Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

INDEX BERITA

Ahli Hukum: KPK Seperti Lawan Politik yang Harus Dibungkam

Friday, 13 Sep 2019 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Oce Madril, mengungkapkan, jika revisi terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap diloloskan, lembaga tersebut akan sangat dilemahkan. Lembaga-lembaga lain pun...

Pukat UGM Nilai Perlunya Audit Terhadap Beras Bulog

Friday, 10 May 2019 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pukat UGM Oce Madril menilai BPK perlu mengaudit Bulog. Ini untuk melihat apakah penumpukan beras yang selama ini terjadi itu akibat ada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi...

Oce Madril: Rezim di Bawah Soeharto Terkenal Korupsinya

Monday, 03 Dec 2018 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengatakan rezim orde baru di bawah Presiden ke-2 RI Soeharto terkenal dengan...

Rangkap Jabatan, Pukat: Presiden Mestinya Kecolongan

Tuesday, 06 Jun 2017 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril menyoroti data Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menunjukkan rangkap jabatan memasuki fase darurat. Menurutnya, pemerintah...

MK Diminta Telusuri Kemungkinan Adanya Pejabat Terlibat Pencurian Berkas

Wednesday, 22 Mar 2017 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menelusuri dugaan adanya keterlibatan pejabatnya dalam kasus pencurian berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai,...

Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM: Lapisan Terbawah Harus Diberi Pemahaman

Tuesday, 23 Feb 2016 13:00 WIB

Indeks antikorupsi menunjukkan penurunan indeks, terutama di perdesaan dan pendidikan bawah, menurut Anda? Iya, ini menggambarkan masyarakat semakin paham dampak buruk dari korupsi, masyarakat semakin paham korupsi harus diberatas....

Pergantian Jaksa Agung tak Perlu Tunggu Reshuffle

Friday, 23 Oct 2015 13:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril memaparkan, adanya dugaan keterlibatan Jaksa Agung dalam kasus korupsi dana Bansos Sumut menuntut Presiden Joko Widodo...

'Pansel KPK Jangan Sekadar Buka Lowongan'

Friday, 22 May 2015 15:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, mengatakan panitia seleksi (pansel) komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak boleh hanya sekedar...

Satgas Antikorupsi Kejaksaan Agung Jangan Kacaukan KPK

Monday, 26 Jan 2015 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) oleh Kejaksaan Agung perlu mendapat apresiasi masyarakat. Namun, satgas tersebut jangan sampai mengacaukan...

Jokowi can still cancel Gunawan's appointment as Police Chief

Thursday, 15 Jan 2015 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- President Joko Widodo (Jokowi) can still cancel the appointment of Commissioner General Budi Gunawan as the Indonesian Police chief, according to Gajah Mada University Anti-corruption Study...

Pukat UGM Kritik Rekening Gendut Komjen Budi Gunawan

Monday, 12 Jan 2015 11:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian RI (Polri) menuai kritikan tajam dari berbagai aktivis antikorupsi. Dipilihnya kepala Lemdikpol tersebut oleh Presiden Jokowi diyakini...

Pengamat: Berikan Remisi ke Koruptor, Menkumham Langgar Hukum

Tuesday, 06 Aug 2013 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri kepada sebanyak 182 orang narapidana kasus tindak pidana korupsi. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi...

Soal Sendal Jepit, Aturan Kantor Imigrasi Harusnya Imbauan

Friday, 08 Feb 2013 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- DPRD Provinsi DIY menyoroti aturan Kantor Imigrasi Yogyakarta terkait kasus pelaporan Dosen Fakultas Hukum UGM, Oce Madril. Seharusnya aturan tersebut berbentuk imbauan bukan larangan.Anggota Komisi A,...

Pakai Sendal Jepit, Dosen UGM Diusir Kantor Imigrasi

Thursday, 07 Feb 2013 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN –- Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril, tidak diperbolehkan masuk ke Kantor Imigrasi Yogyakarta lantaran memakai sendal jepit. Karena merasa terhambat dalam mendapatkan pelayanan,...

FPKS Belum Restui Revisi UU KPK

Tuesday, 02 Oct 2012 09:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi partai Keadilan Sejahtera (FPKS), KH Abdul Hakim, menegaskan bahwa fraksinya belum pernah merestui pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dilanjutkan ke Badan...

Mega Tolak Pelemahan KPK

Tuesday, 02 Oct 2012 08:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menyetujui rencana revisi UU KPK oleh DPR yang dinilainya sebagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya institusi hukum...

'DPR Harus Batalkan Revisi UU KPK'

Tuesday, 02 Oct 2012 07:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dinilai harus membatalkan rencana revisi UU KPK jika masih ingin korupsi di Indonesia diberantas. Hal itu dikemukakan Sosiolog Universitas Nasional (Unas), Nia Elvina, MSi. Elvina...

KPK Minta Presiden Turun Tangan

Tuesday, 02 Oct 2012 07:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diminta turun tangan menyelesaikan polemik revisi Undang-Undang KPK yang telah digulirkan oleh DPR RI. Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua...

PKS: Kita Masih Butuh KPK

Saturday, 29 Sep 2012 11:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIKINI -- Usulan revisi Undang-undang (UU) No.30 Tahun 2002 dianggap akan mempelemah ruang gerak KPK. Sedangkan masyarakat Indonesia ini masih membutuhkan lembaga pemberantasan korupsi yang efektif.Anggota DPR Komisi...