Wednesday, 17 Ramadhan 1440 / 22 May 2019

Wednesday, 17 Ramadhan 1440 / 22 May 2019

INDEX BERITA

Dedi: Gugat ke MK Lebih Terhormat daripada Aksi Jalanan

Tuesday, 21 May 2019 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin Daerah Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi kubu Prabowo-Subianto yang akan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dedi menilai, gugatan ke MK...

ICMI Imbau tak Lakukan Demo Pascarekapitulasi Hasil Pemilu

Tuesday, 21 May 2019 22:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua umum ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), Jimly Asshidiqie mengimbau agar masyarakat menyerahkan proses rekapitulasi pemilu kepada mekanisme konstitusional yang berlaku.

Menurut Jimly, masyarakat dapat membuat laporan...

Gugatan Hasil Pilpres Hanya Bisa Diajukan di MK

Tuesday, 21 May 2019 15:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan tidak ada jalur lain mempersengketakan hasil rekapitulasi suara nasional pilpres selain di lembaga tinggi negara itu. “Tidak ada (jalur lain),” kata juru...

Gugatan Hasil Pemilu Sudah Bisa Diajukan ke MK

Tuesday, 21 May 2019 12:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), sudah bisa dilakukan.  Masa pendaftaran gugatan tersebut dibuka selama 3x24 jam.  

"Dalam jangka...

MK Enggan Tanggapi Pernyataan BPN Prabowo-Sandi

Friday, 17 May 2019 20:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman tak ambil pusing ihwal pernyataan pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang enggan menempuh jalur MK terkait sengketa Pilpres 2019...

Penanganan Perkara Pemilu di MK Terdiri Atas 11 Tahap

Tuesday, 07 May 2019 18:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan, mengatakan, penanganan perkara pemilu di MK terdiri atas 11 tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan...

MK Siap Terima Permohonan Gugatan Hasil Pemilu

Monday, 06 May 2019 21:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan pihaknya telah siap menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), baik Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legilslatif (Pileg) 2019....

Putusan MK Soal Hitung Cepat tak Sepenuhnya Diterima ATVSI

Wednesday, 17 Apr 2019 00:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ishadi SK, menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait waktu pengumuman hasil hitung cepat Pemilu 2019. Tetapi, ia mengaku,...

Mengapa Putusan MK Soal Hasil Hitung Cepat Kali Ini Berbeda?

Tuesday, 16 Apr 2019 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengumuman hasil hitung cepat kali ini berbeda dengan putusan MK sebelumnya. Pada 2009 dan 2014, MK mengabulkan permohonan uji materi terkait...

Putusan MK Tegaskan Kapan Hitung Cepat Pemilu Bisa Diumumkan

Tuesday, 16 Apr 2019 13:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu terkait pengumuman hasil hitung cepat. Dengan begitu, pengumuman hasil hitung cepat hanya boleh dilakukan paling cepat...

MK Tolak Permohonan Lembaga Survei Soal Hasil Hitung Cepat

Tuesday, 16 Apr 2019 12:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu terkait pengumuman hasil hitung cepat. Dalam pertimbangannya, MK melihat perbedaan waktu pelaksanaan pemungutan suara di tiga...

Mahfud MD Sebut Politik Uang Pertanda Demokrasi Primitif

Monday, 15 Apr 2019 21:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menghimbau agar politik uang tidak dilakukan. Menurutnya, politik uang merupakan tindakan tak berakhlak dan menandakan demokrasi primitif.

"Politik...

Mahfud MD Harap Pemilu tidak Dibuat 'Mainan'

Wednesday, 10 Apr 2019 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Profesor Mahfud MD berharap Pemilu tidak dilegitimasi pihak manapun. Pemilu juga diharapkan tidak dibuat 'mainan' seakan tak berguna pelaksanaannya.

"Karena sekarang...

'Jangan Ada Kesan Mendelegitimasi MK'

Monday, 01 Apr 2019 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aturan pemilu dinilai sudah jelas dan final sehingga tidak perlu ada upaya mendelegitimasi lembaga-lembaga konstitusi dengan aksi massa.

"Jangan sampai ada kesan mendelegitimasi MK atau mengintimidasi dengan...

KPU Tanggapi Pernyataan Amien Rais Soal People Power

Monday, 01 Apr 2019 10:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pihaknya tidak bisa ditekan dengan people power. Dia menegaskan berdemokrasi dalam pemilu tetap harus taat pada aturan.

TKN Minta KPU Antisipasi Lonjakan Pemilih dengan Suket

Friday, 29 Mar 2019 15:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf menerima putusan MK soal diperbolehkannya surat keterangan (suket) sebagai syarat mencoblos saat Pemilu 2019. Namun, TKN meminta KPU mengantisipasi potensi penambahan...

Komisi II DPR Minta KPU Ubah PKPU Pascaputusan MK Soal Suket

Friday, 29 Mar 2019 11:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal syarat mencoblos sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Kamis (28/3), MK...

MK: KPU dapat Bentuk TPS Tambahan untuk Pemilih Pindahan

Friday, 29 Mar 2019 04:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memperbolehkan KPU membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) tambahan untuk para pemilih pindahan. MK menilai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memberikan  ruang...

Alasan MK Perbolehkan Suket Sebagai Syarat Mencoblos

Thursday, 28 Mar 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Erika Nugraheny

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini memutuskan, mengabulkan sebagian terkait sejumlah pasal dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam putusannya, MK memperbolehkan masyarakat kembali mengurus...

