Rabu, 24 Safar 1441 / 23 Oktober 2019

Rabu, 24 Safar 1441 / 23 Oktober 2019

INDEX BERITA

KASN: Pengawasan Netralitas ASN Hanya di Permukaan

Rabu, 07 Agu 2019 01:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) Nuraida Mokhsen mengatakan, sering kali pengawasan terhadap netralitas ASN dilakukan di permukaan saja. Padahal, ada pelanggaran...

ASN Mataram Deklarasi Netralitas Pemilu 2019

Senin, 08 Apr 2019 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram menggelar sosialisasi dan deklarasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) Mataram dalam Pemilu 2019. Sosialisasi digelar di...

Sekda Sumbar Imbau PNS Netral dan Aktif untuk Pemilu

Selasa, 26 Mar 2019 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar Alwis mengimbau semua Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas selama Pemilu serentak, pemilu legislatif dan Pilpres yang sudah kian dekat....

Zulkifli Ingatkan Netralitas Kepolisian dan ASN di Pemilu

Senin, 25 Mar 2019 23:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengingatkan para pihak di pemerintahan agar netral dalam Pemilu 2019. Dia mengatakan, netralitas kepolisian, militer, dan aparatur sipil negara...

Wakapolri Ingatkan Anggotanya Harus Netral

Sabtu, 02 Mar 2019 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono menyampaikan, polisi harus netral dalam pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang. Menurut dia, polisi harus menjaga kepercayaan masyarakat.

Terkait #YangGajiKamuSiapa, ACTA Laporkan Menkominfo

Jumat, 01 Feb 2019 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (1/2). Pelaporan itu terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam video...

Tanya Siapa yang Gaji ASN, Ini Klarifikasi Kemenkominfo

Jumat, 01 Feb 2019 14:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan klarifikasi terkait perkataan "yang gaji ibu siapa?" oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Di mana, pada saat itu Rudiantara meminta...

Gakkumdu Hentikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu Kades

Rabu, 16 Jan 2019 02:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN—Proses penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana pemilu Kepala Desa tidak netral yang menjerat Nowo Sugiharto, Kades Bejalen Kecamatan Ambarawa periode 2012-2018 dihentikan. Sehingga, kasus tersebut tidak dapat...

Begini Aturan Netralitas ASN di Lingkungan Istana Negara

Senin, 24 Sep 2018 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu mendatangi Kantor Sekretariat Presiden untuk menjelaskan aturan-aturan dalam berkampanye terkait fasilitas kepresidenan dalam Pilpres 2019. Dalam pertemuan ini turut dihadiri...

KemenPAN-RB Belum Terima Laporan Bawaslu Soal Netralitas ASN

Selasa, 26 Jun 2018 17:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyebut hingga kini kementeriannya belum menerima laporan dari Bawaslu terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal...

Ratusan PNS Diduga tak Netral dalam Pilkada

Selasa, 26 Jun 2018 04:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengungkapkan sejumlah temuan kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2018. Bahkan...

Kades dan ASN Terbanyak Langgar Aturan Pemilu

Jumat, 18 Mei 2018 16:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan rilis pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah pelanggaran pemilu itu yang terdata ialah sejak mulai penetapan pasangan...

Bawaslu: ASN tak Diperkenankan Pakai Atribut Kampanye

Senin, 07 Mei 2018 23:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat menghadiri kampanye tidak diperkenankan memakai atribut sosialisasi milik partai politik maupun kandidat tertentu. Abhan...

Ketua Korpri Imbau PNS Netral di Pilkada

Jumat, 09 Feb 2018 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Zudan Arif Fakhrullah mengimbau agar pegawai negeri sipil (PNS) tetap menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini. Ia...

Satpol PP akan Jaga Netralitas ASN

Rabu, 07 Feb 2018 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Tugas lembaga pengawas pemilu melakukan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan pilkada serentak, akan mendapat bantuan dari petuga satpol PP. Kepala Satpol PP Jateng Sinoeng...

BKN Palembang Minta PNS Jaga Netralitas di Pilkada

Senin, 05 Feb 2018 21:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pilkada serentak 2018 tinggal menghitung bulan. Untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang mengadakan Rapat Koordinasi, Selasa (6/2)...

Menpan akan Beri Sanksi ASN yang Terjun ke Politik

Kamis, 01 Feb 2018 15:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menjamin netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2018. Untuk menjamin netralitas tersebut, Asman akan menjaga dan...

