Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

INDEX BERITA

KPU: Surabaya Belum 100 Persen Transfer Anggaran NPHD

Wednesday, 05 Aug 2020 14:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyampaikan dari 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, hanya Kota Surabaya belum mentransfer anggaran sesuai Naskah...

Belum Cairkan Dana Pilkada, Kepala Daerah akan Dipanggil

Saturday, 25 Jul 2020 12:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil kepala daerah yang belum mencairkan 100 persen anggaran Pilkada 2020 hingga Agustus mendatang. Kemendagri mendorong pemerintah daerah (pemda) segera merealisasikan...

Mendagri Minta Daerah Segera Selesaikan NPHD Pilkada 2020

Monday, 20 Jul 2020 05:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepada kepala daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak pada Desember mendatang agar segera menyelesaikan penyetoran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)...

270 Daerah Pelaksana Pilkada 2020 Selesaikan NPHD

Monday, 18 Nov 2019 18:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan, 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dua daerah terakhir...

DPR Minta Evaluasi Pilkada dengan Hati-Hati

Monday, 11 Nov 2019 16:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito berencana melakukan evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa dalam proses evaluasinya...

Hemat Anggaran, KPU Usulkan E-Rekap di Pemilu

Monday, 11 Nov 2019 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar perhitungan hasil pemilu dilakukan secara elektronik atau e-rekap. Hal ini disampaikan sejumlah jajaran komisioner KPU saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

KPU Minta Kemendagri Awasi Pemda Soal Dana Pilkada

Wednesday, 06 Nov 2019 04:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pemerintah daerah (pemda) melakukan pembahasan anggaran pilkada secara terbuka bersama penyelenggara pemilu. Sebab, lima dari...

KPU: Anggaran Pilkada 2020 yang Disetujui Sementara Rp 9,8 T

Wednesday, 06 Nov 2019 02:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan, total anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang disetujui dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mencapai Rp 9,8 triliun....

Alasan KPU Batasi Usia Maksimal Petugas KPPS

Monday, 04 Nov 2019 23:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambahkan aturan usia  calon panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemilihan suara (KPPS) maksimal 60 tahun. Pada aturan...

KPU Atur Batas Usia Petugas KPPS di Rancangan PKPU Pilkada

Monday, 04 Nov 2019 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi syarat usia panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemilihan suara (KPPS) minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Hal...

Kemendagri Minta Gubernur Fasilitasi Pembahasan NPHD

Monday, 28 Oct 2019 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin meminta gubernur menuntaskan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, dana pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan...

NPHD Belum Tuntas, Pemerintah Pusat Turun Tangan

Wednesday, 23 Oct 2019 09:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan terdapat 18 daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Pemerintah pusat...

NPHD Belum Tuntas, KPU Minta Kemendagri Supervisi

Thursday, 17 Oct 2019 09:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan ada 34 daerah belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada)...

KPU Ingin Larangan Mantan Napi Korupsi Masuk RUU Pilkada

Wednesday, 09 Oct 2019 16:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berupaya memasukkan persyaratan pencalonan kepala daerah yakni pelarangan mantan narapidana kasus korupsi maju Pilkada 2020. KPU sudah menyampaikan pelarangan pelaku korupsi dalam...

Kemendagri Tetapkan Batas Penandatanganan NPHD 14 Oktober

Monday, 07 Oct 2019 18:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin mengatakan, pihaknya menetapkan batas waktu penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 14 Oktober 2019. Sebab,...

Kemendagri: 178 Daerah Tandatangani NPHD dengan KPU

Thursday, 03 Oct 2019 16:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 178 pemerintahan daerah telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU. Sementara 132 Pemerintah daerah juga telah menandatangani NPHD dengan Bawaslu. Hal itu diungkapkan...

Polisi Diminta Perketat Penerbitan SKCK Calon Kepala Daerah

Thursday, 03 Oct 2019 12:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkoordinasi dengan kepolisian dalam menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bakal calon kepala daerah pada...

Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Telan Dana 15 Triliun

Thursday, 03 Oct 2019 02:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo memimpin rapat koordinasi kesiapan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Rapat diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Gedung...

KPU Toleransi Tenggat Penandatanganan NPHD Hingga Oktober

Thursday, 03 Oct 2019 00:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat, baru 178 daerah yang telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Dengan demikian, KPU menoleransi...

Karawang Hibahkan Rp 97 Miliar untuk Pilkada 2020

Wednesday, 02 Oct 2019 20:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Pemkab Karawang, menghibahkan anggaran sebesar Rp 97 miliar, untuk Pilkada 2020 mendatang. Hibah tersebut, untuk kegiatan KPU dan Bawaslu selama proses pemilihan kepala daerah tersebut. Dengan...

Kemendagri Fasilitasi Pemda, Bawaslu, dan KPU Tuntaskan NPHD

Wednesday, 02 Oct 2019 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil pemerintah daerah (pemda), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah pada Senin (7/10). Ketiga pihak itu akan...

KPU akan Usulkan Revisi UU Pilkada ke Anggota DPR Baru

Wednesday, 02 Oct 2019 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan mengusulkan revisi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 kepada jajaran anggota DPR baru. Salah satu usulan revisi menyoal larangan bagi koruptor mencalonkan diri sebagai...

Bawaslu Tuntaskan Dana Pengawasan Pilkada di 172 Daerah

Wednesday, 02 Oct 2019 14:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menuntaskan pembahasan dana pengawasan pilkada 2020 untuk 172 daerah. Hingga 1 Oktober 2019, ada 98 daerah yang sudah menuntaskan dana pengawasan untuk pilkada tahun depan.   Anggota...