In Picture: Belum Punya KTP-El, Pemilih di Pemilu 2019 Bisa Pakai Suket

Thursday, 28 Mar 2019 17:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian terkait sejumlah pasal dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam putusannya, MK memperbolehkan masyarakat kembali mengurus pindah memilih dan menggunakan...

MK Putuskan Pemilu 2019 Bisa Pakai Suket

Thursday, 28 Mar 2019 14:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian terkait sejumlah pasal dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam putusannya, MK memperbolehkan masyarakat kembali mengurus pindah memilih dan menggunakan...

KPU Minta MK Segera Putus Uji Materi Hitung Cepat Pemilu

Wednesday, 27 Mar 2019 15:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat putusan terkait uji materi atau judicial review terkait pasal dalam UU Nomor...

MK Putuskan Uji Materi Terkait Pemilih Pindahan Pekan Ini

Monday, 25 Mar 2019 19:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji materi tentang aturan pindah memilih dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pekan ini. MK dapat memutuskan uji materi...

MK Diharap Segera Putuskan Uji Materi Soal Hak Pilih

Wednesday, 06 Mar 2019 05:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses uji materi terhadap sejumlah aturan tentang hak pilih dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 diharapkan bisa cepat selesai. Hal itu disampaikan komisioner Komisi Pemilihan...

Uji Materi UU Pemilu Mungkin Segera Diputuskan

Wednesday, 06 Mar 2019 01:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan umum (pemilu) pada tahun ini akan digelar kurang-lebih satu bulan lagi. Terkait hal itu, ada kemungkinan permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam UU Pemilu...

Masyarakat Sipil Kembali Ajukan Uji Materi UU Pemilu

Wednesday, 06 Mar 2019 01:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak melakukan uji materi terhadap UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ini dinilai perlu untuk menyelamatkan hak suara pada...

MK Proses Permohonan Uji Materi UU Pemilu Terkait DPTb

Friday, 01 Mar 2019 17:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memproses permohonan uji materi tentang aturan pindah memilih dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Saat ini MK masih melakukan verifikasi berkas permohonan...

OSO: Jokowi tidak Pernah Kampanye pada Hari Kerja

Wednesday, 27 Feb 2019 19:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) menuturkan bahwa Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah melakukan kampanye di luar hari kerja....

KPU Ungkap Kelanjutan Perkara OSO di Polda

Wednesday, 13 Feb 2019 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, mengatakan sampai saat ini belum ada kelanjutan agenda pemeriksaan terkait laporan Oesman Sapta Odang (OSO) di Polda Metro Jaya....

KPU Yakin Tidak Ada Pelanggaran Kode Etik Soal OSO

Wednesday, 13 Feb 2019 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan, bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran kode etik terkait pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. Arief juga menampik jika...

Dualisme Kepemimpinan DPD, MK Disarankan Buat Terobosan

Wednesday, 13 Feb 2019 13:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, kunci polemik dualisme kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berada di MK. Mahfud menilai, MK harus membuat terobosan...

Masalah OSO dan KPU Berlanjut di DKPP

Wednesday, 13 Feb 2019 13:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Perkara hukum atas polemik pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD kembali berlanjut. Kali ini, OSO dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertikai di ranah etik dalam sidang...

MK Tunda Sidang Uji Materi UU Sisdiknas

Monday, 11 Feb 2019 22:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang uji materi UU 14/2005 (UU Guru dan Dosen) dan UU 20/2003 (UU Sisdiknas). Sidang ditunda karena pihak pemerintah belum siap membacakan...

Politikus PKS: Hakim MK Terpilih Harus Menyesuaikan Diri

Friday, 08 Feb 2019 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR  fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi keseriusan 11 kandidat calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) selama uji kelayakan dan kepatuhan digelar pada 6-7...

Calon Hakim MK yang tak Laporkan LHKPN Pengaruhi Penilaian

Wednesday, 06 Feb 2019 18:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menanggapi terkait masih adanya lima calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara...

Lima Calon Hakim MK dari DPR Diduga Belum Pernah Lapor LHKPN

Tuesday, 05 Feb 2019 19:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setidaknya ada lima dari 11 calon hakim MK yang diseleksi DPR diduga belum pernah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Karena itu, DPR diminta meminta...

Soal OSO, KPU Klaim tak Bisa Diintervensi Presiden dan DPR

Thursday, 24 Jan 2019 10:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan Presiden dan DPR tidak bisa menyampaikan intervensi kepada pihaknya terkait polemik pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO). Wahyu menegaskan KPU merupakan...

KPU tidak Terbitkan SK Baru DCT Calon Anggota DPD

Thursday, 24 Jan 2019 06:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya tidak menerbitkan surat keputusan (SK) baru tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD. Menurut Arief, SK tersebut...

Bawaslu Tolak Laporan OSO Soal Pelanggaran Administrasi KPU

Wednesday, 23 Jan 2019 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memutuskan menolak laporan Oesman Sapta Odang (OSO) terkait dugaan pelanggran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan ini dilayangkan OSO karena KPU tidak...

Bawaslu Ingatkan Batas Waktu Putusan OSO ke KPU

Tuesday, 15 Jan 2019 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berbeda sikap terkait batas akhir masa tindaklanjut putusan perkara dugaan pelanggaran administrasi dalam pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. Menurut Bawaslu,...