Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

INDEX BERITA

Kemenpan-RB Masih Matangkan Aturan Penggajian P3K

Thursday, 31 Jan 2019 20:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) masih akan mematangkan peraturan soal perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal ini menanggapi banyaknya daerah yang...

Kelanjutan Kasus Sukmawati Tergantung Pelapor

Thursday, 05 Apr 2018 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir, mengatakan kelanjutan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Sukarnoputri lewat puisi berjudul ‘Ibu Indonesia’ tergantung para...

Dasar Hukum Pengumuman Cakada Bermasalah Dipertanyakan

Wednesday, 14 Mar 2018 00:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK untuk menunda pengumuman calon kepala daerah yang dapat ditersangkakan. Hal tersebut, menurut pakar hukum pidana Universitas...

Pengamat: Pernyataan KPK tak Etis

Friday, 09 Mar 2018 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indoenesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, melihat tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyebutkan adanya peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 bukanlah hal...

KPK Pertanyakan Hak Setnov yang Dirampas

Monday, 11 Dec 2017 23:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan pernyataan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, yang menyebutkan hak Setya Novanto telah dirampas KPK. Hal itu...

Mudzakir: Nazar tak Konsisten, Orang Mati Dianggap Hidup

Tuesday, 21 Nov 2017 19:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mudzakir menyatakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin bisa dijerat kesaksian palsu dalam keterangannya di Pengadilan...

Menghina Lewat Medsos, Inul Bisa Terancam 5 Tahun Penjara

Wednesday, 29 Mar 2017 07:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pedangdut Inul Daratista dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia dinilai telah menghina ulama dengan menuliskan komentarnya di Instagram yang menyebut pria bersurban bisa berbuat mesum. Pakar Hukum...

Kasus Inul, Pengamat: Media Sosial untuk Pribadi Tapi Jadi Ranah Publik

Wednesday, 29 Mar 2017 06:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pedangdut Inul Daratista dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia dinilai telah menghina ulama dengan menuliskan komentarnya di Instagram yang menyebut pria bersurban bisa berbuat mesum. Pakar Hukum...

Pengamat: Inul Harus Belajar dari Kasus Zaskia Gotik

Wednesday, 29 Mar 2017 05:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pedangdut Inul Daratista dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia dinilai telah menghina ulama dengan menuliskan komentarnya di Instagram yang menyebut pria berserban bisa berbuat mesum. Pakar hukum...

Pakar Hukum: Pernyataan Inul Jelas Menghina Ulama

Wednesday, 29 Mar 2017 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pedangdut Inul Daratista dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia dinilai telah menghina ulama dengan menuliskan komentarnya di Instagram yang menyebut pria bersurban bisa berbuat mesum. Pakar Hukum...

Pakar Hukum: Pernyataan Inul Ditujukan untuk Golongan Ulama

Wednesday, 29 Mar 2017 04:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pedangdut Inul Daratista dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia dinilai telah menghina ulama dengan menuliskan komentarnya di Instagram yang menyebut pria bersurban bisa berbuat mesum. Pakar hukum...

Mudzakir, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia: Penetapan Tersangka Ahok Sudah Sempurna

Thursday, 17 Nov 2016 13:00 WIB

Bareskrim Polri telah mengumumkan hasil keputusan gelar perkara yang menaikkan status penyelidikan kasus Ahok ke penyidikan, langkah selanjutnya menurut Anda? Yang dimaksud Pak Kapolri (Jenderla Tito Karnavian) itu kan...

KPK Diminta Tekankan Kepercayaan Antaraparat

Wednesday, 11 Dec 2013 22:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menekankan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi di berbagai daerah, kata Pengamat...

Gratifikasi, KPK Diminta Hentikan Saweran Gedung Baru

Friday, 29 Jun 2012 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontroversi pembiayaan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui dana saweran terus menuai polemik. Pertentangan adalah seputar apakah kegiatan saweran tersebut masuk dalam kategori gratifikasi atau...