor KontraS, sejumlah organisasi masyarakat sipil membuat pernyataan sikap terkait penyusunan kabinet presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Organisasi masyarakat sipil ini terdiri dari Indonesia...

Ada Ormas yang Diperalat untuk Kepentingan Asing

Sunday, 27 Oct 2013 18:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri mencapai 130 ribu lebih. Jenis dan bentuknya pun bermaca-macam.  Sebut saja yayasan, perhimpunan,...

UU Ormas Dinilai Masih Miliki Ambiguitas

Saturday, 21 Sep 2013 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dianggap masih memiliki sisi ambiguitas dalam memberi perlindungan atau membatasi ruang gerak sebuah organisasi kemasyarakatan."Memang positifnya akan dapat menjamin hak...

Pemerintah Tak Bisa Sepenuhnya Diharapkan untuk Bangun Bangsa

Saturday, 17 Aug 2013 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menilai, pemerintah tidak bisa sepenuhnya diharapkan untuk memberdayakan pembangunan bangsa. "Tidak ada orang miskin berubah kaya karena bansos (bantuan sosial). Bahkan...

Parpol Dianggap Gagal, Yudi Latif Harapkan Ormas

Saturday, 17 Aug 2013 19:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Intelektual muda dari Universitas Paramadina, Yudi Latif mengatakan ada fungsi istimewa organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak dimiliki elemen bangsa lainnya. Ormas dinilai sebagai kontainer terbaik untuk...

'Kami Siap Tiru Aksi Mesir Demi Gagalkan RUU Ormas'

Wednesday, 10 Jul 2013 20:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Indonesia menyatakan siap melakukan aksi massa seperti rakyat Mesir menyampaikan tuntutan terhadap presidennya. Langkah itu diambil bila uji materi Undang-Undang Ormas di Mahkamah Konstitusi gagal membatalkan...

Mendagri: RUU Ormas Cocok dengan Kekinian

Tuesday, 09 Jul 2013 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- n Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang disetujui DPR RI dipandang sesuai dengan era kini. Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi jumlah ormas di Indonesia begitu banyak dan...

Ormas Jatim Dilarang Lakukan Sweeping

Friday, 05 Jul 2013 10:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo melarang aktifitas organisasi masyarakat (ormas) melakukan sweeping pada tempat yang dinilai menyimpang aturan selama bulan Ramadhan. Untuk menghindari adanya peristiwa itu, lokasi...

Mendagri Hormati Jika UU Ormas Diuji Materi

Wednesday, 03 Jul 2013 19:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyatakan menghormati jika ada pihak yang berencana untuk mengajukan uji materi UU Ormas--yang notabene belum disahkan bersama DPR--kepada Mahkamah Konstitusi. Menurut...

Sosialisasi UU Ormas Diprediksi Banyak Persoalan

Wednesday, 03 Jul 2013 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Langkah DPR yang dinilai memaksakan pengesahan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) bisa menyisakan kontroversi yang membebankan DPR dan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dan DPR diharuskan menyosialisasikan UU Ormas...

Kemendagri Pastikan RUU Ormas Sejalan dengan Aturan Lain

Saturday, 29 Jun 2013 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementrian Dalam Negeri menjamin RUU Ormas tidak akan tumpang tindih dengan aturan lain yang sudah ada. Pernyataan itu ditegaskan oleh staf ahli Kementerian Dalam Negeri yang juga menjadi...

RUU Ormas Dicemaskan Disharmoni dengan UU Lain

Saturday, 29 Jun 2013 13:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kumpulan organisasi kemasyarakatan (ormas) berkeras menolak pengesahan RUU Ormas yang direncanakan akan diputuskan DPR pada 2 Juli 2013 nanti. RUU Ormas dikhawatirkaan menimbulkan disharmoni dengan Undang-Undang...

Muhammadiyah : RUU Ormas Hanya Serpihan, tidak Urgen

Saturday, 29 Jun 2013 11:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP Muhammadiyah konsisten menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). DPR diimbau lebih memprioritaskan UU yang lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang RUU Ormas yang dianggap hanya...

DPR Tunda Pengesahan RUU Ormas Sepekan

Tuesday, 25 Jun 2013 20:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rapat paripurna DPR RI memutuskan menunda menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) menjadi undang-undang selama sepekan."Penundaan persetujuan RUU Ormas selama sepekan diputuskan melalui forum lobi...

Terkait Ormas, Pemerintah Diminta tak Pakai Sistem Kekeluargaan

Monday, 24 Jun 2013 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMANGGI--Pertengkaran sejumlah ormas dinilai sulit untuk dipadamkan. Ini menjadi sebuah polemik tersendiri bagi aparat penegak hukum.Sosiolog dari Universitas Indonesia, Richardi Adnan menilai, aparat salah langkah jika menyelesaikan pertengkaran...

Pansus Yakin RUU Ormas Disahkan Pekan Depan

Wednesday, 19 Jun 2013 20:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Panitia khusus (pansus) RUU Ormas optimistis kebijakan yang mengatur organisasi masyarakat segera disahkan pada rapat paripurna 25 Juni 2013 mendatang. Meski pada rapat akhir pansus, Rabu (19/6) sore,...

Pendirian LSM Asing Pun Harus Direstui Kemenlu

Monday, 27 May 2013 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Setiap warga negara asing yang ingin mendirikan organisasi nonpemerintah (NGO) atau pun LSM di Indonesia wajib mendapat izin Kementerian Luar Negeri. Aturan ini tercantum dalam Rancangan...

Kemendagri: Sebut Pasal Mana yang Represif di UU Ormas?

Tuesday, 26 Mar 2013 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Beberapa kalangan menolak pengesahan RUU Ormas dengan alasan mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul. Staf Ahli Mendagri Reydonnyzar Moenek  membantah dan mengatakan, tidak ada satu pun pasal di RUU...

RUU Ormas Dianggap Kebiri Hak Berorganisasi

Thursday, 28 Feb 2013 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rencana DPR dan Pemerintah mengesahkan RUU Ormas pada Maret 2013 ini menuai berbagai kecaman dari banyak pihak. Setidaknya 49 lembaga menolak RUU Ormas disahkan. Isi RUU Ormas dinilai...