Aturan Sangat Ketat, ASN Dilarang Like Foto Paslon

Selasa, 30 Jan 2018 23:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Aturan yang mengatur netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini sangat ketat. Menurut Sekda Provinsi Jabar, Iwa Karniwa, pihaknya sudah menerima surat edaran dari ketua komisi...

Kampanye Belum Dimulai, 19 ASN di Jabar Langgar Aturan

Selasa, 30 Jan 2018 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Jadwal kampanye, di 16 Pilkada serentak maupun Pilgub Jabar hingga saat ini belum dimulai. Namun, pelanggaran sudah banyak terjadi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)....

Menag: Beri Sanksi Pejabat Terlibat Kampanye Politik

Senin, 29 Jan 2018 16:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) tidak terlibat praktik politik di tahun politik ini. Bahkan, Menag tidak memberikan...

Pemkot Malang Kritisi Aturan Larangan ASN dalam Pilkada

Selasa, 16 Jan 2018 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mencoba mengkritisi aturan larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2018. Hal ini diungkapkan saat jajaran pemkot melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah...

Wali Kota Padang Tekankan PNS tak Terlibat Politik

Rabu, 10 Jan 2018 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemenangan pemilihan kepada daerah (pilkada) 2018. Apalagi, pilkada yang akan digelar pada 27...

KASN: ASN Belum Bebas Sepenuhnya dari Intervensi Politik

Rabu, 03 Jan 2018 15:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengungkapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan baik pusat ataupun daerah belum betul-betul terbebas dari intervensi pejabat politik...

BKN: PNS Harus Waspada Jebakan Saat Pilkada

Rabu, 04 Jan 2017 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menegaskan, pegawai negeri sipil (PNS) harus menjaga netralitas pada gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tengah berlangsung. Sebagai...

Jokowi Ingatkan ASN Netral dalam Pilkada

Selasa, 29 Nov 2016 11:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-45 di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (29/11). Dalam kesempatan itu,...

Mendagri Ingatkan PNS Netral di Pilkada

Rabu, 21 Sep 2016 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan PNS untuk bersikap netral jelang dimulainya tahapan pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Tjahjo mengatakan, kementeriannya akan bekerja sama dengan...

Terlibat Pilkada, 56 ASN Segera Diperiksa MenPAN-RB

Rabu, 06 Jan 2016 21:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan akan segera memanggil 56 aparatur sipil negara (ASN) yang dilaporkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk...

Mendagri: PNS tak Netral di Pilkada Sebaiknya Dipecat

Kamis, 15 Okt 2015 20:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti tidak netral menjelang pemilihan kepala daerah harus dipecat."Kalau sampai ada pejabat, seperti di Pemalang,...

Pastika: PNS Harus Netral di Pilpres

Minggu, 25 Mei 2014 09:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan masyarakat mengenai konsep "nyame braya" atau persaudaraan menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014."Utamakan persaudaraan (menyamebraya). Jangan gara-gara pemilu kita musuhan," katanya...

Bawaslu Jateng Temukan Dugaan Pelanggaran Netralitas PNS

Selasa, 18 Mar 2014 19:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG— Keterlibatan oknum pegawai negeri sipil (PNS) dalam kampanye terbuka pemilu legislatif (pileg) 2014, di Jawa Tengah terendus badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hingga hari ke-tiga pelaksanaan kampanye terbuka...

Timses: Bang Foke Sudah Berusaha Jaga Netralitas PNS

Kamis, 31 Mei 2012 19:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim sukses pasangan nomor 1 Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli menolak tuduhan adanya pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih calon incumbent.Ketua Advokasi tim sukses Foke-Nara, H. Zamakh...

Panwaslu: Kepala BPBD Banten tak Netral

Jumat, 04 Nov 2011 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SERANG -- Panwaslu Banten menyatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten Suyadi Wiraatmadja tak netral pada Pemilihan Gubernur Banten. Putusan ini menambah panjang daftar pejabat Pemerintah Provinsi Banten...

Bila Terbukti tidak Netral dalam Pilkada, Mendagri akan Tindak Sekprov Banten

Senin, 24 Okt 2011 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SERANG -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, akan menjatuhkan sanksi berat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Muhadi, menyusul putusan Panwaslu Banten yang menyatakan Muhadi tidak netral di Pemilihan Gubernur...

Terlibat Pilkada, Mendagri Diminta Tindak 18 Pejabat Tangerang Selatan

Senin, 20 Des 2010 21:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk memberikan sanksi pada 18 pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang Selatan karena terbukti terlibat dalam pilkada...