Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

INDEX BERITA

KPK Sarankan KPU Umumkan Nama Caleg Mantan Napi Korupsi

Wednesday, 07 Nov 2018 18:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengumumkan 40 mantan narapidana korupsi yang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu 2019....

KPU: Caleg Eks Koruptor tidak akan Ditandai di Surat Suara

Tuesday, 16 Oct 2018 20:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menegaskan bahwa calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan mantan narapidana korupsi tidak akan diberi tanda di surat suara pada Pemilu...

Jika Eks Koruptor Bisa Nyaleg, Kenapa CPNS Wajib Urus SKCK?

Monday, 01 Oct 2018 06:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Andri Saubani* Musim panas Amerika Serikat (AS), pertengahan 1980-an. Christine Blasey Ford saat itu berusia 15 tahun saat dirinya mencoba melepaskan diri dari Brett Kavanaugh (17) yang sedang menggodanya...

Daftar 38 Caleg Eks Napi Korupsi

Monday, 24 Sep 2018 07:43 WIB

...

Muhammadiyah Imbau Masyarakat tak Pilih Caleg Eks Koruptor

Thursday, 20 Sep 2018 19:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa koruptor yang sudah menjalani hukuman sebenarnya sudah tidak lagi memiliki masalah hukum, sehingga mantan koruptor tetap berhak mencalonkan...

PBNU: Peserta Pemilu Idealnya Sosok yang Bersih

Thursday, 20 Sep 2018 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengimbau agar masyarakat memilih calon legistatif yang bersih dari korupsi pada Pemilu 2019 mendatang. Menurut dia, seorang...

Ini 38 Caleg Eks Napi Korupsi yang Masuk DCT Pemilu 2019

Thursday, 20 Sep 2018 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU RI, hari ini telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 sebanyak 7.968 calon yang terdiri dari 4.774 calon laki-laki, 3.194 calon perempuan, dengan 40...

Apakah Caleg Eks Koruptor Ikut Ditetapkan KPU Hari Ini?

Thursday, 20 Sep 2018 03:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan puluhan mantan narapidana kasus korupsi berpotensi ditetapkan secara terpisah dalam daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2019. Hal ini dilakukan...

KPU Beri Waktu Tiga Hari pada Bakal Caleg Eks Koruptor

Wednesday, 19 Sep 2018 22:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan revisi atas aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Dalam...

JPPR Temukan Caleg Parpol tanpa Daftar Riwayat Hidup

Wednesday, 19 Sep 2018 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan terdapat calon anggota legislatif (caleg) yang tidak bersedia menyertakan profil dan riwayat hidupnya. Dari 16 partai politik (parpol) yang...

KPK Dukung Caleg Eks Koruptor Diberi Tanda di Surat Suara

Wednesday, 19 Sep 2018 18:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh usulan opsi menandai surat suara calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Saut...

KPU Tanggapi Wacana Ancaman Vonis Mati ke Caleg Eks Koruptor

Wednesday, 19 Sep 2018 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menanggapi wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin agar calon legislatif (caleg) eks koruptor dihukum mati jika kembali korupsi....

Mendukung Upaya Memberi Tanda pada Caleg Eks Koruptor

Wednesday, 19 Sep 2018 05:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung gerakan antikorupsi terkait mantan koruptor yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Dukungan tersebut termasuk usulan agar caleg eks koruptor diberi tanda...

Soal Bacaleg Eks Koruptor, Nasdem Akui Sempat Kecolongan

Tuesday, 18 Sep 2018 14:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate memastikan telah mencoret calon anggota legislatif (caleg) yang berasal dari mantan narapidana korupsi di tingkat daerah. Menurut Johnny, Partai Nasdem...

KPU Telah Terima dan Siap Laksanakan Putusan MA

Tuesday, 18 Sep 2018 14:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan berkomitmen untuk mekaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA). Ia mengatakan, KPU telah menerima salinan putusan MA yang membatalkan Peraturan KPU...

HNW: PKS tak akan Usung Caleg Eks Napi Kasus Korupsi

Monday, 17 Sep 2018 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan, PKS tidak akan mengusung eks narapidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg)....

KPAI Ikut Pelajari Putusan MA Terkait PKPU Pencalegan

Sunday, 16 Sep 2018 12:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan mendalami putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Mereka juga berharap partai politik menegakkan pakta integritas...

Jokowi: Rakyat Makin Pintar Melihat Siapa yang Harus Dipilih

Sunday, 16 Sep 2018 04:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini masyarakat Indonesia sudah semakin matang dan dewasa dalam menentukan pilihan sehingga tahu siapa yang harus dipilih termasuk dalam Pileg 2019. Komentar...

PDIP tak akan Masukkan Eks Koruptor dalam Daftar Calegnya

Saturday, 15 Sep 2018 21:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ihwal putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota...

Belum Terima Putusan MA, KPU Batalkan Rapat Pleno

Saturday, 15 Sep 2018 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, KPU sampai saat ini belum menerima dokumen resmi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana...

