Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

INDEX BERITA

Pencalonan Mantan Koruptor Sebaiknya Diatur Lewat UU

Tuesday, 30 Jul 2019 07:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mendorong revisi undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Salah satu aturan yang mendesak untuk dimasukkan adalah soal larangan bagi mantan koruptor...

KPU Dukung KPK Larang Koruptor Maju Pilkada

Monday, 29 Jul 2019 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyatakan mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin melarang eks narapidana korupsi maju di Pilkada 2020. Kasus korupsi Bupati Kudus menjadi...

Apakah Ada Mantan Koruptor?

Sunday, 17 Feb 2019 00:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Ratna Puspita*Apakah ada mantan koruptor? Begitu pertanyaan yang selalu muncul di kepala saya setiap kali membaca berita yang memuat istilah ‘eks koruptor’ dalam berita mengenai mantan narapidana...

Putusan MA dan Nalar Anti-Korupsi

Wednesday, 26 Sep 2018 00:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Irvan Mawardi*Perdebatan soal boleh tidaknya mantan narapidana tindak pidana korupsi menjadi calon legislatif dalam pemilu 2019 cukup mendominasi jagad politik hukum akhir-akhir ini. Dalam PKPU Nomor 20...

Analisis Kenapa Parpol Tetap Calonkan Eks Napi Korupsi

Tuesday, 25 Sep 2018 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengungkap ada tiga alasan mengapa calon legeslatif (caleg) mantan narapidana korupsi tetap dicalonkan oleh partai politik...

Penambahan Caleg Koruptor Dinilai akan Rugikan Partai

Friday, 21 Sep 2018 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyayangkan potensi penambahan calon legislatif (caleg) koruptor dalam Daftar Caleg Tetap (DCT). Dia mengatakan, partai politik (parpol) seharusnya berpikir ulang untuk...

KPU: Caleg Eks Koruptor Tak Mungkin Ditandai di Surat Suara

Thursday, 20 Sep 2018 13:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan caleg mantan narapidana korupsi tidak mungkin diberi tanda di surat suara. Namun, KPU membuka peluang untuk mengumumkan status caleg...

Golkar Minta Penandaan Caleg Eks Koruptor tak Melawan UU

Wednesday, 19 Sep 2018 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba sebaiknya...

Novel: Koruptor Itu tak akan Melakukan Korupsi Satu Kali

Wednesday, 19 Sep 2018 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan angkat suara terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Ia pun menyiratkan...

KPU: MA Bolehkan Eks Koruptor, Dua Eks Napi Lain tidak Boleh

Wednesday, 19 Sep 2018 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas dokumen putusan Mahkamah Agung (MA) terkait mantan koruptor menjadi calon legislatif. Pembahasan yang dimulai pada pagi hari ini difokuskan pada beberapa...

KPU Hapus Frasa Mantan Narapidana Korupsi Dalam PKPU Caleg

Wednesday, 19 Sep 2018 14:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengklarifikasi pernyataan tentang tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) soal gugatan uji materi pada PKPU Nomor 20 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2018....

Gerindra Nilai Penandaan Caleg Eks Koruptor Melanggar HAM

Wednesday, 19 Sep 2018 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak sependapat dengan usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana korupsi dalam surat suara. Menurutnya, penandaan bahwa...

Sempat Kecolongan, Nasdem Janji tak Daftarkan Eks Koruptor

Tuesday, 18 Sep 2018 10:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan yang membolehkan eks napi koruptor, napi bandar narkoba, dan napi kejahatan terhadap anak, menjadi calon legislatif (caleg). Menanggapi putusan tersebut,...

Bagaimana Caranya Publik Tahu Ada Caleg Eks Koruptor?

Tuesday, 18 Sep 2018 06:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Mahkamah Agung (MA) sudah mengetok palu bahwa mantan narapidana (napi) korupsi boleh menjadi caleg. Upaya KPU untuk mencegah masuknya bekas napi korupsi menjadi caleg pun terancam gagal.Kemudian, muncul...

Soal Putusan MA, Fadli Zon: Hak Orang tak Boleh Dihilangkan

Monday, 17 Sep 2018 12:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membuka kemungkinan partainya memasukkan calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi. Pasca adanya putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan...

Membaca Sikap Parpol atas Putusan MA Soal Caleg Eks Koruptor

Monday, 17 Sep 2018 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Mahkamah Agung (MA) telah mengetuk palu pada pekan lalu bahwa mantan narapidana korupsi bisa mencalonkan diri sebagai caleg. Hal tersebut membatalkan PKPU tentang Pendaftaran Caleg yang sebelumnya melarang...

PKB: Publik Ingin Caleg tak Tersangkut Korupsi

Monday, 17 Sep 2018 10:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar...

Bayangkan, Koruptor Bantuan Gempa Terpilih Jadi Legislator

Monday, 17 Sep 2018 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Pada Jumat (14/9) kemarin, publik dikejutkan dengan pemberitaan bahwa Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Di hari yang sama, publik dikejutkan berita dari Nusa Tenggara...

Ucapan Alhamdulillah dari Para Mantan Napi Koruptor

Monday, 17 Sep 2018 06:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Ucapan Alhamdulillah, yang berarti tanda rasa syukur kepada Allah SWT terlontar dari mulut para mantan narapidana korupsi. Mereka melontarkan ucapan itu setelah mengetahui Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa...