Anggaran Pelaksanaan Pilkada 2020 Belum Rampung

Wednesday, 02 Oct 2019 12:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan, belum semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga tenggat pada Selasa (1/10) kemarin. Hingga...

Pemkab Indramayu Sepakati NPHD untuk Pilkada 2020

Tuesday, 01 Oct 2019 18:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,INDRAMAYU – Kabupaten Indramayu akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2020 mendatang. Pemkab Indramayu pun telah menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)...

Ratusan Daerah Belum Tuntaskan Anggaran Pengawasan Pilkada

Tuesday, 01 Oct 2019 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan saat ini masih ada ratusan daerah penyelenggara pilkada yang belum menuntaskan pembahasan anggaran pengawasan Pilkada 2020. Sampai saat ini, baru ada...

Kemendagri akan Panggil Pemda Bila tak Selesaikan NPHD

Tuesday, 01 Oct 2019 14:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) akan memanggil pemerintah daerah (pemda) apabila penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 tak diselesaikan hari ini. Sebab, tenggat penandatanganan...

Kemendagri Imbau Pemda Rampungkan NPHD untuk Pilkada

Tuesday, 01 Oct 2019 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemerintah daerah (pemda) segera menyelesaikan pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Sebab, tenggat penandatanganan NPHD jatuh pada Selasa...

KPU: Tenggat Penyelesaian NPHD 1 Oktober Terkendala

Tuesday, 01 Oct 2019 12:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat, dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 baru 61 daerah yang melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurut Komisioner...

Komisi II Prioritaskan Revisi UU Pemilu

Tuesday, 01 Oct 2019 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah menetapkan politikus politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Ketua Komisi II periode 2019-2024. Usai penetapan tersebut, Komisi II langsung...

Pemda Dinilai Ragu Perbedaan Nomenklatur di UU Pilkada

Friday, 27 Sep 2019 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perbedaan nomenklatur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menimbulkan pertanyaan dan keraguan dari Pemerintah Daerah (Pemda). Menurut anggota Bawaslu RI,...

Kemendagri: NPHD Mandek Sebab Perencanaan Pemda tak Matang

Wednesday, 25 Sep 2019 19:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin mengatakan, pemerintah daerah (pemda) yang menyatakan berat terhadap jumlah pengajuan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat perencanaaan...

KPU: 258 Daerah Belum Sepakati Anggaran Pilkada 2020

Monday, 23 Sep 2019 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan sampai saat ini baru 12 daerah pelaksana Pilkada 2020 yang menyepakati anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu. Sehingga,...

Baru 10 KPU Daerah Rampungkan Penandatanganan NPHD

Monday, 23 Sep 2019 08:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Baru 10 KPU daerah dari 270 KPU provinsi, kabupaten/kota penyelenggara Pilkada 2020 yang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama pemerintah daerah. Sementara KPU RI menargetkan...

KPU: Daerah Diminta Sahkan Anggaran Pilkada Sebelum Oktober

Friday, 02 Aug 2019 19:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengimbau kepala daerah dan penyelenggara pilkada di daerah segera menyelesaikan penandatanganan naskah persetujuan hibah daerah (NPHD). KPU menegaskan,...

KPU akan Usulkan Revisi UU Pilkada ke Anggota DPR Baru

Tuesday, 02 Oct 2018 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan mengusulkan revisi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 kepada jajaran anggota DPR baru. Salah satu usulan revisi menyoal larangan bagi koruptor mencalonkan diri sebagai...

Pemda di Sumut Belum Tanda Tangani NPHD Pilkada

Sunday, 09 Jul 2017 10:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018. "Laporan hingga saat ini, belum ada...

33 Daerah Belum Selesaikan NPHD Pendanaan Pilkada

Thursday, 18 Aug 2016 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menyoroti belum selesainya naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pendanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di dua provinsi dan 31 kabupaten/kota."Saya...

KPU tak Mau Anggaran Pilkada Kembali Telat

Friday, 01 Apr 2016 14:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro mengatakan tidak ingin masalah anggaran yang telat kembali terulang pada masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2017."Kita tidak ingin terulang...

Ternyata Anggaran 167 Daerah Belum Siap

Thursday, 12 Nov 2015 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil mengungkapkan jelang pelaksanaan Pilkada serentak yang tinggal menghitung hari, belum seluruh daerah anggarannya siap. Dari 269 daerah peserta Pilkada,...

Anggaran Pilkada Dipangkas DPRD

Friday, 25 Sep 2015 13:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memastikan akan melakukan pengawalan terhadap anggaran Pilkada beberapa daerah yang bermasalah. Hal ini menyusul adanya beberapa daerah yang anggaran Pilkadanya oleh Dewan...

Pendaftaran Jalur Independen Sepi Peminat

Tuesday, 16 Jun 2015 07:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahapan pendaftaran jalur perseorangan Pilkada serentak ditutup per Senin (15/6). Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat dari sembilan provinsi yang mengikuti Pilkada serentak, total hanya dua provinsi...

Jimly: Anggaran Bukan Alasan Pilkada tak Jurdil

Friday, 05 Jun 2015 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengingatkan penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu menjaga integritas dan kode etik kelembagaan. Jimly mengatakan meski penyelenggaraan Pilkada...

Kemendagri Jamin Data Pemilih Pilkada Minim Manipulasi

Wednesday, 03 Jun 2015 22:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri menjamin data pemilih untuk Pilkada serentak 2015 mendatang lebih baik dibandingkan data Pemilu sebelumnya. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, hal...

DP4 Tandai Pencairan Dana Pilkada Bisa Segera Dilakukan

Wednesday, 03 Jun 2015 20:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri akan menyerahkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (3/6). Penyerahan data ini menandai mulai bekerjanya KPU Daerah...