MA Berharap Ada Kejelasan Uji Materi PKPU Caleg Pekan Depan

Friday, 07 Sep 2018 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memperkirakan, pengambilan putusan terkait akan dilanjutkan atau ditundanya perkara uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan dilakukan dalam waktu satu pekan ke...

Mahfud: Intervensi Bawaslu Picu Polemik Bacaleg Eks Koruptor

Friday, 07 Sep 2018 03:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, menyebut intervensi hukum yang dilakukan Bawaslu memicu polemik soal mantan narapidana korupsi yang...

Wiranto Desak MA Segera Putuskan Uji Materi PKPU Pencalegan

Wednesday, 05 Sep 2018 12:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menilai hanya Mahkamah Agung (MA) yang dapat menyelesaikan konflik antara KPU dan Bawaslu terkait mantan narapidana korupsi menjadi...

KPU, Bawaslu, dan DKPP Bahas Caleg Eks Koruptor Malam Ini

Wednesday, 05 Sep 2018 09:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, mengatakan pihaknya akan membahas polemik larangan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg) bersama KPU dan Bawaslu. Pembahasan tersebut akan...

Gelombang Gugatan PKPU ke MA oleh Eks Koruptor Dimulai

Tuesday, 10 Jul 2018 20:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mantan narapidana kasus korupsi dana infrastruktur daerah, Wa Ode Nurhayati, resmi mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Gugatan ini...

Sanksi untuk Parpol Jika Daftarkan Eks Koruptor Jadi Caleg

Wednesday, 04 Jul 2018 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan, akan ada sanksi kepada partai politik (parpol) jika masih mencalonkan mantan koruptor sebagai calon anggota legislatif (caleg). Berkas pendaftaran...

Respons PKPU, Nasdem akan Tolak Eks Koruptor Jadi Caleg

Wednesday, 04 Jul 2018 16:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate tidak mempersoalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. PKPU...

DPR Wacanakan Hak Angket PKPU Caleg, KPU Nyatakan Siap

Wednesday, 04 Jul 2018 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, merespons wacana hak angket terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota...

Argumentasi Politikus PDIP Nilai PKPU Caleg Langgar UU

Wednesday, 04 Jul 2018 00:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana korupsi ikut berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif dalam Pilpres 2019. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpendapat bahwa, aturan...

Soal Usulan Hak Angket PKPU Caleg, Ini Kata PPP

Tuesday, 03 Jul 2018 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jendral PPP Achmad Baidowi menjelaskan, rencana pengajuan Hak Angket terkait dengan penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,...

Ketum PAN Nilai Usulan Hak Angket PKPU Caleg Berlebihan

Tuesday, 03 Jul 2018 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menganggap wacana menggulirkan Hak Angket terkait dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang...

Ketua DPR Persilakan Komisi II Gulirkan Angket PKPU Caleg

Tuesday, 03 Jul 2018 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempersilahkan Komisi II DPR menggulirkan Hak Angket terkait diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan...

PKPU Caleg, Wakil Ketua KPK: Mau Lamar Kerja Saja Pakai SKCK

Monday, 02 Jul 2018 19:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mendukung sepenuhnya dan mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan peraturan KPU (PKPU) tentang larangan terhadap mantan koruptor, penjahat...

Yasonna: Bukan Kewenangan KPU Hilangkan Hak Politik Orang

Monday, 04 Jun 2018 19:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi, jangan sampai bertentangan dengan UU nomor...

KPU Tegaskan tak Ubah Aturan Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Sunday, 03 Jun 2018 20:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Teknis dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Nur Syarifah, mengatakan draf Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota segera diserahkan...

Saut: Mantan Koruptor Korupsi Lagi Terancam Hukuman Mati

Wednesday, 23 May 2018 20:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memberikan tanggapan soal pelarangan mantan koruptor menjadi calon legislatif (caleg). Menurut dia, koruptor yang telah dihukum dan terbukti...

DPR Tolak Usulan KPU Terkait Larangan Mantan Koruptor Nyaleg

Tuesday, 22 May 2018 17:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menyatakan menolak usulan KPU terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). DPR menyarankan KPU membuat surat edaran kepada partai...

Aturan Larangan Mantan Koruptor Nyaleg, KPU tak Ditekan DPR

Friday, 27 Apr 2018 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan, DPR tidak menekan KPU untuk mengikuti pendapat mereka mengenai aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota...

Menkumham: KPU tak Boleh Larang Mantan Koruptor Nyaleg

Thursday, 26 Apr 2018 13:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilarang membuat peraturan yang dapat menghilangkan hak politik seseorang. Khususnya, terkait dengan...

Bawaslu Dukung Aturan Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

Friday, 20 Apr 2018 00:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendukung usulan larangan calon anggota legislatif (caleg) berstatus mantan narapidana korupsi dimasukkan ke dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Bawaslu dalam...