Revisi PKPU Berpacu dengan Waktu

Sunday, 16 Sep 2018 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berpacu dengan waktu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU (PKPU) sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). Proses pendindaklanjutan...

Parpol Diminta tak Bohong Coret Caleg Eks Napi Koruptor

Sunday, 16 Sep 2018 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana meminta partai politik menjalankan komitmennya agar tidak mencoret calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi. Itu disampaikan Aditya...

Eks Anggota Bawaslu Sebut Putusan MA Kecewakan Masyarakat

Sunday, 16 Sep 2018 17:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Anggota Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) Wahidah Suaeb menilai masyarakat kecewa pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi...

Pemohon Minta KPU Sportif Atas Putusan MA

Sunday, 16 Sep 2018 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemohon uji materi PKPU Nomor 20 tahun 2018, Wa Ode Nurhayati meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bertindak sportif. Pasalnya Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan mengabulkan...

Soal Caleg Eks Koruptor, KPK: Biarkan Rakyat Memutuskan

Sunday, 16 Sep 2018 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan gugatan uji materil Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka eks napi koruptor, narkoba,...

Soal Putusan MA, KPK Sindir Masa Depan Bangsa

Sunday, 16 Sep 2018 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) soal napi korupsi mencerminkan bagaimana peradaban politik di Indonesia. Yang karenanya akan...

Putusan MA Berlaku untuk Dua Bekas Pelaku Kejahatan Lainnya

Sunday, 16 Sep 2018 12:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memutuskan membolehkan eks nara pidana (napi) korupsi menjadi calon anggota legislatif. Bukan saja eks napi korupsi, namun napi bandar narkoba dan kejahatan seksual...

Alasan Bawaslu Tetap Loloskan Eks Napi Koruptor Jadi Bacaleg

Tuesday, 11 Sep 2018 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan pihaknya memiliki pertimbangan dalam meloloskan puluhan mantan narapidana kasus korupsi menjadi bakal caleg dalam Pemilu 2019. Berdasarkan data dari...

MA akan Pertimbangkan Surat Penyelenggara Pemilu dan Putusan

Thursday, 06 Sep 2018 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, pimpinan MA akan mempertimbangkan surat yang bakal dikirim oleh penyelenggara pemilu terkait penyegeraan putusan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan...

MA Tetap Berpegang Pada UU MK

Wednesday, 05 Sep 2018 23:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, pihaknya tetap berpegang pada Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menindaklanjuti perkara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Itu karena...

Penyelenggara Pemilu Minta MA Segera Putuskan Soal PKPU

Wednesday, 05 Sep 2018 23:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, mengatakan ada dua kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tripartit yang digelar dengan KPU dan Bawaslu pada Rabu (5/9) malam....

Yusril Sepakat MA Harus Segera Putuskan Gugatan PKPU

Wednesday, 05 Sep 2018 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, ia sependapat dengan pihak yang meminta Mahkamah Agung (MA) untuk segera memutuskan gugatan Peraturan Komisi Pemilihan...

Putusan MA Adalah Kunci

Wednesday, 05 Sep 2018 10:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Mahkamah Agung (MA) diminta untuk memprioritaskan percepatan keputusan perkara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Hal tersebut bertujuan agar polemik larangan nyaleg untuk...

Agung Laksono Minta Golkar tak Masukkan Caleg Bekas Koruptor

Wednesday, 05 Sep 2018 03:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Dewan Pimpinan Partai Golkar tetap konsisten dengan tidak memasukkan calon anggota legislatif yang berstatus mantan narapidana korupsi. Hal itu disampaikan...

KPU: Putusan Bawaslu Loloskan Eks Koruptor Harus Ditunda

Tuesday, 04 Sep 2018 21:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan semua putusan Bawaslu yang meloloskan mantan narapidana korupsi menjadi bakal caleg harus ditunda. Ilham membenarkan saat ini sudah ada 12...

KPU Tetap Mengacu pada PKPU

Tuesday, 04 Sep 2018 21:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman merasa jalan keluar dari polemik yang berkembang saat ini terkait Peraturan KPU (PKPU) adalah putusan Mahkamah Agung (MA). Selama...

Bawaslu Jelaskan Status 17 Bakal Caleg Eks Koruptor

Tuesday, 04 Sep 2018 19:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan rekapitulasi data para mantan narapidana korupsi dari 12 provinsi. Sebanyak 17 mantan narapidana korupsi itu tercatat mendaftar sebagai bakal caleg...

MK: MA tak Perlu Tunggu Putusan MK

Tuesday, 04 Sep 2018 19:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Mahkamah Agung (MA) tak perlu menunggu putusan uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) untuk menangani gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)....

MA Nyatakan Putuskan Perkara PKPU tak Bisa Dipaksakan

Tuesday, 04 Sep 2018 18:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk memutuskan gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Mahkamah Agung (MA) menunggu putusan uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dilandasi oleh...

Wiranto Minta MA Prioritaskan Perkara PKPU

Tuesday, 04 Sep 2018 17:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) diminta untuk memprioritaskan percepatan keputusan perkara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan...

MA Jelaskan Perkembangan Uji Materi Eks Koruptor Nyaleg

Tuesday, 04 Sep 2018 11:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah, mengatakan proses uji materi terhadap peraturan larangan eks korupsi menjadi bakal caleg belum masuk ke majelis hakim. MA tetap...